Permenkum No. 6 Tahun 2026 tentang Permohonan Paten - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERMOHONAN PATEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (3), Pasal 55A ayat (7), Pasal 56, Pasal 61 ayat (5) dan Pasal 63A ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Permohonan Paten;
Mengingat :
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002); 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PERMOHONAN PATEN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
- Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas Invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan.
- Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
- Permohonan adalah permohonan Paten atau Paten sederhana yang diajukan kepada Menteri.
- Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan Paten.
- Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
- Deskripsi adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu Invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang Invensi.
- Klaim adalah bagian dari Permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan
pelindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas, konsisten, dan harus didukung oleh Deskripsi. 9. Gambar adalah gambar teknik dari suatu Invensi yang memuat tanda, simbol, huruf, angka, bagan, diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari Invensi. 10. Abstrak adalah ringkasan dari Deskripsi yang menggambarkan inti Invensi. 11. Jasad Renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop. 12. Sertifikat adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan Paten atau Paten sederhana. 13. Kantor Penerima adalah kantor nasional atau organisasi antarpemerintahan tempat Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten telah diajukan. 14. Kantor Tujuan adalah kantor nasional atau yang bertindak untuk negara yang dituju oleh Pemohon berdasarkan traktat kerja sama Paten. 15. Lembaga Penelusuran Internasional adalah kantor nasional atau organisasi antarpemerintahan yang ditunjuk oleh Pemohon untuk melakukan penelusuran Internasional berdasarkan traktat kerja sama Paten. 16. Biro Internasional adalah salah satu bagian dari Badan Kekayaan Intelektual Internasional (World International Property Organization) yang mengurusi Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten. 17. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud. 18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 19. Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara atau ahli yang diangkat oleh Menteri dan diberi tugas serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. 20. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum. 21. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara
terus
menerus,
dan
diwariskan
pada
generasi
berikutnya.
22. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang
berasal dari tumbuhan, hewan, atau Jasad Renik yang
mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat
keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun
potensial.
23. Keadaan darurat adalah force majeure seperti keadaan
perang, revolusi, kerusuhan, pemogokan kerja, bencana
alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yang
menyebabkan Pemohon tidak dapat menyampaikan
kelengkapan persyaratan Permohonan.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
25. Direktorat
Jenderal
adalah
Direktorat
Jenderal
Kekayaan Intelektual.
26. Kantor Wilayah adalah instansi pada Kementerian
Hukum yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Kementerian Hukum di daerah.
27. Hari adalah hari kerja.
BAB II SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PATEN
Bagian Kesatu Syarat Pengajuan Permohonan
Pasal 2
(1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri
secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penerimaan negara
bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
(4) Setiap Permohonan diajukan untuk satu Invensi atau
beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi
yang saling berkaitan.
Pasal 3
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling
sedikit memuat:
a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon
dalam hal Pemohon bukan badan hukum;
d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon
merupakan badan hukum;
e. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan
diajukan melalui Kuasa;
f. judul Invensi;
g. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang
pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan
Hak Prioritas; dan
h. nomor traktat kerja sama Paten dan Tanggal Penerimaan internasional dalam hal Permohonan diajukan berdasarkan traktat kerja sama Paten.
Pasal 4
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
harus dilampiri:
a. judul Invensi;
b. Deskripsi;
c. Klaim;
d. Abstrak;
e. Gambar, jika Permohonan dilampiri dengan Gambar;
f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui
Kuasa;
g. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal
Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan
Inventor;
h. surat keterangan usaha mikro dan kecil, lembaga
pendidikan
atau
lembaga
penelitian
dan
pengembangan pemerintah yang dikeluarkan oleh
pejabat/instansi
yang
berwenang,
dalam
hal
Pemohon dengan kriteria usaha mikro dan kecil,
lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan
pengembangan pemerintah;
i. surat bukti penyimpanan Jasad Renik dalam hal
Permohonan terkait dengan Jasad Renik; dan
j. surat pernyataan dari Pemohon mengenai asal
Sumber
Daya
Genetik
dan/atau
Pengetahuan
Tradisional dalam hal Invensi berkaitan dengan
Sumber
Daya
Genetik
dan/atau
Pengetahuan
Tradisional.
(2) Surat bukti penyimpanan Jasad Renik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i diterbitkan oleh:
a. lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik
yang diakui berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan mengenai Pengesahan Budapest Treaty on
the International Recognition of the Deposit of
Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure
(Traktat Budapest mengenai Pengakuan Internasional
Penyimpanan
Jasad
Renik
untuk
Kepentingan
Prosedur Paten); atau
b. lembaga atau institusi penyimpanan Jasad Renik di
Indonesia yang menjamin bahwa Jasad Renik
tersebut viabel selama masa pelindungan Paten.
Pasal 5 Judul Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat singkat, jelas, dan mencerminkan Invensi
Pasal 6 (1) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memuat judul Invensi sesuai dengan judul yang dicantumkan dalam surat Permohonan untuk mendapatkan Paten. (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat subjudul.
(3) Subjudul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat:
a. bidang teknik Invensi yang mencakup uraian dan
penjelasan bidang teknik yang berkaitan dengan
Invensi;
b. latar belakang Invensi yang mencakup penjelasan
latar belakang teknis dari Invensi, yang diketahui oleh
orang
yang
mengajukan
Permohonan,
yang
diperlukan untuk pemahaman, penelusuran dan
pemeriksaan
Invensi,
dan
dapat
menyebutkan
dokumen yang menjadi acuan latar belakang teknis
tersebut termasuk bila ada penjelasan mengenai
keunggulan dan manfaat teknis Invensi dibandingkan
dengan Invensi teknologi di bidang yang sama yang
telah ada sebelumnya;
c. uraian singkat Invensi yang mencakup penjelasan
perwujudan
Invensi
yang
dapat
dilakukan/dilaksanakan;
d. uraian singkat Gambar yang mencakup penjelasan
secara singkat mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan Gambar, jika Permohonan dilampiri dengan
Gambar;
e. uraian lengkap Invensi yang mencakup penjelasan
sedikitnya salah satu cara pelaksanaan Invensi dan
bila perlu dengan mengacu pada Gambar yang
disertakan,
serta
penjelasan
mengenai
cara
penerapan Invensi tersebut dalam industri, atau cara
pemakaiannya, apabila karena sifatnya Invensi
tersebut sulit dijelaskan secara deskriptif; dan
f. daftar sekuens dalam bentuk format sesuai dengan
ketentuan internasional dan portable document format
(PDF).
Pasal 7
(1) Deskripsi memuat paling banyak 30 (tiga puluh)
halaman.
(2) Dalam hal jumlah halaman Deskripsi melampaui jumlah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau
Kuasanya dikenai tambahan biaya halaman Deskripsi.
(3) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak
yang berlaku pada Kementerian Hukum.
(4) Dalam hal Deskripsi tentang Invensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditulis dalam bahasa
asing, berlaku ketentuan:
a. jika Deskripsi ditulis dalam bahasa asing selain
bahasa Inggris, Deskripsi wajib dilengkapi dengan
terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa
Indonesia; atau
b. jika Deskripsi ditulis dalam bahasa Inggris, Deskripsi
wajib dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa
Indonesia.
(5) Terjemahan Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari
terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemohon atau Kuasanya tidak melengkapi terjemahan Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Permohonan dianggap ditarik kembali.
Pasal 8
(1) Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan
konsisten atas inti Invensi dan didukung oleh Deskripsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
berisi Gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel
dan/atau rumus kimia atau rumus matematika.
(3) Dalam hal Permohonan disertai dengan Gambar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e,
penulisan Klaim dapat ditambahkan tanda, lambang,
atau bilangan yang mengacu pada Gambar yang
dituliskan di antara tanda kurung.
(4) Dalam hal diperlukan, Klaim dapat memuat kalimat
yang bersifat atau berupa acuan terhadap Deskripsi atau
Gambar yang disertakan.
Pasal 9
(1) Klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus
berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu
kesatuan Invensi.
(2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa Klaim mandiri dan/atau Klaim turunan.
(3) Klaim mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berisi fitur teknis esensial yang dimaksudkan untuk
memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi.
(4) Klaim turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan Klaim yang merujuk pada Klaim mandiri dan
memiliki semua fitur teknis esensial Klaim mandiri
ditambah fitur teknis lain.
Pasal 10
(1) Permohonan dapat diajukan dengan mencantumkan
paling banyak 10 (sepuluh) Klaim.
(2) Dalam hal Permohonan memiliki lebih dari 10 (sepuluh)
Klaim, Pemohon atau Kuasanya dikenai biaya tambahan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku
pada Kementerian Hukum.
(3) Dalam
hal
Pemohon
atau
Kuasanya
melakukan
perubahan jumlah Klaim yang tidak melebihi dari yang
telah dibayarkan, Pemohon atau Kuasanya tidak dikenai
biaya tambahan.
(4) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditulis
dalam 2 (dua) bagian yang mencakup:
a. bagian
pertama
mengenai
pernyataan
yang
menunjukkan bidang teknik dari Invensi sebelumnya;
dan
b. bagian kedua mengenai pernyataan teknis Invensi
yang dimintakan pelindungan dan dapat merupakan
peningkatan atau penyempurnaan fitur Invensi yang
telah ada sebelumnya.
(5) Dalam hal Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak ditulis dalam 2 (dua) bagian, Klaim hanya berisikan
pernyataan tunggal yang memuat penjelasan mengenai
inti Invensi.
(6) Pembayaran
biaya
kelebihan
Klaim
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan
pada saat mengajukan Permohonan.
(7) Jika Pemohon atau Kuasanya tidak membayar biaya
kelebihan Klaim dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Permohonan dianggap ditarik
kembali.
Pasal 11
(1) Klaim dalam Permohonan harus diberi nomor yang
menggunakan angka Arab.
(2) Dalam hal Permohonan memuat lebih dari 1 (satu) Klaim
berlaku ketentuan:
a. masing-masing Klaim diberi nomor secara berurutan;
dan
b. Klaim harus ditulis dengan bahasa Indonesia dan
istilah yang lazim digunakan dalam penjelasan di
bidang teknologi terkait.
Pasal 12
(1) Penulisan
Invensi
dalam
Abstrak
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d tidak boleh
melebihi 200 (dua ratus) kata dan dimulai dengan judul
Invensi sesuai dengan judul Invensi yang dicantumkan
dalam surat Permohonan untuk mendapatkan Paten.
(2) Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. berisi ikhtisar uraian yang terkandung dalam
Deskripsi dan Klaim; dan
b. tidak
memuat
pernyataan
yang
bersifat
mengiklankan atau propaganda.
(3) Untuk keperluan pengumuman Permohonan, Abstrak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi
Gambar yang ditentukan oleh Pemohon atau Kuasanya.
Pasal 13
(1) Dalam hal Permohonan diajukan dengan Gambar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e,
Pemohon atau Kuasanya wajib melampirkan Gambar
untuk memperjelas Invensi.
(2) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilengkapi dengan huruf, angka, atau tulisan.
Pasal 14
Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf f paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat pemberi Kuasa;
b. nama dan alamat penerima Kuasa; dan
c. judul Invensi.
Pasal 15
(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak
bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus
diajukan melalui Kuasa.
(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili
hukum di Indonesia.
(3) Permohonan
yang
diajukan
oleh
Pemohon
yang
bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dapat diajukan melalui Kuasa.
(4) Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat
Kuasa menjadi domisili Pemohon.
(5) Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa,
Pemohon harus melampirkan surat kuasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f.
(6) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
ditandatangani Pemohon selaku pemberi Kuasa dengan
dibubuhkan meterai.
Pasal 16
Surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g paling sedikit
memuat:
a. judul Invensi;
b. nama dan alamat Inventor; dan
c. nama dan alamat penerima hak.
Pasal 17
(1) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh satu orang Inventor,
surat pengalihan hak kepemilikan Invensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g harus
ditandatangani oleh Inventor yang bersangkutan dengan
dibubuhkan meterai.
(2) Dalam hal Invensi dihasilkan oleh lebih dari satu
Inventor, surat pengalihan hak kepemilikan Invensi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
harus
ditandatangani oleh semua Inventor dengan dibubuhkan
meterai.
(3) Dalam hal terdapat Inventor yang berhalangan untuk
menandatangani surat pengalihan hak kepemilikan
Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua
Inventor harus melampirkan:
a. surat penunjukan untuk menandatangani surat
pengalihan hak kepemilikan Invensi;
b. bukti hubungan kerja antara Inventor dengan
Pemohon; dan/atau
c. surat pernyataan dari Pemohon yang menyatakan
terdapat hubungan kerja dengan Inventor.
Pasal 18 (1) Dalam hal Pemohon berasal dari usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah, harus melampirkan surat keterangan dari pejabat/instansi yang berwenang.
(2) Jika Pemohon atau Kuasanya tidak dapat melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya harus mengubah kriteria Pemohon menjadi Pemohon bukan usaha mikro dan kecil, lembaga pendidikan, atau lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah. (3) Dalam hal terjadi perubahan kriteria Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon wajib membayar kembali biaya Permohonan sesuai kriteria Pemohon.
Pasal 19
Dalam
hal
Permohonan
menyangkut
Jasad
Renik,
Permohonan tersebut harus melampirkan surat bukti
penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf i yang diterbitkan oleh lembaga
penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) berupa:
a. surat keterangan penyimpanan Jasad Renik yang disertai
dengan penjelasan secukupnya mengenai ciri-ciri atau
karakterisktik
dan nama Jasad Renik yang bersangkutan; atau b. sertifikat penyimpanan Jasad Renik.
Pasal 20 Lembaga atau institusi yang menerbitkan surat bukti penyimpanan Jasad Renik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menyediakan informasi mengenai Jasad Renik yang disimpan yang dapat digunakan untuk mempermudah akses terhadap Jasad Renik dimaksud.
Pasal 21 (1) Surat pernyataan dari Pemohon mengenai asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, harus menyebutkan dengan jelas dan benar informasi asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional tersebut. (2) Informasi asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan secara elektronik dan/atau nonelektronik. (3) Keabsahan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemohon.
Bagian Kedua Format Penulisan Deskripsi Klaim, Abstrak, dan Gambar
Pasal 22
(1) Format penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak sebagai
berikut:
a. jenis huruf untuk penulisan Deskripsi, Klaim, dan
Abstrak menggunakan Courier New ukuran 12 (dua
belas);
b. batas atau ruang tepi penulisan:
ruang tepi atas 2 (dua) sentimeter;
ruang tepi bawah 2 (dua) sentimeter;
ruang tepi kiri 2,5 (dua koma lima) sentimeter; dan
ruang tepi kanan 2 (dua) sentimeter. c. penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak diketik pada kertas dengan ukuran kertas A4; d. penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak dibuat hanya dalam salah satu sisi muka saja; e. setiap lembar dari Deskripsi, Klaim, dan Abstrak diberi nomor urut menurut angka Arab pada bagian tengah atas dan tidak pada batas; f. setiap lima baris pengetikan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak harus diberi nomor baris yang di setiap halaman baru selalu dari awal dan ditempatkan di sebelah kiri sisi kertas serta tidak pada batas; dan g. pengetikan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak menggunakan warna hitam dengan ukuran antar baris 1,5 (satu koma lima) spasi dan dengan huruf tegak yang ukuran minimum tinggi huruf adalah 0,31 (nol koma tiga satu) sentimeter. (2) Gambar harus menggunakan kertas gambar putih ukuran A4 dengan batas atau ruang tepi sebagai berikut: a. ruang tepi atas 2,5 (dua koma lima) sentimeter; b. ruang tepi bawah 1 (satu) sentimeter; c. ruang tepi kiri 2,5 (dua koma lima) sentimeter; dan d. ruang tepi kanan 1,5 (satu koma lima) sentimeter.
Pasal 23 (1) Penulisan Deskripsi, Klaim, Abstrak, dan Gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditulis pada halaman terpisah. (2) Setiap istilah yang digunakan pada penulisan Deskripsi, Klaim, dan Abstrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus konsisten satu sama lain. (3) Setiap tanda, lambang, atau bilangan pada Deskripsi, Klaim, dan Abstrak yang mengacu pada Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituliskan di antara tanda kurung harus konsisten satu sama lain.
Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pasal 24
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan
secara:
a. elektronik; atau
b. nonelektronik.
Pasal 25 (1) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri melalui laman resmi Direktorat Jenderal. (2) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diajukan kepada Menteri oleh Pemohon melalui loket pada Direktorat Jenderal atau Kantor Wilayah.
(3) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pendampingan pengajuan Permohonan melalui laman resmi Direktorat Jenderal oleh petugas loket pada Direktorat Jenderal atau Kantor Wilayah.
Pasal 26
(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 dilakukan dengan mengisi formulir.
(2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
melampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1).
(4) Dalam hal lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia.
(5) Dalam hal bahasa asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) selain bahasa Inggris wajib dilengkapi dengan
terjemahan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Pasal 27
(1) Permohonan
yang
telah
memenuhi
persyaratan
minimum diberikan Tanggal Penerimaan dan dicatat
oleh Menteri.
(2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3;
b. lampiran Permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e;
c. bukti pembayaran biaya Permohonan; dan
d. biaya kelebihan Klaim jika diajukan dengan jumlah
Klaim lebih dari 10 (sepuluh).
Bagian Keempat
Permohonan yang Diajukan dengan Hak Prioritas
Pasal 28
(1) Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Prioritas.
(2) Dalam hal Permohonan tidak diajukan dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Permohonan tetap dapat diajukan paling lama 4
(empat)
bulan
sejak
berakhirnya
jangka
waktu
pengajuan Hak Prioritas dengan dikenai biaya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku
pada Kementerian Hukum.
(3) Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas hanya
dapat diajukan sesuai dengan jenis Permohonan yang
sama
dengan
yang
diajukan
di
negara
yang
bersangkutan.
(4) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan perubahan jenis.
Pasal 29
(1) Permohonan
dengan
Hak
Prioritas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) harus juga
dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan
oleh
pejabat
yang
berwenang
di
negara
yang
bersangkutan.
(2) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat
yang
berwenang
di
negara
yang
bersangkutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah
disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam
belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
(3) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak dipenuhi Pemohon atau Kuasanya,
Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan
Hak Prioritas.
(4) Dalam
hal
Pemohon
atau
Kuasanya
melakukan
pembayaran
tidak
sesuai
dengan
ketentuan,
Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan
Hak Prioritas.
(5) Dalam hal Permohonan dengan Hak Prioritas diajukan
menggunakan lebih dari 1 (satu) Hak Prioritas, berlaku
ketentuan:
a. semua dokumen prioritas harus dilampirkan;
b. jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung dari tanggal prioritas
yang paling awal;
c. dokumen prioritas sebagaimana dimaksud dalam
huruf a harus disampaikan kepada Menteri dalam
jangka waktu paling lama 16 (enam belas) bulan
terhitung sejak tanggal prioritas yang paling awal;
d. dalam
hal
Permohonan
dengan
Hak
Prioritas
diajukan lebih dari 12 (dua belas) bulan, setiap
prioritas dikenai biaya;
e. apabila
dokumen
prioritas
tidak
seluruhnya
diserahkan kepada Menteri, hanya prioritas yang
diserahkan yang diakui dalam Permohonan; dan
f. apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
Permohonan dianggap tanpa menggunakan Hak
Prioritas.
(6) Dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas,
Menteri dapat meminta kepada Pemohon atau Kuasanya
untuk menyampaikan terjemahan Deskripsi, Klaim,
Abstrak dalam bahasa Indonesia dan Gambar apabila
terdapat pada dokumen prioritas.
Bagian Kelima
Permohonan Berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten
Paragraf 1 Umum
Pasal 30
(1) Permohonan dapat diajukan berdasarkan traktat kerja
sama Paten.
(2) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diajukan
berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam traktat
kerja sama Paten dan Regulation Under the Patent
Cooperation Treaty.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diajukan untuk Paten dengan dikenai biaya.
(4) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah
menjadi Permohonan Paten sederhana.
(5) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui
mekanisme:
a. Indonesia sebagai Kantor Penerima; atau
b. Indonesia sebagai Kantor Tujuan.
Paragraf 2
Permohonan Berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten
melalui Mekanisme Indonesia sebagai Kantor Penerima
Pasal 31
(1) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten
melalui mekanisme Indonesia sebagai Kantor Penerima
dilakukan:
a. dengan Hak Prioritas; atau
b. tanpa Hak Prioritas.
(2) Pemohon yang mengajukan Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. badan
hukum
Indonesia
atau
warga
negara
Indonesia; atau
b. badan hukum asing atau warga negara asing yang
berasal dari negara anggota traktat kerja sama Paten
yang
berdomisili
di
wilayah
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia.
(3) Dalam hal Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) lebih dari 1 (satu), sekurang-kurangnya 1 (satu)
Pemohon harus warga negara Indonesia atau berdomisili
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten
melalui Indonesia sebagai Kantor Penerima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi
formulir melalui laman World Intellectual Property
Organization.
(5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri
dengan:
a. Deskripsi dalam bahasa Indonesia atau bahasa
Inggris;
b. Klaim dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
c. Abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
d. Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar;
e. bukti pembayaran administrasi Permohonan Paten
melalui traktat kerja sama Paten;
f. bukti pembayaran penelusuran internasional;
g. surat kuasa apabila melalui Kuasa;
h. bukti domisili dalam hal Pemohon badan hukum
asing atau warga negara asing; dan
i. bukti prioritas apabila memakai Hak Prioritas.
(6) Dalam hal Deskripsi, Klaim, dan Abstrak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diajukan dalam bahasa
Indonesia,
Pemohon
atau
Kuasanya
harus
menyampaikan
terjemahan
Deskripsi,
Klaim
dan
Abstrak dalam bahasa Inggris paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal penerimaan internasional.
Pasal 32
(1) Biaya Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (3) meliputi:
a. biaya administrasi Permohonan Paten melalui Paten
Cooperation Treaty;
b. biaya permohonan Paten Cooperation Treaty;
c. tambahan biaya Deskripsi Permohonan melalui Paten
Cooperation Treaty yang lebih dari 30 (tiga puluh)
halaman; dan
d. biaya penelusuran internasional berdasarkan Paten
Cooperation Treaty.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dibayarkan kepada Menteri yang besarnya ditentukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku
pada Kementerian Hukum.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dibayarkan kepada Biro Internasional dengan
besaran biaya yang telah ditentukan.
(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dibayarkan kepada Lembaga Penelusuran Internasional
yang dipilih oleh Pemohon atau Kuasanya dengan
besaran biaya yang telah ditentukan.
(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
harus dibayar pada saat pengajuan Permohonan
berdasarkan traktat kerja sama Paten.
(6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
huruf c, dan huruf d, harus dibayar paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerimaan internasional.
(7) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak dibayarkan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
diberikan perpanjangan waktu pembayaran paling lama
1 (satu) bulan dengan dikenai biaya keterlambatan yang
ditentukan oleh Biro Internasional.
Pasal 33 (1) Dalam mengajukan Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor Penerima, Pemohon atau Kuasanya menentukan Lembaga Penelusuran Internasional untuk melakukan penelusuran pada International Searching Authority sesuai dengan ketentuan World Intellectual Property Organization. (2) Pemohon atau Kuasanya dapat memberikan tanggapan terhadap hasil penelusuran dari Lembaga Penelusuran Internasional yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan pemeriksaan pendahuluan pada International Preliminary Examination Authority sesuai dengan ketentuan World Intellectual Property Organization.
Pasal 34
(1) Permohonan diajukan kepada Kantor Penerima dengan
mengisi formulir dan melengkapi lampiran formulir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dan ayat
(5), dengan membayar biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pemeriksaan administrasi paling lama 14
(empat belas) Hari sejak Permohonan diajukan.
(3) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Permohonan
dinyatakan
belum
lengkap,
Kantor
Penerima
memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya
secara tertulis melengkapi persyaratan administrasi
paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
surat pemberitahuan.
(4) Kantor Penerima bertindak untuk menetapkan Tanggal
Penerimaan
Permohonan
yang
telah
melengkapi
persyaratan administrasi.
(5) Permohonan
yang
telah
memenuhi
kelengkapan
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (4) dan ayat (5) dikirimkan ke Biro Internasional
secara elektronik.
(6) Permohonan
yang
tidak
memenuhi
kelengkapan
persyaratan administrasi dan/atau bukti pembayaran
biaya tidak diserahkan, Biro Internasional melalui
Kantor Penerima memberitahukan secara tertulis atau
surat elektronik kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa
Permohonan dianggap ditarik kembali.
Pasal 35
(1) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten
melalui mekanisme Indonesia sebagai Kantor Penerima
dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) huruf a, harus diajukan kepada Biro
Internasional melalui Kantor Penerima paling lama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal Prioritas.
(2) Dalam hal Permohonan tidak diajukan dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Permohonan tetap dapat diajukan paling lama
14 (empat belas) bulan sejak tanggal Prioritas dengan
dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penerimaan negara
bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
(3) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten
melalui mekanisme Indonesia sebagai Kantor Penerima
dengan Hak Prioritas harus diajukan dengan Dokumen
Prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang
berwenang di negara yang bersangkutan.
(4) Dokumen Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus disampaikan kepada Biro Internasional melalui
Kantor Penerima dalam jangka waktu paling lama 16
(enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
Paragraf 3
Permohonan Berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten
melalui Mekanisme Indonesia sebagai Kantor Tujuan
Pasal 36
(1) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b
diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya melalui Biro
Internasional pada Kantor Penerima yang dipilih
Pemohon atau Kuasanya pada negara anggota traktat
kerja sama Paten untuk diteruskan kepada Menteri
sebagai Kantor Tujuan.
(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. warga negara Indonesia dan/atau warga negara
asing; atau
b. badan hukum di Indonesia dan/atau badan hukum
asing
yang
telah
mengajukan
Permohonan
berdasarkan traktat kerja sama Paten.
(3) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten yang
diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus sama dengan Permohonan
yang diajukan ke Kantor Tujuan.
Pasal 37
(1) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten yang
diajukan kepada Menteri sebagai tujuan Permohonan
harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 31
(tiga puluh satu) bulan terhitung sejak:
a. Tanggal Penerimaan internasional; atau
b. tanggal Hak Prioritas yang paling awal.
(2) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu
31 (tiga puluh satu) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1),
Pemohon
atau
Kuasanya
diberikan
perpanjangan waktu pengajuan Permohonan dengan
dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penerimaan negara
bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
(3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak batas akhir
waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a.
(4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
batas akhir waktu pengajuan Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(5) Dalam hal Permohonan diajukan melebihi batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
Permohonan tidak dapat diproses berdasarkan traktat
kerja sama Paten.
Pasal 38 Dalam hal Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten dengan Indonesia sebagai Kantor Tujuan diajukan dengan prioritas dan prioritasnya ditolak berdasarkan traktat kerja sama Paten, Permohonan diproses berdasarkan ketentuan traktat kerja sama Paten.
Pasal 39
(1) Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten
dengan Indonesia sebagai Kantor Tujuan dilakukan
dengan mengisi formulir.
(2) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat data:
a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
b. nama,
alamat
lengkap,
dan
kewarganegaraan
Inventor;
c. nama,
alamat
lengkap,
dan
kewarganegaraan
Pemohon dalam hal Pemohon merupakan orang
perseorangan;
d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal
Pemohon merupakan badan hukum;
e. nama
dan
alamat
lengkap
Kuasa
dalam
hal
Permohonan diajukan melalui Kuasa;
f. nomor Permohonan berdasarkan traktat kerja sama
dan Tanggal Penerimaan internasional; dan
g. nama negara asal prioritas, nomor prioritas, dan
tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan
dengan Hak Prioritas.
(3) Selain mengisi Formulir Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib melampirkan
dokumen sebagai berikut:
a. judul Invensi;
b. Deskripsi tentang Invensi;
c. Klaim atau beberapa Klaim Invensi;
d. Abstrak Invensi;
e. Gambar yang disebutkan dalam Deskripsi yang
diperlukan
untuk
memperjelas
Invensi,
jika
Permohonan dilampiri dengan Gambar;
f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui
Kuasa;
g. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal
Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan
Inventor;
h. surat bukti penyimpanan Jasad Renik dalam hal
Permohonan terkait dengan Jasad Renik; dan
i. surat
pernyataan
asal
Sumber
Daya
Genetik
dan/atau Pengetahuan Tradisional dalam hal Invensi
berkaitan dengan Sumber Daya Genetik dan/atau
Pengetahuan Tradisional.
(4) Lampiran formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, harus
diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan bahasa
Indonesia.
(5) Dalam hal lampiran formulir sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e ditulis
dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, terjemahan
dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia harus
disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak
tanggal pengajuan.
(6) Dalam
hal
Pemohon
atau
Kuasanya
tidak
menyampaikan terjemahan dalam bahasa Inggris dan
bahasa
Indonesia
sampai
dengan
batas
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan
dianggap ditarik kembali.
(7) Dalam hal Permohonan yang berkaitan dengan Sumber
Daya
Genetik
dan/atau
Pengetahuan
Tradisional,
Pemohon atau Kuasanya harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Pasal 40
Pengumuman Permohonan berdasarkan traktat kerja sama
Paten dengan Indonesia sebagai Kantor Tujuan yang telah
diajukan kepada Menteri dimulai:
a. setelah Permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, dalam hal Permohonan berdasarkan traktat
kerja sama Paten diajukan setelah tanggal publikasi
internasional.
b. setelah tanggal publikasi internasional dan Permohonan
dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, dalam
hal Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten
diajukan sebelum tanggal publikasi internasional.
BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF
Pasal 41
(1) Setiap
Permohonan
wajib
dilakukan
pemeriksaan
administratif.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas)
Hari
terhitung
sejak
tanggal
pengajuan
Permohonan diterima.
Pasal 42
(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dinyatakan tidak
lengkap,
Menteri
memberitahukan
secara
tertulis
kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melengkapi.
(2) Pemohon atau Kuasanya harus melengkapi kekurangan
dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat
pemberitahuan kekurangan kelengkapan.
(3) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya telah menanggapi
pemberitahuan kekurangan kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun masih
terdapat
kekurangan
kelengkapan
dokumen
persyaratan, Menteri memberitahukan hal tersebut
secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasa yang disertai
jangka waktu pemenuhannya.
(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan disertai
dengan alasan.
(5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak melengkapi
persyaratan
Permohonan
dalam
jangka
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4),
Permohonan dianggap ditarik kembali.
(6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak mengajukan
permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Permohonan dianggap ditarik kembali.
(7) Menteri mengeluarkan surat pemberitahuan kepada
Pemohon atau Kuasanya yang menyatakan Permohonan
dianggap ditarik kembali.
Pasal 43
(1) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali
sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (7), Pemohon
atau Kuasanya dapat mengajukan Permohonan kembali
dengan dikenai biaya.
(2) Permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat pemberitahuan Permohonan dianggap
ditarik kembali.
(3) Permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diajukan hanya untuk melengkapi syarat dan/atau
kelengkapan Permohonan.
(4) Kelengkapan syarat Permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus dilengkapi dalam jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) Hari.
(5) Dalam
hal
kelengkapan
persyaratan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi dalam jangka
waktu tersebut atau pemenuhannya tidak sesuai dengan
ketentuan, Permohonan dianggap ditarik kembali.
(6) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon atau
Kuasanya dapat mengajukan Permohonan kembali
selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
Pasal 44 Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administratif yang dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (4) dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, Menteri mengeluarkan surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan administratif kepada Pemohon atau Kuasanya.
BAB IV TATA CARA PERUBAHAN DAN DIVISIONAL PERMOHONAN
Bagian Kesatu Tata Cara Perubahan Permohonan
Paragraf 1
Umum
Pasal 45
(1) Permohonan dapat dilakukan perubahan atas:
a. inisiatif Pemohon; dan/atau
b. saran Menteri.
(2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. data Permohonan;
b. Permohonan Paten menjadi Permohonan Paten
sederhana atau sebaliknya; dan/atau
c. kriteria Pemohon.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat dilakukan sebelum Permohonan diberi
keputusan oleh Menteri.
Paragraf 2
Tata Cara Permohonan Perubahan Data
Pasal 46
(1) Permohonan perubahan dapat diajukan secara tertulis
oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.
(2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diajukan oleh Pemohon yang berbadan
hukum atau tidak berbadan hukum.
(3) Permohonan perubahan data dapat dilakukan terhadap:
a. data permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a sampai huruf f dan huruf h; dan
b. data permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1).
(4) Dalam
mengajukan
permohonan
perubahan
data
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon atau
Kuasanya wajib melampirkan paling sedikit:
a. bukti pendukung perubahan data; dan
b. bukti pembayaran permohonan perubahan data.
(5) Dalam hal mengajukan permohonan perubahan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau
Kuasanya harus melampirkan bagian permohonan yang
diubah.
(6) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan
negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian
Hukum.
Paragraf 3
Permohonan Perubahan Paten
Menjadi Paten Sederhana atau Sebaliknya
Pasal 47
(1) Dalam hal perubahan Permohonan Paten menjadi Paten
sederhana, Permohonan Paten dianggap dihapus dari
Permohonan.
(2) Dalam hal perubahan Permohonan Paten sederhana
menjadi Paten, Permohonan Paten sederhana dianggap
dihapus dari Permohonan.
(3) Perubahan Permohonan Paten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan
negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian
Hukum.
(4) Permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran
biaya terhadap perubahan jenis Permohonan dari Paten
ke Paten sederhana atau sebaliknya harus diajukan
bersamaan dengan pengajuan perubahan Permohonan
dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya.
(5) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif dan
pembayaran biaya tidak diajukan bersamaan dengan
pengajuan perubahan Permohonan dari Paten ke Paten
sederhana atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), perubahan permohonan dari Paten ke Paten
sederhana atau sebaliknya tidak dapat diproses.
Paragraf 4 Perubahan Kriteria Pemohon
Pasal 48
(1) Perubahan kriteria Pemohon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c meliputi perubahan
kriteria Pemohon dari umum menjadi usaha mikro,
usaha
kecil,
lembaga
pendidikan,
serta
lembaga
penelitian
dan
pengembangan
pemerintah
atau
sebaliknya.
(2) Dalam hal perubahan kriteria Pemohon umum menjadi
usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, serta
lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah,
Pemohon melampirkan:
a. formulir perubahan data permohonan; dan
b. surat keterangan usaha mikro dan kecil, lembaga
pendidikan
atau
lembaga
penelitian
dan
pengembangan pemerintah yang dikeluarkan oleh
pejabat/instansi yang berwenang.
(3) Dalam hal perubahan kriteria Pemohon usaha mikro,
usaha
kecil,
lembaga
pendidikan,
serta
lembaga
penelitian dan pengembangan pemerintah menjadi
umum, Pemohon melampirkan formulir perubahan data
permohonan.
(4) Perubahan kriteria Pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dikenai biaya Permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
Bagian Kedua
Divisional Permohonan
Pasal 49 Divisional Permohonan dapat dilakukan atas inisiatif Pemohon dan/atau atas saran Menteri.
Pasal 50
(1) Jika suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi
yang
tidak
merupakan
satu
kesatuan
Invensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pemohon
atau
Kuasanya
dapat
mengajukan
divisional
Permohonan.
(2) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diajukan secara terpisah dalam satu
Permohonan atau lebih dengan ketentuan bahwa
lingkup pelindungan yang dimohonkan dalam setiap
Permohonan
tersebut
tidak
memperluas
lingkup
pelindungan yang telah diajukan dalam Permohonan
semula.
(3) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dianggap
memiliki Tanggal Penerimaan yang sama dengan Tanggal
Penerimaan semula.
(4) Terhadap divisional Permohonan tanggal dan nomor
pengumuman merujuk Permohonan semula.
(5) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikenai biaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan
negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian
Hukum.
(6) Dalam
hal
divisional
Permohonan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), biaya pemeriksaan substantif
harus
dibayar
pada
saat
pengajuan
divisional
Permohonan.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
berlaku secara mutatis mutandis terhadap kelebihan
Klaim dalam divisional Permohonan.
(8) Divisional Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diajukan sebelum permohonan diberi
keputusan persetujuan Paten atau Paten Sederhana.
(9) Dalam
hal
divisional
Permohonan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah keputusan
akhir, divisional Permohonan dianggap diajukan sebagai
Permohonan.
Pasal 51 Divisional Permohonan harus diajukan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
Bagian Ketiga
Perubahan Permohonan
Pasal 52
(1) Dalam hal terdapat perubahan Paten menjadi Paten
sederhana, untuk Permohonan Paten yang belum
diumumkan,
Menteri
mengumumkan
Permohonan
tersebut pada saat Permohonan Paten berubah menjadi
permohonan Paten sederhana.
(2) Dalam hal terdapat perubahan Paten sederhana menjadi
Paten, untuk Permohonan Paten sederhana yang belum
diumumkan,
Menteri
mengumumkan
Permohonan
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada
Permohonan Paten.
(3) Dalam hal Permohonan Paten telah diumumkan,
perubahan Permohonan Paten menjadi Paten sederhana
mengikuti pengumuman Permohonan Paten semula.
(4) Dalam
hal
Permohonan
Paten
sederhana
telah
diumumkan,
perubahan
permohonan
dari
Paten
sederhana ke Paten diumumkan kembali selama jangka
waktu yang belum diumumkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku pada Permohonan Paten.
Pasal 53
(1) Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan percepatan
pengumuman untuk perubahan Permohonan Paten
sederhana menjadi Paten dengan dikenai biaya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku
pada Kementerian Hukum.
(2) Percepatan
pengumuman
untuk
perubahan
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
Tanggal Penerimaan.
BAB V TATA CARA PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN
Pasal 54 (1) Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis kepada Menteri. (2) Permohonan hanya dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya sebelum Menteri memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan. (3) Terhadap penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan surat pemberitahuan yang menyatakan Permohonan ditarik kembali. (4) Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan kembali terhadap Permohonan yang telah ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
(5) Permohonan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Dalam hal penarikan kembali Permohonan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya Permohonan yang telah dibayarkan kepada Menteri tidak dapat ditarik kembali.
Pasal 55
(1) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya
dengan melampirkan:
a. surat permohonan penarikan kembali Permohonan;
dan
b. surat Pemohon kepada Kuasa untuk melakukan
penarikan kembali jika diajukan melalui Kuasa.
(2) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberitahukan ke Pemohon atau Kuasanya.
(3) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud
ayat (1) diumumkan melalui media elektronik atau media
nonelektronik.
BAB VI PENGUMUMAN
Pasal 56 (1) Menteri mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak: a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan. (4) Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan atas permintaan Pemohon atau Kuasanya dan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum. (5) Dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan percepatan pengumuman. (6) Jika suatu Invensi berkaitan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, Menteri menetapkan Permohonan terhadap Invensi tersebut tidak diumumkan setelah berkonsultasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan negara.
BAB VII SYARAT DAN TATA CARA PEMERIKSAAN SUBSTANTIF
Bagian Kesatu Syarat Pemeriksaan Substantif
Paragraf 1 Umum
Pasal 57
(1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara
tertulis kepada Menteri.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara elektronik atau nonelektronik.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penerimaan negara
bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
Paragraf 2 Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Substantif
Pasal 58 (1) Permohonan pemeriksaan substantif secara elektronik diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2) Permohonan pemeriksaan substantif secara nonelektronik diajukan kepada Menteri oleh Pemohon atau Kuasanya melalui loket pada Direktorat Jenderal atau Kantor Wilayah. (3) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pendampingan pengajuan Permohonan pemeriksaan substantif melalui laman resmi Direktorat Jenderal oleh petugas loket pada Direktorat Jenderal atau Kantor Wilayah. (4) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
Pasal 59
(1) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif tidak
diajukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (4), Permohonan dianggap ditarik
kembali.
(2) Menteri memberitahukan secara tertulis Permohonan
yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Pemohon atau Kuasanya.
Pasal 60 (1) Pemeriksaan Substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) bulan. (2) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman,
pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya
jangka waktu pengumuman.
(3) Dalam
hal
permohonan
pemeriksaan
substantif
sebagaimana dimaksud dalam 57 ayat (1) diajukan
setelah
berakhirnya
jangka
waktu
pengumuman,
pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal
diterimanya
permohonan
pemeriksaan
substantif
tersebut.
(4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya mengajukan
percepatan
pengumuman,
pemeriksaan
substantif
dilakukan
setelah
berakhirnya
jangka
waktu
pengumuman.
Paragraf 3 Permohonan Pemeriksaan Substantif Perubahan dan Divisional Permohonan
Pasal 61
(1) Permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran
biaya terhadap perubahan jenis Permohonan dari Paten
ke Paten sederhana atau sebaliknya harus diajukan
bersamaan dengan pengajuan perubahan permohonan
dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya.
(2) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif dan
pembayaran biaya tidak diajukan bersamaan dengan
pengajuan perubahan permohonan dari Paten ke Paten
sederhana atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), perubahan permohonan dari Paten ke Paten
sederhana atau sebaliknya dianggap ditarik kembali.
Pasal 62
(1) Permohonan pemeriksaan substantif dan pembayaran
biaya terhadap divisional Permohonan harus diajukan
bersamaan dengan pengajuan divisional Permohonan.
(2) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif dan
pembayaran biaya tidak diajukan bersamaan dengan
divisional Permohonan, divisional Permohonan dianggap
ditarik kembali.
Paragraf 4 Permohonan Pemeriksaan Substantif Terhadap Permohonan yang Tidak diumumkan
Pasal 63 Permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6) dilakukan pemeriksaan substantif dengan tidak dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan Substantif
Pasal 64 (1) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten atau
Permohonan
Paten
sederhana
dilaksanakan
oleh
Pemeriksa.
(2) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten atau
Permohonan Paten sederhana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap:
a. lingkup pelindungan (subject matter) yang bukan
merupakan Invensi
b. Invensi yang tidak dapat diberi Paten;
c. kejelasan pengungkapan judul Invensi, Deskripsi,
Klaim, Abstrak, dan/atau Gambar;
d. kesatuan Invensi;
e. perubahan judul Invensi, Deskripsi, Klaim, Abstrak,
dan/atau Gambar; dan
f. patentabilitas Invensi;
(3) Pemeriksaan
terhadap
patentabilitas
Invensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi
pemeriksaan terhadap:
a. kebaruan Invensi;
b. langkah Inventif; dan
c. penerapan dalam industri.
(4) Dalam
hal
terdapat
perubahan
jumlah
halaman
Deskripsi dan/atau jumlah Klaim, Pemohon atau
Kuasanya harus membayar biaya kelebihan halaman
Deskripsi dan/atau kelebihan Klaim sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Kementerian Hukum.
(5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak perubahan
halaman Deskripsi dan/atau jumlah Klaim diajukan.
(6) Dalam
hal
terdapat
perubahan
jumlah
halaman
Deskripsi yang belum dibayar, pemeriksaan substantif
dilakukan terhadap Deskripsi awal.
(7) Dalam hal terdapat perubahan jumlah Klaim yang belum
dibayar, pemeriksaan substantif hanya dilakukan
terhadap jumlah Klaim yang sudah dibayar.
(8) Dalam melakukan pemeriksaan substantif, Menteri
dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan
fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk
keperluan pemeriksaan substantif.
Pasal 65 Perubahan terhadap Deskripsi tentang Invensi dan/atau Klaim atau beberapa Klaim Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan semula.
Pasal 66
(1) Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif
dapat menggunakan dokumen pembanding sebagai
berikut:
a. dokumen Permohonan Paten yang diajukan di
Indonesia maupun di luar Indonesia, yang telah
diumumkan
sebelum
Tanggal
Penerimaan
Permohonan atau tanggal prioritas jika Permohonan
tersebut
diajukan
dengan
menggunakan
Hak
Prioritas;
b. dokumen Paten yang diberi Paten di Indonesia
maupun
di
luar
Indonesia
yang
tanggal
pengumumannya
sebelum
Tanggal
Penerimaan
Permohonan atau tanggal prioritas jika Permohonan
tersebut
diajukan
dengan
menggunakan
Hak
Prioritas;
c. dokumen nonpaten yang telah diumumkan sebelum
Tanggal
Penerimaan
Permohonan
atau
tanggal
prioritas jika Permohonan tersebut diajukan dengan
menggunakan Hak Prioritas;
d. dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia
yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal
Penerimaan
Permohonan
yang
pemeriksaan
substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal
Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan yang
diajukan di Indonesia tersebut lebih awal dari pada
Tanggal
Penerimaan
atau
tanggal
prioritas
Permohonan yang pemeriksaan substantifnya sedang
diperiksa;
e. pengetahuan umum yang dikenal dalam bidang
teknologi dari Permohonannya;
f. pandangan dan/atau keberatan yang diajukan
masyarakat; dan
g. sanggahan atau penjelasan terhadap pandangan
dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada
huruf f, jika ada.
(2) Dokumen pembanding sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat berupa
dokumen baik yang diumumkan di Indonesia dan/atau
yang diumumkan di luar Indonesia.
Pasal 67
(1) Deskripsi tentang Invensi harus mengungkapkan secara
jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut
dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
(2) Klaim Invensi harus mengungkapkan secara jelas dan
konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh Deskripsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam
hal
Deskripsi
tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Klaim
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Permohonan ditolak.
Pasal 68 Dalam melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3), Direktorat Jenderal dapat melakukan korespondensi kepada Pemohon atau Kuasanya.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan Substantif dengan Hak Prioritas
Pasal 69
(1) Dalam hal pemeriksaan substantif dilakukan terhadap
Permohonan dengan Hak Prioritas, Menteri dapat
meminta kepada Pemohon dan/atau kantor Paten di
Negara asal Hak Prioritas atau di negara lain mengenai
kelengkapan dokumen berupa:
a. salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil
pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap
Permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
b. salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan
sehubungan
dengan
Permohonan
Paten
yang
pertama kali di luar negeri;
c. salinan sah keputusan mengenai penolakan atas
Permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri
dalam hal Permohonan Paten dimaksud ditolak;
d. salinan sah keputusan penghapusan Paten yang
pernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal Paten
dimaksud pernah dihapuskan; dan/atau
e. dokumen lain yang diperlukan.
(2) Penyampaian salinan dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secara
terpisah oleh Pemohon atau Kuasanya.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dijadikan sebagai dasar pertimbangan Menteri dalam
memberikan keputusan menyetujui atau menolak
Permohonan dengan Hak Prioritas.
Bagian Keempat
Pemeriksaan Substantif Divisional Permohonan
Pasal 70 (1) Apabila selama proses pemeriksaan substantif, Menteri menilai suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi atau beberapa kelompok Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi sehingga perlu dilakukan Divisional Permohonan, Menteri memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melakukan Divisional Permohonan. (2) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menanggapi pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan divisional Permohonan harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal tanggapan Pemohon atau Kuasanya. (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan tidak dapat diberi keputusan. (4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak mengajukan divisional Permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan dapat diberikan keputusan. (5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak memberikan tanggapan atas pemberitahuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri hanya memeriksa Invensi atau kelompok Invensi yang pertama.
Bagian Kelima Percepatan Pemeriksaan Substantif Paten Berdasarkan Kerja Sama Regional dan Bilateral
Paragraf 1 Percepatan Pemeriksaan Substantif Paten Berdasarkan Kerja Sama Regional
Pasal 71
(1) Permohonan
percepatan
pemeriksaan
substantif
berdasarkan kerja sama regional diajukan sebelum
Permohonan diberi keputusan.
(2) Permohonan
percepatan
pemeriksaan
substantif
berdasarkan kerja sama regional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melampirkan:
a. formulir
permohonan
percepatan
pemeriksaan
substantif berdasarkan kerja sama regional;
b. tabel korespondensi Klaim;
c. salinan hasil pemeriksaan substantif di negara asal;
d. salinan dokumen pembanding yang disitasi dari hasil
pemeriksaan substantif di negara asal; dan
e. salinan Klaim hasil pemeriksaan substantif dan
dinyatakan dapat diberi Paten di negara asal.
Paragraf 2
Percepatan Pemeriksaan Substantif Paten
Berdasarkan Traktat Kerja Sama Bilateral
Pasal 72
(1) Permohonan
percepatan
pemeriksaan
substantif
berdasarkan kerja sama bilateral diajukan paling lambat
sebelum dikeluarkan hasil pemeriksaan substantif tahap
awal.
(2) Permohonan
percepatan
pemeriksaan
substantif
berdasarkan
kerja
sama
bilateral
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
a. formulir
permohonan
percepatan
pemeriksaan
substantif berdasarkan kerja sama bilateral;
b. tabel korespondensi Klaim;
c. salinan hasil pemeriksaan substantif di negara yang
menjalin
kerja
sama
percepatan
pemeriksaan
substantif bilateral;
d. salinan dokumen pembanding yang disitasi dari hasil
pemeriksaan substantif di negara yang menjalin kerja
sama percepatan pemeriksaan substantif bilateral;
e. salinan Klaim hasil pemeriksaan substantif dan
dinyatakan dapat diberi Paten di negara yang
menjalin
kerja
sama
percepatan
pemeriksaan
substantif bilateral; dan
f. permohonan percepatan pemeriksaan substantif
berdasarkan kerja sama bilateral harus membayar
biaya
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Bagian Keenam
Persetujuan atau Penolakan Permohonan
Pasal 73
(1) Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau
menolak Permohonan Paten paling lama 30 (tiga puluh)
bulan terhitung sejak:
a. tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan
substantif
apabila
permohonan
pemeriksaan
substantif diajukan setelah berakhirnya jangka
waktu pengumuman; atau
b. berakhirnya jangka waktu pengumuman apabila
permohonan
pemeriksaan
substantif
diajukan
sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman.
(2) Dalam hal Permohonan telah dilakukan pemeriksaan
substantif, Menteri memberitahukan secara tertulis
kepada Pemohon atau Kuasanya atas keputusan untuk
menyetujui atau menolak Permohonan.
(3) Paten
yang
diberikan
oleh
Menteri
dicatat
dan
diumumkan melalui media elektronik dan/atau media
nonelektronik.
Pasal 74
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat
(2)
dan
ayat
(3),
Menteri
menyampaikan
hasil
pemeriksaan
substantif
kepada
Pemohon
atau
Kuasanya.
(2) Pemohon atau Kuasanya dapat memberikan tanggapan
terhadap hasil pemeriksaan substantif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
tanggal hasil pemeriksaan substantif diterima.
Pasal 75
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan substantif tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat
(2) dan ayat (3), Menteri memberitahukan secara tertulis
kepada Pemohon atau Kuasanya guna memenuhi
ketentuan dimaksud.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan:
a. ketentuan yang harus dipenuhi; dan
b. alasan
dan
referensi
yang
digunakan
dalam
pemeriksaan substantif.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat juga memuat saran untuk perbaikan.
(4) Pemohon atau Kuasanya harus memberikan tanggapan
atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat pemberitahuan.
(5) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mencakup penjelasan, sanggahan, tambahan informasi,
perubahan,
perbaikan,
dan/atau
pemenuhan
kekurangan
atas
pemberitahuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
(6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan.
(7) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)
bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud
dengan dikenai biaya.
(8) Untuk
memperoleh
perpanjangan
jangka
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7),
Pemohon
atau
Kuasanya
harus
mengajukan
Permohonan secara tertulis kepada Menteri sebelum
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
ayat (7) dimaksud berakhir.
(9) Dalam hal terjadi keadaan darurat, Pemohon atau
Kuasanya dapat mengajukan permohonan perpanjangan
selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7)
secara tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.
(10) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 6
(enam)
bulan
setelah
berakhirnya
jangka
waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(11) Jika Pemohon atau Kuasanya memberikan tanggapan
tetapi
tidak
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
tercantum dalam surat pemberitahuan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6),
ayat (7), dan/atau ayat (10), Menteri memberitahukan
secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa
Permohonan ditolak dalam waktu paling lambat 2 (dua)
bulan.
(12) Jika Pemohon atau Kuasanya tidak memberikan
tanggapan
sebagaimana
tercantum
dalam
surat
pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (10),
Menteri
memberitahukan
secara
tertulis
kepada
Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonan dianggap
ditarik kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua)
bulan.
BAB VIII
SYARAT DAN TATA CARA PEMERIKSAAN
SUBSTANTIF LEBIH AWAL
Bagian Kesatu Syarat Pemeriksaan Substantif Lebih Awal
Pasal 76
(1) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 dapat dilakukan lebih awal dengan dikenai
biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak
yang berlaku pada Kementerian Hukum.
(2) Permohonan
pemeriksaan
substantif
lebih
awal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis kepada Menteri.
(3) Permohonan
pemeriksaan
substantif
lebih
awal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara:
a. elektronik; atau
b. nonelektronik.
Pasal 77 (1) Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal diajukan paling lambat sebelum Permohonan diumumkan. (2) Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal sebagaimana ayat (1) diajukan setelah Permohonan memenuhi persyaratan administrasi.
Bagian Kedua Tata Cara Mengajukan Pemeriksaan Substantif Lebih Awal
Paragraf 1
Umum
Pasal 78 (1) Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri melalui laman resmi Direktorat Jenderal. (2) Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b diajukan kepada Menteri oleh Pemohon atau Kuasanya melalui loket pada Direktorat Jenderal atau Kantor Wilayah. (3) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pendampingan pengajuan Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal melalui laman resmi Direktorat Jenderal oleh petugas loket pada Direktorat Jenderal atau Kantor Wilayah. (4) Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal secara nonelektronik diajukan dengan mengisi formulir Permohonan pemeriksaan substantif lebih awal. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai tanggal pengajuan permohonan pemeriksaan substantif lebih awal terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan oleh Menteri.
Paragraf 2
Pemeriksaan Substantif terhadap Permohonan
Substantif Lebih Awal
Pasal 79 (1) Pemeriksaan substantif terhadap permohonan Substantif lebih awal dilakukan setelah Permohonan dinyatakan lengkap. (2) Pemeriksaan substantif lebih awal dilaksanakan oleh Menteri melalui Pemeriksa. (3) Dalam hal Permohonan merupakan Permohonan berdasarkan traktat kerja sama Paten dan/atau Permohonan dengan Hak Prioritas, Pemeriksa dapat meminta tambahan dokumen antara lain: a. hasil penelusuran kantor Paten lain; dan/atau b. hasil pemeriksaan substantif dari kantor Paten lain.
Pasal 80 Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) sampai dengan ayat (8), Pasal 65 sampai dengan Pasal 68, dan Pasal 75 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan pemeriksaan substantif lebih awal.
Paragraf 3 Keputusan Pemeriksaan Substantif Lebih Awal
Pasal 81
(1) Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau
menolak permohonan pemeriksaan substantif lebih awal
paling lama 12 (dua belas) bulan setelah jangka waktu
pengumuman berakhir.
(2) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan,
Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau
menolak permohonan pemeriksaan substantif lebih awal
paling lama 30 (tiga puluh) bulan setelah jangka waktu
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (3) berakhir.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pemohon
atau Kuasanya.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dicatat dan diumumkan melalui media
elektronik dan/atau media nonelektronik.
BAB IX PERMOHONAN PATEN SEDERHANA
Pasal 82 Semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap Paten sederhana, kecuali ditentukan lain dalam bab ini.
Pasal 83 Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.
Pasal 84
(1) Pemeriksaan
substantif
atas
Permohonan
Paten
sederhana meliputi pemeriksaan terhadap:
a. lingkup pelindungan (subject matter) yang bukan
merupakan Invensi
b. Invensi yang tidak dapat diberi Paten;
c. kejelasan pengungkapan judul Invensi, Deskripsi,
Klaim, Abstrak, dan/atau Gambar;
d. jumlah Invensi;
e. perubahan judul Invensi, Deskripsi, Klaim, Abstrak,
dan/atau Gambar; dan
f. patentabilitas Invensi;
(2) Pemeriksaan
terhadap
patentabilitas
Invensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi
pemeriksaan terhadap:
a. kebaruan Invensi;
b. pengembangan dari produk atau proses yang telah ada; c. kegunaan praktis; dan d. penerapan dalam industri.
Pasal 85
(1) Permohonan Paten sederhana diperiksa administrasi
dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak tanggal
pengajuan Permohonan diterima.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
terdapat
kekurangan
kelengkapan
dokumen
persyaratan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
4,
Menteri
memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau
Kuasanya untuk melengkapi.
(3) Pemohon atau Kuasanya harus melengkapi kekurangan
dokumen persyaratan dalam jangka waktu 28 (dua
puluh delapan) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan
Permohonan Paten sederhana.
(4) Dalam hal kekurangan persyaratan tidak dipenuhi
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Menteri memberitahukan secara tertulis bahwa
Permohonan dianggap ditarik kembali.
Pasal 86 (1) Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diumumkan.
Pasal 87 (1) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan, penjelasan, dan/atau sanggahan terhadap Permohonan Paten sederhana dapat disampaikan secara tertulis kepada Menteri. (2) Menteri menggunakan pandangan dan/atau keberatan, penjelasan, dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.
Pasal 88 (1) Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya. (2) Pemohon atau Kuasanya yang tidak mengajukan Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik kembali. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
Pasal 89 Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sederhana dilakukan setelah selesai masa pengumuman.
Pasal 90 (1) Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik.
BAB X
SYARAT DAN TATA CARA PEMERIKSAAN
SUBSTANTIF KEMBALI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 91
Permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan
terhadap:
a. penolakan Permohonan;
b. koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah
Permohonan diberi Paten;
c. keputusan pemberian Paten;
d. penarikan kembali; dan/atau
e. dianggap ditarik kembali.
Pasal 92 Permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan terhadap: a. Permohonan Paten atau Paten sederhana; dan b. keputusan pemberian Paten atau Paten sederhana.
Pasal 93 (1) Permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan secara tertulis kepada Menteri secara elektronik dan nonelektronik. (2) Permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan disertai alasan. (3) Permohonan pemeriksaan substantif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir dan dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif Kembali Terhadap Penolakan Permohonan
Pasal 94 Pemeriksaan substantif kembali terhadap penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a meliputi: a. Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 64 ayat (2); atau b. Invensi yang dimohonkan Paten sederhana tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1).
Pasal 95
Pemohon
pemeriksaan
substantif
kembali
terhadap
penolakan
Permohonan
atau
Kuasanya
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 huruf a harus mengisi formulir
yang paling sedikit memuat:
a. tanggal,
bulan,
dan
tahun
surat
Permohonan
pemeriksaan substantif kembali;
b. nomor
Permohonan
yang
diajukan
pemeriksaan
substantif kembali;
c. nomor dan tanggal penolakan Permohonan;
d. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon
pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon
pemeriksaan substantif kembali bukan badan hukum;
e. nama dan alamat lengkap Pemohon pemeriksaan
substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan
substantif kembali berbadan hukum;
f. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Inventor;
g. nama dan alamat lengkap Kuasa, jika Permohonan
pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa;
h. alamat surat elektronik Pemohon pemeriksaan substantif
kembali dan Kuasanya, jika diajukan melalui Kuasa;
i. judul Invensi; dan
j. alasan
pengajuan
pemeriksaan
substantif
kembali
terhadap penolakan Permohonan.
Pasal 96 Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Pemohon pemeriksaan substantif kembali terhadap penolakan Permohonan atau Kuasanya harus melampirkan: a. dokumen tertulis yang memuat uraian dan alasan pengajuan permohonan pemeriksaan substantif kembali secara lengkap; b. bukti yang menguatkan alasan permohonan pemeriksaan substantif kembali; dan c. surat Kuasa, jika permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa.
Pasal 97 Permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.
Pasal 98
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan permohonan pemeriksaan
substantif kembali terhadap penolakan Permohonan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64, Menteri menyampaikan hasil pemeriksaan
substantif kembali kepada Pemohon atau Kuasanya.
(2) Pemohon atau Kuasanya dapat memberikan tanggapan
terhadap hasil pemeriksaan substantif kembali terhadap
penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal hasil
pemeriksaan substantif kembali diterima.
Paragraf 3 Pemeriksaan Substantif Kembali terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan Diberi Paten
Pasal 99
Pemeriksaan substantif kembali terhadap koreksi atas
Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan
diberi Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b
meliputi:
a. kesalahan dalam terjemahan;
b. klarifikasi atas isi Deskripsi, Klaim, Abstrak dan/atau
Gambar yang tidak jelas atau ambigu tanpa memperluas
lingkup Invensi; dan/atau
c. perbaikan
atau
penyesuaian
redaksi/kesalahan
penulisan.
Pasal 100
Pemohon pemeriksaan substantif kembali terhadap koreksi
atas
Deskripsi,
Klaim,
dan/atau
Gambar
setelah
Permohonan diberi Paten atau Kuasanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 huruf b harus mengisi formulir
yang paling sedikit memuat:
a. tanggal,
bulan,
dan
tahun
surat
Permohonan
pemeriksaan substantif kembali;
b. nomor
Permohonan
yang
diajukan
pemeriksaan
substantif kembali;
c. nomor Paten atau Paten sederhana;
d. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon
pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon
pemeriksaan substantif kembali bukan badan hukum;
e. nama dan alamat lengkap Pemohon pemeriksaan
substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan
substantif kembali merupakan badan hukum;
f. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
g. nama dan alamat lengkap Kuasa, jika Permohonan
pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa;
h. alamat surat elektronik Pemohon pemeriksaan substantif
kembali dan Kuasanya, jika diajukan melalui Kuasa;
i. judul Invensi; dan
j. alasan
pengajuan
pemeriksaan
substantif
kembali
terhadap koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau
Gambar setelah Permohonan diberi Paten.
Pasal 101 Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pemohon pemeriksaan substantif kembali terhadap koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan diberi Paten atau Kuasanya harus melampirkan: a. dokumen tertulis yang memuat uraian dan alasan pengajuan permohonan pemeriksaan substantif kembali secara lengkap; b. bukti yang menguatkan alasan permohonan pemeriksaan substantif kembali; dan c. surat Kuasa, jika permohonan pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa.
Pasal 102 Permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan diberi Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten.
Paragraf 4
Pemeriksaan Substantif Kembali terhadap
Keputusan Pemberian Paten
Pasal 103 Pemeriksaan substantif kembali terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c meliputi: a. perubahan Deskripsi; b. perubahan Klaim; c. perubahan Abstrak; dan/atau d. perubahan Gambar, yang tidak memperluas lingkup Invensi.
Pasal 104
Pemohon
pemeriksaan
substantif
kembali
terhadap
keputusan pemberian Paten atau Kuasanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 huruf c harus mengisi formulir
yang paling sedikit memuat:
a. tanggal,
bulan,
dan
tahun
surat
permohonan
pemeriksaan substantif kembali;
b. nomor
Permohonan
yang
diajukan
pemeriksaan
substantif kembali;
c. nomor Paten atau Paten sederhana;
d. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon
pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon
pemeriksaan substantif kembali bukan badan hukum;
e. nama dan alamat lengkap Pemohon pemeriksaan
substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan
substantif kembali merupakan badan hukum;
f. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
g. nama dan alamat lengkap Kuasa, jika permohonan
pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa;
h. alamat surat elektronik Pemohon pemeriksaan substantif
kembali dan Kuasanya, jika diajukan melalui Kuasa;
i. judul Invensi; dan
j. alasan
pengajuan
pemeriksaan
substantif
kembali
terhadap koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau
Gambar setelah Permohonan diberi Paten.
Pasal 105
Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
104, Pemohon pemeriksaan substantif kembali terhadap
keputusan
pemberian
Paten
atau
Kuasanya
harus
melampirkan:
a. dokumen tertulis yang memuat uraian dan alasan
pengajuan permohonan pemeriksaan substantif kembali
secara lengkap;
b. bukti yang menguatkan alasan permohonan pemeriksaan
substantif kembali;
c. Sertifikat asli;
d. bukti pembayaran biaya tahunan Paten; dan
e. surat Kuasa, jika permohonan pemeriksaan substantif
kembali diajukan melalui Kuasa.
Pasal 106 Permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap keputusan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten.
Paragraf 5
Pemeriksaan Substantif Kembali Terhadap
Penarikan Kembali
Pasal 107 Permohonan yang dilakukan penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, dapat diajukan pemeriksaan substantif kembali.
Pasal 108
Pemohon
pemeriksaan
substantif
kembali
terhadap
penarikan
kembali
Permohonan
atau
Kuasanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d harus
mengisi formulir yang paling sedikit memuat:
a. tanggal,
bulan,
dan
tahun
surat
permohonan
pemeriksaan substantif kembali;
b. nomor
Permohonan
yang
diajukan
pemeriksaan
substantif kembali;
c. nomor dan tanggal surat pemberitahuan penarikan
kembali;
d. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon
pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon
pemeriksaan substantif kembali bukan badan hukum;
e. nama dan alamat lengkap Pemohon pemeriksaan
substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan
substantif kembali merupakan badan hukum;
f. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
g. nama dan alamat lengkap Kuasa, jika permohonan
pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa;
h. alamat surat elektronik Pemohon pemeriksaan substantif
kembali dan Kuasanya, jika diajukan melalui Kuasa;
i. judul Invensi; dan
j. alasan
pengajuan
pemeriksaan
substantif
kembali
terhadap penarikan kembali Permohonan.
Pasal 109
Permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap
penarikan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
huruf d harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak tanggal penarikan kembali.
Paragraf 6
Pemeriksaan Substantif Kembali Terhadap
Dianggap Ditarik Kembali
Pasal 110 Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pasal 10 ayat (7), Pasal 34 ayat (6), Pasal 39 ayat (6), Pasal 42 ayat (5), 42 ayat (6), Pasal 42 ayat (7), Pasal 54, Pasal 59, Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (2), Pasal 75 ayat (12), Pasal 85 ayat (4), dan Pasal 88 ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif kembali.
Pasal 111
Permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap
dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 huruf e paling sedikit memuat:
a. tanggal,
bulan,
dan
tahun
surat
permohonan
pemeriksaan substantif kembali;
b. nomor
Permohonan
yang
diajukan
pemeriksaan
substantif kembali;
c. nomor dan tanggal surat pemberitahuan permohonan
dianggap ditarik kembali;
d. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon
pemeriksaan substantif kembali dalam hal Pemohon
pemeriksaan substantif kembali bukan badan hukum;
e. nama dan alamat lengkap Pemohon pemeriksaan
substantif kembali dalam hal Pemohon pemeriksaan
substantif kembali merupakan badan hukum;
f. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
g. nama dan alamat lengkap Kuasa, jika permohonan
pemeriksaan substantif kembali diajukan melalui Kuasa;
h. alamat surat elektronik Pemohon pemeriksaan substantif
kembali dan Kuasanya, jika diajukan melalui Kuasa;
i. judul Invensi; dan
j. alasan
pengajuan
pemeriksaan
substantif
kembali
terhadap surat pemberitahuan permohonan dianggap
ditarik kembali.
Pasal 112 Permohonan pemeriksaan substantif kembali terhadap permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 huruf e harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal Permohonan dianggap ditarik kembali.
Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan Permohonan Substantif Kembali
Paragraf 1 Umum
Pasal 113 Setiap permohonan pemeriksaan substantif kembali wajib dilakukan pemeriksaan.
Pasal 114
(1) Pemeriksaan
permohonan
pemeriksaan
substantif
kembali
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
91
dilaksanakan oleh Pemeriksa.
(2) Dalam hal permohonan pemeriksaan substantif kembali
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64, Menteri menyetujui permohonan pemeriksaan
substantif kembali.
Pasal 115 Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pemeriksaan substantif kembali paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif kembali.
Bagian Ketiga
Persetujuan atau Penolakan Permohonan
Pemeriksaan Substantif Kembali
Pasal 116 (1) Keputusan Pemeriksaan Substantif Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 disampaikan kepada para pihak atau Kuasanya. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal dikeluarkan keputusan.
BAB XI SERTIFIKAT
Bagian Kesatu Umum
Pasal 117 Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 81, dan Pasal 90 disetujui untuk diberi Paten, Menteri menerbitkan Sertifikat.
Pasal 118 (1) Dalam hal keputusan pemeriksaan substantif kembali disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 terhadap:
a. penolakan Permohonan;
b. Permohonan dianggap ditarik kembali; dan
c. penarikan kembali Permohonan,
Menteri menerbitkan Sertifikat.
(2) Dalam hal keputusan pemeriksaan substantif kembali
disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
terhadap koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau
Gambar setelah Permohonan diberi Paten, Menteri
mengubah lampiran Sertifikat
(3) Dalam hal keputusan pemeriksaan substantif kembali
disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
terhadap
keputusan
pemberian
Paten,
Menteri
menerbitkan Sertifikat baru.
Pasal 119
(1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan
118 ayat (1) paling sedikit memuat:
a. lambang Garuda yang letaknya di tengah bagian atas
Sertifikat;
b. institusi Penerbit Sertifikat;
c. jenis Sertifikat Paten atau Paten sederhana;
d. tanda Tangan Pejabat yang berwenang;
e. nama dan alamat Pemegang Paten atau Paten
sederhana;
f. judul Invensi;
g. Inventor;
h. Tanggal Penerimaan;
i. nomor Paten atau Paten sederhana;
j. tanggal pemberian; dan
k. masa pelindungan.
(2) Sertifikat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilampirkan:
a. halaman depan (front page);
b. Deskripsi,
Klaim,
Abstrak,
dan
Gambar
jika
Permohonan dilampiri dengan Gambar; dan
c. informasi biaya tahunan Paten.
(3) Sertifikat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditandatangani oleh Menteri.
(4) Penandatanganan Sertifikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) didelegasikan kepada Direktur Jenderal
Kekayaan Intelektual atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 120
(1) Paten atau Paten sederhana yang telah diberikan
Sertifikat, dicatat dan diumumkan oleh Menteri.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sarana:
a. elektronik; dan/atau
b. nonelektronik.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat:
a. nomor dan tanggal pemberian Paten;
b. klasifikasi Invensi;
c. nomor Permohonan;
d. nama dan alamat lengkap Pemegang Paten;
e. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan
diajukan melalui Kuasa;
f. nama dan kewarganegaraan Inventor;
g. Tanggal Penerimaan;
h. data prioritas dalam hal Permohonan diajukan
dengan Hak Prioritas;
i. tanggal pengumuman;
j. dokumen pembanding;
k. nama Pemeriksa;
l. jumlah Klaim;
m. judul Invensi;
n. Abstrak;
o. Gambar jika Permohonan dilampiri dengan Gambar;
dan
p. asal Sumber Daya Genetik dan/atau Pengetahuan
Tradisional, dalam hal Permohonan berkaitan dengan
Sumber
Daya
Genetik
dan/atau
Pengetahuan
Tradisional.
Bagian Kedua
Perbaikan Data Sertifikat
Pasal 121
(1) Terhadap Sertifikat Paten atau Paten sederhana yang
telah diberikan, dapat dilakukan perbaikan.
(2) Perbaikan Sertifikat Paten atau Paten sederhana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan dalam hal:
a. terdapat kesalahan Pemohon atau Kuasanya; atau
b. terdapat kesalahan pada saat penerbitan Sertifikat.
(3) Perbaikan data Sertifikat karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenai biaya yang
besarnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku
pada Kementerian Hukum.
(4) Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a berupa kesalahan pengetikan:
a. nama Pemegang Paten atau Paten sederhana;
b. alamat Pemegang Paten atau Paten sederhana;
c. nama Inventor; dan/atau
d. kewarganegaraan Inventor.
(5) Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b berupa kesalahan pengetikan:
a. nama Pemegang Paten atau Paten sederhana;
b. alamat Pemegang Paten atau Paten sederhana;
c. nama Inventor;
d. kewarganegaraan Inventor; dan/atau
e. data Prioritas dalam hal Permohonan diajukan
dengan Hak Prioritas.
(6) Perbaikan
Sertifikat
karena
alasan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak dikenai biaya.
(7) Dalam hal terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, perbaikan Sertifikat hanya berupa
notifikasi.
(8) Dalam hal terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, Sertifikat yang telah diterbitkan
dikembalikan
kepada
Menteri
untuk
diterbitkan
Sertifikat baru.
Pasal 122
Permohonan Perbaikan Sertifikat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a diajukan secara tertulis
dengan mengisi formulir perbaikan Sertifikat dengan
dilampiri:
a. surat atau formulir permohonan perbaikan Sertifikat;
b. fotokopi formulir Permohonan Paten;
c. data atau keterangan mengenai bagian yang dimohonkan
untuk perbaikan data disertai dengan penjelasan untuk
perbaikan data Sertifikat;
d. salinan bukti prioritas yang dikeluarkan oleh negara yang
mengeluarkan
bukti
prioritas
tersebut
dalam
hal
Permohonan dengan Hak Prioritas;
e. surat kuasa, jika diajukan melalui Kuasa;
f. bukti pendukung lainnya terkait dengan perbaikan
Sertifikat yang dimohonkan; dan
g. halaman depan (front page) dalam hal perbaikan
lampiran halaman depan (front page).
Pasal 123
Permohonan perbaikan Sertifikat sebagaimana dimaksud
pada Pasal 121 ayat (2) huruf b harus dilampiri:
a. surat
atau
formulir
permohonan
perbaikan
data
Sertifikat;
b. fotokopi formulir Permohonan Paten;
c. data atau keterangan mengenai bagian yang dimohonkan
untuk perbaikan data disertai dengan penjelasan untuk
perbaikan data Sertifikat;
d. salinan bukti prioritas yang dikeluarkan oleh negara yang
mengeluarkan
bukti
prioritas
tersebut
dalam
hal
Permohonan dengan Hak Prioritas;
e. surat kuasa, jika diajukan melalui Kuasa;
f. Sertifikat asli;
g. bukti pendukung lainnya terkait dengan perbaikan
Sertifikat yang dimohonkan; dan
h. halaman depan (front page) dalam hal perbaikan
lampiran halaman depan (front page).
Pasal 124 Perbaikan Sertifikat diajukan melalui Permohonan oleh Pemegang Paten atau Kuasanya kepada Menteri secara: a. elektronik; atau b. nonelektronik.
Pasal 125
(1) Permohonan perbaikan Sertifikat secara elektronik
dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.
(2) Permohonan
perbaikan
Sertifikat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya harus
mengisi formulir secara elektronik.
(3) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pemohon atau Kuasanya harus mengunggah
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 122 dan Pasal 123.
Pasal 126
(1) Permohonan perbaikan Sertifikat secara nonelektronik
diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya
kepada Menteri.
(2) Permohonan perbaikan Sertifikat secara nonelektronik
dilakukan melalui loket Direktorat Jenderal atau Kantor
Wilayah.
(3) Permohonan
secara
nonelektronik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pendampingan
pengajuan
permohonan
perbaikan
Sertifikat
oleh
petugas loket pada Direktorat Jenderal atau Kantor
Wilayah.
(4) Dalam
mengajukan
permohonan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau Kuasanya harus
mengisi formulir dalam bahasa Indonesia dengan
melampirkan
dokumen
persyaratan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123.
Pasal 127
(1) Setiap permohonan perbaikan data Sertifikat wajib
dilakukan verifikasi.
(2) Verifikasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 123.
(3) Verifikasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari
terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
(4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat
(3)
dinyatakan
belum
lengkap,
Menteri
memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya
untuk melengkapi kekurangan persyaratan.
(5) Pemohon atau Kuasanya wajib melengkapi kekurangan
persyaratan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung
sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diterima.
(6) Dalam hal permohonan perbaikan data Sertifikat
dinyatakan lengkap, Menteri memberitahukan kepada
Pemohon atau Kuasanya dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) Hari terhitung sejak permohonan
perbaikan data Sertifikat dinyatakan lengkap.
(7) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak melengkapi
dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), permohonan perbaikan data
Sertifikat dianggap ditarik kembali.
(8) Menteri
memberitahukan
kepada
Pemohon
atau
Kuasanya bahwa permohonan dianggap ditarik kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
Bagian Ketiga Perubahan Data
Pasal 128 (1) Terhadap Paten atau Paten sederhana yang telah diberi, dapat dilakukan perubahan data. (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan
perundang-undangan di bidang penerimaan negara
bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
(3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. nama Pemegang Paten atau Paten sederhana;
b. alamat Pemegang Paten atau Paten sederhana;
c. nama dan alamat Kuasa; dan
d. nama Inventor.
Pasal 129 Syarat dan tata cara perbaikan data Sertifikat sebagaimana berlaku dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 127 berlaku secara mutatis mutandis untuk perubahan data.
Bagian Keempat Petikan dan Salinan Dokumen Paten
Pasal 130 (1) Menteri dapat memberikan petikan dan/atau salinan dokumen Paten kepada pihak yang memerlukan. (2) Pemberian petikan dan/atau salinan dokumen Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan. (3) Permohonan petikan dan/atau salinan dokumen Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum.
BAB XII UPAYA HUKUM
Pasal 131 (1) Upaya hukum atas keputusan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 81, dan Pasal 90 dapat diajukan pemeriksaan substantif kembali paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif kembali. (2) Upaya hukum atas keputusan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 81, Pasal 90 dan Pasal 115 dapat diajukan ke komisi banding dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal keputusan pemeriksaan substantif, keputusan pemeriksaan substantif lebih awal, dan keputusan pemeriksaan substantif kembali. (3) Upaya hukum atas putusan komisi banding dapat diajukan ke pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan hasil komisi banding.
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 132 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 133 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1764) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 134 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya pada dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,
Œ
SUPRATMAN ANDI AGTAS
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (3), Pasal 55A ayat (7), Pasal 56, Pasal 61 ayat (5) dan Pasal 63A ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlu
- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002); 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
