Peraturan Menteri Nomor 215-pmk-05-2013 Tahun 2013 tentang JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH PADA PEMERINTAH PUSAT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

2. Jurnal Akuntansi adalah media pencatatan yang menggunakan klasifikasi akun dalam Bagan Akun Standar yang secara umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

3. Jurnal Standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah.

4. Jurnal Detail adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan urutan waktu yang menggunakan klasifikasi akun dalam Bagan Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah. www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat SAPP adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis sampai dengan pelaporan keuangan pada Pemerintah Pusat.

6. Buku Besar Akrual adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis akrual.

7. Buku Besar Kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis kas.

8. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah prinsip- prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

9. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

10. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertangggungjawaban berupa laporan keuangan.

Peraturan Menteri ini mengatur penggunaan Jurnal Akuntansi dalam SAPP guna penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Pusat.

(1) Setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyelenggarakan Akuntansi atas transaksi keuangan pada Pemerintah Pusat. (2) Penyelenggaran Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada SAPP.

(1) Penyelenggaraan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan Jurnal Akuntansi. (2) Jurnal Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jurnal Standar dan Jurnal Detail. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jurnal Standar dan Jurnal Detail sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk pencatatan dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas. (2) Jurnal Standar dan Jurnal Detail untuk pencatatan dalam Buku Besar Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan keuangan berupa: a. Laporan Operasional (LO); b. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan c. Neraca. (3) Jurnal Standar dan Jurnal Detail untuk pencatatan dalam Buku Besar Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan laporan keuangan berupa: a. Laporan Arus Kas (LAK); b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL).

(1) Jurnal Standar untuk pencatatan dalam Buku Besar Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari: a. Jurnal Standar anggaran; b. Jurnal Standar komitmen; c. Jurnal Standar saldo awal; d. Jurnal Standar realisasi; e. Jurnal Standar penyesuaian; f. Jurnal Standar pengembalian; dan g. Jurnal Standar penutup. (2) Jurnal Standar untuk pencatatan dalam Buku Besar Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari. a. Jurnal Standar realisasi; b. Jurnal Standar pengembalian; dan c. Jurnal Standar penutup. (3) Jurnal Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Jurnal Detail untuk pencatatan dalam Buku Besar Akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari: a. Jurnal Detail anggaran; b. Jurnal Detail komitmen; c. Jurnal Detail saldo awal; d. Jurnal Detail realisasi; e. Jurnal Detail penyesuaian; f. Jurnal Detail pengembalian; dan g. Jurnal Detail penutup. (2) Jurnal Detail untuk pencatatan dalam Buku Besar Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari: a. Jurnal Detail realisasi; b. Jurnal Detail pengembalian; dan c. Jurnal Detail penutup. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jurnal Detail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Penyelenggaraan Akuntansi dengan menggunakan Jurnal Standar dan Jurnal Detail untuk pencatatan dalam Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat digunakan oleh Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan untuk menghasilkan laporan manajerial.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam rangka penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Pusat: a. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, menggunakan Jurnal Akuntansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. Entitas akuntansi dan Entitas Pelaporan yang belum menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, menggunakan Jurnal Akuntansi yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, paling lama untuk pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2014. www.djpp.kemenkumham.go.id

Segala ketentuan yang mengatur mengenai Jurnal Akuntansi yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id