Pasal 13

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Bank Sampah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan: a. Bank Sampah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12; b. besaran jumlah dan jenis Sampah yang dikelola oleh Bank Sampah; c. cakupan kegiatan pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah; d. sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah yang dimiliki Bank Sampah;
e. luasan area pelayanan Pengelolaan Sampah; dan f. partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan sampah. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara para pihak. (4) Tata cara pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.