Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai Baku Mutu Air Limbah Domestik kepada:
a. Pemerintah Daerah provinsi dalam menetapkan Baku Mutu Air Limbah Domestik yang lebih ketat;
b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dalam menerbitkan izin lingkungan, SPPL dan/atau izin pembuangan Air Limbah; dan c. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengolahan Air Limbah Domestik dalam menyusun perencanaan pengolahan Air Limbah Domestik, dan penyusunan dokumen lingkungan hidup.