Peraturan Menteri Nomor 192-pmk-05-2010 Tahun 2010 tentang PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2011

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA/KPA, adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

4. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

5. Subfungsi adalah penjabaran lebih lanjut dari fungsi yang terinci ke dalam beberapa kategori.

6. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

7. Hasil (Outcome) adalah kinerja atau tujuan yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.

8. Indikator Kinerja Utama Program, yang selanjutnya disebut IKU Program adalah indikator unggulan yang mencerminkan kinerja Program.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satker sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

10. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah cerminan tolok ukur sebagai dasar penilaian kinerja kegiatan.

11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan atas pelaksanaan dari 1 (satu) atau beberapa paket pekerjaan yang tergabung dalam kegiatan.

12. Jenis belanja adalah klasifikasi ekonomi dalam standar statistik keuangan pemerintah.

13. Rencana Penarikan Dana adalah rencana kebutuhan dana bulanan yang dibuat oleh PA/KPA untuk pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

14. Perkiraan Penerimaan adalah rencana penerimaan bulanan yang dibuat oleh PA/KPA, yang diperkirakan akan diterima selama 1 (satu) tahun anggaran.

15. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintah di bidang tertentu di daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

17. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada

daerah dan/atau desa atau sebutan lain, dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

19. Urusan Bersama adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

20. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data DIPA.

21. Daftar Nominatif Anggaran, yang selanjutnya disingkat DNA, adalah ringkasan alokasi anggaran Satker yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dirinci berdasarkan unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan Provinsi sebagaimana dimuat dalam Keputusan PRESIDEN mengenai rincian APBN.

(1) Dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

(2) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Keputusan PRESIDEN mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Dalam penyusunan DIPA, PA dan KPA Satker hanya dapat melakukan perubahan/revisi ADK berupa kode Kabupaten/Kota, kode kewenangan, dan kode kantor bayar.

DIPA memuat uraian Fungsi, Subfungsi, Program, Hasil (Outcome), IKU Program, Kegiatan, IKK, Keluaran (Output), Jenis Belanja, Alokasi Anggaran, Rencana Penarikan Dana, dan Perkiraan Penerimaan Kementerian Negara/Lembaga.

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menyusun DIPA.

(2) Dalam penyusunan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA dapat menunjuk dan MENETAPKAN KPA Satker Kantor Pusat.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menunjuk dan MENETAPKAN KPA Satker Vertikal/Unit Pelaksana Teknis termasuk Satker Kantor Pusat di luar DKI Jakarta dan Satker Pusat yang berada di daerah untuk menyusun DIPA.

(4) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA MENETAPKAN KPA SKPD atas usul Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun DIPA Tugas Pembantuan dan DIPA Urusan Bersama.

(5) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA mendelegasikan kewenangannya kepada Gubernur, menunjuk KPA pada SKPD untuk menyusun DIPA Dekonsentrasi.

(1) Program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi dasar penugasan bagi Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga.

(2) Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan instansi terkait paling lambat pada minggu pertama bulan Desember 2010.

(3) Pedoman umum dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PA dan KPA Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyusunan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(1) PA dan KPA Satker Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), menyampaikan DIPA beserta ADK kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(2) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menyampaikan DIPA beserta ADK kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(3) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari Aplikasi RKAKL-DIPA.

Dalam rangka pengesahan DIPA, terhadap DIPA beserta ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terlebih dahulu dilakukan validasi berdasarkan :

a. Keputusan PRESIDEN mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. DNA.

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengesahkan DIPA Satker Kantor Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta dan DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

(2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengesahkan DIPA Satker Vertikal/Unit Pelaksana Teknis termasuk Satker Kantor Pusat di luar DKI Jakarta dan Satker Pusat yang ada di daerah, DIPA Tugas Pembantuan, DIPA Urusan Bersama, dan DIPA Dekonsentrasi.

(1) Dalam hal PA dan/atau KPA Satker Kementerian Negara/Lembaga belum menyampaikan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan tanggal 20 Desember 2010, maka: a. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Pengesahan DIPA sebagai DIPA Sementara dilampiri DIPA yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan Keputusan PRESIDEN mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Pengesahan DIPA sebagai DIPA Sementara dilampiri DIPA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan DNA.

(2) Dana yang dapat dicairkan atas DIPA Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi untuk pembayaran gaji pegawai, pengeluaran keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, dan lauk pauk/bahan makanan.

(1)

PA/KPA menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan berdasarkan DIPA.

(2) Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari DIPA dan menjadi pedoman bagi PA/KPA dalam pelaksanaan kegiatan.

(1) Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(2) Cara Pengisian DIPA, DNA, dan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 556