Peraturan Menteri Nomor p-9-menhut-ii-2012 Tahun 2012 tentang RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IU-IPHHK adalah izin usaha industri yang mengolah kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
2. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus dengan produk tertentu yang dihasilkan dari proses produksi.
3. Bahan baku industri adalah hasil hutan yang diolah atau tidak diolah dan dapat dimanfaatkan sebagai material produksi dalam industri dan atau untuk penggunaan lain.
4. Kayu Bulat (KB) adalah Kayu Bulat Besar dan atau Kayu Bulat Sedang yang merupakan bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang dengan ukuran diameter 30 (tiga puluh) cm ke atas.
5. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokan kayu yang terdiri dari: kayu dengan diameter kurang dari 30 (tiga puluh) cm; kayu dengan diameter 30 (tiga puluh) cm atau lebih yang direduksi karena mengalami cacat/busuk bagian hati pohon/gerowong lebih dari 40% (empat puluh persen); limbah pembalakan, kayu lainnya berupa kayu bakau, tonggak, cerucuk, tiang jermal, tiang pancang, dan cabang.
6. Kayu limbah adalah sisa hasil pemotongan, sebetan/simpiran atau log core dari kayu bulat/kayu bulat sedang/kayu bulat kecil hasil proses produksi dalam industri dan atau sisa pembagian batang berupa tunggak, kayu cacat/busuk hati/growong dengan reduksi di atas 40% (empat puluh persen) dan ranting dari hasil penebangan yang

digunakan untuk menghasilkan produk diversifikasi primer maupun sekunder. 7. Rendemen kayu olahan riil adalah indeks perbandingan capaian produksi kayu olahan (output) terhadap penggunaan bahan baku (input) yang dinyatakan dalam persen. 8. Standar rendemen kayu olahan adalah indeks/angka rendemen kayu olahan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. 9. Efisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah perbandingan selisih rendemen kayu olahan riil lebih besar dari standar rendemen kayu olahan. 10. Inefisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah perbandingan selisih rendemen kayu olahan riil lebih kecil dari standar rendemen kayu olahan. 11. Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku IPHHK adalah laporan yang menggambarkan secara rinci penggunaan bahan baku kayu bulat, kayu bulat sedang dan atau kayu bulat kecil menjadi kayu olahan primer. 12. Kapasitas izin produksi adalah volume produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin usaha industri dari pejabat yang berwenang. 13. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat RPBBI adalah rencana yang memuat kebutuhan bahan baku dan pasokan bahan baku yang berasal dari sumber yang sah serta pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi sesuai kapasitas izin industri primer hasil hutan dan ketersediaan jaminan pasokan bahan baku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan sistem pengendalian pasokan bahan baku. 14. Penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI secara elektronik adalah penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi berbasis web. 15. Penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI secara manual adalah penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI yang dilakukan dengan surat biasa atau non elektronik yang dilengkapi dengan dokumen pendukung bahan baku yang dipersyaratkan.

16. Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI adalah Surat Tanda Legalitas RPBBI yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan kepastian hukum bahwa pemegang IU-IPHHK telah menyampaikan RPBBI atau perubahan RPBBI secara benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penerbitan Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI secara elektronik adalah penerbitan Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI yang dilakukan secara elektronik melalui proses otomasi sistem aplikasi berbasis web dan dapat dicetak sendiri oleh pemegang IU-IPHHK.
18. Penerbitan Surat Tanda Terima Penyampaian RPBBI atau perubahan secara manual adalah penerbitan tanda terima penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI yang dilakukan dengan surat biasa tidak melalui aplikasi berbasis web.
19. Aplikasi RPBBI adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung penyampaian RPBBI atau laporan perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI secara elektronik.
20. Login adalah proses mengakses komputer dengan memasukkan User ID dan Password guna mendapatkan hak akses menggunakan aplikasi.
21. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi.
22. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi user ID kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
23. Aplikasi mengalami gangguan/gagal operasi adalah tidak berfungsinya aplikasi RPBBI yang diakibatkan antara lain gangguan jaringan komputer global atau internet, bencana alam banjir, gempa bumi, kebakaran, over kapasitas data base server, proses penyempurnaan atau maintenance aplikasi dengan waktu lebih dari 3 x 24 jam, bukan sebagai akibat dari kesalahan pengoperasian oleh pengguna.
24. Tahun berjalan adalah tahun dilaksanakannya RPBBI mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
25. Tahun lalu adalah 1 (satu) tahun sebelum penyusunan RPBBI tahun berjalan.
26. Pengurus pemegang IU-IPHHK adalah Direktur Utama/Direktur yang tercantum dalam Akta Pendirian perusahaan pemegang IU-IPHHK

atau perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 27. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan. 28. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan. 29. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di wilayah Provinsi. 30. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota. 31. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi di wilayah setempat.

(1) Penetapan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada pemegang IU-IPHHK dalam penyusunan dan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI agar berjalan secara tertib, lancar dan tepat waktu; (2) Tujuan penetapan RPBBI adalah: a. Terkendalinya pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi kayu olahan IPHHK; b. Terwujudnya pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku IPHHK dari sumber yang sah dan berkelanjutan; c. Terwujudnya kemudahan, kecepatan, efektifitas dan fleksibilitas pemegang IU-IPHHK dalam penyusunan dan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI; d. Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan RPBBI; e. Tersedianya data dan informasi pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi kayu olahan yang dapat diakses oleh publik/masyarakat umum.

(1) Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU IPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun. (2) RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain : a. Rencana Produksi Kayu Olahan; b. Rencana Kebutuhan Bahan Baku; c. Rencana Pemenuhan Bahan Baku; d. Rencana Pemanfaatan/Penggunaan Bahan Baku; dan e. Rencana Pemasaran Kayu Olahan. (3) RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

(1) Produksi kayu olahan yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, didasarkan atas jenis industri dan kapasitas izin produksi. (2) Kebutuhan bahan baku yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, harus disesuaikan dengan rencana produksi dan standar rendemen kayu olahan yang berlaku. (3) Pemenuhan bahan baku yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, harus berasal dari sumber yang sah dan dilampiri/dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan. (4) Pemanfaatan/Penggunaan bahan baku yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, harus disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku di IPHHK. (5) Pemasaran produksi yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, harus disesuaikan dengan ketersediaan produksi (rencana produksi dan/atau persediaan akhir/stok produksi per tanggal 31 Desember tahun lalu).

Sumber bahan baku yang dapat digunakan untuk penyusunan RPBBI berasal dari :

a. Persediaan akhir/stok bahan baku di IPHHK per tanggal 31 Desember tahun lalu; b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi; c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE) Pada Hutan Produksi; d. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi; e. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) Pada Hutan Produksi; f. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHL-HTHR) Pada Hutan Produksi; g. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Desa; h. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Kemasyarakatan; i. Izin Lainnya Yang Sah (ILS) hasil hutan kayu atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); j. Kayu Perum Perhutani; k. Kayu perkebunan negara atau swasta nasional; l. Hutan rakyat atau hutan hak atau kayu perkebunan rakyat; m. Izin Usaha IPHHK lain dalam bentuk kayu bulat dan atau kayu olahan dan atau kayu limbah dari proses produksi; n. Pemilik/Pedagang dari asal usul yang sah atau Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat/ Kayu Olahan; o. Kayu Impor; p. Kayu hasil lelang; q. Kayu hasil penyiapan lahan penanaman HTI; dan/atau r. Kayu limbah dari IPHHK milik sendiri.

(1) Dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam penyusunan RPBBI wajib dipenuhi oleh pemegang IU-IPHHK sebelum penyusunan RPBBI. (2) Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus dilampiri/dilengkapi LMKB/LMKBK IPHHK per tanggal 31 Desember tahun lalu.

(3) Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf q, harus dilampiri/dilengkapi: a. Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Suplai/Pasokan bahan baku dengan pemegang IUPHHK/pemilik sumber bahan baku; b. Copy SK RKT/ILS/IPK atau izin penebangan tahun lalu dan LMKB/LMKBK sumber bahan baku bulan terakhir tahun lalu sebelum penyusunan RPBBI, apabila menggunakan bahan baku hasil tebangan tahun lalu; dan atau c. Copy SK RKT/ILS/IPK atau izin penebangan tahun berjalan, apabila menggunakan bahan baku hasil tebangan tahun berjalan. (4) Dalam hal sumber bahan baku yang akan digunakan dalam penyusunan RPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf q, milik pemegang IU-IPHHK dengan nama badan hukum yang sama, maka harus dilampiri/dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan atau huruf c, tanpa Surat Perjanjian Kontrak Kerjasama Suplai/Pasokan Bahan Baku. (5) Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, huruf k, huruf m, harus dilampiri/dilengkapi surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku atau rencana jual beli bahan baku dengan pemilik sumber bahan baku. (6) Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, yang pengangkutannya telah ditetapkan menggunakan SKAU / dokumen angkutan lainnya yang sah, tidak perlu dilampiri/dilengkapi surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku dan dalam penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten dan Provinsi asal sumber bahan baku, tidak perlu dicantumkan nama perorangan/pengumpul/ pemilik asal sumber bahan baku. (7) Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, harus dilampiri/dilengkapi Surat perjanjian kontrak kerjasama rencana jual beli bahan baku dengan pedagang/pemilik sumber bahan baku atau dokumen angkutan yang sah. (8) Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o, harus dilampiri/dilengkapi dokumen impor atau rencana impor.

(9) Penyusunan RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p, harus dilampiri/dilengkapi copy kutipan risalah lelang kayu dari kantor UPLN setempat.

(1) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 disampaikan dengan surat pengantar dari pengurus Pemegang IU- IPHHK kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya telah diterima tanggal 31 Januari tahun berjalan. (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Kepala Dinas kabupaten/kota untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun; b. Kepala Dinas Provinsi untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun; atau c. Direktur untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun. (3) Penyampaian RPBBI kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan : a. Secara manual oleh pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun, kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai, sebagai bahan pembinaan dan pengendalian; b. Secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, sebagai bahan pembinaan dan pengendalian oleh Kepala Dinas Provinsi, atau secara manual kepada Kepala Dinas Provinsi dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, apabila aplikasi RPBBI mengalami gangguan atau gagal operasi; atau c. Secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, sebagai bahan pembinaan dan pengendalian oleh Direktur, atau secara manual kepada Direktur dan ditembuskan kepada Kepala

Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan Kepala Balai, apabila aplikasi RPBBI mengalami gangguan atau gagal operasi. (4) Dalam hal aplikasi RPBBI sudah tidak mengalami gangguan atau telah berfungsi kembali, maka RPBBI yang telah disampaikan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK. (5) Dalam hal tidak dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemegang izin dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI. (6) Bagi pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun yang akan menyampaikan RPBBI secara elektronik menggunakan sumber bahan baku ILS atau IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, tetapi nama perusahaan sumber bahan baku belum ada pada data base sistem aplikasi, diwajibkan untuk menyampaikan copy SK. ILS atau IPK dilengkapi surat pengantar menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. (7) Dalam hal ILS atau IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir tetapi masih memiliki stock kayu bulat dan atau kayu bulat kecil, maka penyampaian copy Keputusan ILS atau IPK, harus dilengkapi dengan copy Berita Acara Stock Opname pada akhir masa berlakunya perizinan dan copy LMKB dan atau LMKBK sejak berakhirnya perizinan.

(1) Penyampaian RPBBI dibuktikan dengan surat tanda terima yang diterbitkan: a Secara manual oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat- lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah RPBBI diterima, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai; b. Secara elektronik oleh Kepala Dinas Provinsi, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, yang dapat dicetak sendiri oleh pemegang IU-IPHHK dan berlaku sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau secara manual oleh Kepala Dinas Provinsi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah RPBBI diterima secara manual dengan tembusan kepada Kepala

Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, apabila aplikasi RPBBI mengalami gangguan atau gagal operasi; atau c. Secara elektronik oleh Direktur, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, yang dapat dicetak sendiri oleh Pemegang IU-IPHHK dan berlaku sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau secara manual oleh Direktur selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah RPBBI diterima secara manual dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, apabila aplikasi RPBBI mengalami gangguan atau gagal operasi. (2) Surat tanda terima penyampaian RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dibuat menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. (3) Penyampaian RPBBI dan penerbitan surat tanda terima penyampaian RPBBI secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan huruf c, serta pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dipantau oleh Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai melalui login masing-masing.

(1) Surat pengantar RPBBI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) tembusannya disampaikan kepada : a. Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dilakukan secara manual; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 meter kubik per tahun dilakukan secara elektronik atau secara manual apabila aplikasi RPBBI mengalami gangguan atau gagal operasi; atau c. Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 meter kubik per tahun dilakukan secara elektronik atau secara manual apabila aplikasi RPBBI mengalami gangguan atau gagal operasi. (2) Penyampaian tembusan surat pengantar RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup hanya disertai atau dilampiri dengan resume RPBBI yang disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini, tanpa dilampiri dengan buku RPBBI dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

(3) Surat pengantar dan resume RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dan ayat (2), untuk IPHHK kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dapat dicetak sendiri oleh Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai melalui kode akses (User ID dan Password) masing-masing sesuai wilayah kerjanya.

(1) Bagi daerah kota yang tidak memiliki Dinas Kota, RPBBI dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Walikota dan Kepala Balai. (2) Dalam hal RPBBI dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI. (3) Bagi IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun, lampiran atau kelengkapan dokumen pendukung RPBBI yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tidak disertakan pada penyampaian secara elektronik tetapi disimpan sebagai arsip oleh pemegang IU-IPHHK, kecuali sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i. (4) Pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun yang telah menyampaikan RPBBI secara elektronik melalui aplikasi RPBBI, kemudian ternyata tidak memiliki kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau data RPBBI tidak benar atau tidak sesuai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan, pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI.

(1) Dalam hal RPBBI akan menggunakan sumber bahan baku dari IUPHHK/ILS atau IPK tetapi sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berjalan belum dapat melakukan kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku karena RKT/ILS atau IPK belum disahkan, maka RPBBI disusun dan disampaikan berdasarkan stock tanggal 31 Desember tahun sebelumnya di IPHHK dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), atau diisi dengan angka 0 (nol) dan diberi keterangan “NIHIL” dan penjelasan seperlunya, apabila tidak memiliki persediaan akhir di IPHHK per tanggal 31 Desember tahun lalu.

(2) RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan apabila pemegang IU-IPHHK telah dapat melakukan kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku dengan pemegang IU- PHHK/ILS atau IPK dengan ketentuan volume bahan baku yang direncanakan dalam penyusunan dan penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI tidak melebihi target RKT/ILS atau IPK yang telah disahkan. (3) Surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain: a. rencana volume pasokan bahan baku; b. asal sumber bahan baku, dan volume target RKT/penebangan; c. nomor, tanggal Surat Keputusan Rencana Kerja Tahunan/Bagan Kerja Tahunan/Izin Lainnya yang Sah/Izin Pemanfaatan Kayu atau Surat Keputusan Izin Penebangan dan tahun penebangan; dan d. jangka waktu kontrak, nomor dan tanggal penerbitan kontrak yang ditandatangani para pihak yang mengikat perjanjian antara pemegang IU-IPHHK dan pemegang IUPHHK/pemilik sumber bahan baku, dan tidak perlu diketahui/ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi asal bahan baku. (4) Surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat berjangka panjang (satu tahun) atau berjangka pendek (bulanan/triwulanan/semesteran) dalam tahun berjalan dan apabila terdapat penambahan volume bahan baku dari penyampaian RPBBI atau perubahan RPBBI sebelumnya, maka harus dilakukan adendum/ perubahan surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku dan perubahan RPBBI.

(1) Berdasarkan penyampaian RPBBI dan penerbitan surat tanda terima penyampaian RPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Kepala Dinas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya setiap tanggal 10 Pebruari tahun berjalan membuat daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK yang telah menyampaikan RPBBI untuk disampaikan secara manual kepada Kepala Balai. (2) Daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan rekapitulasi volume bahan baku berdasarkan kategori sumbernya disusun menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.

(3) Berdasarkan penyampaian RPBBI dan penerbitan surat tanda terima penyampaian RPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, setiap tanggal 10 Pebruari tahun berjalan Kepala Dinas Provinsi melalui aplikasi RPBBI membuat daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK yang telah menyampaikan RPBBI serta rekapitulasi volume pemenuhan bahan baku berdasarkan kelompok sumbernya disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan ini. (4) Berdasarkan penyampaian daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK yang telah menyampaikan RPBBI serta berdasarkan tembusan surat tanda terima penyampaian RPBBI dan tembusan surat pengantar RPBBI yang dilampiri resume RPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Kepala Balai selambat-lambatnya tanggal 20 Pebruari tahun berjalan melakukan penyampaian datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBI kepada Direktur. (5) Berdasarkan penyampaian RPBBI dan penerbitan surat tanda terima penyampaian RPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf c, setiap tanggal 10 Pebruari tahun berjalan Direktur melalui aplikasi RPBBI membuat daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK yang telah menyampaikan RPBBI serta rekapitulasi volume pemenuhan bahan baku berdasarkan kelompok sumbernya disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan ini. (6) Daftar nama-nama pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) untuk setiap Wilayah, Provinsi dan Balai dapat dipantau oleh Direktur, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai setempat melalui login masing-masing.

(1) Pemegang IU-IPHHK dapat melakukan perubahan RPBBI dari RPBBI yang disampaikan sebelumnya, apabila memenuhi persyaratan/ kelengkapan yang ditetapkan dalam peraturan ini. (2) Perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan: a. Perubahan rencana pemenuhan bahan baku dan/atau volume bahan baku menurut kategori sumber atau asal usul bahan baku; b. Perubahan rencana pemanfaatan/penggunaan bahan baku dan produksi KO sesuai kapasitas izin produksi;

c. Perubahan rencana pemenuhan bahan baku untuk proses produksi dan/atau penggunaan lain; d. Penambahan rencana pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi KO dengan toleransi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi; e. Perubahan (perluasan/pengurangan, pembaharuan/rekomposisi jenis produksi) IU-IPHHK: atau f. Perubahan atas kesalahan pemasukan data pada aplikasi SI- RPBBI online, khusus untuk IPHHK kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun. (3) Bahan baku yang digunakan dalam perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, harus berasal dari sumber yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dilampiri/dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (4) Perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan oleh pemegang IU-IPHHK dengan ketentuan pemenuhan bahan baku yang direncanakan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi dan didasarkan atas standar rendemen kayu olahan yang telah ditetapkan. (5) Perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan/dilaporkan oleh pemegang IU-IPHHK dengan ketentuan harus dilampiri/dilengkapi dengan Daftar rekapitulasi realisasi bulanan pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi KO, LMKB/LMKBK dan LMHHOK/LMKO sampai dengan bulan terakhir dalam tahun berjalan, serta Surat Pernyataan dari pemegang IU-IPHHK yang menyatakan/menjelaskan antara lain mengenai keabsahan/legalitas asal usul sumber bahan baku, bahan baku yang tidak dimanfaatkan sebagai material produksi, dan atau dijual kepada pihak lain, dan telah dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (6) Perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan/dilaporkan oleh pemegang IU-IPHHK dengan ketentuan realisasi produksi KO sampai dengan bulan terakhir dalam tahun berjalan telah melebihi standar produksi normal atau mencapai toleransi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi yang dilampiri/dilengkapi dengan Daftar rekapitulasi realisasi bulanan pemenuhan dan pemanfaatan/penggunaan bahan baku serta produksi KO, LMKB/LMKBK dan LMHHOK/LMKO sampai dengan bulan terakhir dalam tahun berjalan dan telah dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(7) Perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan/dilaporkan oleh pemegang IU-IPHHK dengan ketentuan harus dilampiri/dilengkapi dengan perubahan IU-IPHHK (perluasan/ pengurangan, pembaharuan/rekomposisi jenis produksi) dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. (8) Perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan/dilaporkan oleh pemegang IU-IPHHK dengan ketentuan harus dilampiri dengan surat pemberitahuan dari pemegang IU-IPHHK mengenai alasan/penyebab terjadinya kesalahan pemasukan data pada aplikasi SI-RPBBI online dilengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan telah dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c. (9) Dalam hal pada akhir tahun berjalan IPHHK kelebihan bahan baku maka merupakan stock akhir tahun yang dapat digunakan untuk menyusun RPBBI tahun berikutnya dengan dokumen pendukung LMKB dan atau LMKBK/LMHHOK. (10) Perubahan RPBBI disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan ini.

(1) Perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan dengan Surat Pengantar dari pengurus Pemegang IU- IPHHK kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3). (2) Penyampaian perubahan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pejabat yang berwenang sebelum pasokan bahan baku dipenuhi atau sebelum bahan baku diterima di IPHHK. (3) Dalam hal perubahan RPBBI yang disampaikan oleh pemegang IU- IPHHK diterima oleh pejabat yang berwenang setelah pemenuhan bahan baku direalisasi, pemegang izin dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI. (4) Penyampaian perubahan RPBBI dibuktikan dengan surat tanda terima yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (5) Dalam hal perubahan RPBBI yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak diterbitkan surat tanda terima dan pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI.

(1) RPBBI kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun yang menggunakan sumber bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf q, kecuali milik sendiri pemegang IU-IPHHK dengan nama badan hukum yang sama atau satu manajemen/satu group dengan pemilik sumber bahan baku/pemegang IUPHHK, serta Pasal 5 huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf r, apabila: a. Setelah 30 hari kalender sejak RPBBI disampaikan ternyata pemenuhan bahan baku tidak direalisasi maka harus dilakukan perubahan RPBBI oleh pemegang IU-IPHHK, dengan mengurangi volume bahan baku dari sumber yang tidak direalisasi; atau b. Sebagian volume bahan baku RPBBI telah direalisasi tetapi volume sisanya tidak akan direalisasi lagi maka harus dilakukan perubahan RPBBI oleh pemegang IU-IPHHK dengan mengurangi sisa volume bahan baku yang tidak akan direalisasi. (2) Dalam hal pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melakukan perubahan RPBBI, maka pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI. (3) Berdasarkan tembusan penyampaian Perubahan RPBBI dari pemegang IU-IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dan tembusan penerbitan surat tanda penyampaian perubahan RPBBI dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20 menyampaikan datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBI kepada Direktur. (4) Penyampaian perubahan RPBBI dan penerbitan surat tanda terima penyampaian perubahan RPBBI untuk IPHHK kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dilakukan secara elektronik dan dipantau oleh Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai melalui login masing-masing.

(1) Pemegang IU-IPHHK wajib menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI meliputi :

a. Realisasi pemenuhan bahan baku disusun menggunakan format dalam Lampiran IX.1, Lampiran IX.2, Lampiran IX.3 dan Lampiran IX.4 Peraturan ini; b. Realisasi pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi disusun menggunakan format dalam Lampiran X.1, Lampiran X.2 dan Lampiran X.3 Peraturan ini; c. Laporan efisiensi penggunaan bahan baku dan pemanfaatan kayu limbah proses produksi IPHHK disusun menggunakan format dalam Lampiran XI Peraturan ini. (2) Laporan bulanan realisasi RPBBI IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada : a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota secara manual, selambat- lambatnya telah diterima tanggal 10 bulan berikutnya untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai; b. Kepala Dinas Provinsi secara elektronik, selambat-lambatnya telah diterima tanggal 10 bulan berikutnya untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik pertahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun atau secara manual dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, apabila aplikasi mengalami gangguan atau gagal operasi; atau c. Direktur secara elektronik, selambat-lambatnya telah diterima tanggal 10 bulan berikutnya untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun atau secara manual dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai, apabila aplikasi mengalami gangguan atau gagal operasi. (3) Berdasarkan tembusan laporan bulanan realisasi RPBBI IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, selambat-lambatnya setiap tanggal 20 bulan berikutnya, Kepala Balai melakukan penyampaian datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBI kepada Direktur. (4) Penyampaian laporan bulanan realisasi RPBBI IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dipantau oleh Direktur, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai melalui login masing-masing; (5) Penyampaian laporan bulanan realisasi RPBBI IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per

tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dipantau oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai melalui login masing-masing. (6) Dalam hal aplikasi RPBBI sudah tidak mengalami gangguan atau telah berfungsi kembali, maka laporan bulanan realisasi RPBBI yang telah disampaikan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, harus dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK. (7) Dalam hal tidak dilakukan pemasukan dan penyampaian datanya secara elektronik oleh pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pemegang izin dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI. (8) Penyampaian tembusan laporan bulanan realisasi RPBBI kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat dicetak sendiri oleh Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai melalui kode akses (User ID dan Password) masing-masing sesuai wilayah kerjanya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kategori bahan baku industri, rendemen kayu olahan, serta petunjuk penyusunan dan penyampaian laporan efisiensi penggunaan bahan baku, Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI, petunjuk operasional aplikasi SI RPBBI Online diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI, dan laporan bulanan realisasi RPBBI untuk IPHHK kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun dilakukan secara elektronik oleh IPHHK yang memiliki kode akses berupa User ID dan password melalui alamat website http://rpbbi.dephut.go.id. (2) Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Operator Pelaksana e-RPBBI (RPBBI Online) pada IPHHK yang telah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur. (3) User ID dan password sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan mengajukan Surat Permohonan dari pengurus pemegang IU- IPHHK kepada:

a. Kepala Dinas Provinsi, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 meter kubik per tahun; atau b. Direktur, untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri/ dilengkapi dengan : a. Surat Keputusan IU-IPHHK dari pejabat yang berwenang; dan/atau b. Surat Kuasa dari pengurus pemegang IU-IPHHK kepada petugas perusahaan yang ditunjuk, ditandatangani kedua pihak dan dibuat dengan bermaterai cukup apabila dikuasakan. (5) Berdasarkan Surat Permohonan dari pengurus pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Dinas Provinsi membuat Daftar Nama Pemegang IU-IPHHK yang mengajukan permohonan user ID dan Password dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini, dan disampaikan kepada Direktur sebagai bahan pertimbangan untuk pemrosesan lebih lanjut. (6) Pemantauan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI untuk IPHHK kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai melalui login masing- masing sesuai wilayah kerjanya. (7) Pemantauan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan oleh Petugas Operator Pelaksana e-RPBBI (RPBBI Online) pada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai yang telah memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur.

(1) Penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. (2) Standar waktu yang digunakan untuk menentukan saat diterima penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI secara elektronik adalah Waktu INDONESIA Bagian Barat/Waktu INDONESIA Bagian Tengah/Waktu INDONESIA Bagian Timur sesuai wilayah provinsi setempat.

(3) Penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI yang dilakukan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian yang jatuh pada hari libur, dianggap tepat waktu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kompetensi dan sertifikasi Petugas Operator Pelaksana e-RPBBI (RPBBI Online) pada IPHHK, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Balai ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal, Direktur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan RPBBI. (2) Pembinaan pelaksanaan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian : a. Pedoman; b. Bimbingan; c. Sosialisasi; d. Pembekalan; e. Arahan; dan/atau f. Supervisi. (3) Pengendalian pelaksanaan RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan : a. Pemantauan; b. Evaluasi; c. Pemberian teguran; dan/atau d. Pengenaan sanksi administratif.

(1) Penyampaian RPBBI oleh pemegang IU-IPHHK yang diterima oleh pejabat yang berwenang setelah tanggal 31 Januari tahun berjalan dikategorikan sebagai RPBBI yang disampaikan terlambat. (2) Penyampaian perubahan RPBBI oleh pemegang IU-IPHHK yang diterima oleh pejabat yang berwenang setelah pemenuhan bahan baku direalisasi dikategorikan sebagai perubahan RPBBI yang disampaikan terlambat.

