Pasal 10

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi: a. proposal, rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan

pengganti dan reboisasi/penanaman; b. pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perusahaan Umum Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perusahaan Umum Perhutani; c. hasil penafsiran citra satelit 2 (dua) tahun terakhir dan usulan lahan pengganti atas kawasan hutan yang dimohon dijamin kebenarannya dengan surat pernyataan dari pemohon; dan d. permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk penempatan korban bencana alam tidak memerlukan hasil penafsiran citra satelit. 4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: