Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL PELATIH OLAHRAGA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan keolahragaan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
9. Pelatih Olahraga adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan

keolahragaan pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. 10.Pelatihan Keolahragaan adalah kegiatan melatih olahragawan pada cabang olahraga tertentu.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 11.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pelatih Olahraga sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 13.Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. 14.Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Pelatih Olahraga. 15.Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

(1) Pelatih Olahraga berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pelatihan keolahragaan PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya pada instansi pusat dan daerah. (2) Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pelatih Olahraga; b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pelatih Olahraga; c. MENETAPKAN standar kompetensi jabatan fungsional Pelatih Olahraga; d. mensosialisasikan jabatan fungsional Pelatih Olahraga; e. menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan teknis fungsional Pelatih Olahraga; f. menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis Pelatih Olahraga; g. melakukan uji kompetensi terhadap Pelatih Olahraga untuk kenaikan jenjang jabatan madya; h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pelatih Olahraga; i. menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pelatih Olahraga; k. memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Pelatih Olahraga; l. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Pelatih Olahraga; dan m. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Pelatih Olahraga. (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pelatih Olahraga secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga merupakan Jabatan Fungsional Keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas: a. Pelatih Olahraga Ahli Pertama; b. Pelatih Olahraga Ahli Muda; dan c. Pelatih Olahraga Ahli Madya. (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) Pelatih Olahraga mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan melatih olahragawan cabang olahraga tertentu pada PPLM, Prima Muda, Prima Utama dan Program Pelatihan yang setara lainnya sesuai dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki. (2) Hasil kerja jabatan fungsional Pelatih Olahraga, meliputi: a. dokumen analisis profil olahragawan; b. dokumen kebutuhan latihan Olahragawan; c. dokumen program latihan Olahragawan; d. modul media latihan Olahragawan; e. dokumen sarana dan prasarana latihan Olahragawan; f. dokumen pelaksanaan latihan motorik Olahragawan; g. dokumen pelaksanaan latihan teknik Olahragawan; h. dokumen pelaksanaan latihan fisik Olahragawan; i. dokumen pelaksanaan latihan psykhis Olahragawan; j. laporan Hasil pertandingan/perlombaan/festival olahragawan; k. dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pemberian pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dalam kegiatan latihan

olahragawan; l. dokumen laporan hasil pemberian saran gizi pada olahragawan; m. dokumen laporan hasil evaluasi latihan olahragawan; n. dokumen laporan hasil latihan olahragawan; o. naskah karya inovasi/pengembangan model/hasil analisis latihan. (3) Uraian kegiatan/tugas Pelatih Olahraga, meliputi: a. melakukan kegiatan analisis profil olahragawan PPLM/Prima Muda/Prima Utama/Program Pelatihan yang setara lainnya; b. melaksanakan kegiatan identifikasi kebutuhan latihan, prasarana dan sarana dan sumber pendukung lainnya untuk Olahragawan PPLM/Prima Muda/Prima Utama/Program Pelatihan yang setara lainnya; c. melaksanakan kegiatan penyusunan program latihan Olahragawan PPLM/Prima Muda/Prima Utama/Program Pelatihan yang setara lainnya; d. melaksanakan kegiatan penyusunan modul media latihan olahragawan PPLM/Prima Muda/Prima Utama/Program Pelatihan yang setara lainnya; e. melaksanakan kegiatan pembuatan alat bantu latihan Olahragawan PPLM/Prima Muda/Prima Utama/Program Pelatihan yang setara lainnya; f. melaksanakan kegiatan latihan motorik olahragawan PPLM/Prima Muda/Prima Utama/Program Pelatihan yang setara lainnya; g. melaksanakan kegiatan latihan teknik cabang olahraga untuk olahragawan PPLM/Prima Muda/Prima Utama/Program Pelatihan yang setara lainnya; h. melaksanakan kegiatan latihan fisik olahragawan PPLM/Prima Muda/Prima Utama/Program Pelatihan yang setara lainnya; i. melaksanakan kegiatan latihan psykis olahragawan PPLM/Prima Muda/Prima Utama/Program Pelatihan yang setara lainnya; j. melaksanakan kegiatan mendampingi olahragawan pada pertandingan/ perlombaan/ Festival olahragawan PPLM/ Prima Muda/ Prima Utama/ Program Pelatihan yang setara lainnya; k. elaksanakan kegiatan pemberian pertolongan pertama pada kegawatdaruratan dalam kegiatan latihan olahragawan PPLM/Prima Muda/Prima Utama/Program Pelatihan yang setara lainnya; l. melaksanakan kegiatan memberikan saran gizi pada olahragawan PPLM/Prima Muda/Prima Utama/Program Pelatihan yang setara

lainnya; m. melaksanakan kegiatan evaluasi latihan Olahragawan PPLM/ Prima Muda/ Prima Utama/ Program Pelatihan yang setara lainnya; n. melaksanakan kegiatan penyusunan laporan hasil latihan olahragawan PPLM/ Prima Muda/ Prima Utama/Program Pelatihan yang setara lainnya. (4) Tugas tambahan Pelatih Olahraga, meliputi: a. melaksanakan kegiatan penyusunan karya inovasi/ilmiah, pengembangan model dan hasil analisis latihan; b. mengikuti seminar/lokakarya dibidang olahraga; c. membuat materi sebagai bahan diklat Pelatih Olahraga; d. memberikan konsultasi/bimbingan dibidang olahraga yang bersifat konsep; e. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya. (5) Komposisi untuk kenaikan pangkat/jabatan Pelatih Olahraga setingkat lebih tinggi berasal dari: a. tugas pokok; dan/atau b. tugas tambahan. (6) Pejabat fungsional yang melaksanakan kegiatan tugas tambahan diberikan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Pelaksanaan kegiatan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi pembina.

(1) Pada awal tahun, setiap Pelatih Olahraga wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Pelatih Olahraga disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

(1) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Pelatih Olahraga ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kinerja Pelatih Olahraga. (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi ke dalam angka kredit kumulatif sebagai berikut: a. nilai kinerja sebesar 91 ke atas atau dengan sebutan sangat baik mendapatkan angka kredit sebesar 150% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; b. nilai kinerja sebesar 76 - 90 atau dengan sebutan baik mendapatkan angka kredit sebesar 125% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; c. nilai kinerja sebesar 61 - 75 atau dengan sebutan cukup mendapatkan angka kredit sebesar 100% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; d. nilai kinerja sebesar 51 - 60 atau dengan sebutan kurang mendapatkan angka kredit sebesar 75% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; e. Nilai kinerja sebesar 50 ke bawah atau dengan sebutan buruk mendapatkan angka kredit sebesar 50% dari angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. (3) Angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dan jabatan Pelatih Olahraga sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penilaian kinerja Pelatih Olahraga dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (5) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, pejabat fungsional Pelatih Olahraga wajib mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

(1) Dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai, dibentuk tim penilai kinerja instansi. (2) Tim penilai kinerja instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para

pejabat penilai; b. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pejabat fungsional Pelatih Olahraga; (3) Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pelatih Olahraga, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pelatih Olahraga. (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Instansi sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota. (5) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pelatih Olahraga. (6) Anggota Tim Penilai Kinerja Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota. (7) Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Instansi, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pelatih Olahraga yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pelatih Olahraga; dan c. aktif melakukan penilaian. (9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Pelatih Olahraga, maka anggota Tim Penilai Kinerja Instansi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pelatih Olahraga.

Tata cara penilaian kinerja Pelatih Olahraga dan tata kerja tim penilai kinerja instansi ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat pejabat fungsional Pelatih Olahraga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi.

(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan Pelatih Olahraga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan formasi. (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pelatih Olahraga yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat PNS dalam jabatan Pelatih Olahraga yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) PNS yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Pelatih Olahraga harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) Bidang Kepelatihan Keolahragaan; b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga; dan d. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Pelatih Olahraga yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil. (3) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga. (4) Ketentuan mengenai pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga.

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pelatih Olahraga dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Pelatih Olahraga; b. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) Bidang Kepelatihan Keolahragaan; c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; d. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelatihan keolahragaan paling kurang 5 tahun; dan f. nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pelatih Olahraga, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

(1) PNS yang menduduki jabatan fungsional Pelatih Olahraga harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. (2) Kompetensi Pelatih Olahraga meliputi: a. Kompetensi Teknis, antara lain: 1.kemampuan memimpin kelompok; 2.kemampuan bekerja efektif dengan orang lain;

3.kemampuan memberikan saran gizi kepada olahragawan; 4.kemampuan memberikan saran pertolongan pertama pada kegawatdaruratan; 5.kemampuan menggunakan computer; 6.kemampuan menyusun program latihan; 7.kemampuan memberikan latihan kondisi fisik; 8.kemampuan memberikan latihan teknik cabang olahraga; 9.kemampuan memberikan latihan taktik dan strategi cabang olahraga; 10. kemampuan memilih anggota tim dan individu; 11. kemampuan membantu penggunaan alat-alat; 12. kemampuan melakukan evaluasi latihan olahraga; 13. kemampuan mengelola pertandingan/ perlombaan/festival olahraga. 14. kemampuan mengembangkan kemampuan pribadi; 15. kemampuan mengelola analisis resiko dampak kegiatan olaharaga; 16. kemampuan mengembangkan pengetahuan industri olahraga dan rekreasi. b. Kompetensi Sosial-Kultural, antara lain : 1.mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya; 2.mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah; 3.mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan 4.mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat. (3) Rincian standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pelatih Olahraga harus diikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan.

(2) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Instansi. (3) Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk: a. pendidikan formal; b. pelatihan fungsional; c. pelatihan teknis; dan d. pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Pendidikan formal bagi Pelatih Olahraga untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar. (5) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan diklat jabatan fungsional Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lebih lanjut ditetapkan oleh instansi pembina.

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Pelatih Olahraga dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan oleh indikator, antara lain: a. peningkatan prestasi olahraga di seluruh wilayah; b. jumlah olahragawan pada cabang olahraga prestasi; dan c. jumlah Sentra Pembinaan Olahraga Nasional. (2) Pedoman penghitungan kebutuhan jabatan Pelatih Olahraga diatur lebih lanjut oleh instansi Pembina.

Pelatih Olahraga diberhentikan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pelatih Olahraga.

(1) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pelatih Olahraga harus memperhatikan ketersediaan beban kerja sesuai jenjang jabatan. (2) Pelatih Olahraga yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pelatih Olahraga apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan. (3) Pelatih Olahraga yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pelatih Olahraga apabila yang bersangkutan telah selesai cuti di luar tanggungan negara. (4) Pelatih Olahraga yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, harus diangkat kembali ke dalam jabatan Pelatih Olahraga setelah habis masa tugas belajarnya. (5) Pelatih Olahraga yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pelatih Olahraga apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali ke unit kerja yang membidangi ketahanan pangan. (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pelatih Olahraga harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya; b. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi jenjang jabatan Pertama dan Muda; c. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi jenjang jabatan Madya. (7) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Pelatih Olahraga yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.

Pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali jabatan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ditetapkan

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) Pelatih Olahraga dengan capaian kinerja dibawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pelatih Olahraga yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. (3) Penilaian kinerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang kepelatihan olahraga berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan (di-inpassing) ke dalam jabatan fungsional Pelatih Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Pelaksanaan penyesuaian (inpassing) harus didasarkan pada kebutuhan jabatan Pelatih Olahraga. (3) Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan (di-inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) Bidang Keolahragaan; b. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelatihan keolahragaan paling kurang 3 (tiga) tahun; c. tersedia lowongan formasi untuk jabatan Pelatih Olahraga; d. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; e. telah mengikuti dan lulus pelatihan fungsional untuk Pelatih Olahraga; f. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelatih olahraga; g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. (4) Tata cara penyesuaian (inpassing) dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka inpassing diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pelatih Olahraga dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Instansi Pembina bersama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA HAMONANGAN LAOLY