Peraturan Menteri Nomor 11-pmk-010-2011 Tahun 2011 tentang KESEHATAN KEUANGAN USAHA ASURANSI DAN USAHA REASURANSI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

2. Peserta adalah orang atau badan yang menjadi peserta program asuransi dengan prinsip syariah atau Perusahaan yang menjadi peserta program reasuransi dengan prinsip syariah.

3. Akad Tabarru’ adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru’ untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

4. Dana Tabarru’ adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru’ yang disepakati.

5. Dana Investasi Peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi Peserta pada produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang dikelola Perusahaan sesuai dengan akad investasi yang telah disepakati.

6. Dana Perusahaan adalah dana yang berasal dari pemegang saham dan/atau kekayaan perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha asuransi atau usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

7. Kontribusi Neto adalah selisih lebih kontribusi dari Peserta yang dialokasikan untuk Dana Tabarru’ ditambah kontribusi reasuransi diterima dengan kontribusi reasuransi keluar.

8. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’.

9. Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ adalah selisih antara jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dari Dana Tabarru’ dikurangi dengan kewajiban dari pengelolaan Dana Tabarru’.

10. Bank adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah.

11. Afiliasi adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai usaha perasuransian.

12. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk bertindak sebagai kustodian.

13. Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai surat berharga syariah negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

14. Dana Jaminan adalah bagian dari kekayaan Dana Perusahaan atau bagian dari kekayaan Dana Tabarru’ dan/atau bagian dari kekayaan Dana Investasi Peserta yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan Peserta.

15. Qardh adalah pinjaman dana dari Perusahaan kepada Dana Tabarru’ dalam rangka menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana Tabarru’ untuk membayar santunan atau klaim kepada Peserta.

16. Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh adalah bagian dari kekayaan Dana Perusahaan yang disediakan untuk memberi Qardh kepada Dana Tabarru’.

17. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.

(1) Perusahaan harus menjaga kesehatan keuangan yang terdiri dari: a. kesehatan keuangan Dana Tabarru’; dan b. kesehatan keuangan Dana Perusahaan. (2) Bagi perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk yang mengandung unsur investasi, selain harus menjaga kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus menjaga kesehatan keuangan Dana Investasi Peserta.

Perusahaan harus menjaga Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban.

(1) Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. kegagalan pengelolaan kekayaan; b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban; c. ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang; d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan; e. ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh; dan/atau f. ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim. (2) Perusahaan wajib menghitung jumlah dana yang diperlukan untuk menutup setiap risiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

(1) Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi terdiri dari: a. deposito pada Bank; b. saham syariah; c. sukuk atau obligasi syariah; d. Surat Berharga Syariah Negara; e. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik INDONESIA; g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik INDONESIA menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; h. reksa dana syariah; www.djpp.kemenkumham.go.id

i. efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah; j. pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian pembiayaan (refinancing) syariah; dan/atau k. emas murni. (2) Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditempatkan di luar negeri hanya dalam jenis: a. saham syariah; b. sukuk; c. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik INDONESIA; d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik INDONESIA menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; dan/atau e. reksa dana syariah.

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. deposito pada Bank, berdasarkan nilai nominal; b. saham syariah, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir di bursa efek; c. sukuk atau obligasi syariah, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat harga efek yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau lembaga pemeringkat harga efek yang telah diakui secara internasional; d. Surat Berharga Syariah Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat harga efek yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau lembaga pemeringkat harga efek yang telah diakui secara internasional; e. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA, berdasarkan nilai pasar; f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik INDONESIA, berdasarkan nilai pasar; www.djpp.kemenkumham.go.id

g. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik INDONESIA menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, berdasarkan nilai pasar; h. reksa dana syariah, berdasarkan nilai aktiva bersih; i. efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah yang telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, berdasarkan nilai pasar; j. pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian pembiayaan (refinancing) syariah, berdasarkan nilai sisa pembiayaan setelah dikurangi penyisihan untuk pembiayaan tak tertagih (Net Performing Loan); dan k. emas murni, berdasarkan nilai pasar.

Ketentuan mengenai penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diubah dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan hanya dalam rangka untuk mengantisipasi ketidakwajaran pasar keuangan dan diberlakukan dalam jangka waktu terbatas.

(1) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b di dalam negeri, harus memenuhi ketentuan: a. diperdagangkan di bursa efek; dan b. termasuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk atau obligasi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c di dalam negeri, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. paling kurang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan b. dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek di INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana syariah dan efek beragun aset syariah yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dan huruf i di dalam negeri, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan b. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (4) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k di dalam negeri, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin instansi yang berwenang; dan b. disimpan di kustodian yang memiliki kerjasama dengan bursa komoditi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. merupakan perusahaan pembiayaan yang memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bank yang memperoleh izin dari Bank INDONESIA; b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, atau pembekuan kegiatan usaha oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bank INDONESIA pada saat dimulainya kerjasama; dan c. memenuhi ketentuan kesehatan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat dimulainya kerjasama.

(1) Dalam hal Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah dan/atau sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c yang diperdagangkan di bursa efek di dalam negeri maupun di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum asing, dikategorikan sebagai investasi di luar negeri. (2) Dalam hal Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yang www.djpp.kemenkumham.go.id

diterbitkan oleh badan hukum asing yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh badan hukum INDONESIA, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri. (3) Dalam hal Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham syariah dan/atau sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c berdenominasi rupiah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang berkedudukan di luar negeri dan Negara Republik INDONESIA menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, dikategorikan sebagai investasi di dalam negeri.

(1) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. termasuk dalam kategori saham syariah di tempat saham tersebut dicatatkan; b. termasuk dalam kategori saham yang aktif diperdagangkan pada bursa efek di tempat saham syariah tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bursa efek dimaksud; dan c. informasi mengenai emiten dan transaksi saham syariah tersebut dapat diakses di INDONESIA. (2) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa sukuk, surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik INDONESIA, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik INDONESIA menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. paling kurang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional; b. dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek; dan c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di INDONESIA. (3) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa reksa dana syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. diterbitkan oleh manajer investasi di luar negeri yang memiliki hubungan afiliasi dengan manajer investasi di INDONESIA yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan b. dicatatkan di bursa efek di negara tempat manajer investasinya berdomisili.

(1) Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut: a. investasi berupa deposito, untuk setiap Bank paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi; b. investasi berupa saham syariah, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah investasi; c. investasi berupa sukuk atau obligasi syariah, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah investasi; d. investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik INDONESIA untuk setiap penerbit masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi; e. investasi berupa surat berharga syariah yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik INDONESIA menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya, untuk setiap penerbit masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi; f. investasi berupa reksa dana syariah untuk setiap manajer investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah investasi; g. investasi berupa efek beragun aset syariah, untuk setiap manajer investasi masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi; www.djpp.kemenkumham.go.id

h. investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian pembiayaan (refinancing) syariah, untuk setiap pihak lain masing-masing jumlahnya paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi; dan i. investasi berupa emas murni, besarnya paling tinggi 20% (dua per seratus) dari jumlah investasi. (2) Dalam hal investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan pada instrumen syariah yang diterbitkan di luar negeri, jumlah seluruh investasi pada instrumen syariah yang diterbitkan di luar negeri paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi. (3) Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(1) Penempatan atas investasi pada satu pihak paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi, kecuali penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA. (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula pihak yang baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai hubungan Afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya yaitu: a. hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua termasuk horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; dan/atau d. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi terdiri dari: kas dan bank; www.djpp.kemenkumham.go.id

a. tagihan kontribusi; b. tagihan reasuransi; c. tagihan investasi; dan/atau d. tagihan hasil investasi.

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut: a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal; b. tagihan kontribusi, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak:

1. pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran kontribusi tunggal; atau 2) jatuh tempo pembayaran kontribusi bagi polis dengan pembayaran kontribusi cicilan; c. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; d. tagihan investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran; dan e. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Perusahaan.

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus: a. dikuasai oleh Perusahaan; b. tidak dalam sengketa; dan c. tidak diblokir oleh pihak yang berwenang. www.djpp.kemenkumham.go.id

Kewajiban yang harus diperhitungkan dalam penetapan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ meliputi semua kewajiban Dana Tabarru’ termasuk kewajiban dalam bentuk penyisihan teknis.

