Pasal 19

(1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(1) huruf b merupakan Naskah Dinas yang berisi

pemberian wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

(2) Dalam hal penandatanganan perjanjian luar negeri, surat

kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan surat kuasa (full powers) yang dikeluarkan oleh Presiden atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk memberikan kuasa kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling rendah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian.