Pasal 4

(1) RHL dilaksanakan mengacu pada RTn-RHL.

(2) RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:

• Lahan Kritis;

• lahan terbuka; dan/atau

• lahan bekas kebakaran hutan dan lahan.

(2a) RHL pada Lahan Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan peta indikatif Lahan Kritis nasional.

(2b) Lahan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:

• lahan kosong;

• lahan dengan tutupan semak belukar; atau

• lahan dengan jumlah pohon paling banyak 200 (dua ratus) batang/hektar.

(2c) Lahan bekas kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada:

• peta bertema daerah rawan dan pasca bencana; dan/atau

• pengecekan lapangan yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Lahan Kritis, lahan terbuka dan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diutamakan berada pada:

• daerah tangkapan air (DTA) danau prioritas atau waduk/dam/bendungan;

• DAS prioritas;

• sempadan; dan/atau

• kawasan sekitar destinasi wisata nasional.

(4) RHL dapat dilaksanakan pada ekosistem tertentu meliputi:

• daerah pesisir/pantai; atau

• kawasan bergambut.

(5) RHL dilaksanakan melalui Penyedia atau Swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.