Pasal 9

(1) Informasi dalam lampiran dokumen SBKBG sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berupa detail kode respons cepat (Quick Response code/QR code).

(2) Surat perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diperlukan dalam hal terjadi perbedaan kepemilikan antara Bangunan Gedung dengan tanah.

(3) Akta Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf b diperlukan dalam hal Satuan Unit Bangunan Gedung dialihkan pada pihak lain.

(4) Akta Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilengkapi dengan dokumen pertelaan dan perhitungan NPP SUBG.

https://jdih.pu.go.id

(5) Gambar situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (3) huruf c merupakan gambar blok atau tapak yang menunjukkan blok Bangunan Gedung atau Satuan Unit Bangunan Gedung yang mendapatkan SLF.

(6) Penyelenggaraan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.