Pasal 22

(1) Pemegang Izin Usaha IPHHK yang terlambat menyampaikan laporan bulanan realisasi RPBBI dan laporan perubahan RPBBI dikenakan teguran tertulis. (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau keterlambatan laporan bulanan realisasi RPBBI dan keterlambatan melakukan perubahan RPBBI dijadikan dasar evaluasi IPHHK. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 13, kepada pemegang Izin Usaha IPHHK dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sampai pemegang IU-IPHHK memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan ini.