Peraturan Menteri Nomor m-01-ht-01-10 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERSETUJUAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PEMBERITAHUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

(1) Akta pendirian perseroan terbatas atau akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus mendapat pengesahan atau mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA. (2) Untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA atau pejabat yang ditunjuk.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronis oleh Notaris dengan mengisi Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I atau FIAN Model II.

8/2/23, 4:39 PM PERMEN06.M.01-HT.01.10 www.flevin.com/id/lgso/legislation/Mirror/czozODoiZD1ibisyMDA3JmY9cGVybWVuMDYuTS4wMS1IVC4wMS4xMC5odG0iOw==.html 2/4 (2) Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pendukung secara elektronis.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terdapat kesalahan dalam pengisian FIAN Model I atau FIAN Model II dan atau dokumen pendukung tidak lengkap, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara elektronis kepada Notaris yang bersangkutan untuk mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

(1) Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas secara elektronis. (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan dokumen fisik kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA sebagai berikut: a. Salinan akta pendirian perseroan terbatas atau salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas; b. Nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan terbatas; c. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam Berita Negara Republik INDONESIA dari Kantor Percetakan Negara Republik INDONESIA; d. Bukti pembayaran Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP); e. Bukti setor modal perseroan terbatas dari bank. (3) Dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf e, tidak berlaku bagi permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang tidak mengubah tempat kedudukan dan tidak meningkatkan modal perseroan terbatas. (4) Khusus untuk pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tertentu yaitu perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, perseroan terbatas persero, perseroan terbatas bidang usaha perbankan, perseroan terbatas yang pendiri atau pemegang sahamnya terdapat koperasi atau yayasan, selain melampirkan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan dari instansi teknis terkait, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) telah dipenuhi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA paling sing kat 3 (tiga) hari atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dipenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA langsung memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan secara elektronis, dan pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal dan dicabut kembali. (3) Dalam hal pernyataan tidak keberatan batal dan dicabut kembali, pendiri atau direksi melalui Notaris dapat mengajukan permohonan baru mengenai pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2).

Apabila ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan, alamat lengkap perseroan terbatas, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan atau modal perseroan terbatas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA menerbitkan surat keputusan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak tanggal permohonan diterima.

(1) Pemeriksaan terhadap ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap perseroan terbatas, jangka waktu, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan modal perseroan terbatas menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA. (2) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab terhadap ketentuan lain selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Notaris bertanggung jawab penuh terhadap materi akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar yang telah dibuat di hadapannya, kecuali materi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Akta Perubahan Anggaran Dasar yang wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA adalah akta perubahan yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah yang berisi perubahan ketentuan selain ketentuan mengenai nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap perseroan terbatas, jangka waktu, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, peningkatan modal dasar atau pengurangan modal perseroan terbatas, dan perubahan status perseroan terbatas

8/2/23, 4:39 PM PERMEN06.M.01-HT.01.10 www.flevin.com/id/lgso/legislation/Mirror/czozODoiZD1ibisyMDA3JmY9cGVybWVuMDYuTS4wMS1IVC4wMS4xMC5odG0iOw==.html 3/4 tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya.

Akta perubahan anggaran dasar yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA adalah akta perubahan yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah yang berisi khusus mengenai perubahan pengurus, pengalihan hak atas saham, pembubaran perseroan terbatas dan perubahan jenis perseroan terbatas.

(1) Penyampaian laporan atau pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA atau pejabat yang ditunjuk. (2) Penyampaian laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara elektronis dengan mengisi FIAN Mode! III pelaporan atau FIAN Model III pemberitahuan (3) Penyampaian laporan atau pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pendukung secara elektronis.

(1) Dalam hal penyampaian laporan atau pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terdapat kesalahan dalam pengisian FIAN Model III pelaporan atau FIAN Model III pemberitahuan dan atau dokumen pendukung tidak lengkap, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara elektronis kepada Notaris yang bersangkutan untuk mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (1), Notaris yang bersangkutan tidak mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung, maka penyampaian laporan atau pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar dianggap tidak pernah dilakukan.

(1) Dalam hal penyampaian laporan atau pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas penyampaian laporan atau pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut secara e!ektronis. (2) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan dokumen fisik kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA sebagai berikut: a. Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas; b. Nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan terbatas; c. Bukti pembayaran uang muka pengumuman akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam Berita Negara Republik INDONESIA dari Kantor Percetakan Negara Republik INDONESIA; d. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); (3) Dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, tidak berlaku bagi penyampaian pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

(1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) telah dipenuhi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA paling singkat 3 (tiga) hari atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA, menerbitkan surat pencatatan penyampaian Laporan dan Pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) tidak dipenuhi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA langsung memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan secara elektronis, dan pernyataan tidak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal dan dicabut kembali. (3) Dalam hal pernyataan tidak keberatan batal dan dicabut kembali, pendiri atau direksi melalui Notaris dapat mengajukan permohonan baru mengenai pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut sesuai dengan Pasal 9.

Apabila ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 13 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA menerbitkan surat penerimaan laporan atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari ketja, sejak tanggal permohonan diterima.

Notaris bertanggung jawab penuh terhadap materi akta perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 yang telah dibuat di hadapannya

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik INDONESIA ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Juni 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

HAMID AWALUDIN

8/2/23, 4:39 PM PERMEN06.M.01-HT.01.10 www.flevin.com/id/lgso/legislation/Mirror/czozODoiZD1ibisyMDA3JmY9cGVybWVuMDYuTS4wMS1IVC4wMS4xMC5odG0iOw==.html 4/4 ke atas (c)2010 Ditjen PP :: www.djpp.depkumham.go.id || www.djpp.info || Kembali