(1) Kewajiban dalam bentuk penyisihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. penyisihan kontribusi untuk produk-produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat dinegosiasikan kembali pada setiap ulang tahun polis; b. penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan atau hak untuk produk-produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat dinegosiasikan kembali pada setiap ulang tahun polis; dan c. penyisihan klaim. (2) Pembentukan penyisihan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral ditambah dengan marjin risiko. (3) Pembentukan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dihitung berdasarkan Kontribusi Neto sesuai dengan proporsi jumlah hari sampai dengan polis berakhir (proporsional harian). (4) Pembentukan penyisihan kontribusi yang belum menjadi pendapatan atau hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk polis kumpulan yang tidak dapat diketahui rincian berlakunya pertanggungan untuk setiap anggota kumpulan, dapat dihitung berdasarkan Kontribusi Neto sesuai dengan proporsi jumlah bulan sampai dengan polis berakhir (proporsional bulanan). (5) Penyisihan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. klaim yang masih dalam proses penyelesaian, dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan www.djpp.kemenkumham.go.id

tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian reasuradur; dan b. klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (Incurred But Not Reported atau IBNR), dihitung berdasarkan estimasi yang wajar atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (triangle method), berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, dikurangi dengan beban klaim yang akan menjadi bagian reasuradur. (6) Penggunaan metode perhitungan penyisihan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib dilakukan secara konsisten. (7) Pedoman mengenai pembentukan penyisihan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan metode perhitungan penyisihan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

(1) Jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditambah Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a paling kurang sebesar jumlah penyisihan teknis ditambah kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri. (2) Kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur.

(1) Perusahaan wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk setiap lini usaha asuransi yang dipasarkannya. (2) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan di dalam negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh, dukungan reasuransi otomatis dapat diperoleh dari reasuradur konvensional di dalam negeri. (4) Dalam hal dukungan reasuransi otomatis di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diperoleh, dukungan reasuransi dapat diperoleh dari Perusahaan di luar negeri yang memiliki reputasi baik. (5) Dukungan reasuransi otomatis dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan setelah Perusahaan tidak memperoleh dukungan reasuransi otomatis dari seluruh perusahaan reasuransi di dalam negeri. (6) Dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperoleh, dukungan reasuransi dapat diperoleh dari reasuradur konvensional di luar negeri yang pada saat penempatan paling kurang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. (7) Dalam hal peringkat reasuradur di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah. (8) Perusahaan wajib melampirkan dalam laporan program reasuransi otomatis mengenai bukti tidak diperolehnya dukungan reasuransi otomatis dan bukti peringkat reasuradur di luar negeri.

(1) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal: a. tidak ada reasuradur yang bersedia memberikan dukungan reasuransi otomatis karena karakteristik risiko yang khusus dari lini usaha asuransi; b. Perusahaan akan memulai memasarkan lini usaha asuransi yang baru; c. Perusahaan memasarkan produk asuransi hanya untuk memenuhi permintaan peserta atas paket kepesertaan yang komprehensif dan tidak memasarkannya secara tersendiri; atau d. risiko yang dikelola tidak melebihi kapasitas retensi sendiri. (2) Perusahaan wajib melampirkan bukti penyebab tidak diperoleh atau tidak diperlukannya dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan program reasuransi otomatis. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perusahaan wajib memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dalam hal Perusahaan tidak memiliki dukungan reasuransi otomatis karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, atau dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi untuk risiko yang diterima oleh Perusahaan. (2) Dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) Perusahaan di dalam negeri. (3) Dalam hal dukungan reasuransi fakultatif di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh dari Perusahaan, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh dari reasuradur konvensional di dalam negeri. (4) Dalam hal dukungan reasuransi fakultatif di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh dari Perusahaan di luar negeri yang memiliki reputasi baik. (5) Dukungan reasuransi fakultatif dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan setelah Perusahaan tidak memperoleh dukungan reasuransi fakultatif dari seluruh perusahaan reasuransi di dalam negeri. (6) Dalam hal dukungan reasuransi fakultatif dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperoleh dari Perusahaan, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh dari reasuradur konvensional di luar negeri yang pada saat penempatan paling kurang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional. (7) Dalam hal peringkat reasuradur di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

(1) Dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan/atau dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dinilai oleh Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat membahayakan dan/atau memperburuk kondisi kesehatan keuangan Perusahaan atau dapat menjadikan Perusahaan tidak melaksanakan fungsi sebagai perusahaan www.djpp.kemenkumham.go.id

asuransi atau sebagai perusahaan reasuransi, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan untuk mengubah program dukungan reasuransi yang dimilikinya agar lebih sesuai dengan kondisi Perusahaan, berupa: a. perubahan reasuransi fakultatif menjadi reasuransi otomatis, atau sebaliknya; b. perubahan reasuransi nonproporsional menjadi reasuransi proporsional, atau sebaliknya; dan/atau c. perubahan lainnya. (2) Perusahaan wajib melaksanakan perintah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Perusahaan wajib MENETAPKAN retensi sendiri minimum dan retensi sendiri maksimum untuk setiap risiko yang dikelolanya. (2) Penetapan retensi sendiri minimum dan retensi sendiri maksimum oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada profil risiko dan kerugian (risk and loss profile) Perusahaan dimaksud yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat. (3) Dalam hal Perusahaan akan memulai memasarkan lini usaha asuransi yang baru dan belum memiliki profil risiko dan kerugian (risk and loss profile), penetapan retensi sendiri minimum dan retensi sendiri maksimum harus menggunakan profil risiko dan kerugian (risk and loss profile) pihak lain yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat. (4) Besar retensi sendiri untuk setiap risiko didasarkan pada akumulasi surplus Dana Tabarru’ dan ekuitas Perusahaan. (5) Akumulasi surplus Dana Tabarru’ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari akumulasi surplus underwriting yang tidak dibagi, akumulasi hasil investasi Dana Tabarru’ yang tidak dibagi, dan perubahan nilai kekayaan yang belum direalisasikan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perusahaan wajib menyediakan Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh dalam Dana Perusahaan. (2) Kekayaan yang Tersedia untuk Qardh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditambah dengan sejumlah dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikan. (3) Perusahaan wajib menghitung jumlah dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia, dan/atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan mengenai perhitungan jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Perusahaan wajib menambah Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dengan sejumlah kekurangan dana yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi ketentuan: a. Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau b. jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi ditambah Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi berupa kas dan bank, paling sedikit sama dengan jumlah penyisihan teknis ditambah kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id

Kekayaan yang diperhitungkan sebagai Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari: a. kas dan bank; b. deposito pada Bank; c. saham syariah; d. sukuk atau obligasi syariah; e. Surat Berharga Syariah Negara; f. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA; g. reksa dana syariah; dan/atau h. emas murni.

Penilaian atas Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku ketentuan Pasal 6 dan Pasal 15 huruf a.

Penempatan Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h harus memenuhi ketentuan Pasal 8.

(1) Pembatasan atas Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. saham syariah, paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari total Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh; b. sukuk atau obligasi syariah, paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari total Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh; c. reksa dana syariah, paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari total Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh; dan d. emas murni, paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari total Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh. (2) Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh yang ditempatkan pada satu pihak, paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari total Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh, kecuali penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

(1) Perusahaan wajib menjaga solvabilitas Dana Perusahaan. (2) Solvabilitas Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara kekayaan dan kewajiban Perusahaan. (3) Solvabilitas Dana Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar jumlah yang lebih besar di antara: a. Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26; atau b. modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. (4) Modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari modal disetor, agio saham, saldo laba, cadangan umum, cadangan tujuan, kenaikan atau penurunan nilai surat berharga, dan selisih penilaian aktiva tetap. (5) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari modal kerja, agio saham, saldo laba, cadangan umum, cadangan tujuan, kenaikan atau penurunan nilai surat berharga, dan selisih penilaian aktiva tetap.

(1) Kekayaan Dana Investasi Peserta hanya dapat ditempatkan dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Kekayaan Dana Investasi Peserta hanya dapat ditempatkan dalam kekayaan bukan investasi dalam jenis: a. kas dan bank; b. tagihan investasi; dan/atau c. tagihan hasil investasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penilaian atas kekayaan Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku ketentuan Pasal 6 dan Pasal 15 huruf a, huruf d, dan huruf e. (2) Penempatan kekayaan Dana Investasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11. (3) Dalam hal kekayaan Dana Investasi Peserta ditempatkan pada satu pihak, Perusahaan wajib menjaga penempatan investasi dimaksud tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari total Dana Investasi Peserta, kecuali penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA. (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). (5) Dalam hal investasi dilakukan pada instrumen syariah yang diterbitkan di luar negeri, Perusahaan wajib menjaga agar jumlah seluruh investasi pada instrumen syariah yang diterbitkan di luar negeri dimaksud tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah Dana Investasi Peserta.

(1) Perusahaan yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari modal sendiri minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. (2) Besar Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah, wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 5% (lima per seratus) dari penyisihan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah 2% (dua per seratus) dari akumulasi Dana Investasi Peserta; atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bagi perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah, wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu per seratus) dari Kontribusi Neto dan 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari kontribusi reasuransi keluar. (3) Dalam hal jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Jaminan tersebut wajib dibentuk di dalam Dana Perusahaan dan dapat diperhitungkan sebagai Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh. (4) Dalam hal jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan atau lebih kecil daripada jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Jaminan tersebut wajib dibentuk di dalam Dana Tabarru’ dan Dana Investasi Peserta untuk perusahaan asuransi jiwa atau di dalam Dana Tabarru’ untuk perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi.

(1) Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah atau disebut unit syariah wajib membentuk Dana Jaminan paling rendah 20% (dua puluh per seratus) dari modal kerja minimum yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. (2) Besar Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan perkembangan volume usaha unit syariah dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi unit syariah perusahaan asuransi jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 5% (lima per seratus) dari penyisihan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah 2% (dua per seratus) dari akumulasi Dana Investasi Peserta; atau b. bagi unit syariah perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar 1% (satu per seratus) dari Kontribusi Neto dan 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari kontribusi reasuransi keluar. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Jaminan tersebut wajib dibentuk di dalam Dana Perusahaan dan dapat diperhitungkan sebagai Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh. (4) Dalam hal jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan atau lebih kecil daripada jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Jaminan tersebut wajib dibentuk di dalam Dana Tabarru’ dan Dana Investasi Peserta untuk unit syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau di dalam Dana Tabarru’ untuk unit syariah dari perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi. (5) Dana Jaminan unit syariah wajib dipisahkan dari Dana Jaminan yang dibentuk perusahaan untuk usaha asuransi atau reasuransi yang tidak dengan prinsip syariah.

(1) Jumlah penyisihan kontribusi, akumulasi Dana Investasi Peserta, Kontribusi Neto, dan kontribusi reasuransi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) diperoleh dari laporan keuangan per 31 Desember yang telah diaudit oleh auditor independen. (2) Dalam hal Dana Jaminan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), atau Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan wajib menambah dana jaminan yang dimilikinya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 April tahun berjalan. (3) Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih besar dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan dapat mengurangi Dana Jaminan yang dimiliki setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 wajib ditempatkan dalam bentuk: a. deposito dengan perpanjangan otomatis pada Bank yang bukan afiliasi dari Perusahaan; dan/atau b. Surat Berharga Syariah Negara yang pada saat penempatan sebagai Dana Jaminan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perusahaan wajib menatausahakan seluruh Dana Jaminan pada Bank Kustodian. (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Afiliasi dari Perusahaan, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

(1) Penatausahaan Dana Jaminan oleh Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank Kustodian. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling kurang memuat: a. pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan kepada Bank Kustodian untuk mencairkan, memindahkan, atau menyerahkan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; b. kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana yang diperoleh dari pencairan Dana Jaminan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara yang telah jatuh tempo ke dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank, dalam hal Perusahaan belum melakukan penggantian Dana Jaminan yang telah jatuh tempo dimaksud; c. ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun pihak lain untuk melakukan pencairan, pemindahan, dan penyerahan deposito atau Surat Berharga Syariah Negara yang digunakan sebagai Dana Jaminan, kecuali telah mendapat persetujuan Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan d. ketentuan bahwa Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan Dana Jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan kepada Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. (3) Laporan bulanan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang memuat: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. nama Perusahaan pemilik Dana Jaminan; b. jenis Dana Jaminan; c. nomor bilyet dan Bank penerbit untuk deposito; d. seri dari Surat Berharga Syariah Negara; e. nilai nominal Dana Jaminan; dan f. tanggal jatuh tempo. (4) Dalam hal Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berhalangan, Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menunjuk 2 (dua) pejabat setingkat di bawah Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk menolak atau memberikan persetujuan atas pencairan atau penggantian Dana Jaminan.

(1) Pembentukan atau penambahan Dana Jaminan dapat dilakukan dengan cara: a. penempatan baru deposito pada Bank dan/atau Surat Berharga Syariah Negara sebagai Dana Jaminan; b. penempatan deposito pada Bank yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan; dan/atau c. penempatan Surat Berharga Syariah Negara yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan. (2) Perusahaan dapat melakukan penggantian Dana Jaminan dengan cara sebagai berikut: a. dari deposito pada Bank menjadi Surat Berharga Syariah Negara atau sebaliknya; b. mengubah jangka waktu deposito pada Bank; c. mengubah Bank tempat penempatan deposito; dan/atau d. menukarkan Surat Berharga Syariah Negara dengan Surat Berharga Syariah Negara lainnya. (3) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penggantian Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan wajib menempatkan www.djpp.kemenkumham.go.id

terlebih dahulu Dana Jaminan pengganti paling sedikit sebesar nilai Dana Jaminan yang akan diganti. (4) Dalam hal terdapat Dana Jaminan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara yang akan jatuh tempo, Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan baru paling sedikit sebesar nilai Surat Berharga Syariah Negara yang akan jatuh tempo dimaksud, paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo.

(1) Perusahaan wajib menyusun: a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; b. laporan perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’, laporan perhitungan solvabilitas Dana Perusahaan, dan laporan Dana Investasi Peserta secara tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; c. laporan perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’, laporan perhitungan solvabilitas Dana Perusahaan, dan laporan Dana Investasi Peserta secara triwulanan yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember; d. laporan program reasuransi otomatis (treaty) untuk kegiatan tahun berjalan; dan e. laporan Dana Jaminan secara triwulanan yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di INDONESIA. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib diaudit oleh auditor independen. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling kurang memuat: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. nama Bank Kustodian; b. jenis Dana Jaminan; c. nomor bilyet dan Bank penerbit untuk deposito; d. seri dari Surat Berharga Syariah Negara; e. nilai Dana Jaminan; dan f. tanggal jatuh tempo. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah wajib menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a secara terpisah dari laporan keuangan tahunan untuk usaha asuransi atau usaha reasuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah.

Setiap kekayaan dan kewajiban dalam satuan mata uang asing, di dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib disajikan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA pada tanggal neraca.

(1) Perusahaan wajib mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b pada website Perusahaan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. (2) Perusahaan wajib mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c pada website Perusahaan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masing-masing triwulan. (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sampai dengan terbitnya laporan tahunan atau laporan triwulanan berikutnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam hal terdapat bagian yang perlu dikoreksi dalam laporan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan wajib mengoreksi laporan tersebut dan mengumumkan kembali pada website Perusahaan.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah diaudit wajib diumumkan pada surat kabar harian di INDONESIA yang memiliki peredaran nasional paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lambat tanggal 30 April. (3) Dalam hal tanggal 30 April adalah hari libur maka batas akhir penyampaian bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hari kerja pertama setelah tanggal 30 April dimaksud. (4) Ketentuan mengenai bentuk serta susunan pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

(1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Menteri : a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya; b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; dan c. laporan program reasuransi otomatis (treaty) untuk kegiatan tahun berjalan, paling lambat tanggal 15 Januari. (2) Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dilengkapi dengan pernyataan dewan pengawas syariah bahwa pengelolaan kekayaan dan kewajiban telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Perusahaan wajib menyusun rencana penyehatan keuangan apabila mengalami kondisi sebagai berikut: a. Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, namun Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan/atau solvabilitas Dana Perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3); b. Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, namun Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh, apabila dialihkan ke Dana Tabarru’, cukup untuk memenuhi ketentuan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’; atau c. Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh, apabila dialihkan ke Dana Tabarru’, tidak cukup untuk memenuhi ketentuan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’.

Penyusunan rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 wajib diikuti dengan langkah penyehatan keuangan sebagai berikut: a. Dalam hal Perusahaan mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, Perusahaan wajib menambahkan seluruh surplus underwriting ke dalam Dana Tabarru’. b. Dalam hal Perusahaan mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, Perusahaan wajib:

1. menambahkan seluruh surplus underwriting ke dalam Dana Tabarru’;
2. menghentikan pemasaran seluruh produknya; dan 3) menambah modal disetor atau modal kerja.

(1) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak kondisi keuangan Perusahaan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1). www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat langkah-langkah penyehatan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan solvabilitas. (3) Langkah-langkah penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat rencana sebagai berikut: a. rencana peningkatan tarif kontribusi; b. rencana restrukturisasi kekayaan dan/atau kewajiban; c. rencana penambahan modal disetor atau modal kerja; d. rencana pemberian pinjaman Qardh oleh pemegang saham; e. rencana pengalihan sebagian atau seluruh kepesertaan; dan/atau f. rencana melakukan penggabungan badan usaha atau unit usaha. (4) Jangka waktu rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan, namun tidak melebihi jangka waktu perbaikan yang ditetapkan oleh Menteri. (5) Perusahaan wajib melaksanakan rencana penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana penambahan modal disetor atau modal kerja, harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham. (7) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh seluruh direksi, komisaris, dan dewan pengawas syariah. (8) Dalam hal rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai Menteri tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan wajib melakukan perbaikan atas rencana penyehatan keuangan tersebut. (9) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana penyehatan keuangan setiap bulan, paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya. (10)Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan rencana penyehatan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 15 tersebut. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perusahaan dilarang membayar dividen kepada pemegang saham apabila mengakibatkan: a. Perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh; dan/atau b. berkurangnya jumlah modal atau jumlah modal kerja disetor di bawah ketentuan yang dipersyaratkan. (2) Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan kekayaan Dana Tabarru’ dan Dana Investasi Peserta kepada Perusahaan dan/atau pihak lain tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Menteri kecuali dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Peserta. (3) Perusahaan dilarang menjaminkan kekayaan Dana Tabarru’ dan Dana Investasi Peserta kepada pihak lain.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2), 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (8), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (5), Pasal 49 ayat (8), Pasal 49 ayat (9), Pasal 50, dan Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan ini dikategorikan sebagai pelanggaran kesehatan keuangan, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi dan dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan; b. pembatasan/pembekuan kegiatan usaha; atau c. pencabutan izin usaha. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Tata cara dan waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 81 Tahun 2008.

Penyesuaian pemenuhan ketentuan mengenai Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. paling lambat tanggal 31 Maret 2011, Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ paling rendah 5% (lima per seratus) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban; b. paling lambat tanggal 31 Desember 2012, Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban; dan c. paling lambat tanggal 31 Desember 2014, Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru’ paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban.

Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan, kecuali terhadap ketentuan mengenai kewajiban penetapan besar penyisihan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, mulai diberlakukan untuk laporan keuangan tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Penyesuaian pemenuhan ketentuan mengenai Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. paling lambat tanggal 31 Maret 2011, jumlah Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh paling rendah 25% (dua puluh lima per seratus) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban, ditambah dengan sejumlah dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia, sistem untuk berkinerja baik, dan/atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikan; b. paling lambat tanggal 31 Desember 2012, jumlah Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh paling rendah 45% (empat puluh lima per seratus) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban, ditambah dengan sejumlah dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia, sistem untuk berkinerja baik, dan/atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikan; dan c. paling lambat tanggal 31 Desember 2014, jumlah Kekayaan Yang Tersedia Untuk Qardh paling rendah 70% (tujuh puluh per seratus) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban, ditambah dengan sejumlah dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia, sistem untuk berkinerja baik, dan/atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Pasal 6 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id