Permenkebud No. 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dan Kantor Pelestarian Kebudayaan - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAN KANTOR PELESTARIAN
KEBUDAYAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan; b. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan dan organisasi Kementerian Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Kebudayaan; c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dan Kantor Pelestarian Kebudayaan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dan Kantor Pelestarian Kebudayaan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
- Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAN KANTOR PELESTARIAN KEBUDAYAAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
- Balai Pelestarian Kebudayaan yang selanjutnya disingkat BP Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang pelestarian cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya serta objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya takbenda.
- Kantor Pelestarian Kebudayaan yang selanjutnya disingkat KP Kebudayaan adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon IV.a di bidang pelestarian cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya serta objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya takbenda.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
BAB II BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN
Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 2 (1) BP Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. (2) BP Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
Pasal 3 BP Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pelestarian cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya serta objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya takbenda.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, BP Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan fasilitasi pelindungan cagar budaya,
objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan
kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
b. pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan cagar budaya,
objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya
takbenda;
c. pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan cagar budaya,
objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya
takbenda;
d. pemberian layanan keterangan atau rekomendasi teknis
mengenai objek yang diduga cagar budaya;
e. pemberian layanan pelindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan cagar budaya dan/atau objek yang diduga
cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan
budaya takbenda;
f. pelaksanaan dan fasilitasi pencegahan dan penanganan
pengaduan di bidang pelindungan, pengembangan, dan
pemanfaatan
cagar
budaya,
objek
pemajuan
kebudayaan, dan warisan budaya takbenda di wilayah
kerjanya;
g. pelaksanaan
dan
fasilitasi
kemitraan
di
bidang
pelestarian cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan,
dan warisan budaya takbenda;
h. pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar
budaya, objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan
kebudayaan, dan warisan budaya takbenda;
i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal 5 (1) Susunan Organisasi BP Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. kepala; b. subbagian umum; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi BP Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6 Subbagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan informasi publik, persuratan dan kearsipan, barang milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan.
BAB III KANTOR PELESTARIAN KEBUDAYAAN
Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 7 (1) KP Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi. (2) KP Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.
Pasal 8 KP Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelestarian cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya serta objek pemajuan kebudayaan dan warisan budaya takbenda.
Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KP Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan dan fasilitasi pelindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda; b. pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda; c. pelaksanaan dan fasilitasi pemanfaatan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda; d. pemberian layanan keterangan atau rekomendasi teknis mengenai objek yang diduga cagar budaya;
e. pemberian layanan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan/atau objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda; f. pelaksanaan dan fasilitasi pencegahan dan penanganan pengaduan di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda di wilayah kerjanya; g. pelaksanaan kemitraan dan fasilitasi di bidang pelestarian cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda; h. pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, dan warisan budaya takbenda; i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Pasal 10 (1) Susunan Organisasi KP Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas: a. kepala; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi KP Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
Pasal 11 (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (1) huruf b ditetapkan pada BP Kebudayaan dan KP Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 12 (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 13
(1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 dapat ditugaskan secara
individu
dan/atau
dalam
kelompok
kerja
untuk
mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(2) Penugasan secara individu dan/atau kelompok kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
(3) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional
dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V TATA KERJA
Pasal 14 Kepala BP Kebudayaan dan Kepala KP Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.
Pasal 15
(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan
fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan
BP Kebudayaan dan KP Kebudayaan didasarkan pada
proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja
yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi
antarunit organisasi di lingkungan Kementerian.
(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan BP
Kebudayaan
dan
KP
Kebudayaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 16 Kepala BP Kebudayaan dan Kepala KP Kebudayaan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 17 Kementerian menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BP Kebudayaan dan KP Kebudayaan.
Pasal 18 (1) Setiap unsur di lingkungan BP Kebudayaan dan KP Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan BP Kebudayaan dan KP Kebudayaan, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.
Pasal 19 Setiap unsur di lingkungan BP Kebudayaan dan KP Kebudayaan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 20
(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BP
Kebudayaan dan KP Kebudayaan bertanggung jawab
memimpin
dan
mengoordinasikan
bawahan
dan
memberikan
pengarahan
serta
petunjuk
bagi
pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang
telah ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara
bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
BAB VI JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 22 (1) Kepala BP Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala KP Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala subbagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 23
(1) Kepala BP Kebudayaan dan KP Kebudayaan diangkat
dan diberhentikan oleh Menteri.
(2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
NOMENKLATUR DAN WILAYAH KERJA
Pasal 24 (1) BP Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. BP Kebudayaan Aceh; b. BP Kebudayaan Sumatera Utara; c. BP Kebudayaan Sumatera Barat; d. BP Kebudayaan Riau; e. BP Kebudayaan Kepulauan Riau; f. BP Kebudayaan Jambi; g. BP Kebudayaan Kepulauan Bangka Belitung; h. BP Kebudayaan Sumatera Selatan; i. BP Kebudayaan Bengkulu; j. BP Kebudayaan Lampung; k. BP Kebudayaan Banten; l. BP Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; m. BP Kebudayaan Jawa Barat; n. BP Kebudayaan Jawa Tengah; o. BP Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta; p. BP Kebudayaan Jawa Timur; q. BP Kebudayaan Kalimantan Barat; r. BP Kebudayaan Kalimantan Tengah; s. BP Kebudayaan Kalimantan Selatan; t. BP Kebudayaan Kalimantan Timur; u. BP Kebudayaan Bali; v. BP Kebudayaan Nusa Tenggara Barat; w. BP Kebudayaan Nusa Tenggara Timur; x. BP Kebudayaan Sulawesi Utara; y. BP Kebudayaan Sulawesi Tengah; z. BP Kebudayaan Sulawesi Selatan; aa. BP Kebudayaan Maluku; bb. BP Kebudayaan Maluku Utara; cc. BP Kebudayaan Papua; dan dd. BP Kebudayaan Papua Barat Daya. (2) KP Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas: a. KP Kebudayaan Gorontalo; b. KP Kebudayaan Sulawesi Barat; dan c. KP Kebudayaan Sulawesi Tenggara.
Pasal 25 Wilayah kerja masing-masing BP Kebudayaan dan KP Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VIII PENDANAAN
Pasal 26 Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP Kebudayaan dan KP Kebudayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27 Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.
Pasal 28 Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BP Kebudayaan dan KP Kebudayaan dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Pasal 29 Ketentuan mengenai rincian tugas sebagai penjabaran tugas dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BP Kebudayaan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 667), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 32 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2026
MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
FADLI ZON
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI
DAN
TATA
KERJA
BALAI
PELESTARIAN
KEBUDAYAAN DAN KANTOR PELESTARIAN KEBUDAYAAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR PELESTARIAN KEBUDAYAAN
MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FADLI ZON KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN UMUM KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI
DAN
TATA
KERJA
BALAI
PELESTARIAN
KEBUDAYAAN DAN KANTOR PELESTARIAN KEBUDAYAAN
A. WILAYAH KERJA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN
No Nama Unit Organisasi Wilayah Kerja
- Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh Provinsi Aceh
- Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara
- Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat
- Balai Pelestarian Kebudayaan Riau Provinsi Riau
- Balai Pelestarian Kebudayaan Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau
- Balai Pelestarian Kebudayaan Jambi Provinsi Jambi
- Balai Pelestarian Kebudayaan Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan
- Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu Provinsi Bengkulu
- Balai Pelestarian Kebudayaan Lampung Provinsi Lampung
- Balai Pelestarian Kebudayaan Banten Provinsi Banten
- Balai Pelestarian Kebudayaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Barat Provinsi Jawa Barat
- Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah
- Balai Pelestarian Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur Provinsi Jawa Timur
- Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat
- Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah
- Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
- Balai Pelestarian Kebudayaan Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
- Balai Pelestarian Kebudayaan Bali Provinsi Bali
- Balai Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Balai Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara
No Nama Unit Organisasi Wilayah Kerja 25. Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah 26. Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan 27. Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Provinsi Maluku 28. Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara Provinsi Maluku Utara 29. Balai Pelestarian Kebudayaan Papua Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan 30. Balai Pelestarian Kebudayaan Papua Barat Daya Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya
B. WILAYAH KERJA KANTOR PELESTARIAN KEBUDAYAAN
No Nama Satuan Kerja Wilayah Kerja
- Kantor Pelestarian Kebudayaan Gorontalo Provinsi Gorontalo
- Kantor Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat
- Kantor Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara
MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FADLI ZON
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan; b. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan dan organisasi Kementerian Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Kebudayaan; c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Kebudayaan dan Kantor Pelestarian Kebudayaan telah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);
