Pasal 495
(1)
Permohonan PB-PJL Karbon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 493 ayat (3) diajukan oleh Pelaku Usaha
kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangan melalui Sistem OSS
dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
(2)
Dokumen persyaratan PB-PJL Karbon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.
Persetujuan Prinsip;
b.
PL dan dokumen PL sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c.
berita acara pemberian tanda batas dan peta
tanda batas dengan skala paling rendah
1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu)
yang ditandatangani oleh pemohon dan personel
dari UPT, UPTD, Dinas Provinsi, atau Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan
disetujui oleh kepala UPT, kepala UPTD, kepala
Dinas
Provinsi,
atau
kepala
Dinas
Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
d.
peta usulan areal usaha dengan skala paling
kecil rendah 1:10.000 (satu berbanding sepuluh
ribu) dan salinan peta digital dengan format
shapefile;
e.
dokumen RP-PJL Karbon; dan
f.
bukti pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL
Karbon atau retribusi PB-PJL Karbon sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(3)
Dalam hal belum ada ketentuan yang mengatur
mengenai jenis dan tarif PNBP berupa Iuran PB-PJL
Karbon atau retribusi PB-PJL Karbon, Pelaku Usaha
mencantumkan
komitmen
kesanggupan
untuk
melakukan pembayaran PNBP berupa Iuran PB-PJL
Karbon atau retribusi PB-PJL Karbon sejak PB-PJL
Karbon diterbitkan, dan dituangkan dalam bentuk
pakta integritas.
- Ketentuan Pasal 501 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
