Pasal 54

(1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Presiden membentuk lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. unsur Kementerian Kehutanan; b. unsur Kepolisian Republik Indonesia; c. unsur Kejaksaan Republik Indonesia; dan d. unsur lain yang terkait. (4) Pelaksanaan . . .

(4) Pelaksanaan tugas lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.