Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2012 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga Pemasyarakatan Klas I yang selanjutnya disebut Lapas Klas I adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
3. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah metode yang dilakukan untuk menilai kompetensi yang dimiliki Pegawai yang akan diangkat dalam dan dari jabatan Kepala Lapas Klas I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Penawaran Terbuka adalah penyampaian informasi tentang lowongan formasi jabatan Kepala Lapas Klas I.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pengangkatan Kepala Lapas Klas I dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: a. inventarisasi jabatan Kepala Lapas Klas I yang lowong dan akan lowong;

b. Penawaran Terbuka; c. pengusulan Pegawai; d. Uji Kelayakan dan Kepatutan; e. rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; f. penetapan Pengangkatan dalam jabatan Kepala Lapas Klas I; g. pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan; dan h. penandatanganan kontrak kinerja dan pakta integritas.

(1) Kepala Biro Kepegawaian menginventarisasi jabatan Kepala Lapas Klas I yang: a. lowong; b. akan lowong sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan; dan c. yang telah dijabat lebih dari 2 (dua) tahun. (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilaksanakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

(1) Sekretaris Jenderal melakukan Penawaran Terbuka terhadap hasil inventarisasi jabatan Kepala Lapas Klas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah melalui surat dan website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Penawaran Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai untuk dapat diusulkan menjadi calon Kepala Lapas Klas I. (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah mengusulkan Pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Lapas Klas I.

Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Lapas Klas I, Pegawai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. syarat umum:

1. berstatus sebagai Pegawai;

2. menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;

3. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;

4. penilaian prestasi kerja dalam sasaran kerja Pegawai dan penilaian perilaku bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

5. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan

6. sehat jasmani dan rohani. b. syarat khusus:

7. pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Lapas Klas IIA; dan

8. diutamakan pernah menduduki Jabatan Eselon III.a pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan/atau Divisi Pemasyarakatan di Kantor Wilayah.

(1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah mengusulkan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai Kepala Lapas Klas I. (2) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada Sekretaris Jenderal.

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup yang diketahui oleh atasan langsung; b. surat pernyataan tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau menjalani hukuman disiplin; c. fotokopi bukti laporan harta kekayaan penyelenggara negara; d. fotokopi nomor pokok wajib pajak; e. fotokopi surat pajak tahunan; f. surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; dan g. visi dan misi serta program kerja.

Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Kepala Lapas Klas I dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.

(1) Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi calon Kepala Lapas Klas I terdiri dari 2 (dua) tahap penilaian yaitu: a. tahap penilaian kompetensi manajerial dan integritas; dan b. tahap penilaian kompetensi teknis. (2) Pelaksanaan penilaian dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penilaian kompetensi manajerial dan integritas sesuai dengan standar kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Penilaian kompetensi teknis terdiri atas: a. pemahaman visi dan misi serta rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan penerapannya; b. pemahaman tentang kebijakan nasional dan isu aktual pada lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan c. pemahaman tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada jabatan yang diusulkan. (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. psikolog, sarjana psikologi, dan/atau assesor; b. anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I; dan c. staf ahli Menteri. (6) Selain tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri dapat menunjuk pejabat lain atau pihak ketiga yang terkait dengan jabatan yang diuji. (7) Tim penilai bertugas untuk melakukan penilaian terhadap kompetensi manajerial dan kompetensi teknis Pegawai yang dicalonkan untuk menduduki jabatan Kepala Lapas Klas I.

(1) Hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Hasil penilaian kompetensi manajerial dan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disampaikan kepada: a. Pegawai yang bersangkutan; dan b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atau Kepala Kantor Wilayah Pegawai yang bersangkutan.

(1) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan rapat pengangkatan Kepala Lapas Klas I. (2) Hasil rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan pengangkatan Kepala Lapas Klas I.

(3) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam memberikan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan struktural selain memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memperhatikan syarat objektif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. (4) Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan disampaikan kepada Menteri guna mendapat persetujuan.

Menteri MENETAPKAN pengangkatan dalam jabatan Kepala Lapas Klas I.

(1) Kepala Lapas Klas I dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah. (2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah berhalangan atau terdapat kekosongan jabatan, pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro Kepegawaian.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN