Peraturan Menteri Nomor 249-pmk-05-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.05/2008 TENTANG SISTEM AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAUP adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi utang Pemerintah. 2. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 3. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya. 4. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan, dan pelaporan keuangan pemerintah. 5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 6. Utang Bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. 7. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 8. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah. 9. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value), karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. 10. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 11. Nilai Tercatat Kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. 12. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value), karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. 13. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal. 14. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 15. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 16. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan Pembiayaan, sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 19. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah. 21. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara. 22. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. 23. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 24. Selisih Kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke Rupiah pada kurs yang berbeda. 25. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara dan melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara. 2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1) SAUP merupakan sub sistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA BUN). (2) SAUP menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan CaLK. (3) SAUP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. (4) SAUP diintegrasikan dengan sistem analisis dan manajerial utang. (5) Dalam rangka pelaksanaan SAUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang membentuk unit akuntansi yang terdiri dari: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 a. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP BUN); dan b. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN). 3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1) Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang bertindak sebagai UAKPA BUN. (2) UAKPA BUN wajib memproses dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran utang, pembayaran bunga dan biaya utang lainnya. (3) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) UAKPA BUN menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK setiap bulan kepada UAP BUN. (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari LRA dan Neraca. (6) Setiap bulan UAKPA BUN wajib melakukan rekonsiliasi atas Laporan Keuangan dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI. (7) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) Pasal 4 diubah, dan ayat (5) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang bertindak sebagai UAP BUN dan sebagai Entitas Pelaporan. (2) UAP BUN melakukan penggabungan Laporan Keuangan UAKPA BUN. (3) UAP BUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UAP BUN berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) UAP BUN menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAP BUN beserta ADK kepada UABUN setiap triwulanan, semesteran dan tahunan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 (5) Setiap semester dan tahunan UAP BUN wajib melakukan rekonsiliasi atas Laporan Keuangan kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (6) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. (7) Setiap semester dan tahunan UAP BUN menyusun dan menyampaikan laporan keuangan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada UABUN berupa LRA, Neraca, dan CaLK. 5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Utang Pemerintah dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. (2) Utang yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pemberi pinjaman luar negeri, dan penerbitan SBN dalam mata uang asing.
(3) Utang yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari penerbitan SBN, Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Pinjaman dari Pemerintah Daerah. 6. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan entitas pelaporan. (2) Mata uang pelaporan yang digunakan dalam menyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. (3) Dalam hal penyusunan laporan keuangan terdapat transaksi menggunakan mata uang asing, maka mata uang asing dimaksud harus dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
(4) Selisih Kurs terjadi ketika terdapat perbedaan nilai tukar mata uang Rupiah dengan mata uang asing yang mempengaruhi nilai kekayaan bersih. (5) Selisih Kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat terjadi pada: a. saat terjadinya transaksi setelah pengakuan awal yang melibatkan penggunaan mata uang asing; dan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 b. saat pelaporan pos moneter dari mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah. 7. Ketentuan ayat (3), ayat (5) dan ayat (10) Pasal 8 diubah, serta ayat (8) dan ayat (9) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Utang Pemerintah dicatat sebesar nilai nominal pada saat penarikan. (2) Utang Pemerintah dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. (3) Utang Pemerintah dalam mata uang asing dibukukan sebagai berikut: a. penarikan dalam mata uang asing yang langsung digunakan untuk membayar dalam mata uang yang sama dibukukan dalam Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; b. penarikan dalam mata uang asing yang langsung untuk membayar transaksi dalam Rupiah dibukukan dengan kurs transaksi dari Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
c. penarikan dalam mata uang asing yang sesuai dengan komitmennya dalam mata uang asing yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Negara (BUN) dibukukan dengan kurs tengah Bank Indonesia bersangkutan. d. penarikan dalam mata uang asing yang tidak sesuai dengan komitmennya yang diterima dalam rekening milik BUN dibukukan dengan kurs transaksi.
(4) Utang bunga atas utang Pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. (5) Utang bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari utang Pemerintah baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. (6) Utang bunga atas utang Pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
(7) Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. (8) Selisih Kurs yang terjadi karena perbedaan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan berakibat pada penambahan atau pengurangan ekuitas dana periode berjalan.
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 (9) Tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk daftar umur (aging schedule) kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban. 8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pembayaran utang Pemerintah dicatat sebagai berikut: a. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing berkenaan dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; b. dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing berkenaan; c. dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
1) transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya
dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; 2) transaksi dalam mata uang asing lainnya berkenaan dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada
tanggal transaksi. 9. Ketentuan Angka 2.6 mengenai Restrukturisasi Utang pada Bab II Modul Sistem Akuntansi Akuntansi Utang Pemerintah dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.6. Restrukturisasi Utang. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi, kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjensi) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo. Jika jumlah pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjensi, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut, maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban termasuk informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan. Selanjutnya, restrukturisasi utang dapat juga dilakukan dengan kebijakan debt switching. Kebijakan debt switching diambil dalam rangka manajemen utang dan alasan penerbitan kebijakan tersebut, karena beberapa hal antara lain adalah untuk: (1) penukaran obligasi yang telah beredar dengan obligasi jenis lain yang memiliki jangka waktu jatuh tempo dan/atau kupon yang berbeda dengan memperkirakan gain/loss (nilai obligasi yang akan dilunasi), premium/diskon (nilai obligasi yang akan dijual) dan accrued/defersed interest (nilai dari bunga yang terhutang atau yang akan diterima), (2) mengurangi defisit anggaran, dan (3) mengurangi risiko utang yang akan jatuh tempo. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 10. Ketentuan Angka 2.7 angka 2 mengenai Dokumen Sumber Data Transaksi pada Bab II Modul Sistem Akuntansi Akuntansi Utang Pemerintah dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dokumen yang termasuk sebagai sumber data transaksi adalah semua dokumen yang berkaitan dengan: a. Alokasi Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) b. Alokasi Rencana Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
c. Alokasi Rencana Pembayaran Bunga Dan Biaya Pinjaman Luar Negeri Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) d. Penerimaan Pembiayaan (Disbursement) Pinjaman Luar Negeri

• Notice of Disbursement (NoD)/Withdrawal Authorization
• Withdrawal Aplication (WA)
• Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3)
• Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (SP4HLN)
• Surat Perintah Pemindahbukuan Setelmen Hasil Lelang SBN e. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri
• Notice of Payment (NoP)
• Surat Permintaan Membayar (SPM)
• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) f. Pembayaran Bunga dan biaya Pinjaman Luar Negeri
• Notice of Payment (NoP)
• Surat Permintaan Membayar (SPM)
• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) g. Reklasifikasi Pinjaman Luar Negeri
• Maturity Schedule
  h. Penghapusan Pinjaman Luar Negeri
• Surat Penghapusan Pinjaman dari Lender
  i. Restrukturisasi Pinjaman Luar Negeri
• Moratorium/Rescheduling

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 j. Utang bunga (accrued interest)

• Daftar utang bunga h. Memo penyesuian (MP)

11. Ketentuan Bab II pada Modul Sistem Akuntansi Utang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 ditambahkan 1 (satu) butir, yakni butir 2.9, sehingga butir 2.9 berbunyi sebagai berikut: 2.9. Rabat Rabat merupakan bonus yang diberikan oleh lender kepada Pemerintah Indonesia atas ketepatan waktu dan jumlah pembayaran kewajiban pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah. Rabat yang diberikan oleh lender kepada Pemerintah karena beberapa hal, dan karena rabat yang diberikan oleh lender terkadang tidak jelas atas pinjaman, jenis dan waktunya maka kebijakan akuntansi atas rabat dapat disampaikan sebagai berikut: a. rabat yang dapat diidentifikasikan sebagai kompensasi atas belanja/beban tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengembalian belanja/pengembalian pengeluaran Pembiayaan. Hal ini dalam praktiknya dapat dijumpai bahwa rabat merupakan pengurang pendapatan bagi sisi lender/seller dan sebaliknya menjadi pengurang biaya atau mengurangi belanja bagi sisi debitur/pembeli. b. rabat yang dapat diidentifikasi sebagai kompensasi atas belanja/beban tahun anggaran yang lalu diakui sebagai pendapatan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Lampiran II PSAP Nomor 02 (dua) paragraf 45 (empat puluh lima). c. rabat yang tidak diketahui atau tidak dapat diidentifikasi apakah untuk tahun berjalan atau tahun anggaran yang lalu maka rabat ditetapkan sebagai pendapatan lain-lain.
12. Ketentuan butir 3.1 pada Bab III Modul Sistem Akuntansi Akuntansi Utang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3.1. Bagan Akun Standar (BAS) BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemerintah. Pembentukan BAS ini bertujuan untuk: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379
13. memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama;
14. meningkatkan kualitas informasi keuangan;
15. memudahkan pengawasan keuangan. Akun (perkiraan) yang terkait dengan transaksi utang mengacu pada peraturan mengenai Bagan Akun Standar. Akun tersebut antara lain:

AKUN PEMBIAYAAN AKUN URAIAN AKUN PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Non Perbankan Penerimaan Hasil Privatisasi Penerimaan Hasil Privatisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Dalam Negeri Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Daerah Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Badan Usaha Milik Negara Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara/Obligasi Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri Jangka Pendek Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka Pendek Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri Jangka Panjang Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka Panjang Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang Penerimaan Dari Penjualan Surat Berharga Negara Penerimaan Obligasi Negara Luar Negeri Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Valuta Asing Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Valuta Asing Penerimaan Surat Perbendaharaan Negara Valuta Asing Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Valuta Asing Penerimaan Dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri Jangka Pendek Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Valluta Asing Jangka Pendek Penerimaan Dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri Jangka Panjang Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing Penerimaan Imbalan Dibayar Dimuka Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri Penarikan Pinjaman Program Penarikan Pinjaman Program Bilateral Penarikan Pinjaman Program dari OECF Penarikan Pinjaman Program Bilateral Lainnya Penarikan Pinjaman Program Multilateral Penarikan Pinjaman Program dari IBRD Penarikan Pinjaman Program dari ADB Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya Penarikan Pinjaman Proyek Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor Penarikan Pinjaman Proyek Leasing Penarikan Pinjaman Proyek Leasing Penarikan Pinjaman Proyek Komersial Penarikan Pinjaman Proyek Komersial Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Penerimaan dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri
Penerimaan Pinjaman Program dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Penerimaan Pinjaman Proyek dari Penjadualan Kembali Pokok Utang Luar Negeri Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri 7141 Penerimaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Penjadualan Kembali Bunga Utang Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Pembiayaan dari Penjadualan Kembali Bunga Utang Luar Negeri Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri 715111 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemda Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada Badan Usaha Milik Daerah Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Kepada Non Pemerintah Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Berjalan Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAB kepada Daerah Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAB kepada Badan Usaha Milik Daerah Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAB kepada Badan Usaha Milik Negara Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Tahun Anggaran Lalu www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada Daerah Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada Badan Usaha Milik Daerah Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Luar Negeri TAYL kepada Badan Usaha Milik Negara Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Penerimaan Pembiayaan Lain-lain Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening KUN Rekening Valuta USD Karena Selisih Kurs Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan Pembayaran Pinjaman Kredit Jangka Pendek dan uang muka dari Sektor Perbankan Pengeluaran Pelunasan Pinjaman Jangka Pendek Perbankan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan untuk Moratorium Pengeluaran Pembiayaan Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Non Perbankan Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Daerah Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Badan Usaha Milik Negara Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah

Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Utang Negara/ Obligasi Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara melalui Pembelian Kembali Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Dalam Negeri Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri melalui Pembelian Kembali Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri - Jangka Pendek Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali

Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri Jangka Panjang Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN Jangka Panjang Pengeluaran Pelunasan SPN Syariah Pengeluaran Pelunasan SPN Syariah Pengeluaran Pelunasan SPN Syariah melalui Pembelian Kembali Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara Pengeluaran untuk Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri Valuta Asing Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Luar Negeri melalui Pembelian Kembali Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Luar Negeri Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Valuta Asing Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Valuta Asing Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara melalui Pembelian Kembali Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri Jangka Pendek Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing Jangka Pendek Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing Jangka Pendek melalui Pembelian Kembali Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri Jangka Panjang Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing Jangka Panjang Pengeluaran Pelunasan Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing Jangka Panjang melalui Pembelian Kembali Pembayaran Imbalan dibayar di muka Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing Jangka Panjang Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pinjaman Program Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pinjaman Program Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok (Amortisasi) Utang Luar Negeri Pinjaman Program Pengeluaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pinjaman Program Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pinjaman Proyek www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pinjaman Proyek Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pinjaman Proyek Pengeluaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Pinjaman Proyek Pengembalian Pinjaman Pengembalian Pinjaman Ineligible Pengembalian Pinjaman Karena Pengeluaran Ineligible Sampai Dengan Tahun 2007 Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali – Pinjaman Program Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang Luar Negeri Pinjaman Program Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang Luar Negeri Pinjaman Program Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali – Pinjaman Proyek Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang Luar Negeri Pinjaman Proyek Pengeluaran Penjadualan Kembali Utang Luar Negeri Pinjaman Proyek Pelunasan Bunga Utang Luar Negeri melalui Penjadualan Kembali – Pinjaman Proyek Pengeluaran penjadwalan kembali Bunga Utang Luar Negeri Pengeluaran penjadwalan kembali Bunga Utang Luar Negeri

AKUN PENDAPATAN AKUN URAIAN AKUN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan PNBP Lainnya Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi Pendapatan Bunga dari Piutang dan Penerusan Pinjaman Pendapatan Bunga Lainnya Pendapatan Gain on Bond Redemption Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang Pendapatan Premium atas Obligasi Negara Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing Pendapatan Premium Surat Berharga Syariah Negara www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Pendapatan Premium atas Premium Surat Berharga Syariah Negara Valuta Asing Pendapatan fee lainnya atas transaksi Surat Utang Negara Pendapatan atas transaksi securities lending Pendapatan Lain-lain Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri TAYL Penerimaan Hibah Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri Perorangan Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri Pendapatan Hibah Luar Negeri Perorangan Pendapatan Hibah Luar Negeri Bilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri Multilateral Pendapatan Hibah Luar Negeri lainnya.

AKUN BELANJA AKUN URAIAN AKUN Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Belanja Pembayaran Bunga Utang Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Pendek

Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara Rupiah Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharan Negara Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Jangka Panjang Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Rupiah Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara Belanja Pembayaran Bunga Dalam Negeri Jangka Panjang Lainnya Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Perbankan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman Dalam Negeri Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek

Belanja Pembayaran Imbalan Surat Perbendaharaan Negara Syariah Belanja Pembayaran Imbalan Surat Perbendaharaan Negara Syariah Belanja Pembayaran Imbalan Biaya/Kewajiban Lainnya Imbalan Surat Perbendaharaan Negara Syariah Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Jangka Panjang Belanja Bunga Pinjaman Program Belanja Bunga Pinjaman Program Belanja Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program Belanja Bunga Pinjaman Proyek Belanja Bunga Pinjaman Proyek Belanja Biaya/kewajiban lainnya terhadap Pinjaman Proyek Belanja Bunga Obligasi Negara Belanja Bunga Obligasi Negara Valuta Asing Belanja Biaya/kewajiban lainnya Bunga Obligasi Negara Belanja Bunga Utang Luar Negeri Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman Belanja Bunga Utang Luar Negeri dari Penjadualan Kembali Pinjaman Program Belanja Bunga Utang Luar Negeri dari Penjadualan Kembali Pinjaman Proyek Belanja Biaya/kewajiban lainnya Bunga Utang Luar Negeri Melalui Penjadualan Kembali Pinjaman Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara Belanja Pembayaran Bunga Surat Perbendaharaan Negara Valuta Asing www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Bunga Surat Perbendaharan Negara Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valuta Asing Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valuta Asing Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek - Valuta Asing Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Valuta Asing Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Discount Surat Perbendaharaan Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Discount Obligasi Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Discount Surat Perbendaharaan Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Discount Obligasi Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Dalam Negeri www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri Belanja Pembayaran Discount SBSN Jangka Panjang Belanja Pembayaran Discount SBSN Jangka Panjang

Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Disocunt Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek 54513 Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah 545139 Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Disocunt Surat Perbendaharaan Negara Syariah Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri

Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Luar Negeri Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Belanja Pembayaran Disocunt Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valuta Asing Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang Valuta Asing Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Belanja Pembayaran Disocunt Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Valuta Asing Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Discount Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek Valuta Asing

13. Ketentuan butir 3.2 pada Bab III Modul Sistem Akuntansi Akuntansi Utang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf l, sehingga huruf l berbunyi sebagai berikut: l. Pencatatan Selisih Kurs
    www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379
14. Jurnal untuk mencatat kenaikan saldo utang dan ekuitas dana yang disebabkan adanya Selisih Kurs berdasarkan atas kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. a. Kenaikan utang jangka pendek dan Ekuitas Dana Lancar karena Selisih Kurs Debet Kredit Selisih Kurs
    xxxx

Utang jangka pendek

xxxxx

Uraian Debet Kredit Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek xxxx

Utang jangka pendek

xxxxx

b. Kenaikan bagian lancar utang jangka panjang dan Ekuitas Dana Lancar karena Selisih Kurs

Uraian Debet Kredit Selisih Kurs
xxxx

Bagian lancar utang jangka panjang

xxxxx

xxxxx

Uraian Debet Kredit Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek xxxx

Bagian lancar utang jangka panjang

xxxx www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 c. Kenaikan Utang Jangka Panjang dan Ekuitas Dana Investasi

Uraian Debet Kredit Selisih Kurs
xxxx

Utang jangka panjang

xxxx

Uraian Debet Kredit Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang xxxx

Utang jangka panjang

xxxx 2. Jurnal untuk mencatat penurunan saldo utang dan ekuitas dana yang disebabkan adanya Selisih Kurs berdasarkan atas kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. a. Penurunan Utang Jangka Pendek dan Ekuitas Dana Lancar

Uraian Debet Kredit Utang jangka pendek xxxx Selisih Kurs
xxxx

Uraian Debet Kredit Utang jangka pendek xxxx Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka pendek xxxx www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 b. Penurunan bagian lancar utang jangka panjang

c. Penurunan Utang Jangka Panjang dan Ekuitas Dana Investasi

Uraian Debet Kredit Bagian lancar utang jangka panjang xxxx Selisih Kurs
xxxx

Uraian Debet Kredit Bagian lancar utang jangka panjang xxxx Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek xxxx

Uraian Debet Kredit Utang jangka panjang xxxx

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

xxxx

Uraian Debet Kredit Utang jangka panjang xxxx

Selisih Kurs

xxxx 3. Jurnal untuk transaksi Debtswitching (penukaran Obligasi lama dengan yang baru) Pelunasan obligasi yang ditukar

Uraian
Debet Kredit Pengeluaran Pembiayaan Obligasi xxxx

Piutang dari KUN

xxxx www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 DDiikuti jurnal ikutan

Uraian Debet Kredit Utang Dalam Negeri Obligasi xxxx

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

xxxx Pembiayaan adanya Loss pada saat penukaran

Uraian Debet Kredit Belanja Pembayaran Loss xxxx

Piutang dari KUN

xxxx

Penerimaan adanya Gain pada saat penukaran Uraian Debet Kredit Utang kepada KUN xxxx

Pendapatan Gain

xxxxx Pembiayaan adanya utang bunga/Accrued Interest Uraian Debet Kredit Pembayaran utang bunga Obligasi xxxx

Piutang dari KUN

xxxx Mencatat obligasi penukar sebagai obligasi baru maka penjurnalannya Uraian Debet Kredi t Utang kepada KUN xxxx

Penerimaan Pembiayaan Obligasi

xxxx Diikuti dengan jurnal ikutan untuk mengakui timbulnya utang Uraian Debet Kredit Penerimaan Pembiayaan Obligasi xxxx

Dana yang harus disediakan untuk utang jangka panjang

xxxx www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Mencatat discount dari penerbitan baru Uraian Debet Kredit Belanja pembayaran discount xxxx

Piutang pada KUN

xxxx Mencatat premium dari penerbitan baru Uraian Debet Kredit Utang dari KUN xxxx

Premium Obligasi

xxxx Mencatat Penerimaan Utang bunga Uraian Debet Kredit Utang dari KUN xxxx

Penerimaan Utang bunga

xxxx

14. Ketentuan Huruf A pada Bab IV Sistem dan Prosedur Akuntansi Utang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 15. Ketentuan huruf A pada Bab VI Simulasi Jurnal Modul Sistem Akuntansi Utang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ilustrasi jurnal utang a. Penerimaan dana Pinjaman Luar Negeri Rp 10.000,-

Uraian
Debet Kredit Hutang kepada KUN 10.000

Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

10.000

Uraian Debet Kredit Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang 10.000

Utang Jangka Panjang

10.00

b. Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri yang jatuh tempo Rp 5.000,- (1) Reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang ke Bagian Lancar Utang Jangka Panjang:

Uraian Debet Kredi t Utang Jangka Panjang 5.000

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang

5.000

Uraian Debet Kredi t Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang 5.000

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

5.000 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379

(2) Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri yg jatuh tempo:

Uraian Debet Kredi t Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 5.000

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang

5.000

Uraian Debet Kredi t Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 5.000

Piutang dari KUN

5.000

c. Pembayaran bunga sebesar Rp1.500 Pembukuan timbulnya pembayaran bunga utang Uraian
Debet Kredit Belanja bunga utang 1.500

Piutang dari KUN

1.500

d. Utang Bunga sebesar Rp. 1. 000,- Pembukuan timbulnya Utang Bunga: Uraian Debet Kredit Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek 1.000

Utang Bunga

1.000

e. Selisih Kurs
Selisih Kurs disajikan dengan formulasi sebagai berikut: a. Saldo utang luar negeri dalam mata uang asing dikali kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca dikurangi saldo utang luar negeri dalam mata uang asing pada tanggal neraca dikali kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal terakhir www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 penarikan pinjaman. b. Kurs penarikan terakhir penarikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: • Loan yang penarikan terakhirnya sebelum tahun 2004 menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2004. • Loan yang penarikan terakhirnya tahun dan sesudahnya menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penarikan terakhir. • Dalam hal mata uang penarikan terakhir berbeda dengan mata uang outstanding tahun berjalan maka kurs dihitung dengan nilai rupiah penarikan terakhir dibagi dengan hasil konversi mata uang terakhir. Lo an ID outstan ding Valas outstandi ng Neraca (31/12/2 0xx atau 30/06/2 0xx) Penarikan Terakhir outsta nding Rupia h Selis ih M TU Nil ai Val as Kur s Ten gah Nilai Rup iah Tgl Val uta Nil ai Va las Nilai Rupi ah Ku rs /1 2/ Kurs Penari kan Terka hir*** 5 = 3x4 9 10 = 8 / 7 =3x9 * 11=3 x10* * = 5

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Contoh perhitungan kenaikan utang jangka panjang karena Selisih Kurs

Uraian Debet Kredit Selisih kurs 800.000

Utang Jangka panjang

800.00

Transaksi USD Kurs IDR Saldo akhir 2006 7.500 7.500.000 Penarikan 2007 8.000 2.400.000 Sub Total 1

9.900.000 Pembayaran 2007 8.000 5.600.000 Sub total 2

4.300.000 Saldo Akhir 2007 8.500 5.100.000 Selisih Kurs

800.000 Uraian
Debet Kredit Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang 4.300.00

Utang Jangka Panjang

4.300.0 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Setelah dilakukan penjurnalan maka langkah selanjutnya adalah melakukan posting ke dalam buku besar sesuai dengan tanggal transaksi. Dengan mengacu pada ilustrasi transaksi di atas maka laporan utang dapat disajikan sebagai berikut:

BUKU BESAR

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 NERACA

Utang Jangka Panjang 56.000

Utang Bunga 1.000

Selisih kurs (8.000)

Dana yang harus disediakan (1.000)

Untuk Utang Jangka Pendek

Dana yang harus disediakan (48.00 0)

Untuk Utang Jangka Panjang

LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pendapatan Belanja Bunga Utang

1.500 Defisit (1.500 ) Penerimaan Pinjaman Luar Negeri

10.00 Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri (5.000 ) Pembiayaan Netto

5.000

2. Ilustrasi jurnal SBN: a. Jurnal Penjualan Obligasi pada saat tanggal kupon/obligasi

Uraian Debet Kredit Utang kepada KUN 100.000

Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi

100.00

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Diikuti dengan jurnal ikutan untuk pengakuan utang atas transaksi tersebut yaitu:

Uraian Debet Kredit Dana Yang harus disediakan - Panjang 100.000

Utang Dalam Negeri Obligasi

100.00 b. Jurnal Penjualan Obligasi bukan pada saat tanggal kupon/ obligasi dengan discount

Uraian Debet Kredit Utang kepada KUN 100.000

Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi

100.00

Uraian Debet Kredit Dana Yang harus disediakan - Panjang 100.00

Utang Dalam Negeri Obligasi

100.00

Diikuti dengan bunga yang diterima dimuka sehingga menimbulkan penerimaan pembiayaan dan utang bunga dengan jurnal Uraian Debet Kredit Utang kepada KUN 1.000

Penerimaan Utang Bunga

1.000

Uraian Debet Kredit Dana Yang harus disediakan - Panjang 1.000

Utang Bunga Dalam Negeri

1.000 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Selanjutnya atas penjualan tersebut diberikan discount sehingga timbul belanja pembayaran discount dengan jurnal Uraian Debet Kredit Belanja Pembayaran Discount Dalam Negeri 5.000

Piutang dari KUN

5.000 c. Jurnal Penjualan Obligasi bukan pada saat tanggal kupon/ obligasi dengan premium

Uraian Debet Kredit Utang kepada KUN 100.00

Penerimaan Pembiayaan Penjualan Obligasi

100.00

Diikuti dengan Jurnal ikutan atas transaksi tersebut yaitu: Uraian Debet Kredit Dana Yang harus disediakan - Panjang 100.00

Utang Dalam Negeri Obligasi

100.00 Diikuti dengan bunga yang dibayarkan dimuka sehingga menimbulkan penerimaan pembiayaan dan utang bunga dengan jurnal

Uraian Debet Kredit Utang kepada KUN 1.000

Penerimaan Utang Bunga

1.000

Uraian Debet Kredit Dana Yang harus disediakan - Panjang 1.000

Utang Bunga Dalam Negeri

1.000 www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Selanjutnya atas penjualan tersebut memperoleh pendapatan premium sehingga timbul pengakuan pendapatan dengan jurnal

Uraian Debet Kredit Utang kepada KUN 5.000

Pendapatan Premium Obligasi Negara

5.000

d. Jurnal pembayaran bunga dan utang bunga Pada saat bunga jatuh tempo dilakukan pembayaran dengan menggunakan akun belanja operasional biasa dengan jurnal

Uraian
Debet Kredit Belanja Pembayaran Bunga Obligasi 2.500

Piutang dari KUN

2.500

Disamping itu dilakukan pembayaran atas utang bunga yang jatuh tempo dengan akun pengeluaran Pembiayaan dengan jurnal

Uraian Debet Kredit Pengeluaran Pembiayaan pembayaran utang Bunga 1.000

Piutang dari KUN

1.000

Diikuti dengan jurnal ikutan mengurangi nilai utang bunga dengan jurnal

Uraian Debet Kredit Utang Bunga Dalam Negeri 1.000

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

1.000

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 e. Jurnal pencatatan Unamortize discount/premium Unamortize terhadap discount/premium dilakukan hanya pada saat penyusunan Laporan Keuangan dengan jurnal penyesuaian

Uraian Debet Kredit Discount 4.500

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

4.500

Uraian Debet Kredit Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang 4.500

Premium

4.500 Selanjutnya setelah tanggal pelaporan dibuat jurnal reversing

Uraian Debet Kredit Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang 4.500

Discount

4.500 Uraian Debet Kredit Premium 4.500

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

4.500

f. Jurnal Pembelian Obligasi Sebelum Jatuh Tempo Obligasi yang belum jatuh tempo dapat beli kembali dengan akun pengeluaran Pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Uraian Debet Kredit Pengeluaran Pembiayaan Obligasi 100.000

Piutang dari KUN

100.00

Uraian Debet Kredit Utang Dalam Negeri Obligasi 100.000

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

100.00 Selanjutnya diakui adanya loss pada saat pembelian dengan jurnal

Uraian Debet Kredit Belanja Pembayaran Loss 10.000

Piutang dari KUN

10.000 Obligasi yang belum jatuh tempo dapat dibeli kembali dengan akun pengeluaran pembiayaan dan pengakuan pengurangan utang dengan jurnal

Uraian Debet Kredit Pengeluaran Pembiayaan Obligasi 100.000

Piutang dari KUN

100.00

Uraian Debet Kredit Utang Dalam Negeri Obligasi 100.000

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

100.00

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Selanjutnya diakui adanya gain pada saat pembelian dengan jurnal

Uraian Debet Kredit Utang kepada KUN 10.000

Pendapatan Gain

10.000

Setelah dilakukan penjurnalan maka langkah selanjutnya adalah melakukan posting ke dalam buku besar sesuai dengan tanggal transaksi. Dengan mengacu pada ilustrasi transaksi di atas maka laporan utang dapat disajikan sebagai berikut:

BUKU BESAR

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379

LAPORAN REALISASI PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan: -Penjualan Obligasi Penerimaan Utang Bunga

Pengeluran Pembiayaan: -Pelunasan Obligasi

• Pembayaran Utang Bunga Pembiayaan Netto 301.000 300.000 1.000 (201.000) (200.000) (1.000) 100.000

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1379 Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012 MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDJOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.depkumham.go.id