Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPUPR TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS, MASA BAKTI,

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5)

PDN neto sebesar Rp867.433.941.635.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara penerimaan perpajakan sebesar Rp850.255.476.000.000,00 (delapan ratus lima puluh triliun dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp250.906.988.236.000,00 (dua ratus lima puluh triliun sembilan ratus enam miliar sembilan ratus . . .

ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dikurangi dengan:
e. penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH sebesar Rp83.558.387.320.000,00 (delapan puluh tiga triliun lima ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi dengan kurang bayar DBH sebesar Rp2.543.976.953.000,00 (dua triliun lima ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sehingga DBH yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar Rp81.014.410.367.000,00 (delapan puluh satu triliun empat belas miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); f. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp28.518.065.789.800,00 (dua puluh delapan triliun lima ratus delapan belas miliar enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah); g. subsidi pajak sebesar Rp14.750.000.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah); dan h. bagian 65% (enam puluh lima persen) dari subsidi-subsidi lainnya, yaitu subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sebesar Rp95.914.180.000.000,00 (sembilan puluh lima triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus delapan puluh juta rupiah), subsidi listrik sebesar Rp40.700.000.000.000,00 (empat puluh triliun tujuh ratus miliar rupiah), subsidi pupuk sebesar Rp16.377.000.000.000,00 (enam belas triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah), subsidi pangan sebesar Rp15.267.030.111.000,00 (lima belas triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar tiga puluh juta seratus sebelas ribu rupiah), dan subsidi benih sebesar Rp120.322.880.000,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga subsidi- subsidi lainnya yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar Rp109.446.046.444.150,00 (seratus sembilan triliun empat ratus empat puluh enam miliar empat puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah). Ayat (6) . . .

Ayat (6)

Cukup jelas. Ayat (7)

Cukup jelas. Ayat (8)

Cukup jelas. Ayat (9)

Cukup jelas. Ayat (10)
Cukup jelas. Ayat (11)
Cukup jelas. Ayat (12)
Cukup jelas. Ayat (13)
Dana perimbangan sebesar Rp334.324.012.145.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat triliun tiga ratus dua puluh empat miliar dua belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

  1. Dana Bagi Hasil (DBH) 83.558.387.320.000,00 a. DBH Pajak 40.576.612.851.000,00 (1) DBH Pajak Penghasilan 13.133.545.380.000,00

  • Pajak penghasilan Pasal 21
    12.415.900.000.000,00

  • Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi
    715.115.000.000,00

  • Kurang bayar PPh TA 2009 2.530.380.000,00 (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 26.241.709.511.000,00

  • DBH PBB
    26.208.802.265.000,00

  • Kurang bayar DBH PBB & BPHTB TA 2009 32.907.246.000,00 (3) DBH Cukai 1.201.357.960.000,00 b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) 42.981.774.469.000,00 (1) DBH SDA Migas 32.101.380.000.000,00

  • DBH minyak bumi 16.989.130.000.000,00

  • DBH SDA gas bumi 13.112.250.000.000,00

  • Kurang bayar DBH migas TA 2008 2.000.000.000.000,00 (2) DBH SDA Pertambangan Umum 8.699.562.038.000,00

  • Iuran Tetap
    134.782.092.000,00

  • Royalti 8.157.356.236.000,00

  • Kurang bayar DBH SDA
    Pertambangan Umum TA 2007-2009 407.423.710.000,00 (3) DBH SDA Kehutanan 1.706.125.031.400,00

  • Provisi Sumber Daya Hutan
    1.087.242.668.000,00

  • Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 75.915.545.600,00

  • Dana Reboisasi 511.670.590.800,00

  • Kurang bayar DBH SDA Kehutanan TA 2007-2009 31.296.227.000,00

(4) DBH SDA Perikanan
123.695.149.600,00

  • DBH SDA Perikanan 120.000.009.600,00

  • Kurang bayar DBH SDA Perikanan TA 2009 3.695.140.000,00 (5) DBH . . .

(5) DBH Pertambangan Panas Bumi (PPB) 351.012.250.000,00

  • DBH PPB 284.888.000.000,00

  • Kurang bayar DBH PPB TA 2006—2008
    66.124.250.000,00

  1. Dana Alokasi Umum (DAU) 225.532.824.825.000,00
  2. Dana Alokasi Khusus (DAK) 25.232.800.000.000,00

a. Pendidikan 10.041.300.000.000,00

b. Kesehatan 3.000.800.000.000,00

c. Infrastruktur jalan 3.900.000.000.000,00

d. Infrastruktur irigasi 1.311.800.000.000,00

e. Infrastruktur air minum 419.600.000.000,00

f. Infrastruktur sanitasi 419.600.000.000,00

g. Prasarana pemerintahan daerah
400.000.000.000,00

h. Kelautan dan perikanan 1.500.000.000.000,00

i. Pertanian
1.806.100.000.000,00

j. Lingkungan hidup 400.000.000.000,00

k. Keluarga berencana 368.100.000.000,00

l. Kehutanan 400.000.000.000,00

m. Perdagangan
300.000.000.000,00

n. Sarana dan prasarana perdesaan 315.500.000.000,00

o. Listrik perdesaan 150.000.000.000,00

p. Perumahan dan pemukiman 150.000.000.000,00

q. Keselamatan transportasi darat 100.000.000.000,00

r. Transportasi perdesaan
150.000.000.000,00

s. Sarana dan prasarana kawasan perbatasan 100.000.000.000,00

← Pasal 25 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 27 →