Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi bidang lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut dekonsentrasi bidang LH, adalah pelimpahan sebagian wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH.

3. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Renja KLH adalah dokumen perencanaan KLH untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis KLH.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKA-KLH, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan KLH yang merupakan penjabaran dari RKP dan Renja KLH dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

6. Laporan manajerial dekonsentrasi bidang LH adalah laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH yang memuat laporan perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.

7. Laporan akuntabilitas dekonsentrasi bidang LH adalah laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH yang mencakup laporan keuangan dan laporan barang.

8. Laporan teknis kegiatan adalah laporan yang memuat kumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, hasil analisis terhadap data dan informasi, serta intisari dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan dan disusun sesuai format yang telah ditentukan. www.djpp.kemenkumham.go.id

9. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan dekonsentrasi bidang LH.

Peraturan Menteri ini meliputi pengaturan mengenai: a. arah kebijakan;

b. perencanaan; c. penganggaran; d. pelaksanaan; e. pelaporan; f. pemantauan dan evaluasi; g. penilaian kinerja; dan h. pembinaan dan pengawasan.

Arah kebijakan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH meliputi: a. percepatan pencapaian sasaran prioritas nasional tentang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana yang terdiri atas:

1. penurunan beban pencemaran lingkungan hidup akibat meningkatnya aktivitas pembangunan;
2. penekanan laju kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem yang rusak, baik di kawasan hutan, laut, pesisir, maupun di areal www.djpp.kemenkumham.go.id

bekas pertambangan, serta pengelolaan keanekaragaman hayati; dan 3. penguatan kelembagaan serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup, sebagaimana ditetapkan dalam RKP. b. peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah secara berkelanjutan.

(1) Perencanaan dekonsentrasi bidang LH meliputi: a. penetapan target; b. penetapan indikator kinerja; dan c. penetapan alokasi anggaran. (2) Penetapan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penurunan beban pencemaran lingkungan hidup sebesar 20% (dua puluh perseratus); b. penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup daerah aliran sungai prioritas, danau prioritas, sumber air strategis, hutan dan lahan serta keaneka ragaman hayati; dan c. peningkatan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup kabupaten/kota. (3) Penetapan indikator kinerja dan penetapan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan mengenai rincian target capaian masing-masing indikator kinerja keluaran dan sub keluaran bagi masing-masing provinsi ditetapkan oleh Menteri.

(1) Untuk melaksanakan kegiatan dekonsentrasi bidang LH, gubernur MENETAPKAN SKPD provinsi sebagai satuan kerja pelaksana. (2) Dalam melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKPD harus menyelenggarakan administrasi kegiatan dekonsentrasi bidang LH. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Untuk menyelenggarakan administrasi kegiatan dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan, yang terdiri atas: a. kuasa pengguna anggaran; b. pejabat pembuat komitmen; c. pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar; dan d. bendahara pengeluaran. (4) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a MENETAPKAN tim pelaksana kegiatan dekonsentrasi bidang LH. (5) Penyelenggaraan administrasi kegiatan dekonsentrasi bidang LH dan tata cara penetapan, persyaratan, dan tugas tim pelaksana kegiatan dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Tata Laksana Administrasi Umum dan Keuangan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penganggaran dekonsentrasi bidang LH dilaksanakan sesuai dengan indikator dan alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKA dekonsentrasi bidang LH. (2) RKA dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RKA-KLH. (3) Anggaran dekonsentrasi bidang LH tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan: a. perjalanan dinas ke luar negeri; b. pembangunan fisik kantor dan fasilitasnya; c. pengadaan kendaraan dinas; d. pembangunan prasarana lingkungan hidup; e. pembangunan fasilitas publik untuk lingkungan hidup; f. pengadaan peralatan selain pendukung operasional kegiatan, sesuai dengan Kriteria Penggunaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini; g. pengadaan peralatan selain contoh demo atau model sesuai dengan Kriteria Penggunaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini; dan h. kegiatan lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (2) Anggaran pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari anggaran kegiatan prioritas nasional program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada pada Kementerian Lingkungan Hidup. (3) Pemanfaatan anggaran dekonsentrasi bidang LH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Dekonsentrasi bidang LH dilaksanakan melalui program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. (2) Dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sub-sub bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); b. sub-sub bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL); c. sub-sub bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; d. sub-sub bidang pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara; e. sub-sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan; f. sub-sub bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa; g. sub-sub bidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah bidang lingkungan hidup; h. sub-sub bidang penegakan hukum lingkungan; i. sub-sub bidang perubahan iklim dan perlindungan atmosfir; dan j. sub-sub bidang keanekaragaman hayati. (3) Dekonsentrasi bidang LH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Lingkup Pelaksanaan Dekonsentrasi www.djpp.kemenkumham.go.id

Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Pengelompokan Keluaran yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH didasarkan pada: a. Renja KLH; b. RKP; dan c. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaksanaan teknis setiap keluaran kegiatan dekonsentrasi bidang LH berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh eselon I yang menjadi pembina kegiatan terkait sesuai dengan Tata Laksana Pengorganisasian Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. (2) Pelaksanaan teknis dekonsentrasi bidang LH dapat melalui kerja sama antar daerah dengan memperhatikan peraturan perundangan- undangan serta asas akuntabilitas pelaporan keuangan SKPD.

(1) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a menyusun laporan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH, yang terdiri atas: a. laporan manajerial; b. laporan akuntabilitas; dan c. laporan teknis kegiatan. (2) Laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (3) Laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan. (4) Laporan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dan disampaikan sesuai dengan Tata Laksana Pelaporan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Dalam hal penulisan data dan informasi teknis bersifat spesifik dan khusus, eselon I kegiatan terkait mengatur lebih lanjut pedoman penyusunan laporan teknis kegiatan terkait.

(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH. (2) Pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pencapaian kinerja SKPD pelaksana pada tahun berjalan. (3) Evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH diselenggarakan dalam rangka penilaian kinerja tahun berjalan dan penetapan kebijakan dekonsentrasi bidang LH pada tahun berikutnya. (4) Pemantauan dan evaluasi dekonsentrasi bidang LH dilaksanakan sesuai dengan Tata Laksana Pemantauan, Evaluasi, Penilaian Kinerja dan Pembinaan yang tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

(1) Penilaian kinerja pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH didasarkan pada hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). (2) Penilaian kinerja bertujuan untuk: a. mengevaluasi kebijakan pelimpahan kewenangan melalui dekonsentrasi bidang LH kepada gubernur; b. MENETAPKAN langkah-langkah peningkatan kapasitas kelembagaan di SKPD; c. MENETAPKAN metode bimbingan teknis terhadap SKPD sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya; dan d. menjadi masukan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun berikutnya. (3) Penilaian kinerja pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH dilaksanakan dengan : a. membandingkan hasil capaian pelaksanaan kegiatan terhadap indikator kinerja dan target yang ditetapkan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. melaksanakan pendalaman terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan. (4) Hasil penilaian kinerja bersifat terbuka dan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan penilaian sesuai dengan Tata Laksana Pemantauan, Evaluasi, Penilaian Kinerja dan Pembinaan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dekonsentrasi bidang LH.

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi: a. pemberian pedoman dan standar; b. rapat kerja teknis; c. bimbingan teknis; dan/atau d. pemantauan dan evaluasi. (2) Pelaksanaan pembinaan sesuai dengan Tata Laksana Pemantauan, Evaluasi, Penilaian Kinerja dan Pembinaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Inspektorat. (2) Inspektorat dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Daerah dan/atau Inspektorat Provinsi secara selektif berdasarkan tingkat urgensinya melalui mekanisme kesepakatan penugasan Menteri kepada gubernur. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Pengawasan dilakukan terhadap laporan manajerial dan laporan akuntabilitas pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH.

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menunjukkan pelaksanaan dekonsentrasi bidang LH tidak dilaksanakan sesuai kegiatan yang dilimpahkan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. merekomendasikan blokir anggaran pada tahun berjalan terhadap pemerintah provinsi yang bersangkutan kepada Kementerian Keuangan; b. menarik kembali urusan Pemerintah di bidang lingkungan hidup yang telah didekonsentrasikan pada tahun berjalan; dan/atau c. menghentikan pelimpahan kewenangan pada tahun berikutnya sampai dianggap memenuhi kapasitas yang diharapkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2013 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id