Peraturan Menteri Nomor 113-pmk-07-2010 Tahun 2010 tentang PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010

(1) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2010. (2) Alokasi DPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah). (3) DPPIP dialokasikan untuk mendukung percepatan pembangunan insfrastruktur pendidikan kabupaten/kota.

(1) Daerah kabupaten/kota yang menerima DPPIP beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (2) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPPIP untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) Alokasi DPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk setiap bidang.

DPPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010.

Alokasi DPPIP Tahun Anggaran 2010 untuk kabupaten/kota dipergunakan untuk kegiatan: a. rehabilitasi dan/pembangunan ruang kelas SD/SDLB/MI; b. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SMP/SMPLB/MTs; c. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SMA/SMK/MA/MA Kejuruan/SMALB; dan d. rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana/alat pembelajaran SLB.

Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPPIP meliputi: a. dana pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK); b. sewa (contoh: gedung kantor, kendaraan operasional); c. administrasi kegiatan (contoh: gaji, honor, lembur, alat tulis kantor); d. penelitian; e. pelatihan; dan f. perjalanan dinas pegawai daerah.

(1) Penyaluran DPPIP Tahun 2010 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. (2) Penyaluran DPPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut: a. Tahap I sebesar 45% (empat puluh lima persen); b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan c. Tahap III sebesar 10% (sepuluh persen). (3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus. (4) Penyaluran Tahap I dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (5) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (6) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima paling lambat tanggal 31 Juli 2010. (7) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan DPPIP tahap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (8) Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

(1) Laporan penyerapan penggunaan DPPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah. (2) Laporan penyerapan penggunaan DPPIP Tahap I atau Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2010.

(1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPPIP harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2010. (2) Hasil dari kegiatan yang didanai DPPIP sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2010.

Daerah penerima DPPIP melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterimanya.

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPPIP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR