Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENKEU Peraturan Menteri Nomor 138-pmk-01-2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan...

Pasal 8

(1) Hasil dari pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, selanjutnya dilakukan analisis dan dituangkan dalam format: a. Informasi Jabatan; dan
b. Uraian Jabatan, tercantum dalam Lampiran II huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas butir-butir Jabatan sebagai berikut: a. nama jabatan, merupakan nomenklatur Jabatan struktural/Jabatan fungsional/Jabatan pada unit organisasi non Eselon/Jabatan pelaksana dengan mengacu pada:

www.peraturan.go.id 2018, No.1394

  1. Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja;
  2. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai jabatan fungsional; atau
  3. Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana. b. ikhtisar jabatan, merupakan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh suatu Jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
  4. untuk Jabatan struktural/Jabatan pada unit organisasi non Eselon mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja;
  5. untuk Jabatan fungsional mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai jabatan fungsional; atau
  6. untuk Jabatan pelaksana mengacu pada tugas yang dilaksanakan oleh Jabatan atasan langsung. c. wewenang, merupakan hak yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan. d. syarat jabatan, merupakan kualifikasi minimal yang harus dimiliki oleh pemangku Jabatan, yang terdiri atas:
  7. pangkat/golongan ruang: a) Untuk Jabatan struktural mengacu pada ketentuan/peraturan perundang-undangan www.peraturan.go.id 2018, No.1394 terkait, yaitu:
  1. Jabatan Pengawas: Penata/III/c;
  2. Jabatan Administrator: Pembina/IV/a;
  3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama: Pembina Utama Muda/IV/c; dan
  4. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya: Pembina Utama Madya/IV/d. b) Untuk Jabatan fungsional mengacu pada ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:
  5. Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Pemula/Pemula: Pengatur Muda/II/a;
  6. Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana/Terampil: Pengatur Muda Tingkat I/II/b;
  7. Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Lanjutan/Mahir: Penata Muda/III/a;
  8. Jabatan Fungsional Jenjang Penyelia: Penata/III/c;
  9. Jabatan Fungsional Jenjang Pertama: Penata Muda/III/a;
  10. Jabatan Fungsional Jenjang Muda: Penata/III/c;
  11. Jabatan Fungsional Jenjang Madya: Pembina/IV/a; dan
  12. Jabatan Fungsional Jenjang Utama: Pembina Utama Madya/IV/d. c) Untuk Jabatan pada unit organisasi non Eselon mengacu pada syarat jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada huruf a), dan dengan penyesuaian berupa pangkat/golongan ruang satu tingkat di bawah jabatan struktural berkenaan. d) Untuk Jabatan pelaksana mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di www.peraturan.go.id 2018, No.1394 lingkungan Kementerian Keuangan.
  1. pendidikan formal: a) Untuk Jabatan struktural mengacu pada ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:
  1. Jabatan Pengawas: Diploma-III (Diploma-Tiga) atau yang setara;
  2. Jabatan Administrator: Sarjana atau Diploma-IV (Diploma-Empat);
  3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama: Sarjana atau Diploma-IV (Diploma- Empat); dan
  4. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya: Sarjana atau Diploma-IV (Diploma- Empat). b) Untuk Jabatan fungsional mengacu pada ketentuan/peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:
  5. Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Pemula/Pemula: Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan;
  6. Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana/Terampil: Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan;
  7. Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Lanjutan/Mahir: Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan;
  8. Jabatan Fungsional Jenjang Penyelia: Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan;
  9. Jabatan Fungsional Jenjang Pertama: Sarjana atau Diploma-IV (Diploma- Empat);
  10. Jabatan Fungsional Jenjang Muda: Sarjana atau Diploma-IV (Diploma- Empat);

www.peraturan.go.id 2018, No.1394 7) Jabatan Fungsional Jenjang Madya: Sarjana atau Diploma-IV (Diploma- Empat); dan 8) Jabatan Fungsional Jenjang Utama: Sarjana atau Diploma-IV (Diploma- Empat). c) Untuk Jabatan pada unit organisasi non Eselon mengacu pada syarat jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam huruf a). d) Untuk Jabatan pelaksana mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. 3. pendidikan dan pelatihan, berupa pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dan relevan sesuai dengan bidang tugas Jabatan berkenaan; dan 4. syarat lainnya seperti: a) pengalaman menduduki Jabatan sebelumnya, kecuali untuk Jabatan pelaksana atau Jabatan Pengawas/Jabatan pada unit organisasi non Eselon yang promosi dari Jabatan pelaksana;
b) standar kompetensi Jabatan, meliputi standar kompetensi teknis, standar kompetensi manajerial, dan standar kompetensi sosial kultural sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang- undangan; dan c) hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemangku Jabatan. (3) Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti contoh tercantum dalam Lampiran III huruf A sampai dengan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2018, No.1394 (4) Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. butir-butir Jabatan yang tercantum dalam Informasi Jabatan sebagaimana ayat (2); dan b. butir-butir Jabatan lainnya yang meliputi:

  1. tujuan jabatan, merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pembentukan suatu Jabatan atau dalam rangka mewujudkan visi unit organisasi tempat kedudukan Jabatan berkenaan;
  2. uraian tugas, merupakan penjabaran atas tugas yang tercantum dalam ikhtisar jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
  3. bahan kerja, merupakan masukan utama (input) berupa data atau informasi yang perlu diolah lebih lanjut untuk pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja;
  4. peralatan kerja, merupakan peraturan dan alat kerja spesifik yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja;
  5. hasil kerja, merupakan keluaran utama (output)
    yang dihasilkan berdasarkan uraian tugas yang dilaksanakan oleh suatu Jabatan;
  6. tanggung jawab, merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pemangku Jabatan dalam menjalankan wewenang yang telah diamanatkan dalam ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau dalam rangka pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja yang berkualitas baik, tepat waktu, dan akurat;
  7. dimensi jabatan, merupakan ruang lingkup pelaksanaan tugas atau kekhususan bidang tugas pada suatu Jabatan, yang membedakan antara Jabatan satu dengan Jabatan lain seperti pembagian berdasarkan lingkup organisasi atau kompleksitas pekerjaan; www.peraturan.go.id 2018, No.1394
  8. hubungan kerja, merupakan hubungan antara suatu Jabatan dengan Jabatan lain dalam pelaksanaan tugas, baik pada lingkup internal unit organisasi terkecil yang meliputi hubungan dengan atasan langsung, bawahan, dan rekan kerja (peers), maupun pada lingkup eksternal unit organisasi terkecil;
  9. masalah dan tantangan jabatan, merupakan uraian mengenai masalah dan tantangan kerja yang dihadapi pemangku Jabatan dalam pelaksanaan tugas, yang bersifat kritis terhadap pencapaian tujuan Jabatan, berkelanjutan, dan tidak bersifat pribadi;
  10. risiko jabatan, merupakan kemungkinan bahaya yang timbul dan menimpa pemangku Jabatan dalam pelaksanaan tugas Jabatan, dan bukan merupakan kelalaian dari pemangku Jabatan, seperti: a) risiko fisik, berupa kecelakaan yang menimbulkan cacat terhadap anggota tubuh atau meninggal dunia, seperti kecelakaan fisik dalam melaksanakan tugas patroli laut bea dan cukai;
    b) risiko mental, berupa terganggunya mental atau kejiwaan pemangku Jabatan, seperti tekanan jiwa karena ancaman dalam melaksanakan tugas penyitaan aset Wajib Pajak; c) risiko finansial, berupa risiko yang berdampak kerugian pada aspek keuangan unit organisasi, seperti kerugian negara yang mungkin timbul karena analisis investasi yang kurang tepat dalam melaksanakan tugas analisis penyaluran pembiayaan; dan d) risiko hukum, berupa kemungkinan munculnya tindakan hukum pada www.peraturan.go.id 2018, No.1394 pemangku Jabatan, seperti risiko gugatan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan lelang.
  11. kedudukan jabatan, merupakan bagan yang menggambarkan posisi pemangku Jabatan dalam suatu organisasi dan hubungannya dengan Jabatan atasan langsung, Jabatan sejawat (peers), dan Jabatan-Jabatan yang berada di bawah Jabatan tersebut. (5) Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran IV huruf A sampai dengan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Pelaksanaan verifikasi konsep Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
    ayat (2) huruf c dilakukan dengan: a. menyelaraskan (alignment) ikhtisar jabatan dalam Informasi Jabatan dan uraian tugas dalam Uraian Jabatan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja, atau Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai jabatan fungsional; b. mengharmonisasikan uraian tugas pada Jabatan yang dianalisis dengan uraian tugas pada Jabatan atasan langsung; c. mengharmonisasikan uraian tugas pada Jabatan yang dianalisis dengan uraian tugas pada Jabatan pada tingkat yang setara (peer);
    d. mengharmonisasikan uraian tugas pada Jabatan yang dianalisis dengan uraian tugas pada Jabatan lain yang memiliki fungsi sejenis dan berkaitan; e. menyelaraskan (alignment) Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan; dan www.peraturan.go.id 2018, No.1394 f. menyelaraskan (alignment) rumusan antar butir Jabatan tercantum dalam Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan; (7) Konsep Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya dilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil verifikasi dimaksud. (8) Konsep Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan yang telah dilakukan verifikasi dan disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), disampaikan usulannya oleh: a. pimpinan tinggi pratama yang tugasnya meliputi menangani bidang organisasi dan/atau ketatalaksanaan lingkup unit organisasi Eselon I pada masing-masing unit organisasi Eselon I; atau b. pejabat yang tugasnya meliputi menangani bidang organisasi dan/atau ketatalaksanaan pada unit organisasi non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Keuangan, kepada Sekretaris Jenderal c.q. pimpinan tinggi pratama yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan lingkup Kementerian Keuangan untuk dilakukan penelaahan.

Paragraf 2 Penelaahan Usulan Informasi Jabatan dan Uraian Jabatan

← Pasal 7 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 9 →