Pasal 12

(1) Tata Kelola Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah yang meliputi: a. BSI; atau b. BSU. (2) Tata Kelola BSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan; b. berbentuk badan usaha;
c. cakupan pelayanan di tingkat kota/kabupaten;
d. memiliki nasabah dari:
1. BSU; 2. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan/atau
3. rumah tangga, dan

www.peraturan.go.id 2021, No. 752 e. memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah, paling sedikit: 1. jam operasional BSI; 2. jadwal dan mekanisme pengumpulan Sampah; dan
3. pencatatan jenis dan volume Sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan kembali dan/atau pengolahan. (3) Tata kelola BSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan; b. dibentuk oleh:
1. kepala kelurahan; atau 2. kepala desa atau sebutan lainnya; c. pelayanan mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau desa atau sebutan lainnya; d. memiliki nasabah dari:
1. rumah tangga; dan/atau 2. usaha mikro kecil dan menengah yang berada dalam satu wilayah rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan/atau desa atau sebutan lainnya; dan e. memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan Bank Sampah, paling sedikit: 1. jam operasional BSU; 2. jadwal dan mekanisme pengumpulan Sampah; dan
3. pencatatan jenis dan volume Sampah yang dilakukan pemilahan, pengumpulan, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah. (4) Ketentuan mengenai tata kelola Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id 2021, No. 752