Permenhut No. 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 
Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Kementerian Kehutanan
 - JDIH BPK

(1) Susunan organisasi Kementerian terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; c. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; d. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan; e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; f. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial; g. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan; h. Inspektorat Jenderal; i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; j. Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan; k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional; l. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim; dan m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga. (2) Bagan susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Di antara BAB XVIII dan BAB XIX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVIIIA, 9 (sembilan) bagian, yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, Bagian Keempat, Bagian Kelima, Bagian Keenam, Bagian Ketujuh, Bagian Kedelapan, dan Bagian Kesembilan, dan 105 (seratus lima) pasal, yakni Pasal 533A sampai dengan Pasal 533DA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIIIA PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN

Bagian Kesatu Umum

(1) Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat. (3) Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan terdiri atas: a. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas; b. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Monsoon; c. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan; d. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis; e. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir; f. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Savana; g. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea; dan h. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa.

Bagian Kedua Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas

(1) Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas dibagi dalam 5 (lima) wilayah yang meliputi: a. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Riau yang berkedudukan di Pekanbaru; b. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Bangka Belitung yang berkedudukan di Pangkal Pinang; c. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Jambi yang berkedudukan di Jambi; d. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Sumatera Selatan yang berkedudukan di Palembang; dan e. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarbaru. (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533B mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas di tingkat wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533C, Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas di tingkat wilayah; c. sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas di tingkat wilayah; d. fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas di tingkat wilayah; e. pelaksanaan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas di tingkat wilayah; f. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas di tingkat wilayah; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas di tingkat wilayah; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas terdiri atas: a. Bagian Umum dan Ketatausahaan; b. Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan; c. Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Umum dan Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533F, Bagian Umum dan Ketatausahaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. pelaksanaan administrasi sumber daya manusia; c. pelaksanaan administrasi keuangan;

d. pengelolaan organisasi dan tata laksana; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; g. pengelolaan dukungan data dan informasi; h. fasilitasi koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan kearsipan, dan rumah tangga.

Bagian Umum dan Ketatausahaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana, pelaksanaan program, dan kegiatan di bidang pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533I, Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas;
b. pelaksanaan sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas; c. penyiapan fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas; dan d. koordinasi penanganan isu kehutanan lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyediaan data dan informasi,
pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533L, Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas; b. pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas; c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan ekosistem hutan rawa dan kerangas; dan

d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan penanganan isu lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Monsoon

(1) Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Monsoon dibagi dalam 2 (dua) wilayah yang terdiri atas: a. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Monsoon Jawa Tengah yang berkedudukan di Yogyakarta; dan b. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Monsoon Jawa Timur yang berkedudukan di Sidoarjo. (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Monsoon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Monsoon mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan monsoon di tingkat willayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533P, Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Monsoon menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan monsoon di tingkat wilayah; c. sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan monsoon di tingkat wilayah; d. fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan monsoon di tingkat wilayah; e. pelaksanaan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem monsoon di tingkat wilayah; f. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan monsoon di tingkat wilayah; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ekosistem hutan monsoon di tingkat wilayah; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Monsoon terdiri atas: a. Bagian Umum dan Ketatausahaan; b. Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan; c. Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Umum dan Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533S, Bagian Umum dan Ketatausahaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. pelaksanaan administrasi sumber daya manusia; c. pelaksanaan administrasi keuangan;
d. pengelolaan organisasi dan tata laksana; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; g. pengelolaan dukungan data dan informasi; h. fasilitasi koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan kearsipan, dan rumah tangga.

Bagian Umum dan Ketatausahaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana, pelaksanaan program, dan kegiatan di bidang pengelolaan ekosistem hutan monsoon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533V, Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan monsoon;
b. pelaksanaan sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan monsoon; c. penyiapan fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan monsoon; dan d. koordinasi penanganan isu kehutanan lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyediaan data dan informasi,
pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan ekosistem hutan monsoon.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533Y, Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan monsoon; b. pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan monsoon;
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan ekosistem hutan monsoon; dan d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan penanganan isu lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Pasal 533AA
Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan

Pasal 533AB

(1) Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan dibagi dalam 8 (delapan) wilayah yang terdiri atas: a. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh; b. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan; c. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Sumatera Barat yang berkedudukan di Padang; d. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Lampung yang berkedudukan di Bandar Lampung; e. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Jawa Barat yang berkedudukan di Bandung; f. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Banten yang berkedudukan di Bogor; g. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Maluku Utara yang berkedudukan di Ternate; dan

h. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Papua Tengah yang berkedudukan di Nabire. (2) Nama, lokasi dan wilayah kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 533AC

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan pegunungan di tingkat wilayah.

Pasal 533AD

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533AC, Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan pegunungan di tingkat wilayah; c. sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan pegunungan di tingkat wilayah; d. fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan pegunungan di tingkat wilayah; e. pelaksanaan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan pegunungan di tingkat wilayah; f. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan pegunungan di tingkat wilayah; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ekosistem hutan pegunungan di tingkat wilayah; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 533AE

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan terdiri atas: a. Bagian Umum dan Ketatausahaan;
b. Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan; c. Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533AF

Bagian Umum dan Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan.

Pasal 533AG

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533AF, Bagian Umum dan Ketatausahaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. pelaksanaan administrasi sumber daya manusia; c. pelaksanaan administrasi keuangan;
d. pengelolaan organisasi dan tata laksana; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; g. pengelolaan dukungan data dan informasi; h. fasilitasi koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 533AH

Bagian Umum dan Ketaatusahaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533AI

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana, pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan ekosistem hutan pegunungan.

Pasal 533AJ

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533AI, Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan pegunungan;
b. pelaksanaan sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan pegunungan; c. penyiapan fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan pegunungan; dan d. koordinasi penanganan isu kehutanan lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Pasal 533AK

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533AL

Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyediaan data dan informasi,
pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan ekosistem hutan pegunungan.

Pasal 533AM

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533AL, Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan pegunungan;

b. pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan pegunungan;
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan ekosistem hutan pegunungan; dan
d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan penanganan isu lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Pasal 533AN

Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis

Pasal 533AO

(1) Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis dibagi dalam 6 (enam) wilayah yang terdiri atas: a. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Bengkulu yang berkedudukan di Bengkulu; b. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram; c. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Palangka Raya; d. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Maluku yang berkedudukan di Ambon; e. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari; dan f. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Papua yang berkedudukan di Jayapura.

(2) Nama, lokasi dan wilayah kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 533AP

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis di tingkat wilayah.

Pasal 533AQ

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533AP, Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat;

b. koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis di tingkat wilayah; c. sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis di tingkat wilayah; d. fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis di tingkat wilayah; e. pelaksanaan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis di tingkat wilayah; f. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis di tingkat wilayah; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis di tingkat wilayah; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 533AR

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis terdiri atas: a. Bagian Umum dan Ketatausahaan;
b. Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan; c. Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533AS

Bagian Umum dan Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan.

Pasal 533AT

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533AS, Bagian Umum dan Ketatausahaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. pelaksanaan administrasi sumber daya manusia; c. pelaksanaan administrasi keuangan;
d. pengelolaan organisasi dan tata laksana; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; g. pengelolaan dukungan data dan informasi; h. fasilitasi koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 533AU

Bagian Umum dan Ketatausahaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533AV

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan

rencana, pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis.

Pasal 533AW

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533AV, Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis;
b. pelaksanaan sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis; c. penyiapan fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis; dan d. koordinasi penanganan isu kehutanan lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Pasal 533AX

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533AY

Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyediaan data dan informasi,
pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis.

Pasal 533AZ

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533AY, Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis; b. pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis; c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis; dan d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan penanganan isu lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Pasal 533BA

Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove
dan Pesisir

Pasal 533BB

(1) Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir dibagi dalam 4 (empat) wilayah yang terdiri atas:

a. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang; b. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir Bali yang berkedudukan di Denpasar; c. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor; dan d. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir Papua Barat Daya yang berkedudukan di Sorong. (2) Nama, lokasi dan wilayah kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 533BC

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir di tingkat wilayah.

Pasal 533BD

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533BC, Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir di tingkat wilayah; c. sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir di tingkat wilayah; d. fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir di tingkat wilayah; e. pelaksanaan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir di tingkat wilayah; f. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir di tingkat wilayah; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir di tingkat wilayah; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 533BE

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir terdiri atas: a. Bagian Umum dan Ketatausahaan; b. Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan; c. Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan; dan

d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533BF

Bagian Umum dan Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan.

Pasal 533BG

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533BF, Bagian Umum dan Ketatausahaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. pelaksanaan administrasi sumber daya manusia; c. pelaksanaan administrasi keuangan;
d. pengelolaan organisasi dan tata laksana; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; g. pengelolaan dukungan data dan informasi; h. fasilitasi koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 533BH

Bagian Umum dan Ketatausahaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533BI

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi penyusunan rencana, pelaksanaan program, dan kegiatan di bidang pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir.

Pasal 533BJ

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533BI, Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir;
b. pelaksanaan sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir; c. penyiapan fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir; dan d. koordinasi penanganan isu kehutanan lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Pasal 533BK

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 533BL

Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyediaan data dan informasi,

pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir.

Pasal 533BM

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533BL, Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir; b. pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir; c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan ekosistem hutan mangrove dan pesisir; dan d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan penanganan isu lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Pasal 533BN

Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Savana

Pasal 533BO

(1) Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Savana dibagi dalam 2 (dua) wilayah yang terdiri atas: a. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Savana Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Kupang; dan b. Pusat Pengelolaan Ekosistem
Hutan Savana Papua Selatan yang berkedudukan di Merauke. (2) Nama, lokasi dan wilayah kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Savana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 533BP

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Savana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan savana di tingkat wilayah.

Pasal 533BQ

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533BP, Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Savana menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan savana di tingkat wilayah;

c. sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan savana di tingkat wilayah; d. fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan savana di tingkat wilayah; e. pelaksanaan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan savana di tingkat wilayah; f. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan savana di tingkat wilayah; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ekosistem hutan savana di tingkat wilayah; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 533BR

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Savana terdiri atas: a. Bagian Umum dan Ketatausahaan;
b. Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan; c. Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533BS

Bagian Umum dan Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan.

Pasal 533BT

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533BS, Bagian Umum dan Ketatausahaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. pelaksanaan administrasi sumber daya manusia; c. pelaksanaan administrasi keuangan;
d. pengelolaan organisasi dan tata laksana; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; g. pengelolaan dukungan data dan informasi; h. fasilitasi koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 533BU

Bagian Umum dan Ketatausahaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533BV

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana, pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan ekosistem hutan savana.

Pasal 533BW

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533BV, Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan savana;
b. pelaksanaan sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan savana; c. penyiapan fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan savana; dan d. koordinasi penanganan isu kehutanan lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Pasal 533BX

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533BY

Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyediaan data dan informasi,
pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan ekosistem hutan savana.

Pasal 533BZ

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533BY, Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan savana; b. pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan savana; c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan ekosistem hutan savana; dan d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan penanganan isu lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Pasal 533CA

Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea

Pasal 533CB

(1) Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea dibagi dalam 6 (enam) wilayah yang terdiri atas: a. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Utara yang berkedudukan di Manado; b. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Gorontalo yang berkedudukan di Gorontalo; c. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Palu; d. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Barat yang berkedudukan di Mamuju;

e. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makassar; dan f. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Kendari. (2) Nama, lokasi dan wilayah kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 533CC

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan wallacea di tingkat wilayah.

Pasal 533CD

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533CC, Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan wallacea di tingkat wilayah; c. sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan wallacea di tingkat wilayah; d. fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan wallacea di tingkat wilayah; e. pelaksanaan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan wallacea di tingkat wilayah; f. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan wallacea di tingkat wilayah; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ekosistem hutan wallacea di tingkat wilayah; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 533CE

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea terdiri atas: a. Bagian Umum dan Ketatausahaan;
b. Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan; c. Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533CF

Bagian Umum dan Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan.

Pasal 533CG

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533CF, Bagian Umum dan Ketatausahaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. pelaksanaan administrasi sumber daya manusia; c. pelaksanaan administrasi keuangan;
d. pengelolaan organisasi dan tata laksana; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; g. pengelolaan dukungan data dan informasi; h. fasilitasi koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 533CH

Bagian Umum dan Ketatausahaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533CI

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana, pelaksanaan program, dan kegiatan di bidang pengelolaan ekosistem hutan wallacea.

Pasal 533CJ

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533CI, Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan wallacea;
b. pelaksanaan sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan wallacea; c. penyiapan fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan wallacea; dan d. koordinasi penanganan isu kehutanan lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Pasal 533CK

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533CL

Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyediaan data dan informasi,
pemantauan, dan evaluasi di bidang pengelolaan ekosistem hutan wallacea.

Pasal 533CM

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533CL, Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan wallacea; b. pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan wallacea; c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan ekosistem hutan wallacea; dan d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan penanganan isu lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Pasal 533CN

Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kesembilan Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa

Pasal 533CO

(1) Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa dibagi dalam 2 (dua) wilayah yang terdiri atas: a. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa Kalimantan Barat yang berkedudukan di Pontianak; dan b. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa Kalimantan Timur yang berkedudukan di Samarinda. (2) Nama, lokasi dan wilayah kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 533CP

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pemantauan kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa di tingkat wilayah.

Pasal 533CQ

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533CP, Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa di tingkat wilayah; c. sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa di tingkat wilayah;

d. fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa di tingkat wilayah; e. pelaksanaan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa di tingkat wilayah; f. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa di tingkat wilayah; g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa di tingkat wilayah; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pasal 533CR

Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa terdiri atas: a. Bagian Umum dan Ketatausahaan;
b. Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan; c. Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533CS

Bagian Umum dan Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan.

Pasal 533CT

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533CS, Bagian Umum dan Ketatausahaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran pusat; b. pelaksanaan administrasi sumber daya manusia; c. pelaksanaan administrasi keuangan;
d. pengelolaan organisasi dan tata laksana; e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; g. pengelolaan dukungan data dan informasi; h. fasilitasi koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern pusat; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan kearsipan, dan rumah tangga.

Pasal 533CU

Bagian Umum dan Ketatausahaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533CV

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana, pelaksanaan program, dan kegiatan di bidang pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa.

Pasal 533CW

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533CV, Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa;
b. pelaksanaan sinkronisasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa; c. penyiapan fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa; dan d. koordinasi penanganan isu kehutanan lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Pasal 533CX

Bidang Perencanaan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 533CY

Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyediaan data dan informasi,
pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa.

Pasal 533CZ

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533CY, Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan analisis dan penyampaian rekomendasi kebijakan pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa; b. pelaksanaan pengelolaan dan penyediaan data dan informasi pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa; c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan ekosistem hutan dataran rendah dan dipterokarpa; dan d. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan penanganan isu lintas unit pelaksana teknis di wilayah kerjanya.

Pasal 533DA Bidang Pemantauan Ekosistem Hutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3. Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2026

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Œ

RAJA JULI ANTONI 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal
Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

 Ѽ 

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEHUTANAN

A. SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN KEHUTANAN

B. SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BIRO PERENCANAAN SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA BAGIAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN 1. Susunan Organisasi Biro Perencanaan

2. Susunan Organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA MANUSIA

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BIRO KEUANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN BAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BIRO HUKUM SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN EVALUASI DAN PERIZINAN BAGIAN ADVOKASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3. Susunan Organisasi Biro Keuangan

4. Susunan Organisasi Biro Hukum

5. Susunan Organisasi Biro Umum

6. Susunan Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK C. SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

1. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN DAN INFORMASI GEOSPASIAL KEHUTANAN DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN SUBDIREKTORAT INVENTARISASI SUMBER DAYA HUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I SUBDIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II 2. Susunan Organisasi Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

3. Susunan Organisasi Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN KEWAJIBAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PENGGUNAAN 4. Susunan Organisasi Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

5. Susunan Organisasi Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK D. SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

1. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI FUNGSI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU SUBDIREKTORAT KERJA SAMA PENGUATAN FUNGSI DAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DIREKTORAT PERENCANAAN KONSERVASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENGENDALIAN PENGELOLAAN KAWASAN
SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN
2. Susunan Organisasi Direktorat Perencanaan Konservasi

3. Susunan Organisasi Direktorat Konservasi Kawasan

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENGAWETAN SPESIES DAN GENETIK
SUBDIREKTORAT PEMANFAATAN SPESIES DAN GENETIK DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM
SUBDIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR DAN ENERGI AIR, PANAS MATAHARI, ANGIN, PANAS BUMI, DAN KARBON DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN 4. Susunan Organisasi Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

5. Susunan Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM SUBDIREKTORAT BINA AREAL PRESERVASI DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI 6. Susunan Organisasi Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi

E. SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SUBDIREKTORAT EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN 1. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal

2. Susunan Organisasi Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENGHIJAUAN SUBDIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN DIREKTORAT PENGHIJAUAN DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT REBOISASI SUBDIREKTORAT PENGUATAN KELEMBAGAAN REHABILITASI HUTAN
DIREKTORAT REHABILITASI HUTAN 3. Susunan Organisasi Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

4. Susunan Organisasi Direktorat Rehabilitasi Hutan

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT TEKNIK KONSERVASI TANAH SUBDIREKTORAT REKLAMASI HUTAN DAN REHABILITASI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DIREKTORAT TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN REKLAMASI HUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT REHABILITASI HUTAN MANGROVE SUBDIREKTORAT PENGUATAN KELEMBAGAAN REHABILITASI MANGROVE DIREKTORAT REHABILITASI MANGROVE
5. Susunan Organisasi Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan

6. Susunan Organisasi Direktorat Rehabilitasi Magrove

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK F. SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

1. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMOLAAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG SUBDIREKTORAT PEMBINAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN 2. Susunan Organisasi Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

3. Susunan Organisasi Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT RENCANA KERJA USAHA SUBDIREKTORAT EVALUASI KINERJA USAHA
DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN SUBDIREKTORAT PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PEMANFAATAN HUTAN DIREKTORAT IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 4. Susunan Organisasi Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

5. Susunan Organisasi Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMOLAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI DAN PEMASARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN 6. Susunan Organisasi Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

G. SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PEMOLAAN KAWASAN KELOLA PERHUTANAN SOSIAL SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL 1. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal

2. Susunan Organisasi Direktorat Penyiapan Kawasan Hutan

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENETAPAN HUTAN ADAT DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL SUBDIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN DIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT KELEMBAGAAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL SUBDIREKTORAT KEWIRAUSAHAAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL 3. Susunan Organisasi Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

4. Susunan Organisasi Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PELEMBAGAAN PERHUTANAN SOSIAL SUBDIREKTORAT PEMANTAUAN PERHUTANAN SOSIAL DIREKTORAT PENGENDALIAN PERHUTANAN SOSIAL 5. Susunan Organisasi Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial

H. SUSUNAN ORGANISASI JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENANGANAN PENGADUAN KEHUTANAN SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN ANCAMAN DAN GANGGUAN HUTAN DAN HASIL HUTAN DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENGADUAN KEHUTANAN 1. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal

2. Susunan Organisasi Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KEHUTANAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF SUBDIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN
DIREKTORAT PENGAWASAN, PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEPERDATAAN KEHUTANAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN DAN KEJAHATAN KEBAKARAN HUTAN SUBDIREKTORAT PENINDAKAN KEJAHATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR, KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PEREDARAN HASIL HUTAN ILEGAL DIREKTORAT PENINDAKAN PIDANA KEHUTANAN 3. Susunan Organisasi Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan

4. Susunan Organisasi Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN SUBDIREKTORAT PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA SUBDIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA PENEGAKAN HUKUM SUBDIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA PENGAMANAN HUTAN DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA DAN PENGAMANAN HUTAN 5. Susunan Organisasi Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan

6. Susunan Organisasi Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN RENCANA DAN INFORMASI HASIL PENGAWASAN
BAGIAN UMUM DAN KEPATUHAN INTERNAL SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL I. SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL

1. Susunan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT I JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT II 2. Susunan Organisasi Inspektorat I

3. Susunan Organisasi Inspektorat II

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT II JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT INVESTIGASI 4. Susunan Organisasi Inspektorat III

5. Susunan Organisasi Inspektorat Investigasi

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SEKRETARIAT BADAN SUBBAGIAN TATA USAHA BAGIAN KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK J. SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Susunan Organisasi Sekretariat Badan

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG KETENAGAAN DAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN KEHUTANAN PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NON APARATUR PUSAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2. Susunan Organisasi Pusat Penyuluhan Kehutanan

3. Susunan Organisasi Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PEMBINAAN PERILAKU GENERASI PEDULI CINTA ALAM BIDANG PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN KREATIF KEHUTANAN PUSAT PENGEMBANGAN GENERASI PELESTARIAN HUTAN 4. Susunan Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

5. Susunan Organisasi Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BIDANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUSAT DATA DAN INFORMASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG FASILITASI KEBIJAKAN STRATEGIS PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS K. SUSUNAN ORGANISASI PUSAT DATA DAN INFORMASI

L. SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PERENCANAAN DAN FORMULASI PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN BIDANG FASILITASI PENERAPAN PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PERENCANAAN DAN FORMULASI PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI BIDANG FASILITASI PENERAPAN PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI PUSAT PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI M. SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN

N. SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEROLOGI KEHUTANAN

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA BIDANG PERENCANAAN DAN FORMULASI PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN BIDANG FASILITASI PENERAPAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN PUSAT PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN RAWA DAN KERANGAS O. SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN

P. SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM
HUTAN RAWA DAN KERANGAS

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN MONSOON JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN PEGUNUNGAN Q. SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM
HUTAN MONSOON

R. SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM
HUTAN PEGUNUNGAN

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPIS JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN MANGROVE DAN PESISIR S. SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM
HUTAN HUJAN TROPIS

T. SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM
HUTAN MANGROVE DAN PESISIR

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN SAVANA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN WALLACEA U. SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM
HUTAN SAVANA

V. SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM
HUTAN WALLACEA

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA BAGIAN UMUM DAN KETATAUSAHAAN BIDANG PERENCANAAN EKOSISTEM HUTAN BIDANG PEMANTAUAN EKOSISTEM HUTAN PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN DATARAN RENDAH DAN DIPTEROKARPA W. SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN DATARAN RENDAH DAN DIPTEROKARPA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

           ttd. 

RAJA JULI ANTONI 

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA
PUSAT PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN

A. Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas

No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja

1. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Riau Pekanbaru, Provinsi Riau Ekosistem Hutan pada DAS Indragiri dan DAS Rokan pada Provinsi Riau
2. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Bangka Belitung Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung Ekosistem Hutan pada DAS Cerucuk, DAS Baturusa-Rangkui, dan DAS Lenggang-Padang pada Provinsi Bangka Belitung
3. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Jambi Jambi, Provinsi Jambi Ekosistem Hutan pada DAS Batanghari pada Provinsi Jambi
4. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Sumatera Selatan Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Ekosistem Hutan pada DAS Musi, DAS Ogan, dan DAS Komering pada Provinsi Sumatera Selatan
5. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Rawa dan Kerangas Kalimantan Selatan Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Ekosistem Hutan pada DAS Barito dan DAS Satui pada Provinsi Kalimantan Selatan

B. Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Moonsoon

No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja

1. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Monsoon Jawa Tengah Yogyakarta, Provinsi DIY Ekosistem Hutan pada DAS Serayu Opak Progo, DAS Pemali Jratun, dan DAS Bodri pada Provinsi Jawa Tengah dan DIY
2. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Monsoon Jawa Timur Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Ekosistem Hutan pada DAS Brantas, DAS Solo, dan DAS Sampean pada Provinsi Jawa Timur

C. Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan

No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja

1. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Aceh Banda Aceh, Provinsi Aceh Ekosistem Hutan pada DAS Krueng Aceh dan DAS Krueng Tamiang pada Provinsi Aceh
2. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Sumatera Utara Medan, Provinsi Sumatera Utara Ekosistem Hutan pada DAS Deli, DAS Belawan, DAS Asahan, DAS Alas- Singkil, dan DAS Wampu pada Provinsi Sumatera Utara
3. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Sumatera Barat Padang, Provinsi Sumatera Barat Ekosistem Hutan pada DAS Silaut Tarusan, DAS Masang Pasaman, DAS Kuranji, DAS Batanghari, dan DAS Anai pada Provinsi Sumatera Barat
4. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Lampung Bandar Lampung, Provinsi Lampung Ekosistem Hutan pada DAS Way Sekampung, DAS Way Seputih, DAS Way Mesuji, dan DAS Way Tulang Bawang pada Provinsi Lampung
5. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Jawa Barat Bandung, Provinsi Jawa Barat Ekosistem Hutan pada DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Cimanuk, DAS Citanduy, dan DAS Ciasem-Cikapundung pada Provinsi Jawa Barat
6. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Banten Bogor, Jawa Barat Ekosistem Hutan pada DAS Ciliwung dan DAS Citarum pada Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten
7. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Maluku Utara Ternate, Provinsi Maluku Utara Ekosistem Hutan pada DAS Aha, DAS Berebe, DAS Bobo, DAS Cao, DAS Sagea, DAS Goal, DAS Gagapok, dan DAS Wiayana pada Provinsi Maluku Utara
8. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Pegunungan Papua Tengah Nabire, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Ekosistem Hutan pada DAS Warenai, DAS Wapoga, DAS Tabai, DAS Van Daalen, DAS Mimika, DAS Baliem, dan DAS Mamberamo (bagian hulu) pada Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan

D. Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem
Hutan Hujan Tropis

No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja

1. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Bengkulu Bengkulu, Provinsi Bengkulu Ekosistem Hutan pada DAS Bengkulu, DAS Ketahun, DAS Nasal, dan DAS Teramang Muar pada Provinsi Bengkulu
2. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Nusa Tenggara Barat Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat Ekosistem Hutan pada DAS Jangkok, DAS Dodokan, DAS Menange, DAS Putik, DAS Jelateng, DAS Brang Biji, dan DAS Brang Moyo pada Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Kalimantan Tengah Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Ekosistem Hutan pada DAS Kapuas, DAS Barito, DAS Kahayan, DAS Katingan, DAS Mentaya, dan DAS Seruyan pada Provinsi Kalimantan Tengah
4. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Maluku Ambon, Provinsi Maluku Ekosistem Hutan pada DAS Apu, DAS Eti, DAS Masiwang, DAS Salawai, dan DAS Gosoma pada Provinsi Maluku
5. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Papua Barat Manokwari, Provinsi Papua Barat Ekosistem Hutan pada DAS Pami, DAS Aimau/Wiriagar, DAS Wai Omba, DAS Kamundan, DAS Muturi, DAS Seremuk, dan DAS Klawoguk pada Provinsi Papua Barat
6. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Papua Jayapura, Provinsi Papua Ekosistem Hutan pada DAS Memberamo, DAS Lorents, DAS Tami, DAS Sepik, dan DAS Warmi pada Provinsi Papua

E. Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem
Hutan Mangrove dan Pesisir

No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja 1. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir Kepulauan Riau Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Ekosistem Hutan pada DAS Jang Duriangkang pada Provinsi Kepulauan Riau 2. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir Bali Denpasar, Provinsi Bali Ekosistem Hutan pada DAS Ayung, DAS Unda, DAS Oos, DAS Petanu, dan DAS Pakerisan pada Provinsi Bali

No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja 3. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir Kalimantan Utara Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara Ekosistem Hutan pada DAS Kayan, DAS Sesayap, DAS Sembakung, DAS Bahau, dan DAS Sebuku pada Provinsi Kalimantan Utara 4. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir Papua Barat Daya Sorong, Provinsi Papua Barat Daya Ekosistem Hutan pada Sungai Klasop, Sungai Seremuk, Sungai Warswai, dan Sungai Wowei pada Provinsi Papua Barat Daya

F. Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem
Hutan Savana

No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja

1. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Savana Nusa Tenggara Timur Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Ekosistem Hutan pada DAS Noelmina, DAS Benain, DAS Kambaniru, dan DAS Aesesa pada Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Savana Papua Selatan Merauke, Provinsi Papua Selatan Ekosistem Hutan pada DAS Bian, DAS Digul, DAS Mapi/Mappi, DAS Maro, DAS Kumbe, DAS Bulaka, dan DAS Wildeman pada Provinsi Papua Selatan

G. Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem
Hutan Wallacea

No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja 1. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Utara Manado, Provinsi Sulawesi Utara Ekosistem Hutan pada DAS Tondano dan DAS Dumoga Sangkub pada Provinsi Sulawesi Utara 2. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Gorontalo Gorontalo, Provinsi Gorontalo Ekosistem Hutan pada DAS Limboto, DAS Bone, dan DAS Bolango pada Provinsi Gorontalo 3. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Tengah Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Ekosistem Hutan pada DAS Palu, DAS Poso, DAS Lariang, DAS Bongka, dan DAS Laa pada Provinsi Sulawesi Tengah 4. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Barat Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat Ekosistem Hutan pada DAS Saddang, DAS Mapilli, DAS Mandar, DAS Karama, DAS Lariang, dan DAS Mamassa pada Provinsi Sulawesi Barat

No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja 5. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Selatan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Ekosistem Hutan pada DAS Jeneberang, DAS Saddang, DAS Bila, DAS Maros, dan DAS Pangkajene pada Provinsi Sulawesi Selatan 6. Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Wallacea Sulawesi Tenggara Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Ekosistem Hutan pada DAS Konawe, DAS Lasolo, DAS Mekongga, DAS Labalano, dan DAS Kaongkuongkea pada Provinsi Sulawesi Tenggara

H. Nama, Lokasi, dan Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem
Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa

No Nomenklatur Lokasi Wilayah Kerja Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa Kalimantan Barat Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat Ekosistem Hutan pada DAS Kapuas, DAS Melawi, DAS Landak, DAS Sambas, DAS Pawan, dan DAS Jelai pada Provinsi Kalimantan Barat Pusat Pengelolaan Ekosistem Hutan Dataran Rendah dan Dipterokarpa Kalimantan Timur Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Ekosistem Hutan pada DAS Mahakam, DAS Kayan, DAS Berau, DAS Sesayap, DAS Telake, DAS Riko, DAS Sembakung, DAS Bahau, dan DAS Sebuku pada Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

           ttd. 

RAJA JULI ANTONI