(3) Penyampaian laporan bulanan realisasi RPBBI oleh pemegang IU- IPHHK yang diterima oleh pejabat yang berwenang setelah tanggal 10 bulan berikutnya dikategorikan sebagai laporan bulanan yang disampaikan terlambat. (4) Realisasi pemenuhan bahan baku tidak sesuai dengan RPBBI, apabila penggunaan bahan baku melebihi RPBBI dan atau volume pemenuhan bahan baku melebihi RPBBI dan atau sumber bahan baku tidak sesuai dengan RPBBI yang berlaku. (5) Realisasi produksi kayu olahan tidak sesuai dengan RPBBI apabila produksi kayu olahan tidak sesuai dengan RPBBI yang disusun berdasarkan kapasitas produksi yang diizinkan. (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian RPBBI yang berlaku dengan laporan realisasinya, maka pemegang IU-IPHHK diberikan teguran secara tertulis. (7) RPBBI atau perubahan RPBBI atau laporan bulanan realisasi RPBBI yang disampaikan terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) atau realisasi pemenuhan bahan baku tidak sesuai RPBBI, atau realisasi produksi kayu olahan tidak sesuai RPBBI, atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dijadikan dasar evaluasi IPHHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang Izin Usaha IPHHK yang terlambat menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI dan laporan perubahan RPBBI dikenakan teguran tertulis. (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau keterlambatan laporan bulanan realisasi RPBBI dan keterlambatan melakukan perubahan RPBBI dijadikan dasar evaluasi IPHHK. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 13, kepada pemegang Izin Usaha IPHHK dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sampai pemegang IU-IPHHK memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan ini.

(1) Pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI, apabila :

a. Sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berjalan pejabat yang berwenang belum menerima penyampaian RPBBI tahun berjalan dari pemegang izin; atau b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (7). (2) Pemegang IU-IPHHK dinyatakan tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan Realisasi RPBBI, apabila : a. Sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya pejabat yang berwenang belum menerima laporan bulanan realisasi RPBBI dari pemegang izin; atau b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (4), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2) atau Pasal 16 ayat (7).

(1) Pemegang IU-IPHHK dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara pemberian pelayanan sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH, apabila : a. Tidak menyusun dan menyampaikan RPBBI; atau b. Tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI. (2) Berdasarkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi : a. Tidak memberikan pelayanan permohonan penetapan nomor seri blanko FA-KO yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK; b. Tidak memberikan pelayanan terhadap permohonan pengangkatan Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK; c. Tidak memberikan pelayanan terhadap permohonan rekomendasi nomor seri blanko Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK; d. Membekukan pengangkatan penerbit FA-KO. (3) Berdasarkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai : a. Tidak memberikan pelayanan permohonan penetapan Nomor Register Penerbit FA-KO yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK; b. Tidak memberikan pelayanan permohonan penetapan Nomor Register Penerbit FA-KB yang diajukan oleh pemegang IU-IPHHK;

c. Membekukan pengangkatan Penerbit FA-KB di perusahaan pemegang IU-IPHHK. (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sampai dengan pemegang IU-IPHHK dapat memenuhi kewajibannya. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa penghentian sementara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang IUIPHHK.

(1) Apabila aplikasi SI-RPBBI Online belum berfungsi atau masih dalam tahap penyiapan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia/Operator SI-RPBBI Online. Penyusunan dan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun dilakukan secara manual/disampaikan dengan surat biasa oleh pemegang IU-IPHHK kepada Kepala Dinas Provinsi dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala Balai. (2) Berdasarkan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi melaksanakan pemantauan dan menyampaikan datanya secara elektronik melalui aplikasi RPBBI kepada Direktur sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 14.

(1) Penyusunan dan penyampaian RPBBI, perubahan RPBBI dan laporan bulanan realisasi RPBBI untuk IPHHK dengan kapasitas izin produksi di atas 2.000 (dua ribu) meter kubik per tahun sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun secara online, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. (2) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.43/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 187) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2012 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN