Permenkebud No. 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa organisasi dan tata kerja Kementerian Kebudayaan
telah diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor
1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kebudayaan;
b. bahwa Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu
diubah;
c.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian
Kebudayaan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;
d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1
Tahun
2024
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian Kebudayaan;
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
39
Tahun
2008
tentang
Kementerian
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
3.
Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
- Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 206 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 206
Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas:
a.
Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b.
Inspektorat I;
c.
Inspektorat II; dan
d.
Inspektorat Investigasi.
- Ketentuan Pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 218 Inspektorat I dan Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, barang milik/kekayaan negara, dan pengawasan teknis penyelenggaraan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerjanya.
- Ketentuan Pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 219 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Inspektorat I dan Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan internal; b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran inspektorat; c. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik/kekayaan negara; d. pengawasan teknis penyelenggaraan kebudayaan di daerah sesuai dengan wilayah kerjanya;
e. pelaksanaan fasilitasi pembangunan zona integritas; f. pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat sesuai wilayah kerjanya; g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan inspektorat.
- Setelah Bagian Keempat Bab VII ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kelima Inspektorat Investigasi
- Di antara Pasal 222 dan Pasal 223 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 222A sampai dengan Pasal 222E sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 222A Inspektorat Investigasi dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal.
Pasal 222B Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan yang berindikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian.
Pasal 222C Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222B, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan yang berindikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian; b. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Investigasi; c. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian; d. pelaksanaan pengawasan yang berindikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian;
e.
pelaksanaan
pengumpulan,
pengolahan,
dan
penyajian data dan informasi hasil pengawasan yang
berindikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,
pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode
etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di
lingkungan Kementerian;
f.
pelaksanaan
pemantauan
tindak
lanjut
hasil
pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang
berindikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,
pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode
etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di
lingkungan Kementerian;
g.
pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan aparat
penegak hukum dan instansi terkait lainnya;
h.
pelaksanaan dan fasilitasi audit tujuan tertentu;
i.
penyusunan
laporan
hasil
pengawasan
yang
berindikasi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,
pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode
etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di
lingkungan Kementerian; dan
j.
pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat
Investigasi.
Pasal 222D
Susunan organisasi Inspektorat Investigasi terdiri atas:
a.
Subbagian Tata Usaha; dan
b.
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 222E Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Inspektorat Investigasi.
- Judul Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIII PUSAT
- Setelah BAB VIII ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 222F sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 222F Pusat terdiri atas: a. Pusat Data dan Teknologi Informasi; b. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia; c. Pusat Layanan Pembiayaan Kebudayaan; dan d. Pusat Media Kebudayaan.
- Di antara Pasal 227 dan Pasal 228 disisipkan 15 (lima belas) pasal, yakni Pasal 227A sampai dengan Pasal 227O sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 227A Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
Pasal 227B Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kebudayaan.
Pasal 227C Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227B, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pelatihan sumber daya manusia kebudayaan; b. pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kebudayaan; c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kebudayaan; d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelatihan sumber daya manusia kebudayaan; dan e. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.
Pasal 227D Susunan organisasi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 227E Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan pusat.
Pasal 227F Pusat Layanan Pembiayaan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
Pasal 227G Pusat Layanan Pembiayaan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan layanan pembiayaan kebudayaan.
Pasal 227H Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227G, Pusat Layanan Pembiayaan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis layanan pembiayaan kebudayaan; b. pelaksanaan layanan pembiayaan kebudayaan; c. koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan kebudayaan;
d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan layanan pembiayaan kebudayaan; dan e. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.
Pasal 227I Susunan organisasi Pusat Layanan Pembiayaan Kebudayaan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 227J Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan pusat.
Pasal 227K Pusat Media Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
Pasal 227L Pusat Media Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengelolaan media kebudayaan.
Pasal 227M Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227L, Pusat Media Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis produksi dan pemanfaatan media kebudayaan; b. pelaksanaan produksi media kebudayaan; c. pelaksanaan pemanfaatan media kebudayaan; d. pelaksanaan pengelolaan arsip media kebudayaan; e. fasilitasi produksi media kebudayaan dan pemanfaatan media kebudayaan; f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan produksi dan pemanfaatan media kebudayaan; dan g. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.
Pasal 227N Susunan organisasi Pusat Media Kebudayaan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
Pasal 227O Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan pusat.
- Lampiran Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Balai Media Kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Media Kebudayaan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Media Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 601), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2026
MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
FADLI ZON
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN
Staf Ahli: 1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan; 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan; dan 3. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.
MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FADLI ZON
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa organisasi dan tata kerja Kementerian Kebudayaan
telah diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor
1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kebudayaan;
b. bahwa Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu
diubah;
c.
bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian
Kebudayaan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;
d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);
