Pasal 501
(1)
Bukti Pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 495 ayat (2) huruf f merupakan bukti
pembayaran:
a.
Iuran PB-PJL Karbon di TN, TWA, dan TB; atau
b.
retribusi PB-PJL Karbon di Tahura.
(2)
Iuran PB-PJL Karbon di TN, TWA, dan TB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan iuran tahun pertama yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan bidang PNBP
sektor kehutanan.
(3)
Pemohon PB-PJL Karbon yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 495
ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e harus
melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL
Karbon dengan ketentuan:
a.
berdasarkan surat perintah pembayaran Iuran
PB-PJL Karbon yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal, kepala Dinas Provinsi, atau kepala
Dinas
Kabupaten/Kota
sesuai
dengan
kewenangan, pemohon melakukan pembayaran
Iuran PB-PJL Karbon dalam jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) Hari terhitung
sejak
setelah
diterimanya
surat
perintah
pembayaran Iuran PB-PJL Karbon; dan
b.
bukti
pembayaran
Iuran
PB-PJL
Karbon
dianggap sah jika kode pembayaran yang
tercantum pada bukti PNBP berupa bukti
transfer atau bukti setor melalui bank sesuai
dengan kode pembayaran yang terdapat pada
aplikasi sistem informasi PNBP Online.
(4)
Retribusi PB-PJL Karbon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Dalam hal Iuran PB-PJL Karbon atau retribusi PB-
PJL
Karbon
telah
dibayarkan
dan
kemudian
permohonan PB-PJL Karbon ditolak, pengembalian
Iuran PB-PJL Karbon atau retribusi PB-PJL Karbon
kepada
pemohon
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Pasal 510 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
