Pasal 510
Dalam melakukan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 ayat (2), harus memenuhi ketentuan: a. sesuai dengan peta jalan Perdagangan Karbon sektor kehutanan;
b. memenuhi kelayakan (eligibility) untuk perdagangan karbon dari aspek ketertambahan (additionality), permanensi (permanency), dan pencegahan kebocoran (leakage); c. telah memenuhi kewajiban yang dituangkan dalam surat keputusan izin meliputi rencana kegiatan tahunan dan pelaporan terkait pemulihan ekosistem serta perlindungan dan pengamanan areal izin; d. mekanisme Offset Emisi GRK di KPA dalam bentuk kategori aksi penghilangan Emisi GRK (carbon removal) secara alami, penyerapan karbon, atau kategori aksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengharuskan adanya penilaian dampak keanekaragaman hayati dan sosial; f. menerapkan prinsip perlindungan sosial dan budaya, termasuk prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (free, prior and informed consent); g. mengembangkan mekanisme kerangka pengaman (safeguard); h. mengikuti mekanisme pembagian manfaat antara pemegang PB-PJL Karbon dengan unit konservasi UPT/UPTD dan masyarakat setempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; i. Pelaku Usaha memiliki kompetensi dalam penerapan prinsip-prinsip lingkungan (Enviromental), sosial (Social), dan tata kelola (Governance) atau ESG; dan j. Pelaku Usaha harus berkualifikasi dalam penyelenggaraan instrumen NEK.
- Ketentuan Pasal 511 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
