Peraturan Menteri Nomor 138-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENSIUN BULAN SEPTEMBER 2011

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik INDONESIA yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG.

3. Pensiun adalah penghasilan, baik dalam istilah pensiun, tunjangan atau istilah lainnya, yang diberikan negara kepada para pihak yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk jaminan hari tua dan sebagai balas jasa atas pengabdian diri kepada Negara.

4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar berkenaan. www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada: a. Pihak Ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan; b. Bendahara Pengeluaran untuk Belanja Pegawai/Perjalanan.

7. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.

8. Bank Operasional I, yang selanjutnya disingkat BO I, adalah bank operasional mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan) dan Uang Persediaan.

9. Bank Operasional II, yang selanjutnya disingkat BO II, adalah bank operasional mitra Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran gaji bulanan.

10. Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, yang selanjutnya disingkat RPKBUNP, adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat atau pejabat yang diberi kuasa di Bank Operasional Pusat.

11. Aplikasi e-kirana adalah aplikasi elektronik perkiraan kebutuhan dana KPPN yang berfungsi sebagai sarana untuk mengajukan kebutuhan dana KPPN dalam rangka membiayai pengeluaran negara pada periode waktu tertentu.

12. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Pensiun, yang selanjutnya disebut KPA Belanja Pensiun, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran belanja pensiun yang dikuasakan kepadanya.

13. Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Pensiun, yang selanjutnya disebut PPK Belanja Pensiun, adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran belanja pensiun atas beban belanja negara.

14. Pejabat Penguji/Penerbit Surat Perintah Membayar Belanja Pensiun, yang selanjutnya disebut PP-SPM Belanja Pensiun, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau KPA untuk melakukan www.djpp.kemenkumham.go.id

pengujian dan perintah pembayaran belanja pensiun atas beban belanja negara. 13. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tata cara: a. pembayaran gaji Pegawai Negeri dan Pejabat Negara bulan September 2011; b. pembayaran Pensiun bulan September 2011; dan c. pelaksanaan transfer DAU bulan September 2011.

(1) Dalam rangka pembayaran gaji Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, KPPN menerbitkan SP2D gaji induk bulan September 2011 paling lambat tanggal 24 Agustus 2011. (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanggal 26 Agustus 2011.

(1) KPPN mengajukan kebutuhan dana untuk pembayaran gaji induk bulan September 2011 pada tanggal 24 Agustus 2011 untuk dana awal tanggal 25 Agustus 2011 melalui Aplikasi e-kirana kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (2) Berdasarkan kebutuhan dana yang diajukan oleh KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan dropping dana untuk pembayaran gaji induk bulan September 2011 melalui RPKBUNP pada tanggal 25 Agustus 2011. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) KPPN menerbitkan surat perintah transfer pemindahbukuan dana dari BO I ke BO II/kantor pos untuk pembayaran gaji induk bulan September 2011 pada tanggal 25 Agustus 2011. (2) Bank Operasional II/kantor pos memindahbukukan/ mentransfer pembayaran gaji induk bulan September 2011 ke rekening yang berhak paling lambat tanggal 26 Agustus 2011.

KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada satuan kerja dan bank operasional/kantor pos mitra kerjanya bahwa pelaksanaan pembayaran gaji induk bulan September 2011 dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2011.

(1) Dalam rangka pembayaran Pensiun, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) mengajukan tagihan belanja pensiun bulan September 2011 kepada KPA Belanja Pensiun c.q. PPK Belanja Pensiun dan dilampiri dengan dokumen pendukung sesuai peraturan perundang-undangan. (2) PPK Belanja Pensiun menerbitkan SPP untuk selanjutnya diajukan kepada PP-SPM Belanja Pensiun. (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PP-SPM Belanja Pensiun menerbitkan SPM-LS atas tagihan belanja pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan September 2011 paling lambat tanggal 22 Agustus 2011. (4) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D belanja pensiun paling lambat tanggal 22 Agustus 2011 untuk untung PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Untuk keperluan penerbitan SP2D belanja pensiun bulan September 2011, KPPN Jakarta II mengajukan kebutuhan dana belanja pensiun untuk dana tanggal 22 Agustus 2011 melalui Aplikasi e-kirana kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) melakukan pembayaran Pensiun bulan September 2011 berdasarkan ketentuan mengenai tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), dimajukan mulai tanggal 23 Agustus 2011.

Transfer DAU bulan September 2011 dalam rangka pembayaran gaji PNS Daerah bulan September 2011 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengajukan SPM-LS ke KPPN Jakarta II paling lambat tanggal 22 Agustus 2011. b. Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D yang diberi tanggal 25 Agustus 2011.

(1) KPPN mengajukan kebutuhan dana kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk kebutuhan transfer DAU bulan September pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan menggunakan Aplikasi e-kirana. (2) BO I memindahbukukan/mentransfer DAU ke rekening kas daerah paling lambat tanggal 25 Agustus 2011.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id