Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2012 tentang STANDAR PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non-elektronik.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA yang berkaitan dengan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri INDONESIA.

3. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik Republik INDONESIA dan Perwakilan Konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut PPID, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Republik INDONESIA untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi publik berupa penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA.

5. Pemohon Informasi Publik, yang selanjutnya disebut Pemohon Informasi adalah warga negara dan atau badan hukum INDONESIA yang mengajukan permintaan informasi publik.

6. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian secara saksama dan penuh ketelitian untuk menentukan suatu informasi publik di Kementerian Luar Negeri dan atau Perwakilan Republik INDONESIA dapat berkonsekuensi merugikan kepentingan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan atau pelaksanaan politik luar negeri INDONESIA apabila dibuka, diumumkan, atau diberikan kepada publik.

7. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.

8. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

9. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan Republik INDONESIA dan pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik.

(1) Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan berhak menolak permintaan informasi publik yang diajukan tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditentukan.

(2) Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan berhak menentukan informasi-informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan wajib:

a. Mengelola, menyimpan, dan mendokumentasikan informasi publik secara baik dan efisien dengan memanfaatkan media elektronik dan non-elektronik.

b. Menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik kepada pemohon informasi secara akurat, tidak menyesatkan, sesuai kepatutan penggunaan, dan berbiaya ringan, kecuali informasi publik yang dikecualikan.

c. Melakukan pengembangan, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

(1) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik mengenai Kementerian Luar Negeri dilaksanakan oleh PPID Kementerian Luar Negeri yang dijabat oleh Direktur Informasi dan Media berdasarkan keputusan Menteri Luar Negeri.

(2) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik mengenai Perwakilan dilaksanakan oleh pejabat fungsi penerangan, sosial budaya bergelar paling rendah Sekretaris III atau pejabat lain pada Perwakilan yang ditunjuk sebagai PPID Perwakilan oleh Kepala Perwakilan.

(1) PPID Kementerian Luar Negeri bertanggungjawab melakukan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Kementerian Luar Negeri.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Kementerian Luar Negeri bertugas :

a. mengkoordinasikan satuan atau unit kerja guna pendataan, pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh informasi publik;

b. mengkoordinasikan satuan atau unit kerja guna pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; dan

c. membuat dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan sesuai standar nasional dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri.

(3) Penyimpanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan.

(4) Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Kementerian Luar Negeri bertugas: a. mengkoordinasikan satuan atau unit kerja guna penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan atau permohonan; b. melakukan pengujian konsekuensi untuk menentukan informasi publik tertentu sebagai informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai keterbukaan informasi publik; c. menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian tertentu dari informasi yang dikecualikan; d. mengkoordinasikan satuan atau unit kerja guna penanganan keberatan dan sengketa informasi publik; dan e. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai standar nasional dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri.

(5) PPID Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan serta pelayanan informasi publik dibantu oleh Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dibentuk dengan keputusan Menteri Luar Negeri.

(6) Bentuk atau format Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat pada Lampiran I Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

(1) PPID Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik.

(2) PPID Kementerian Luar Negeri menyampaikan evaluasi kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik kepada Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik.

(1) PPID Perwakilan bertanggungjawab melakukan kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Perwakilan.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Perwakilan bertugas :

a. mengkoordinasikan fungsi-fungsi Perwakilan guna pendataan, pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh informasi publik;

b. mengkoordinasikan fungsi-fungsi Perwakilan guna pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; dan c. membuat dan mengembangkan sistem penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan sesuai standar nasional dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi Perwakilan.

(3) Penyimpanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan.

(4) Dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID Perwakilan bertugas:

a. mengkoordinasikan fungsi-fungsi Perwakilan guna penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan atau permohonan;

b. melakukan pengujian konsekuensi untuk menentukan informasi publik tertentu sebagai informasi yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai keterbukaan informasi publik;

c. menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian tertentu dari informasi yang dikecualikan;

d. berkoordinasi dengan PPID Kementerian Luar Negeri dan unit atau satuan kerja terkait di Kementerian Luar Negeri guna penanganan keberatan dan sengketa informasi publik; dan

e. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai standar nasional dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi Perwakilan.

(5) Bentuk atau format Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat pada Lampiran I Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

(1) PPID Perwakilan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.

(2) PPID Perwakilan menyampaikan evaluasi kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik kepada Kepala Perwakilan.

Kategori informasi publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan terdiri dari: a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. b. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta.

c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. d. Informasi publik yang dikecualikan.

(1) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. Informasi tentang profil Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. b. Ringkasan informasi tentang program atau kegiatan dan kinerja realisasi kegiatan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan mengenai keterbukaan informasi publik. c. Ringkasan informasi laporan keuangan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. d. Ringkasan informasi tentang pelayanan informasi di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. e. Informasi tentang peraturan atau keputusan di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan f. Informasi tentang tata cara pengaduan masyarakat di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan. g. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. h. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.

(2) Bentuk, format, kemasan atau dokumen yang memuat informasi publik mengenai Kementerian Luar Negeri yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik berdasarkan pendataan oleh PPID Kementerian Luar Negeri.

(3) Bentuk, format, kemasan atau dokumen yang memuat informasi publik mengenai Perwakilan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Perwakilan berdasarkan pendataan oleh PPID Perwakilan.

(1) Informasi publik yang wajib serta-merta diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan informasi yang perlu diketahui untuk keselamatan dan perlindungan Warga Negara INDONESIA dan atau badan hukum INDONESIA di negara penerima mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi wilayah negara penerima yang mengenai : a. Informasi tentang bencana alam. b. Informasi tentang keadaan bencana non-alam. c. Informasi tentang kerusuhan atau konflik sosial antar kelompok atau komunitas dan teror.

d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah sumber penyakit menular. e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

(2) Informasi yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat unsur-unsur: a. Potensi bahaya atau dampak yang dapat ditimbulkan. b. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak. c. Prosedur dan tempat evakuasi. d. Cara menghindari bahaya atau dampak yang ditimbulkan. e. Cara mendapatkan bantuan. f. Tata cara pengumuman informasi keadaan darurat. g. Upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi kejadian atau peristiwa bahaya.

(1) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi: a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. b. Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. c. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan. d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. e. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa. f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

(2) Bentuk, format, kemasan atau dokumen yang memuat informasi publik mengenai Kementerian Luar Negeri yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik berdasarkan pendataan oleh PPID Kementerian Luar Negeri.

(3) Bentuk, format, kemasan atau dokumen yang memuat informasi publik mengenai Perwakilan yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Perwakilan berdasarkan pendataan oleh PPID Perwakilan.

(1) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan informasi yang tidak dapat dibuka, diumumkan atau diberikan kepada publik mengenai :

a. Posisi, daya tawar dan strategi INDONESIA dalam hubungannya dengan negosiasi internasional. b. Korespondensi diplomatik antara INDONESIA dengan negara lain atau dengan organisasi internasional. c. Sistem komunikasi dan persandian yang digunakan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dalam menjalankan hubungan internasional, dan atau d. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis INDONESIA di luar negeri.

(2) Bentuk, format, kemasan atau dokumen yang memuat informasi publik mengenai Kementerian Luar Negeri yang termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Menteri Luar Negeri berdasarkan hasil pengujian konsekuensi oleh PPID Kementerian Luar Negeri.

(3) Bentuk, format, kemasan atau dokumen yang memuat jenis informasi publik mengenai Perwakilan yang termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Perwakilan berdasarkan hasil pengujian konsekuensi oleh PPID Perwakilan.

(4) Jangka waktu pengecualian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan Menteri Luar Negeri selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri INDONESIA.

Akses pemohon informasi atas informasi publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan melalui pengumuman dan atau permohonan.

(1) PPID Kementerian Luar Negeri dan PPID Perwakilan wajib mengumumkan secara berkala informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui laman Kementerian Luar Negeri dan laman Perwakilan atau papan pengumuman di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.

(2) PPID Kementerian Luar Negeri dan PPID Perwakilan mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui media yang tepat segera tanpa penundaan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan bahasa

INDONESIA yang baik dan benar, mudah dipahami dan dapat menggunakan bahasa lain, serta disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat.

(1) Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan tertulis kepada PPID Kementerian Luar

Negeri untuk memperoleh informasi publik mengenai Kementerian Luar Negeri atau kepada PPID Perwakilan untuk memperoleh informasi publik mengenai Perwakilan.

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan membayar biaya perolehan informasi publik.

(3) Penyampaian formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui surat pos, faksimili atau secara langsung di Meja informasi.

(4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses pemohon informasi melalui laman Kementerian Luar Negeri dan atau laman Perwakilan.

(5) Bentuk atau format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran II Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

(1) PPID Kementerian Luar Negeri dan atau PPID Perwakilan setelah menerima formulir permohonan wajib mencatat permohonan tersebut dalam register permohonan dan memberikan nomor pendaftaran pada formulir permohonan. (2) Dalam hal penyampaian formulir permohonan secara langsung di Meja informasi maka pemberian nomor pendaftaran diberikan segera pada saat itu.

(3) PPID Kementerian Luar Negeri dan atau PPID Perwakilan menyampaikan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran kepada pemohon informasi sebagai tanda bukti telah diterimanya secara resmi permohonan informasi publik.

(4) Penyampaian salinan formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melalui surat pos, faksimili atau secara langsung kepada pemohon informasi di Meja informasi.

(5) Bentuk atau format register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran III Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

Paragraf Kedua Tata Cara Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

(1) PPID Kementerian Luar Negeri dan atau PPID Perwakilan wajib memberikan jawaban tertulis kepada pemohon informasi atas permohonan yang diajukannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal penomoran formulir permohonan.

(2) Penyampaian jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung bersamaan dengan pemberian informasi publik yang dimohon.

