Peraturan Menteri Nomor 143-pmk-010-2009 Tahun 2009 tentang PRINSIP MENGENAL NASABAH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA.

2. Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) adalah prinsip yang diterapkan LPEI untuk mengetahui identitas Nasabah, memantau kegiatan transaksi Nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LPEI.

4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.

5. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA.

6. Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direktur yang diangkat Menteri untuk menjalankan kegiatan operasional LPEI.

7. Direktur Pelaksana adalah direktur yang diangkat oleh Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI.

8. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

9. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPEI wajib:

a. MENETAPKAN kebijakan penerimaan Nasabah;

b. MENETAPKAN kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;

c. MENETAPKAN kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah; dan

d. MENETAPKAN kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

(1) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup uraian tentang:

a. unit kerja khusus atau petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

b. tugas Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan/atau Direktur Pelaksana, dan unit kerja khusus atau petugas khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

c. kebijakan penerimaan dan identifikasi Nasabah, kebijakan pemantauan dan pelaporan transaksi yang mencurigakan, dan kebijakan manajemen risiko serta kebijakan bermitra bisnis, apabila ada;

d. prosedur penerimaan dan identifikasi Nasabah serta prosedur pemantauan dan pelaporan transaksi yang mencurigakan;

e. kebijakan pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pegawai LPEI; dan

f. contoh-contoh bentuk transaksi yang mencurigakan.

(2) Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam satu pedoman yang berdiri sendiri atau menjadi bagian dari satu atau lebih pedoman operasional lain yang mengatur transaksi dengan Nasabah.

(1) Dalam hal Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam satu pedoman yang berdiri sendiri, maka yang wajib disampaikan kepada Menteri adalah pedoman tersebut.

(2) Dalam hal Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari satu atau lebih pedoman operasional lain yang mengatur transaksi dengan Nasabah, yang wajib disampaikan kepada Menteri adalah:

a. pokok-pokok atau daftar isi secara keseluruhan dari tiap- tiap pedoman operasional yang terkait; dan

b. bagian dari tiap-tiap pedoman operasional tersebut yang mengatur tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Petunjuk Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

LPEI wajib bertanggung jawab atas: a. penerapan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah;

b. pemberian pengetahuan dan/atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;

c. penyusunan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah;

d. pemantauan pengkinian profil Nasabah;

e. pemantauan penyusunan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK; dan

f. penanganan Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi dan/atau transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan Transaksi Keuangan Mencurigakan (suspicious transactions).

(1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, LPEI wajib meminta informasi mengenai:

a. identitas calon Nasabah;

b. maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan hubungan usaha dengan LPEI; dan

c. informasi lain yang memungkinkan LPEI untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.

(2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung.

(3) LPEI wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bagi:

a. Nasabah perorangan paling sedikit terdiri dari:

1. identitas Nasabah yang memuat:

a) nama;

b) alamat tinggal tetap;

c) tempat dan tanggal lahir; dan

d) kewarganegaraan.

2. keterangan mengenai pekerjaan;

3. spesimen tanda tangan; dan

4. keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.

b. Nasabah perusahaan paling sedikit terdiri dari:

1. akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. izin usaha dari instansi berwenang;

3. nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak- pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak

untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan LPEI;

4. keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

6. dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan.

c. Nasabah berupa:

1. bank: terdiri dari dokumen-dokumen yang lazim dalam melakukan hubungan transaksi dengan bank, antara lain:

a) akte pendirian / anggaran dasar bank;

b) izin usaha dari instansi yang berwenang; dan

c) nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak- pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama bank dalam melakukan hubungan usaha dengan LPEI.

2. bank perantara dalam negeri yang merupakan kuasa dari pihak lain (beneficial owner), terdiri dari dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, atau huruf c angka 1 dan menjadi tanggung jawab bank perantara dimaksud.

3. bank perantara luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa kuasa pihak lain (beneficial owner) telah diperoleh dan ditatausahakan oleh bank perantara di luar negeri tersebut.

4. bank perantara luar negeri yang tidak menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, berupa identitas dan informasi lainnya atas kuasa pihak lain (beneficial owner), sumber dana dan tujuan penggunaan dana dari calon Nasabah sebagai berikut:

a. bagi kuasa pihak lain (beneficial owner) perorangan:

1. informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan Nasabah perorangan;

2. hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara; dan

3. pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian kebenaran identitas maupun sumber dana dari kuasa pihak lain (beneficial owner) perorangan.

b. bagi kuasa pihak lain (beneficial owner) perusahaan:

1. informasi yang relevan sebagaimana halnya prosedur penerimaan Nasabah perusahaan kecuali lembaga pemerintah, lembaga internasional atau perwakilan negara asing;

2. hubungan hukum seperti bukti penugasan, surat kuasa atau kewenangan bertindak sebagai perantara;

3. dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan; dan

4. pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian kebenaran identitas maupun sumber dana dari kuasa pihak lain (beneficial owner) perusahaan.

LPEI dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

(1) LPEI wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10.

(2) LPEI wajib menatausahakan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sampai dengan paling kurang 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening di LPEI.

LPEI wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.

LPEI wajib memelihara profil Nasabah yang paling sedikit meliputi informasi mengenai:

a. bidang usaha;

b. jumlah pendapatan usaha dan transaksi;

c. rekening lain yang dimiliki, apabila ada;

d. aktivitas transaksi normal; dan

e. tujuan membuka hubungan dengan LPEI.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d paling sedikit mencakup:

a. pengawasan oleh Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur;

b. pendelegasian wewenang; dan

c. sistem pengendalian intern termasuk audit intern.

LPEI wajib memenuhi ketentuan pelaporan kepada PPATK sesuai dengan UNDANG-UNDANG tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan pelaksanaannya.

(1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang menyebabkan LPEI tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk: a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang melakukan pelanggaran. (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan Ketiga berakhir dan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: a. anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA; atau b. Direktur Pelaksana dapat diberhentikan oleh Dewan Direktur berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Dewan Direktur.

(1) Pegawai LPEI yang menyebabkan LPEI tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian. (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk peringatan lisan yang bersifat pembinaan. (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. Surat Peringatan Kesatu, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; b. Surat Peringatan Kedua, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan; dan c. Surat Peringatan Ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. (4) Dalam hal jangka waktu Surat Peringatan ketiga berakhir dan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan. (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur sistem kepegawaian LPEI.

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA