Pasal 24

Pemohon informasi atau kuasanya yang tidak puas dengan keputusan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik dan atau keputusan Kepala Perwakilan atas penyelesaian keberatannya dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa informasi publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.