Peraturan Menteri Nomor 237-pmk-01-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pelaksana adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional. 2. Dihapus. 3. Dihapus. 4. Dihapus. 5. Dihapus. 2014, No.1949 6. Kompetensi teknis pelaksana adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya. 7. Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan peringkat bagi pelaksana. 8. Pelaksana Tugas Belajar adalah jabatan yang diberikan kepada pelaksana yang mendapatkan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dengan gelar paling sedikit 6 (enam) bulan. 9. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V di lingkungan Kementerian Keuangan. 10. Periode evaluasi adalah jangka waktu pelaksana dinilai kinerjanya berdasarkan kontrak kinerja pada tahun berjalan. 11. Masa kerja adalah lamanya waktu seseorang menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang dihitung secara kumulatif apabila menduduki jabatan tersebut secara terus menurus dan tidak terputus. 12. Formasi jabatan adalah kebutuhan atas jabatan dan jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peringkat jabatan pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan. 2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 1A sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksana terdiri dari: a. Pelaksana Umum; b. Pelaksana Khusus; dan c. Pelaksana Yang Menduduki Jabatan Awak Kapal Patroli. (2) Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat dan golongan/ruang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan peringkat jabatan pelaksana termasuk pelaksana yang menduduki jabatan non awak kapal patroli. (3) Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksana yang menduduki jabatan yang tidak disyaratkan pangkat dan golongan/ruang sebagaimana 2014, No.1949 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan peringkat jabatan pelaksana. (4) Pelaksana Yang Menduduki Jabatan Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksana yang menduduki jabatan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. 3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum didasarkan pada: a. kompetensi teknis pelaksana; b. pangkat dan golongan/ruang; dan c. formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Penetapan jabatan dan peringkat bagi jabatan Pelaksana Khusus didasarkan pada: a. kompetensi teknis pelaksana; b. masa kerja; dan c. formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan. (5) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Yang Menduduki Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. (6) Kompetensi teknis Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I masing-masing. (7) Dihapus. (8) Penetapan jabatan dan peringkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berdasarkan pada Pedoman Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. 2014, No.1949 4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus terdiri dari: a. penetapan pertama kali; dan b. penetapan kembali; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat. 5. Ketentuan Pasal 7 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) serta menambah satu ayat yakni ayat (4)sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1) Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (NPKP). (1a) Evaluasi Pelaksana Khusus dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada masa kerja (2) NPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. (3) NPKP CPNS dapat dijadikan bahan sidang apabila yang bersangkutan sudah diangkat menjadi PNS paling sedikit 6 bulan dalam tahun berjalan Terhitung Mulai Tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan PNS. (4) Masa kerja CPNS yang menduduki jabatan pelaksana khusus dihitung telah memenuhi masa kerja selama 1 (satu) tahun apabila yang bersangkutan sudah diangkat menjadi PNS paling sedikit 6 bulan dalam tahun berjalan Terhitung Mulai Tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan PNS. 6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Kriteria hasil evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya adalah: 2014, No.1949 a. bernilai Sangat Baik, apabila memiliki NPKP 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 120 (seratus dua puluh); b. bernilai Baik, apabila memiliki NPKP 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu); c. bernilai Cukup, apabila memiliki NPKP 61 (enam puluh satu) sampai dengan kurang dari 76 (tujuh puluh enam); d. bernilai Kurang, apabila memiliki NPKP 51 (lima puluh satu) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu); dan e. bernilai Buruk, apabila memiliki NPKP 0 (nol) sampai dengan kurang dari 51 (lima puluh satu). 7. Ketentuan Pasal 9 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan oleh Pejabat Penilai sebagai bahan penilaian bagi Pelaksana Umum. (1a) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1a) digunakan oleh Pejabat Penilai sebagai bahan penilaian bagi Pelaksana Khusus. (2) Penilaian Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkat dilakukan oleh Pejabat Penilai apabila pelaksana yang bersangkutan telah memiliki hasil evaluasi sebanyak 2 (dua) periode. (3) Penilaian Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus oleh Pejabat Penilai dilaksanakan melalui mekanisme sidang penilaian yang pelaksanaannya dilakukan paling lambat bulan Januari. (3a) Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu penyampaian hasil evaluasi pelaksana serta pelaksanaan sidang penilaian jabatan dan peringkat pelaksana dalam suatu tahun tertentu. (4) Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai meliputi rekomendasi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat. (5) Khusus rekomendasi yang disampaikan oleh Pejabat Penilai instansi vertikal setingkat Pimpinan Unit Eselon III dan Eselon IV perlu dilakukan harmonisasi oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan kantor wilayah yang bersangkutan sebelum ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan peringkat jabatan bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus. 2014, No.1949 (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4), pejabat yang berwenang menetapkan keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus. (7) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam masing-masing keputusan, yang meliputi: a. pelaksana yang ditetapkan pertama kali; b. pelaksana yang diterima karena mutasi; c. pelaksana Tugas Belajar dan setelah kembali dari tugas belajar; dan d. pelaksana yang ditetapkan kembali naik/turun/tetap berdasarkan hasil evaluasi; e. dihapus; f. dihapus; yang dituangkan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7a) Dihapus. (7b) Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan batas waktu penetapan dan pemberlakuan keputusan mengenai penetapan Pelaksana dalam jabatan dan peringkat dalam suatu tahun tertentu. (8) Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lambat bulan Januari dan disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia paling lambat bulan Februari. (9) Dihapus. (10) Hasil evaluasi yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum tidak dapat digunakan lagi sebagai bahan penilaian oleh Pejabat Penilai. (11) Hasil evaluasi pada periode kedua yang bernilai Sangat Baik, Cukup, Kurang, atau Buruk yang dinyatakan tetap pada sidang penilaian sebelumnya, digabungkan dengan hasil evaluasi pada 2014, No.1949 satu periode evaluasi selanjutnya sebagai dasar penilaian oleh Pejabat Penilai pada sidang penilaian berikutnya. (12) Keputusan penetapan kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus bersifat final. 8. Ketentuan Pasal diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) serta menambah satu ayat yakni ayat (7) sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan; b. syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; c. telah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tahun pada peringkat jabatan yang lama; d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian; e. memiliki NPKP bernilai Sangat Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut; f. memenuhi syarat pangkat dan golongan/ruang; g. tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan h. syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (1a) Pelaksana Khusus direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan; b. syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; 2014, No.1949 c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian; d. memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan. e. tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan f. syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pelaksana Tugas Belajar dapat direkomendasikan naik atau turun atau tetap pada jabatan dan peringkatnya, setelah memiliki NPKP selama 2 (dua) tahun berturut-turut. (3) Pelaksana Umum yang memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang karena lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) atau lulus Tugas Belajar, dapat direkomendasikan kenaikan peringkat jabatannya satu tingkat lebih tinggi, apabila hasil evaluasi pada satu periode evaluasi terakhir bernilai Sangat Baik dan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan; b. syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan; c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian; d. tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan e. syarat pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang pada periode evaluasi yang pertama dan memiliki nilai Sangat Baik, pelaksana yang bersangkutan dinaikkan peringkatnya pada sidang penilaian tahun berikutnya. (5) Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memiliki (dua) Periode Evaluasi dan siap untuk disidangkan, serta memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang pada periode evaluasi yang kedua, berlaku ketentuan: 2014, No.1949 a. Pejabat Penilai akan melakukan penilaian atas hasil evaluasi (dua) periode tersebut terlebih dahulu dan kemudian ditetapkan dalam keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum; dan b. pada sidang penilaian tahun berikutnya, pelaksana yang bersangkutan ditetapkan kembali mendapat kenaikan peringkat satu tingkat lebih tinggi sebagai konsekuensi yang bersangkutan naik pangkat dan golongan/ruang karena lulus UPKP atau lulus Tugas Belajar apabila memiliki satu periode evaluasi yang bernilai Sangat Baik. (6) Dihapus. (7) Keputusan penetapan hasil sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan berlaku mulai 1 Januari. 9. Ketentuan Pasal 13 dihapus. 10. Ketentuan Pasal 14 dihapus. 11. Ketentuan Pasal diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NPKP bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut. (2) Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat direkomendasikan kembali oleh Pejabat Penilai penurunan jabatan dan peringkatnya 2 (dua) tingkat lebih rendah apabila NPKP dalam 2 (dua) Periode Evaluasi berikutnya masih bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk. 12. Ketentuan Pasal diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut: (1) Pelaksana Umum direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila: a. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan; 2014, No.1949 b. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya; c. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak ada formasi pada jabatan/peringkat yang akan diberikan; d. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada jabatan/peringkat yang akan diberikan; e. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun pada saat sidang penilaian pelaksana yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan f. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi kompetesni pada jabatan yang akan diberikan. (2) Pelaksana Umum yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinaikkan peringkatnya satu tingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan/ruang, serta memiliki NPKP Sangat Baik selama menunggu kenaikan pangkat. (3) Pelaksana Umum yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dinaikkan peringkatnya apabila yang bersangkutan sudah tidak menjalani hukuman disiplin dan selama menjalani hukuman disiplin yang bersangkutan memiliki NPKP Sangat Baik serta direkomendasikan pada sidang penilaian berikutnya. (4) Pelaksana Khusus direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila pelaksana yang bersangkutan telah memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan, namun pada saat sidang sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat. (5) Pelaksana Khusus yang telah ditetapkan “Tetap” dalam jabatan dan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinaikkan peringkatnya apabila yang bersangkutan sudah tidak menjalani hukuman disiplin dan selama menjalani hukuman disiplin masa kerja sebagai pelaksana khususnya tetap dihitung selama yang bersangkutan masih menduduki jabatan Pelaksana Khusus. 2014, No.1949 13. Ketentuan Pasal 18 dihapus. 14. Ketentuan Pasal 19 dihapus. 15. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Hasil evaluasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 80/PMK.01/2013 tetap dapat digunakan sebagai bahan sidang penilaian yang dilaksanakan pada Januari 2015. 2. Jabatan dan peringkat bagi pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 80/PMK.01/2013 dinyatakan sah dan tetap berlaku. 3. Dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2014, nama jabatan bagi CPNS menggunakan nama jabatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2014, No.1949 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY 2014, No.1949 PEDOMAN MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237./PMK.01/2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN 2014, No.1949