(3) Dalam hal informasi publik yang dimohon dapat diberikan kepada pemohon informasi segera pada saat permohonan diajukan maka jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pemberian informasi publik tersebut.

(4) Dalam hal informasi publik yang dimohon tidak dapat diberikan bersamaan dengan penyampaian jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemberian informasi publik yang dimohon dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penyampaian jawaban tertulis.

(5) Dalam hal informasi publik yang dimohon belum didokumentasikan sehingga belum dapat diberikan kepada pemohon informasi maka pemberian informasi publik yang dimohon dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penyampaian jawaban tertulis.

(6) Penyampaian jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui surat pos, faksimili atau secara langsung kepada pemohon informasi di Meja informasi

(7) Bentuk atau format jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran IV Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

Dalam hal jawaban tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat penolakan terhadap informasi publik yang dimohon karena termasuk informasi yang dikecualikan maka jawaban tertulis tersebut disertai dengan keputusan PPID Kementerian Luar Negeri dan atau keputusan PPID Perwakilan tentang penolakan permohonan informasi publik.

(1) PPID Kementerian Luar Negeri dan atau PPID Perwakilan wajib menghitamkan atau mengaburkan materi atau kalimat yang mengandung informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan dokumen informasi publik yang akan diumumkan atau diberikan kepada publik.

(2) PPID Kementerian Luar Negeri dan atau PPID Perwakilan wajib memberikan alasan menghitamkan atau mengaburkan tersebut.

(3) Pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan informasi publik tidak dapat menjadi sebagai alasan untuk mengecualikan keseluruhan salinan informasi publik.

(1) Pemohon informasi yang tidak memperoleh informasi publik mengenai Kementerian Luar Negeri sebagaimana dimohonkan atau kuasanya dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik melalui PPID Kementerian Luar Negeri.

(2) Pemohon informasi yang tidak memperoleh informasi publik mengenai Perwakilan sebagaimana dimohonkan atau kuasanya dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perwakilan melalui PPID Perwakilan.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan berdasarkan alasan- alasan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

(4) Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan yang disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penyampaian formulir keberatan dapat melalui surat pos, faksimili atau secara langsung di Meja informasi.

(6) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diakses pemohon informasi atau kuasanya melalui laman Kementerian Luar Negeri dan laman Perwakilan.

(7) Bentuk atau format formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat pada Lampiran V Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

(1) PPID Kementerian Luar Negeri dan atau PPID Perwakilan setelah menerima formulir keberatan wajib mencatatnya dalam register keberatan dan memberikan nomor pendaftaran keberatan pada formulir keberatan tersebut.

(2) Dalam hal penyampaian formulir keberatan secara langsung di meja informasi maka pemberian nomor pendaftaran keberatan diberikan segera pada saat itu.

(3) PPID Kementerian Luar Negeri dan atau PPID Perwakilan menyampaikan salinan formulir keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran kepada pemohon informasi sebagai tanda bukti telah diterimanya secara resmi pengajuan keberatan.

(4) Penyampaian salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melalui surat pos, faksimili atau disampaikan langsung kepada pemohon informasi di Meja informasi.

(5) Bentuk atau format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran VI Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

(1) Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dan atau Kepala Perwakilan wajib memberikan tanggapan atas keberatan dengan MENETAPKAN keputusan tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal penomoran formulir keberatan dalam register keberatan.

(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Tanggal pembuatan; b. Nomor surat tanggapan atas keberatan; c. Isi tanggapan atau jawaban tertulis Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik atau Kepala Perwakilan atas keberatan yang diajukan; d. Perintah Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik kepada PPID Kementerian Luar Negeri atau perintah Kepala Perwakilan kepada PPID Perwakilan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik yang dimohon dalam hal keberatan diterima; dan e. Jangka waktu pelaksanaan perintah tersebut.

(3) PPID Kementerian Luar Negeri dan atau PPID Perwakilan wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemohon informasi atau kuasanya yang tidak puas dengan keputusan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dan atau keputusan Kepala Perwakilan atas penyelesaian keberatannya dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa informasi publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

PPID Kementerian Luar Negeri dan atau PPID Perwakilan melaksanakan pelaporan dan evaluasi mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

(1) Biaya untuk mendapatkan salinan informasi publik dikenakan seringan mungkin.

(2) Biaya perolehan salinan informasi publik terdiri atas: a. Biaya penyalinan informasi publik; b. Biaya pengiriman informasi publik; dan c. Biaya pengurusan izin pemberian informasi publik yang di dalamnya terdapat informasi pihak ketiga.

(3) PPID Kementerian Luar Negeri dan atau PPID Perwakilan wajib mengumumkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pembayarannya.

(4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pembayarannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Luar Negeri dan atau keputusan Kepala Perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 20/B/KP/III/2011/01 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Luar Negeri tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

Peraturan Menteri Luar Negeri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Menteri Luar Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Maret 2012 MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

R.M. MARTY M. NATALEGAWA

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI M ANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas