PERMENHUT Berlaku

Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Kehutanan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya dan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, serta mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu lingkup Kementerian Kehutanan, perlu diatur penyelenggaraan kearsipan Kementerian Kehutanan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 30 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Kementerian Kehutanan selaku pencipta arsip wajib melakukan pengelolaan arsip dinamis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Kehutanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 4. Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. 5. Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 6. Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta Arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 7. Arsip Terjaga adalah Arsip yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.

Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga Kearsipan.
Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.
Kode Klasifikasi adalah tanda pengenal urusan suatu dokumen dari klasifikasi yang telah ditetapkan.
Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.
Alih Media adalah kegiatan pengalihan media Arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses Arsip.
Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
Penilaian Arsip adalah proses kegiatan evaluasi Arsip dari aspek substansi informasi, fungsi dan karakteristik fisik serta menentukan waktu, kapan suatu Arsip harus disimpan/disusutkan berdasarkan nilai guna/Jadwal Retensi Arsip.
Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
Retensi Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit pengolah.
Retensi Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis Arsip pada unit Kearsipan.
Autentikasi adalah proses validasi untuk pengesahan suatu dokumen.
Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.
Berkas adalah himpunan Arsip yang disatukan karena memiliki keterkaitan dalam suatu konteks pelaksanaan

kegiatan dan memiliki kesamaan kegiatan/peristiwa dan/atau kesamaan masalah. 23. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu Berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. 24. Indeks adalah tanda pengenal Arsip atau judul Berkas Arsip (kata tangkap) yang berfungsi untuk membedakan antara Berkas Arsip yang satu dengan Berkas Arsip yang lain dan sebagai sarana bantu untuk memudahkan penemuan kembali Arsip. 25. Tunjuk Silang adalah sarana bantu penemuan kembali untuk menunjukkan adanya Arsip yang memiliki hubungan antara Arsip yang satu dengan Arsip yang lain atau yang memiliki nama berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama atau untuk menunjukkan tempat penyimpanan Arsip yang berbeda karena bentuknya yang harus disimpan terpisah. 26. Daftar Arsip adalah daftar yang berisi susunan teratur butir-butir Berkas sesuai dengan seri Arsip yang harus disimpan sementara, dimusnahkan, atau diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Arsip Statis. 27. Laporan Audit Kearsipan Internal yang selanjutnya disingkat LAKI adalah laporan yang disusun oleh pimpinan pencipta Arsip berdasarkan hasil audit sistem Kearsipan internal dan/atau laporan hasil audit pengelolaan Arsip Aktif yang dilaksanakan di lingkungannya. 28. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga Kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang Kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara. 29. Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 31. Sekretaris Jenderal adalah pejabat yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. 32. Biro Umum adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan ketatausahaan pimpinan, Arsip, dan dokumentasi Kementerian, kerumahtanggaan kantor pusat Kementerian, ketatausahaan Kementerian, koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan.
Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.

Pasal 2

(1) Menteri menyelenggarakan Kearsipan lingkup Kementerian. (2) Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. organisasi Kearsipan; b. pengelolaan Arsip Dinamis; c. sumber daya Kearsipan; dan d. pembinaan dan pengawasan Kearsipan.

BAB II

ORGANISASI KEARSIPAN

Pasal 3

Organisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Unit Kearsipan; dan b. Unit Pengolah.

Pasal 4

(1) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibentuk secara berjenjang meliputi: a. Unit Kearsipan I; b. Unit Kearsipan II; dan
c. Unit Kearsipan III. (2) Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melekat pada Sekretariat Jenderal, dengan tanggung jawab operasional dilaksanakan oleh Biro Umum. (3) Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melekat pada unit eselon I, dengan tanggung jawab operasional dilaksanakan oleh unit eselon II yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan. (4) Unit Kearsipan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melekat pada unit pelaksana teknis, dengan tanggung jawab operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan.

Pasal 5

Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. Unit Pengolah pusat; dan b. Unit Pengolah pada unit pelaksana teknis.

Pasal 6

Struktur, tugas, dan tanggung jawab organisasi Kearsipan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

(1) Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh organisasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Arsip Vital; b. Arsip Aktif; dan c. Arsip Inaktif. (3) Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Arsip konvensional; dan b. Arsip elektronik.

Pasal 8

(1) Pengelolaan Arsip Dinamis selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup pengelolaan Arsip yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga. (2) Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi kegiatan: a. penciptaan Arsip; b. penggunaan Arsip; c. pemeliharaan Arsip; dan d. penyusutan Arsip.

Bagian Kedua Penciptaan Arsip

Pasal 10

(1) Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan oleh Unit Pengolah. (2) Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan; a. pembuatan Arsip; dan b. penerimaan Arsip. (3) Pembuatan dan penerimaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan: a. tata naskah dinas;

b. Klasifikasi Arsip; dan c. sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis. (4) Tata naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penggunaan Arsip

Pasal 11

(1) Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan pemberian layanan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi pengguna Arsip. (2) Penggunaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6).

Bagian Keempat Pemeliharaan Arsip

Pasal 12

(1) Pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf c merupakan usaha menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip. (2) Pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Arsip Aktif; dan b. Arsip Inaktif.

Pasal 13

(1) Unit Pengolah bertanggung jawab dalam pemeliharaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) huruf a. (2) Pemeliharaan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. Pemberkasan; dan b. penyimpanan. (3) Dalam pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Alih Media Arsip.

Pasal 14

(1) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Arsip yang dibuat dan diterima.

(2) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan tertatanya fisik dan informasi Arsip serta tersusunnya Daftar Arsip Aktif.
(3) Pemberkasan Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5). (4) Daftar Arsip Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas daftar Berkas dan daftar isi Berkas. (5) Daftar Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
a. Unit Pengolah; b. nomor Berkas; c. Kode Klasifikasi; d. uraian informasi Berkas; e. kurun waktu; f. jumlah; dan g. keterangan. (6) Daftar isi Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
a. nomor Berkas;
b. nomor item Arsip;
c. Kode Klasifikasi;
d. uraian informasi Arsip;
e. tanggal; f. jumlah; dan
g. keterangan. (7) Daftar Berkas dan daftar isi Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat disusun dalam 1 (satu) daftar. (8) Unit Pengolah menyampaikan Daftar Arsip Aktif kepada Unit Kearsipan paling lama 6 (enam) bulan setelah selesai pelaksanaan kegiatan.

Pasal 15

(1) Unit Kearsipan bertanggung jawab dalam pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) huruf b. (2) Pemeliharaan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. penataan; dan b. penyimpanan. (3) Dalam pemeliharaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan Alih Media Arsip.

Pasal 16

(1) Penataan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Arsip hasil Pemberkasan. (2) Penataan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip asal-usul (principle of provenance) dan prinsip aturan asli (principle of original order). (3) Penataan Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan:
a. pengaturan fisik Arsip;

b. pengolahan informasi Arsip; dan
c. penyusunan Daftar Arsip Inaktif. (4) Ketentuan mengenai Daftar Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) sampai dengan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Daftar Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c. (5) Terhadap Arsip yang belum memiliki Daftar Arsip, dilakukan penyusunan Daftar Arsip Inaktif yang paling sedikit memuat: a. pencipta Arsip; b. Unit Pengolah; c. nomor Arsip;
d. Kode Klasifikasi;
e. uraian informasi Arsip;
f. kurun waktu;
g. jumlah; dan
h. keterangan.

Pasal 17

(1) Arsip Aktif dan Arsip Inaktif dilakukan penyimpanan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan JRA. (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi Arsip dan nilai informasi.
(2) Kondisi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Arsip dengan kondisi rapuh/rentan mengalami kerusakan secara fisik;
b. Arsip elektronik dengan format data versi lama yang perlu diperbarui dengan versi baru; dan/atau
c. informasi yang terdapat dalam media yang secara sistem tidak diperbarui lagi karena perkembangan teknologi. (3) Nilai informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terhadap: a. informasi yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik harus diumumkan secara serta merta; dan b. Arsip yang berketerangan permanen dalam JRA. (4) Alih Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan dengan ketentuan: a. memperhatikan keutuhan, kelengkapan kondisi fisik Arsip, dan informasi Arsip; dan b. menggunakan metode yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Arsip yang telah dilakukan Alih Media tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Dalam pelaksanaan Alih Media, pimpinan Unit Pengolah atau Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) menugaskan pegawai yang ditunjuk untuk melakukan Alih Media sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

(1) Terhadap Arsip hasil Alih Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus dilakukan Autentikasi. (2) Autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait Arsip hasil Alih Media.
(3) Pimpinan Unit Pengolah atau Unit Kearsipan meneliti hasil Alih Media, memverifikasi Daftar Arsip hasil Alih Media, dan memberikan pengesahan berita acara Alih Media Arsip.

Bagian Kelima
Penyusutan Arsip

Pasal 20

(1) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan terhadap Arsip Inaktif. (2) Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengurangan jumlah Arsip yang meliputi: a. pemindahan Arsip dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); b. pemusnahan Arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna; dan/atau c. penyerahan Arsip Statis kepada ANRI. (3) Kegiatan penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Unit Pengolah. (4) Kegiatan penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Unit Kearsipan I.

Pasal 21

Rincian Pengelolaan Arsip Dinamis tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
SUMBER DAYA KEARSIPAN

Pasal 22

Sumber daya Kearsipan terdiri atas:
a. sumber daya manusia; b. prasarana dan sarana; dan c. pendanaan.

Pasal 23

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas: a. pejabat manajerial di bidang Kearsipan; b. pejabat fungsional Arsiparis; dan/atau
c. jabatan pelaksana. (2) Pejabat manajerial di bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai kedudukan sebagai tenaga manajerial yang mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab melaksanakan perencanaan, penyusunan program, pengaturan, pengendalian pelaksanaan kegiatan Kearsipan, pemantauan dan evaluasi, serta pengelolaan sumber daya Kearsipan. (3) Pejabat fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aparatur sipil negara yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang Kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aparatur sipil negara yang ditugaskan sebagai pengelola Arsip.

Pasal 24

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf c bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Setiap satuan kerja lingkup Kementerian harus mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Kearsipan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN

Pasal 26

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kearsipan Kementerian, dilaksanakan: a. pembinaan Kearsipan; dan b. pengawasan Kearsipan.

Pasal 27

(1) Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a pada lingkup Kementerian dilaksanakan oleh Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
(2) Pembinaan Kearsipan pada lingkup satuan kerja masing- masing dilaksanakan oleh Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Unit Kearsipan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf c.

(3) Dalam melaksanakan pembinaan Kearsipan, Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Unit Kearsipan I.

Pasal 28

Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
a. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi Kearsipan; b. fasilitasi Kearsipan berupa bimbingan, supervisi, konsultasi, dan sosialisasi Kearsipan; c. pengembangan sumber daya manusia berupa pengembangan organisasi profesi, pelatihan Kearsipan, seminar/workshop/sertifikasi/uji kompetensi, serta kegiatan lain dalam upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia; dan d. penghargaan Kearsipan.

Pasal 29

Pengawasan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf b meliputi: a. pengawasan Kearsipan internal; dan b. pengawasan Kearsipan eksternal.

Pasal 30

(1) Pengawasan Kearsipan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan oleh Unit Kearsipan I terhadap pelaksanaan pengelolaan Kearsipan yang dilakukan oleh: a. Unit Kearsipan II,
b. Unit Kearsipan III, dan
c. Unit Pengolah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap aspek yang meliputi: a. pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan b. sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b. (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk LAKI dan disahkan oleh Kepala Biro Umum selaku penanggung jawab dan diketahui oleh Sekretaris Jenderal. (4) LAKI yang telah disahkan disampaikan kepada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

(1) Pelaksanaan pengawasan Kearsipan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh ANRI.

(2) Unit Kearsipan I melakukan fasilitasi pengawasan Kearsipan eksternal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

BAB VI
SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

Pasal 32

(1) Pelaksanaan JIKN dilakukan oleh ANRI dengan Unit Kearsipan I menjadi simpul JIKN. (2) Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
a. koordinasi penyediaan informasi Kearsipan yang disusun dalam Daftar Arsip Dinamis dan Daftar Arsip Statis;
b. penyampaian Daftar Arsip Dinamis dan Daftar Arsip Statis kepada pusat jaringan nasional; c. koordinasi pemuatan informasi Kearsipan untuk Arsip Dinamis dan Arsip Statis dalam JIKN di lingkungan simpul jaringan; d. koordinasi penyediaan akses dan layanan informasi Kearsipan melalui JIKN; dan e. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan JIKN sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.

Pasal 33

(1) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagai simpul JIKN:
a. Unit Kearsipan I bertugas sebagai administrator dan mengoordinasikan Unit Kearsipan II, Unit Kearsipan III, dan Unit Pengolah dalam penyediaan data serta melakukan pembinaan; dan b. Unit Kearsipan II, Unit Kearsipan III, dan Unit Pengolah bertugas sebagai kontributor. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui: a. koordinasi fungsional; dan
b. koordinasi temu kontributor. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada aspek: a. informasi Kearsipan; b. sumber daya manusia; dan/atau c. prasarana dan sarana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 783);

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 525); c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 566); dan d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1061),
sepanjang mengatur bidang kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2026

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

STRUKTUR, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI KEARSIPAN

Organisasi Kearsipan terdiri atas: a. Unit Kearsipan; dan b. Unit Pengolah.

Penjabaran organisasi Kearsipan sebagai berikut: A. Unit Kearsipan Unit Kearsipan dibentuk secara berjenjang meliputi: 1. Unit Kearsipan I kedudukan Unit Kearsipan I melekat pada Sekretariat Jenderal, dengan tanggung jawab operasional dilaksanakan oleh Biro Umum.
2. Unit Kearsipan II Kedudukan Unit Kearsipan II melekat pada unit eselon I, dengan tanggung jawab operasional dilaksanakan oleh unit eselon II yang menjalankan fungsi kesekretariatan (Biro Umum/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan). 3. Unit Kearsipan III Kedudukan Unit Kearsipan III melekat pada pada unit pelaksana teknis, dengan tanggung jawab operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi kesekretariatan (bagian tata usaha balai besar dan sub bagian tata usaha balai/sekolah menengah kejuruan kehutanan negeri). B. Unit Pengolah
1. Unit Pengolah Pusat Kedudukan Unit Pengolah pusat melekat pada unit eselon II (Biro, Pusat, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat, Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, Sekretariat Badan). 2. Unit Pengolah pada Unit Pelaksana Teknis Kedudukan Unit Pengolah melekat pada unit kerja di unit pelaksana teknis (balai besar, balai, dan sekolah menengah kejuruan kehutanan negeri).

 TABEL KEDUDUKAN ORGANISASI KEARSIPAN

C. Tugas
1. Unit Kearsipan I mempunyai tugas: a. merancang pedoman dan sistem pengelolaan Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian; b. menerima, mengolah, menyimpan, menyusutkan, melakukan pemeliharaan dan menyajikan informasi Arsip Inaktif; c. melakukan penataan sistem Kearsipan; d. melaksanakan pembinaan dan evaluasi sistem pengelolaan Arsip Dinamis secara menyeluruh di lingkungan Kementerian; e. mengkoordinasikan pemindahan Arsip Inaktif dengan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan II di lingkungan Kementerian; f. melakukan penyimpanan Arsip Inaktif yang berasal dari Unit Kearsipan II yang telah habis masa retensinya; g. melakukan layanan Kearsipan; h. melakukan pemeliharaan dan perawatan Arsip Inaktif berupa perawatan koleksi dan pelacakan Arsip serta pengembangan teknologi Kearsipan, preservasi dan konservasi Arsip;

i. menerima laporan Arsip Terjaga dari Unit Kearsipan II dan melaporkan kepada kepala ANRI; j. menyerahkan salinan Autentikasi Arsip Terjaga kepada kepala ANRI paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaporan; k. melakukan penyelamatan dan pengamanan Arsip Vital dan Arsip Terjaga; l. melakukan akuisisi Arsip Kementerian; m. melakukan analisis nilai guna atau penilaian Arsip; n. melakukan pemusnahan Arsip sesuai dengan ketentuan; o. menyimpan dan memelihara Arsip yang tercipta dari kegiatan pemusnahan Arsip Inaktif; p. melaksanakan penyerahan Arsip Statis kepada Kepala ANRI; q. mengkoordinasikan pembuatan Daftar Arsip Terjaga, Pemberkasan Arsip Terjaga, dan pelaporan, serta menyerahkan salinan Autentik Arsip Terjaga kepada ANRI; r. melakukan pengolahan dan penyajian Arsip menjadi informasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional; dan s. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Arsip Dinamis.

Unit Kearsipan II dan Unit Kearsipan III mempunyai tugas: a. mengimplementasikan pedoman pengelolaan Arsip Dinamis; b. menyimpan dan mengelola Arsip Inaktif dari Unit Pengolah di lingkungan unit organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama dan unit pelaksana teknis (balai besar dan balai); c. memberikan layanan peminjaman Arsip Inaktif; d. melakukan pemeliharaan dan perawatan Arsip Inaktif; e. menerima laporan Arsip Terjaga dari Unit Pengolah dan melaporkan kepada kepala ANRI melalui Unit Kearsipan I; dan f. menyerahkan salinan autentik Arsip Terjaga kepada kepala ANRI melalui Unit Kearsipan I paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaporan.
Unit Pengolah Pusat dan Unit Pengolah pada unit pelaksana teknis mempunyai tugas: a. menyelesaikan proses kerja yang menghasilkan Arsip; b. melakukan kontrol dan pengendalian pengelolaan Arsip Aktif termasuk Arsip Vital di lingkungan unit kerja masing-masing; c. memberkaskan dan melaporkan apabila terdapat Arsip yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga kepada kepala ANRI melalui Unit Kearsipan secara berjenjang, paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan; d. menyerahkan salinan Autentik Arsip Terjaga kepada kepala ANRI melalui Unit Kearsipan secara berjenjang, paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaporan; e. menjaga autentisitas Arsip yang diciptakan; f. melakukan kontrol terhadap Arsip Inaktif yang akan dipindahkan ke Unit Kearsipan; g. menyampaikan Daftar Arsip Aktif kepada Unit Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan; dan h. memberikan layanan Arsip Aktif dengan cepat, tepat, dan benar.

D. Tanggung Jawab 1. Unit Kearsipan I mempunyai tanggung jawab terhadap: a. penentuan sistem Kearsipan Kementerian;

b. pembinaan Kearsipan; c. pemusnahan dan penyerahan Arsip; d. pengelolaan Arsip Inaktif yang ada di lingkungannya; dan e. penyajian informasi Arsip Inaktif.

Unit Kearsipan II di pusat mempunyai tanggung jawab terhadap: a. penyimpanan Arsip Inaktif yang tercipta di lingkungannya; b. pemindahan Arsip Inaktif di lingkungannya; c. layanan dan peminjaman Arsip di lingkungannya; dan d. penyimpanan Arsip hasil Alih Media di lingkungannya.
Unit Kearsipan III mempunyai tanggung jawab terhadap: a. penyimpanan Arsip Inaktif yang tercipta di lingkungannya; b. pelaksanaan pemusnahan fisik Arsip di lingkungannya; c. layanan dan peminjaman Arsip di lingkungannya; dan d. penyimpanan Arsip hasil Alih Media di lingkungannya.
Unit Pengolah pusat dan Unit Pengolah pada unit pelaksana teknis mempunyai tanggung jawab terhadap: a. Pemberkasan Arsip Aktif; b. penyimpanan dan pengamanan Arsip Aktif termasuk Arsip Vital di lingkungan Unit Pengolah; dan
c. pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

          ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

KLASIFIKASI ARSIP

Klasifikasi Arsip Kementerian disusun berdasarkan pengelompokan masalah yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup Kementerian sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian dalam pengelolaan Arsip Dinamis.

Klasifikasi Arsip, terdiri atas: a. Klasifikasi Arsip Fasilitatif Klasifikasi Arsip fasilitatif merupakan pengelompokan Arsip yang berkaitan dengan fungsi fasilitatif, meliputi: 1. data dan informasi (DTN); 2. hubungan masyarakat (HMS); 3. perlengkapan (KAP); 4. keuangan (KEU); 5. kerja sama (KSM); 6. kebijakan strategis (KST); 7. hukum (KUM); 8. organisasi dan tata laksana (OTL); 9. kepegawaian (PEG); 10. perencanaan dan evaluasi (REN); 11. kesekretariatan (SET); dan 12. pengawasan (WAS). b. Klasifikasi Arsip Substantif Klasifikasi Arsip substantif merupakan pengelompokan Arsip yang berkaitan dengan fungsi substantif, meliputi: 1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (DAS); 2. Penegakan Hukum Kehutanan (GKM); 3. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSA); 4. Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan (MAB); 5. Pengembangan Hutan Berkelanjutan (PHB); 6. Pengelolaan Hutan Lestari (PHL); 7. Planologi Kehutanan (PLA); 8. Perhutanan Sosial (PSL); 9. Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); dan 10. Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan (SMH).

Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian menggunakan Kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk kombinasi huruf dan angka.

Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan ketentuan: a. huruf adalah kode rincian pertama (masalah primer); b. angka pertama merupakan kode rincian kedua (masalah sekunder); dan c. angka kedua merupakan kode rincian ketiga (masalah tersier).

Kode Klasifikasi Arsip menjadi tanda pengenal urusan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar penomoran naskah dinas, pemeliharaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif, serta penyusutan Arsip.

POLA KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN KEHUTANAN NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

FUNGSI FASILITATIF I DTN DATA DAN INFORMASI

DTN.01 RENCANA STRATEGIS/MASTER PLAN PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan rencana strategis/master plan pembangunan sistem informasi.
DTN.02 PENGELOLAAN DATA

DTN.02.01 Pengelolaan Database Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan database kehutanan, meliputi: a. database; dan b. kliring data.

DTN.02.02 Analisis Data Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan analisis data kehutanan, meliputi: a. analisis data; b. dokumentasi data; dan c. data statistik.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

DTN.03.02 Pengelolaan Perpustakaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan inventarisasi koleksi, penambahan koleksi, penatausahaan koleksi, pengembangan sistem informasi, perawatan koleksi, layanan pengguna, dan penyusunan laporan dalam pengelolaan perpustakaan, meliputi: a. buku/formulir tamu pengguna; b. formulir peminjaman; c. rekapitulasi data pengunjung; d. administrasi pengembangan bahan pustaka; e. database bahan pustaka; dan f. laporan pengelolaan perpustakaan

DTN.03.03 Pengelolaan Museum Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan inventarisasi koleksi, penambahan koleksi, penatausahaan koleksi, pengembangan sistem informasi, perawatan, dan penyusunan laporan dalam pengelolaan museum, meliputi: a. buku/formulir tamu pengunjung; b. rekapitulasi data pengunjung; c. administrasi pengelolaan koleksi museum; dan d. laporan pengelolaan museum. 4. DTN.04 PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

DTN.04.02 Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan monitoring pelaksanaan, pengukuran efektifitas kontrol, evaluasi pelaksanaan, audit internal SPBE, dan pelaporan dalam penyelenggaraan SPBE, meliputi: a. rencana induk SPBE; b. arsitektur SPBE; c. peta rencana SPBE; d. SOP (Proses Bisnis SPBE); e. infrastruktur SPBE; f. aplikasi SPBE; g. keamanan SPBE; h. laporan layanan SPBE; dan
i. laporan penyelenggaraan SPBE.

HMS.01 MANAJEMEN KOMUNIKASI PUBLIK

HMS.01.01 Penyusunan Strategi Komunikasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengumpulan bahan, penyusunan agenda setting, penyusunan strategi komunikasi, pembahasan strategi komunikasi, sosialisasi strategi komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dalam penyusunan strategi komunikasi, meliputi: a. bahan publikasi (foto, video, draft postingan media sosial); b. laporan agenda setting; dan c. evaluasi dan pelaporan strategi komunikasi

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

HMS.01.03 Siaran Pers/ Konferensi Pers/ Press Release pada Media Massa oleh Menteri Dan Wakil Menteri Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan siaran pers/konferensi pers/press release pada media massa oleh Menteri dan Wakil Menteri.

HMS.01.04 Penyusunan Publikasi Melalui Media Cetak Maupun Elektronik (Bahan Media Sosial) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan publikasi melalui media cetak maupun elektronik (bahan media sosial).

HMS.01.06 Brosur/Leaflet/Poster/Plakat/Flyer Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan brosur/ leaflet/poster/plakat/flyer, meliputi master brosur/leaflet/poster/plakat/flyer

HMS.01.07 Pengumuman/Pemberitaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengumuman/pemberitaan.

HMS.01.08 Kunjungan Wartawan/Peliputan dan Wawancara Media Massa Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kunjungan wartawan/peliputan dan wawancara media massa.

HMS.01.09 Master Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penerbitan majalah, buletin, koran, dan jurnal. 2. HMS.02 LAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

HMS.02.04 Pelayanan Permohonan Informasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan permohonan informasi, meliputi: a. permohonan informasi publik; dan b. laporan layanan informasi.

HMS.02.06 Uji Konsekuensi dan Penanganan Sengketa Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan uji konsekuensi dan penanganan sengketa.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

HMS.06.01 Pidato/Sambutan Menteri Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pidato/sambutan Menteri.

HMS.06.02 Pidato/Sambutan Pimpinan Eselon I/II
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pidato/sambutan pimpinan eselon I/II. 7. HMS.07 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

HMS.07.02 Hubungan Lembaga Pemerintah (Kementerian/Lembaga) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengumpulan data dan informasi, hubungan dengan kementerian/lembaga, pelaksanaan rapat/pendampingan kunker kementerian/lembaga, dan audiensi/konsultasi kementerian/lembaga dalam hubungan lembaga pemerintah, meliputi: a. notula; b. bahan/materi pidato/sidang; c. laporan pendampingan kunjungan kerja/ audiensi/konsultasi kementerian/lembaga dalam hubungan lembaga pemerintah; dan
d. data dan informasi kementerian/lembaga.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

HMS.08.01 Pelayanan dan Keprotokolan Menteri dan Wakil Menteri Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan agenda, penyiapan bahan kegiatan, koordinasi, protokoler/pengawalan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelayanan dan keprotokolan Menteri dan wakil Menteri, meliputi: a. agenda Menteri; b. bahan kegiatan Menteri; dan
c. laporan dan evaluasi.

HMS.08.02 Pelayanan dan Keprotokolan Sekretariat Jenderal Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan agenda, penyiapan bahan/materi kegiatan, koordinasi, fasilitas pendukung, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelayanan dan keprotokolan Sekretaris Jenderal, meliputi: a. agenda; b. bahan/materi kegiatan; dan c. laporan dan evaluasi.

HMS.08.03 Pelayanan Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri dan Unsur Pimpinan lainnya Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan agenda, penyiapan bahan/materi kegiatan, koordinasi, fasilitas pendukung, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelayanan Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri dan Unsur Pimpinan lainnya, meliputi: a. agenda;
b. bahan/materi kegiatan; dan
c. laporan dan evaluasi. III KAP PERLENGKAPAN

KAP.01 ANALISIS KEBUTUHAN

KAP.01.02 Pengusulan dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengusulan dan penyusunan rencana kebutuhan. 2. KAP.02 PENGADAAN

KAP.02.01 Konsultasi dan Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan konsultasi dan koordinasi pengadaan barang/jasa.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KAP.02.02 Perencanaan Pengadaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pengadaan barang/jasa.

KAP.02.03 Pembinaan dan Pendampingan Permasalahan Pengadaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan dan pendampingan permasalahan pengadaan barang/jasa.

KAP.02.04 Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penggunaan, perawatan dan penanganan gangguan aplikasi sistem informasi pengadaan.

KAP.02.06 Pengadaan Sarana Fisik dan Kendaraan Dinas Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengadaan sarana fisik dan kendaraan dinas.

KAP.02.07 Pengadaan Sarana Lainnya Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengadaan sarana lainnya. 3. KAP.03 PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BMN

KAP.03.01 Kepemilikan BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kepemilikan BMN, meliputi: a. Sertifikat; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); d. Kartu Garansi; e. Faktur; f. Gambar Teknik Bangunan/Konstruksi; dan
g. Dokumen BMN Lainnya.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KAP.04.01 Inventarisasi BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan inventarisasi BMN, meliputi: a. daftar inventaris; dan b. laporan inventaris BMN.

KAP.04.02 Pelaporan Tahunan BMN Kementerian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan tahunan BMN Kementerian.

KAP.04.03 Pelaporan BMN Unit Kerja Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan BMN unit kerja, meliputi: a. laporan bulanan; b. laporan triwulan; c. laporan semester; dan
d. laporan tahunan.

KAP.04.04 Persediaan BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan persediaan BMN. 5. KAP.05 PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengamanan BMN, meliputi: a. pemeliharaan BMN; dan b. pengamanan BMN. 6. KAP.06 PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BMN

KAP.06.01 Penjualan BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penjualan barang milik negara, mulai dari permohonan, pembentukan tim, penilaian, sampai dengan pelaporan.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KAP.06.03 Hibah BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemindahtanganan barang milik negara dengan cara hibah, meliputi: a. berita acara pemindahtanganan BMN dengan cara hibah; dan b. surat keputusan hibah BMN.

KAP.06.04 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemindahtanganan BMN dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Pusat.

KAP.06.05 Pemusnahan dan Penghapusan BMN Tidak Bernilai Sejarah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemusnahan dan penghapusan BMN tidak bernilai sejarah, meliputi: a. surat keputusan tim;
b. rekomendasi;
c. persetujuan;
d. surat keputusan penghapusan;
e. daftar barang yang dihapuskan; f. risalah lelang; dan
g. berita acara penghapusan.

KAP.06.06 Pemusnahan dan Penghapusan BMN Bernilai Sejarah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemusnahan dan penghapusan BMN bernilai sejarah, meliputi: a. surat keputusan tim; b. rekomendasi; c. persetujuan; d. surat keputusan penghapusan; e. daftar barang yang dihapuskan;risalah lelang; dan
f. berita acara penghapusan. 7. KAP.07 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan dalam rangka pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengguna barang. IV KEU KEUANGAN

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI 1. KEU.01 PELAKSANAAN ANGGARAN

KEU.01.03 Pembayaran Keuangan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembayaran keuangan, meliputi: a. pengajuan kebutuhan penarikan kas;
b. bukti-bukti tagihan dari pihak ketiga;
c. surat permintaan pembayaran (SPP);
d. surat perintah membayar (SPM); dan
e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

KEU.01.04 Tata Usaha Anggaran Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan tata usaha anggaran, meliputi: a. Buku Kas Umum (BKU); b. Buku Kas Pembantu (BKP); c. buku/kartu pengawasan kredit anggaran; dan d. rekening koran bank.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KEU.01.06 Iuran/Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia kepada Badan/Organisasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan setor iuran/kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional, meliputi: a. usulan keanggotaan; b. persetujuan keanggotaan; c. perhitungan formulasi iuran/kontribusi; dan d. bukti setor.

KEU.01.07 Akuntansi Keuangan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan akuntansi keuangan, meliputi: a. berita acara pemeriksaan kas; b. laporan pertanggung jawaban (LPJ Bendahara); c. kas/register penutupan kas; d. Arsip Data Komputer (ADK); dan
e. berita acara rekonsiliasi internal.

KEU.01.08 Pelaporan Keuangan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan keuangan, meliputi: a. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan; b. analisis/telaah laporan keuangan; c. revisi laporan keuangan; d. nota kesepakatan terkait laporan keuangan; dan e. temuan pemeriksaan BPK RI.

KEU.01.09 Pembayaran dan Penagihan Piutang Negara Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembayaran dan penagihan piutang negara, meliputi: a. surat tagihan ke wajib bayar;
b. surat somasi;
c. e-billing; laporan piutang bulanan;
d. berita acara rekonsiliasi piutang; dan
e. nota kesepakatan piutang.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KEU.01.10 Pengurusan Piutang Negara Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengurusan piutang negara, meliputi: a. usulan penghapusan piutang negara bersyarat/mutlak; b. penyerahan pengurusan piutang negara; c. penatausahaan piutang negara; d. penetapan piutang; e. pernyataan lunas; f. surat pernyataan piutang negara telah optimal (PPNTO); dan
g. crash program.

KEU.02.01 Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan implementasi SAI, meliputi: a. petunjuk/pedoman SAI; dan b. pembinaan/bimtek/inhouse training SAI.

KEU.02.04 Pelaporan Realisasi APBN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan realisasi APBN, meliputi: a. laporan realisasi belanja (termasuk Dana Alokasi Khusus/DAK); b. laporan realisasi pengembalian belanja; c. laporan realisasi pendapatan; dan
d. laporan realisasi pengembalian pendapatan.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI 3. KEU.03 BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI

KEU.03.01 Laporan (Report) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan laporan (report) bantuan/pinjaman luar negeri, meliputi: a. laporan perkembangan (progress report); b. laporan bulanan (monthly report); c. laporan triwulan (quarterly report); dan
d. laporan akhir/tahunan (final report/completion report).

KEU.03.02 Pelaksanaan Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan/peraturan yang menyangkut pinjaman/hibah luar negeri, meliputi: a. Hibah Langsung Barang/Jasa:

Surat Permohonan Nomor Register Hibah;
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung B/J (SP3HLBJS);
Surat Penyataan Telah Menerima Hibah Langsung;
Ringkasan Hibah; dan
BAST; dan b. Hibah Langsung Uang:
Surat Permohonan Pembukaan Rekening Hibah;
Surat Penyataan Telah Menerima Hibah Langsung;
Surat Permohonan;
Perjanjian Hibah, Ringkasan Hibah; dan
Surat Kuasa Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Perjanjian Hibah.
KEU.04 PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelola APBN, meliputi: a. dokumen kuasa pengguna anggaran; b. dokumen kuasa pengguna barang/jasa; c. dokumen pejabat pembuat komitmen; d. dokumen pejabat pembuat daftar gaji; e. dokumen pejabat penandatanganan SPM; f. dokumen bendahara penerimaan/pengeluaran; dan

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI g. dokumen pengelola barang termasuk berita acara serah terima jabatan. 5. KEU.05 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sampai dengan penyelesaian kerugian negara, meliputi: a. penyelesaian tuntutan perbendaharaan; b. penyelesaian tuntutan ganti rugi; dan c. dokumen pihak ketiga. 6. KEU.06 PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA

KEU.06.01 Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan PNBP, meliputi: a. PNBP sumber daya alam kehutanan; dan b. PNBP fungsional kehutanan dan/atau PNBP umum.

KEU.06.02 Pengusulan Dana Bagi Hasil (DBH) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengusulan Dana Bagi Hasil (DBH) PNBP sektor Kehutanan antara pusat dan daerah, meliputi: a. laporan realisasi PNBP sumber daya alam kehutanan; b. surat penyampaian realisasi PNBP sumber daya alam kehutanan provinsi; c. berita acara rekonsiliasi dan verifikasi DBH; dan d. surat DBH pusat dan daerah.

KSM.01 KERJA SAMA DALAM NEGERI

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KSM.01.02 Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (Mou)/ Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan nota kesepahaman/nota kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/kontrak/perjanjian kerja sama/Letter of Intens (LoI) dalam negeri dan bentuk kerja sama dalam negeri lainnya, dan evaluasi perjanjian dalam negeri, meliputi: a. Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/ Kontrak/Perjanjian Kerja Sama/Letter of Intens (LoI) dalam negeri b. dokumen kerja sama dalam negeri lainnya; dan c. laporan dan evaluasi perjanjian. 2. KSM.02 KERJA SAMA LUAR NEGERI

KSM.02.01 Kerja Sama Bilateral Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi, penyusunan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan, monitoring evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis hubungan dan kerja sama bilateral, meliputi: a. penjajakan kerja sama; b. pemberian pandangan hukum; c. penandatanganan naskah kerja sama; d. evaluasi kerja sama; dan e. tindak lanjut kerja sama.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI e. tindak lanjut kerja sama.

KSM.02.03 Kerja Sama Organisasi Internasional, Badan PBB, dan Forum Multilateral Lainnya Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi, penyusunan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan, monitoring evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis hubungan dan kerja sama Organisasi Internasional dan Badan PBB, meliputi: a. penjajakan kerja sama; b. pemberian pandangan hukum; c. penandatanganan naskah kerja sama; d. evaluasi kerja sama; dan e. tindak lanjut kerja sama.

KSM.02.04 Kerja Sama Ormas Asing dan Entitas Asing Non-Pemerintah Lainnya Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi, penyusunan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan, monitoring evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis hubungan dan kerja sama organisasi masyarakat asing dan entitas asing non-pemerintah lainnya, meliputi: a. penjajakan kerja sama; b. pemberian pandangan hukum; c. penandatanganan naskah kerja sama; d. evaluasi kerja sama; dan e. tindak lanjut kerja sama. 3. KSM.03 PERJANJIAN INTERNASIONAL

KSM.03.01 Pembuatan Perjanjian Internasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi penyiapan, penjajakan, perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi perjanjian internasional, meliputi: a. nota kesepahaman; b. nota kesepakatan; c. memorandum of understanding (mou)/memorandum saling pengertian (msp); d. kontrak; e. perjanjian kerja sama; f. letter of intens (loi) luar negeri dan evaluasi perjanjian luar negeri; dan g. bentuk perjanjian internasional lainnya.

KSM.03.02 Pelaksanaan Perjanjian Internasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian internasional.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KSM.03.03 Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Internasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan monitoring dan evaluasi perjanjian internasional. 4. KSM.04 LAYANAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

KSM.04.01 Kunjungan Delegasi ke Luar Negeri dalam Forum Internasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kunjungan delegasi ke luar negeri, meliputi: a. konferensi; b. workshop; c. tugas belajar; d. kunjungan luar negeri lainnya dalam forum internasional.

KSM.04.02 Fasilitasi Layanan Tenaga Asing Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi layanan tenaga asing, meliputi: a. rekomendasi penempatan tenaga asing; b. perpanjangan tenaga asing; dan c. penghentian tenaga asing.

KSM.04.03 Fasilitasi Layanan Kerja Sama Luar Negeri Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi layanan kerja sama, meliputi: a. pembebasan pajak; b. penyediaan data dan informasi kerja sama; dan c. kegiatan terkait proyek kerja sama lainnya. VI KST KEBIJAKAN STRATEGIS

KST.01 PERUMUSAN, PENGKOORDINASIAN, ANALISIS, REKOMENDASI, EVALUASI DAN SUPERVISI KEBIJAKAN STRATEGIS KEHUTANAN BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN INVESTASI, POLITIK, HUKUM, PEMBANGUNAN, KEMARITIMAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN ISU GLOBAL

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KST.01.01 Perumusan Kebijakan Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Investasi, Politik, Hukum, Pembangunan, Kemaritiman, Kesejahteraan Rakyat dan Isu Global Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perumusan kebijakan strategis bidang sosial, ekonomi dan investasi, politik, hukum, pembangunan, kemaritiman, kesejahteraan rakyat dan isu global, meliputi: a. bahan/naskah; b. laporan identifikasi dan klasifikasi bahan/naskah; c. penetapan tim perumus/penyusun; dan d. draft 0 s.d. draft final.

KST.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebijakan Strategis Kehutanan Bidang Sosial, Ekonomi dan Investasi, Politik, Hukum, Pembangunan, Kemaritiman, Kesejahteraan Rakyat dan Isu Global Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perumusan kebijakan strategis Kehutanan bidang sosial, ekonomi dan investasi, politik, hukum, pembangunan, kemaritiman, kesejahteraan rakyat dan isu global, meliputi: a. bahan dan keterangan; b. hasil rapat menganalisis kebijakan; c. penetapan tim analis kebijakan; d. hasil rapat dengan tim analis kebijakan; dan e. laporan.

KST.01.03 Penyusunan Rekomendasi Terhadap Isu Bidang Sosial, Ekonomi dan Investasi, Politik, Hukum, Pembangunan, Kemaritiman, Kesejahterataan Rakyat dan Isu Global Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perumusan kebijakan strategis bidang sosial, ekonomi dan investasi, politik, hukum, pembangunan, kemaritiman, kesejahteraan rakyat dan isu global, meliputi: a. bahan/keterangan; b. notula rapat penyusunan rekomendasi kebijakan; c. hasil analisis; dan d. laporan.

KST.01.04 Pelaksanaan Evaluasi dan Supervisi Kebijakan Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Investasi, Politik, Hukum, Pembangunan, Kemaritiman, Kesejahteraan Rakyat dan Isu Global Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perumusan kebijakan strategis bidang sosial, ekonomi dan investasi, politik, hukum, pembangunan, kemaritiman, kesejahteraan rakyat dan isu global, meliputi: a. bahan/data; b. notula dan hasil rapat evaluasi kebijakan; c. laporan hasil evaluasi; dan d. rekomendasi kebijakan. VII KUM HUKUM

KUM.01 PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KUM.01.01 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait kehutanan, meliputi: a. perencanaan dan penyiapan rancangan b. penetapan tim panitia intern dan antarkementerian c. hasil analisis d. notula pembahasan internal, antarkementerian, dan panitia kerja (Panja) DPR e. hasil harmonisasi; dan f. undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang- undang yang disahkan.

KUM.01.02 Peraturan Pemerintah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan pengundangan Peraturan Pemerintah, meliputi: a. perencanaan dan penyiapan rancangan b. surat keputusan tim panitia antarkementerian c. hasil analisis d. notula pembahasan, internal kementerian, antarkementerian, dan panitia kerja (Panja) DPR e. hasil harmonisasi; dan f. peraturan pemerintah yang disahkan.

KUM.01.03 Peraturan Presiden Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Presiden, meliputi: a. perencanaan dan penyiapan rancangan; b. penetapan tim panitia antarkementerian; c. hasil analisis; d. notula pembahasan, internal, antarkementerian, dan panitia kerja (Panja) DPR; e. hasil harmonisasi; dan f. peraturan presiden yang disahkan.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KUM.01.04 Keputusan Presiden Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Keputusan Presiden, meliputi: a. Perumusan oleh Unit Teknis: Surat Pengantar, Rancangan Keputusan Presiden; b. Pembahasan (dengan Unit Terkait, Pemrakarsa dengan Biro Hukum, FGD dengan Kementerian Terkait, Laporan Rapat); c. Permohonan Izin Prakarsa ke Presiden; d. Hasil Harmonisasi; dan e. Salinan Keputusan Presiden yang Disahkan.

KUM.01.05 Instruksi Presiden Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Instruksi Presiden, meliputi: a. Perumusan oleh Unit Teknis: Surat Pengantar, Draft Instruksi Presiden; b. Pembahasan (dengan Unit Terkait, Pemrakarsa dengan Biro Hukum, FGD dengan Kementerian Terkait, Laporan Rapat); c. Permohonan Izin Prakarsa ke Presiden (Surat Permohonan, Draft Final, Surat Izin Prakarsa dari Presiden); d. Hasil Harmonisasi; dan e. Salinan Instruksi Presiden setelah Disahkan. 2. KUM.02 PRODUK HUKUM BERSIFAT STRATEGIS

KUM.02.01 Peraturan Menteri Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, harmonisasi, penetapan, pengundangan, dan Autentikasi Peraturan Menteri Kehutanan, meliputi: a. Program dan Penyiapan/Penyusunan Rancangan Peraturan; b. Rancangan Peraturan Menteri; c. Hasil Harmonisasi; d. Peraturan Menteri; e. Nomor Berita Negara RI; dan f. Salinan Peraturan Menteri.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KUM.03.01 Keputusan Menteri Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Keputusan Menteri Kehutanan yang bersifat operasional.

KUM.03.03 Keputusan Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Keputusan Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan yang bersifat operasional.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KUM.03.07 Keputusan Kepala Balai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Keputusan Kepala Balai.

KUM.03.08 Instruksi/Surat Edaran Balai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Surat Edaran Balai.

KUM.03.09 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Peraturan/Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran. 4. KUM.04 EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Kementerian Kehutanan, meliputi: a. penetapan tim evaluasi peraturan perundang-undangan; b. pembahasan: inventarisasi, identifikasi, data peraturan menteri kehutanan yang dievaluasi; dan c. laporan analisis dan evaluasi 5. KUM.05 ADVOKASI HUKUM

KUM.05.01 Pendampingan Hukum dalam Pemeriksaan Pidana Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pendampingan hukum dalam pemeriksaan pidana, meliputi: a. korespondensi pendampingan hukum pidana; b. laporan pendampingan hukum pidana; dan c. putusan pidana.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KUM.05.02 Pendampingan Hukum dalam Pemeriksaan Perdata Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan tindak perdata khusus di bidang kehutanan dan pendampingan hukum/advokasi dalam pemeriksaan perdata, meliputi: a. Surat Kuasa Khusus; b. Gugatan Perdata; c. Eksepsi dan Jawaban Perdata; d. Replik; e. Duplik; f. Daftar Bukti dari Penggugat; g. Daftar Bukti dari Tergugat; h. Kesimpulan Tergugat terhadap Perkara Perdata; i. Putusan Pengadilan Negeri; j. Memori Banding/Memori Kontra Banding; k. Putusan Pengadilan Tinggi; l. Memori Kasasi/Memori Kontra Kasasi; m. Putusan Kasasi Mahkamah Agung; n. Memori Peninjauan Kembali (PK)/Memori Kontra Peninjauan Kembali (PK); o. Putusan Peninjauan Kembali (PK); dan p. Nota Dinas kepada Menteri perihal Laporan Advokasi Perdata.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KUM.05.03 Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan gugatan kasus/sengketa Tata Usaha Negara (TUN), meliputi: a. Surat Kuasa Khusus; b. Gugatan TUN; c. Eksepsi dan Jawaban TUN; d. Replik; e. Duplik; f. Daftar Bukti dari Penggugat; g. Daftar Bukti dari Tergugat; h. Kesimpulan Tergugat terhadap Perkara TUN; i. Putusan Pengadilan Negeri; j. Memori Banding/Memori Kontra Banding; k. Putusan Pengadilan Tinggi; l. Memori Kasasi/Memori Kontra Kasasi; m. Putusan Kasasi Mahkamah Agung; n. Memori Peninjauan Kembali (PK)/Memori Kontra Peninjauan Kembali (PK); o. Putusan Peninjauan Kembali (PK); dan p. Nota Dinas kepada Menteri perihal Laporan Advokasi Perdata.

KUM.05.04 Advokasi Gugatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan advokasi gugatan KIP, meliputi: a. Surat Kuasa Khusus; b. Permohonan Informasi Publik dari Pemohon; c. Tanggapan dari Badan Publik; d. Keberatan Pemohon kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); e. Tanggapan dari Atasan PPID; f. Permohonan Penyelesaian di KIP; g. Tanggapan Termohon; h. Daftar Bukti; dan i. Putusan KIP.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KUM.05.05 Uji Materi Undang-Undang Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Uji Materi Undang-Undang, meliputi: a. Permohonan Uji Materi Undang-Undang; b. Tanggapan Presiden/Pemerintah; c. Dokumen Reviu Majelis Hakim terhadap Tanggapan Presiden/Pemerintah; d. Tambahan Tanggapan Presiden/Pemerintah; e. Dokumen Bukti; f. Kesimpulan Uji Materi Undang-Undang; g. Putusan Mahkamah Konstitusi; dan h. Laporan kepada Presiden terkait Putusan MK.

KUM.05.06 Uji Materi Non Undang-Undang Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Uji Materi Non Undang-undang, meliputi: a. Surat Kuasa Khusus; b. Permohonan Uji Materi Non Undang-Undang; c. Tanggapan Pemerintah; d. Putusan Mahkamah Agung tentang Uji Materi Non Undang- Undang; dan e. Laporan kepada Presiden/Menteri terkait Putusan Uji Materi Non Undang-Undang.

KUM.06.01 Penyebarluasan Informasi Hukum Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyebarluasan informasi hukum, meliputi Laporan Hasil Penyebarluasan Informasi Hukum.

KUM.06.02 Pengelolaan Bahan Pustaka Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan bahan pustaka JDIH Kehutanan, meliputi Laporan Pengelolaan Bahan Pustaka JDIH Kehutanan 7. KUM.07 PELANGGARAN

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KUM.07.01 Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelanggaran keamanan dan ketertiban umum, meliputi: a. laporan pelanggaran; dan b. tindak lanjut dari laporan pelanggaran.

KUM.07.02 Pelanggaran Kesusilaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelanggaran kesusilaan, meliputi: a. laporan pelanggaran; dan b. tindak lanjut dari laporan pelanggaran. VIII OTL ORGANISASI TATA LAKSANA

OTL.01 PROSES BISNIS Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan proses bisnis (probis), meliputi: a. pedoman penyusunan proses bisnis; b. materi sosialisasi; c. data inventarisasi proses bisnis; d. draft 0 s.d. final proses bisnis; dan e. peta proses bisnis level 0 s.d. 3.
OTL.02 EVALUASI PENATAAN ORGANISASI Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan evaluasi penataan (rancangan SOTK), meliputi: a. instrumen evaluasi organisasi; b. rumusan evaluasi organisasi; c. hasil validasi evaluasi organisasi; d. naskah akademis penataan organisasi; e. notula pembahasan dan rekomendasi penataan organisasi; f. rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK); dan g. penetapan SOTK.
OTL.03 NOMENKLATUR JABATAN ADMINISTRASI Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan nomenklatur jabatan administrasi, meliputi: a. konsep analisis jabatan dan konsep kelas jabatan; b. konsep nomenklatur jabatan; c. hasil validasi nomenklatur jabatan; dan d. laporan penyusunan nomenklatur jabatan.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI 4. OTL.04 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK), meliputi: a. Surat Keputusan Tim Analisis Jabatan dan ABK; b. Instrumen Analisis Jabatan dan ABK:

Informasi Jabatan;
Kompetensi Jabatan; dan
Klasifikasi Jabatan; dan c. Draft Surat Keputusan Analisis Jabatan dan ABK.
OTL.05 PETA JABATAN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan peta jabatan, meliputi: a. pengembangan aplikasi kelas jabatan; b. hasil uji beban; c. peta jabatan; dan d. laporan peta jabatan.
OTL.06 TATA HUBUNGAN KERJA DAN SISTEM KERJA Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan tata hubungan kerja dan sistem kerja, meliputi: a. Peta Kerangka Kegiatan Level 4; b. Instrumen Tata Hubungan Kerja; c. Laporan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis; d. Inventarisasi Tata Hubungan Kerja; e. Data Keterkaitan dan Rekapitulasi Data Keterkaitan; dan f. Draft 0 s.d. Draft Final Peraturan Menteri Tata Hubungan Kerja dan Sistem Kerja.
OTL.07 EVALUASI KELAS JABATAN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan evaluasi jabatan, meliputi: a. Factor Evaluation System (FES)); b. Notula Pembahasan dan Uji Beban; c. Draft Peraturan Menteri Evaluasi Jabatan; dan d. Laporan Evaluasi Kelas Jabatan.
OTL.08 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)/INSTRUKSI KERJA (IK) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan SOP/IK, meliputi: a. Pedoman Pembuatan SOP/IK; b. Laporan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis; c. Kompilasi SOP/IK Kementerian; dan d. Laporan penyusunan SOP/IK

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI 9. OTL.09 FASILITASI PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK

OTL.09.01 Laboratorium Inovasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyelenggaraan laboratorium inovasi, meliputi: a. Penetapan Tim Laboratorium Inovasi; dan b. Laporan Pelaksanaan Laboratorium Inovasi dan Dokumen Inovasi.

OTL.09.02 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyelenggaraan KIP, meliputi: a. Penetapan Panitia KIPP Internal b. Dokumen KIPP Internal; dan c. Laporan Hasil KIPP Internal.

OTL.09.03 Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemantauan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi: a. Dokumen Monitoring Partisipasi KIPP; b. Proposal Inovasi; c. Laporan Progres; dan d. Laporan Fasilitasi KIPP. 10. OTL.10 FASILITASI REFORMASI BIROKRASI (RB) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi reformasi birokrasi, meliputi: a. Penetapan Tim RB Kementerian; b. Roadmap RB Kementerian; c. Laporan Sosialisasi dan Laporan Rencana Aksi; dan d. Laporan Hasil RB Kementerian. IX PEG KEPEGAWAIAN

PEG.01 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

PEG.01.01 Perencanaan Kebutuhan ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan kebutuhan ASN, meliputi: a. Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan;
b. Analisis Kebutuhan ASN; dan c. Dokumen Pengolahan Data Kebutuhan.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PEG.01.04 Standardisasi Jabatan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan standardisasi jabatan, meliputi: a. Informasi Jabatan; b. Kompetensi Jabatan; dan c. Klasifikasi Jabatan 2. PEG.02 FORMASI DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

PEG.02.02 Pengadaan ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengadaan ASN, meliputi: a. Proses Rekrutmen ASN; b. Penetapan Pengumuman Kelulusan; c. Lamaran yang Tidak Diterima; d. Nota Usul Pengangkatan ASN; dan e. Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan).

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PEG.02.03 Sistem Rekrutmen ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan sistem rekrutmen ASN, meliputi: a. standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai; b. kisi-kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian; dan c. evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi.

PEG.03.01 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antarperwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan usulan alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar perwakilan, mutasi ke dan dari perwakilan, pemindahan sementara, persetujuan/pertimbangan Kepala BKN. (SK masuk berkas perseorangan)

PEG.03.02 Usulan Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan usulan kenaikan pangkat/golongan/jabatan. (SK masuk berkas perseorangan).

PEG.03.05 Usulan Peninjauan Masa Kerja Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan usulan peninjauan masa kerja. (Nota Persetujuan masuk berkas perseorangan)

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PEG.04.02 Usulan Penyesuaian Ijazah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan usulan penyesuaian ijazah. (Sertifikat penyesuaian ijazah masuk berkas perseorangan)

PEG.04.03 Penyusunan Sistem Karier Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan sistem karier. 5. PEG.05 KINERJA

PEG.05.01 Usulan Penilaian Kinerja Pegawai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penilaian kinerja pegawai. (Hasil penilaian kinerja pegawai masuk berkas perseorangan)

PEG.05.02 Usulan Penetapan Angka Kredit Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan angka kredit (PAK masuk berkas perseorangan)

PEG.06.01 Kode Etik ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kode etik ASN.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PEG.06.02 Disiplin ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan disiplin ASN, meliputi: a. Penegakan Disiplin ASN; dan b. Peningkatan Disiplin ASN (BAP dan SK penetapan hukuman masuk berkas perseorangan)

PEG.06.03 Pemberhentian ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemberhentian ASN, meliputi: a. pemberhentian dengan hormat; b. pemberhentian tidak dengan hormat; dan c. pemberhentian sementara (SK masuk berkas perseorangan)

PEG.06.04 Pensiun ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pensiun ASN, meliputi: a. Administrasi Pensiun ASN; b. Perekaman dan Pemeliharaan Data Pensiun; dan c. Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN (SK Penetapan masuk berkas perseorangan)

PEG.07.01 Konsultasi Hukum Kepegawaian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemberian konsultasi hukum kepegawaian, meliputi: a. analisis/telaah; b. pemberian konsultasi; c. fasilitasi dan bimbingan penyelesaian permasalahan kepegawaian; dan d. laporan dan evaluasi.

PEG.07.02 Bantuan Hukum Pegawai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan bantuan hukum pegawai, meliputi: a. pendampingan bantuan hukum; dan b. pertimbangan perkara hukum. 8. PEG.08 STATUS DAN KEDUDUKAN PEGAWAI

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PEG.08.01 Pertimbangan Status Kepegawaian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pertimbangan status kepegawaian, meliputi: a. analisis status kepegawaian; dan b. penyusunan pertimbangan status kepegawaian.

PEG.08.02 Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pertimbangan kedudukan kepegawaian, meliputi: a. analisis kedudukan kepegawaian; dan b. penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian.

PEG.09.01 Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan database kepegawaian, penyelesaian permasalahan data, penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN dan Non ASN, pengembangan dan pemanfaatan Kartu Pegawai Elektronik dalam pengolahan data dan informasi kepegawaian.

Data dan Informasi Kepegawaian

PEG.09.02 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengembangan sistem informasi kepegawaian.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PEG.10.01 Wasdal Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan wasdal formasi, pengadaan dan pasca diklat, meliputi: a. pelaksanaan; b. monitoring dan evaluasi; dan c. rekomendasi, evaluasi, dan pelaporan.

PEG.10.05 Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian kepegawaian.

PEG.10.06 Penyelesaian Permasalahan Tenaga Honorer Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan proses penyelesaian permasalahan tenaga honorer, meliputi: a. dokumen kasus: sanggahan tenaga honorer; dan b. dokumen penyelesaian kasus.

PEG.10.07 Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penilaian indeks NSPK Manajemen ASN. 11. PEG.11 ADMINISTRASI PEGAWAI

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PEG.11.03 Dokumentasi Identitas Pegawai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan dokumentasi identitas pegawai, meliputi: a. Usul Penetapan Karpeg/Kartu Pegawai Elektronik (KPE)/Kartu Istri/Kartu Suami; b. Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan; c. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/SPT Tahunan/NPWP; d. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4); dan e. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

PEG.11.04 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan berkas DUK.

PEG.11.05 Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan berkas kenaikan gaji berkala, mutasi gaji/tunjangan. 12. PEG.12 KESEJAHTERAAN PEGAWAI

PEG.12.01 Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai.

PEG.12.02 Layanan Asuransi Pegawai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan asuransi pegawai.

PEG.12.03 Layanan Tabungan Perumahan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan tabungan perumahan.

PEG.12.04 Layanan Bantuan Sosial Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan bantuan sosial.

PEG.12.05 Layanan Pakaian Dinas Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan pakaian dinas.

PEG.12.06 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan pegawai yang meninggal karena dinas.

PEG.12.07 Pemberian Tali Kasih Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemberian tali kasih.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PEG.12.09 Layanan Olahraga dan Rekreasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan olahraga dan rekreasi.

PEG.12.10 Tunjangan Kinerja Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengusulan kebijakan sampai dengan penetapan pemberian tunjangan kinerja.

PEG.12.11 Tunjangan Jabatan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengusulan kebijakan sampai dengan penetapan pemberian tunjangan jabatan. 13. PEG.13 PENILAIAN KOMPETENSI Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan berkas penilaian kompetensi, meliputi: a. proses penilaian kompetensi; dan b. hasil penilaian kompetensi. 14. PEG.14 ADMINISTRASI PERSEORANGAN

PEG.14.01 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil, meliputi: a. Lamaran; b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya; c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN; d. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS; e. Hasil Pengujian Kesehatan; f. Surat Keputusan Pengangkatan PNS; g. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja; h. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat; i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan; j. Surat Keputusan Pengangkatan Dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional; k. Surat Keputusan Perpindahan Wilayah Kerja; l. Surat Keputusan Perpindahan Antarinstansi; m. Surat Keterangan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN); n. Berita Acara Pemeriksaan; o. Surat Keputusan Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin; p. Surat Keputusan Perbantuan/Dipekerjakan/Penugasan ke Instansi Lain; q. Surat Keputusan Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan/ Penugasan; r. Surat Keputusan Pemberian Uang Tunggu;

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI s. Surat KeputusanPemberhentian sebagai PNS;

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

t. Surat Keputusan Pemberhentian/Pembebasan Sementara; u. Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Sebagai Pejabat Negara; v. Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan Organik Karena Diangkat sebagai Pejabat Negara; w. Surat Keputusan Pengalihan PNS; x. Surat Keterangan Pernyataan PNS yang Hilang; y. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang Dinyatakan Hilang; z. Surat Keputusan Penggantian Nama; aa. Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran; bb. Akta Nikah/Cerai; cc. Akta Kelahiran; dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan; ee. Surat Izin Menjadi Anggota Partai Politik (Parpol)/Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); ff. Surat Pencabutan Izin Menjadi Anggota Parpol; gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia; hh. Surat Keterangan Mutasi Keluarga; ii. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan; jj. Penetapan Angka Kredit (PAK); kk. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus; ll. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala; mm. Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri; nn. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri; oo. Surat Persetujuan dan Surat Keputusan Perubahan Data Dasar/ Status/ Kedudukan Hukum Kepegawaian;

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

pp. Kartu Induk Pegawai; qq. Ijasah/Sertifikat; rr. Surat Keputusan Penempatan/Penarikan Pegawai; ss. Surat Keputusan Pengangkatan Pada Jabatan Kedinasan di Luar Instansi; tt. Surat Keputusan Persetujuan/Penugasan Kembali Cuti di Luar Tanggungan Negara; uu. Surat Keputusan Cuti Besar; vv. Surat Pertimbangan Status PNS; ww. Surat Keputusan Pengaktifan Kembali sebagai PNS; xx. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik Karena Dicalonkan Sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah; yy. Surat Keputusan Penghargaan dan Tanda Jasa; zz. Surat Keputusan Pensiun; dan aaa. Surat Kematian.

PEG.14.02 Berkas Perseorangan PPPK Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan berkas perseorangan PPPK.

PEG.14.03 Berkas Perseorangan Menteri/Wakil Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan berkas perseorangan Menteri/Wakil Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya.

REN.01 PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

REN.01.02 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Musrenbang, meliputi: a. Rencana Pembangunan Nasional Bidang Kehutanan; dan b. Rencana Pembangunan Provinsi Bidang Kehutanan.

REN.01.04 Program Kerja Tahunan Kementerian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan program kerja tahunan Kementerian.

REN.01.05 Program Kerja Tahunan Unit Kerja Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan program kerja tahunan unit kerja, termasuk usulan beserta data pendukungnya.

REN.01.06 Program Kerja Tahunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan program kerja tahunan unit pelaksana teknis daerah.

REN.01.07 Penetapan/Kontrak Kinerja oleh Pimpinan Unit Kerja Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penetapan/kontrak kinerja yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja.

REN.01.08 Penetapan/Kontrak Kinerja oleh Menteri Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penetapan/kontrak kinerja oleh Menteri.

REN.01.09 Fasilitasi dan Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi dan koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian.

REN.01.10 Fasilitasi dan Koordinasi Sustainable Development Goals (SDG’s) Kementerian
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi dan koordinasi Sustainable Development Goals (SDG's) Kementerian. 2. REN.02 PELAPORAN DAN EVALUASI

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

REN.02.01 Pelaporan Berkala Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan berkala unit kerja dan unit pelaksana teknis daerah, meliputi: a. laporan triwulan unit kerja; b. laporan semesteran unit kerja; c. laporan tahunan unit kerja; d. laporan akuntabilitas kinerja unit kerja; e. laporan tahunan unit pelaksana teknis daerah; dan
f. laporan akuntabilitas unit pelaksana teknis daerah.

REN.02.02 Pelaporan Berkala Tahunan Kementerian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan berkala tahunan, meliputi: a. laporan tahunan Kementerian; dan b. laporan akuntabilitas kinerja Kementerian.

REN.02.03 Pelaporan Insidental Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan insidental rapat terbatas, rapat koordinasi, rapat pimpinan, sidang kabinet.

REN.02.04 Evaluasi Program Unit Kerja Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan evaluasi program unit kerja.

REN.02.05 Evaluasi Program Unit Pelaksana Teknis Daerah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan evaluasi program unit pelaksana teknis daerah.

REN.02.06 Evaluasi Program Kementerian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan evaluasi program Kementerian.

REN.02.07 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.

REN.02.08 Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan konsultasi perencanaan pembangunan.

REN.03.01 Penyusunan Anggaran Kementerian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan anggaran Kementerian.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

REN.03.03 Kesepakatan Bersama Pemerintah (Menteri Keuangan) dan DPR Mengenai Pagu Definitif per Kementerian/Lembaga Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama Pemerintah (Menteri Keuangan) dan DPR mengenai pagu definitif per kementerian/lembaga, meliputi berita acara kesepakatan trilateral meeting pagu alokasi anggaran.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

REN.03.08 Penyampaian RAPBN kepada DPR- RI Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan Penyampaian RAPBN kepada DPR-RI, meliputi: a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang- undang APBN:
b. Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, RUU APBN; c. Notula Pembahasan RUU APBN oleh Pemerintah dan DPR; d. Notula Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN: Tanggapan masing-masing Fraksi, Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi-fraksi; dan e. Nota Jawaban DPR-RI terkait dengan Pembahasan RUU APBN.

REN.03.09 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), meliputi: a. Naskah Masukan Bidang Kehutanan pada Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan; b. Naskah Masukan Bidang Kehutanan pada Nota Keuangan; dan c. Naskah Masukan Bidang Kehutanan pada RUU APBN.

REN.03.13 Notulensi Pembahasan RUU APBN- P oleh Pemerintah dan DPR Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan notulensi pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

REN.03.16 Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P.

REN.03.17 Perencanaan Pendanaan Pembangunan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pendanaan pembangunan, meliputi: a. berita acara trilateral meeting pendanaan hibah luar negeri; b. usulan proyek surat berharga syariah negara bidang kehutanan; dan c. usulan pendanaan on top dan/atau inisiatif baru bidang kehutanan.

REN.03.18 Aksi Strategis Nasional Bidang Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan, pembahasan, sosialisasi dan penetapan rancangan dalam aksi strategis nasional, meliputi: a. Rancangan Perencanaan Aksi Strategis Nasional Draft 0 s.d. Final; dan b. Penetapan Perencanaan Aksi Strategis Nasional.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI c. dokumen hasil pembahasan DAK non fisik bidang kehutanan; dan d. berita acara dana bagi hasil (DBH) DR sebagai hasil pembahasan rekonsiliasi DBH DR. XI SET KESEKRETARIATAN

SET.01 KERUMAHTANGGAAN

SET.01.01 Pengelolaan Keamanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan pengamanan dan ketertiban kantor serta rumah dinas, meliputi: a. daftar nama satuan pengamanan, daftar jaga/piket; b. catatan gangguan/pelanggaran/kejadian; c. surat izin keluar masuk orang/barang; dan
d. laporan kehilangan, kerusakan, kecelakaan, dan gangguan.

SET.01.03 Pengelolaan Rumah Dinas Pimpinan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan rumah dinas pimpinan.

SET.01.04 Pengelolaan Transportasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan kendaraan dinas.

SET.01.05 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan PTSP. 2. SET.02 KEARSIPAN

SET.02.01 Penciptaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan registrasi surat keluar dan surat masuk serta pendistribusian dalam rangka penciptaan Arsip, meliputi: a. buku agenda/kartu kendali’ b. lembar pengantar; dan c. buku ekspedisi.

SET.02.02 Layanan Penggunaan Arsip Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan penggunaan Arsip.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

SET.02.03 Pemeliharaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Pemberkasan, penataan Arsip Inaktif, dan penyimpanan Arsip dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan Arsip, meliputi: a. Daftar Arsip aktif (daftar Berkas dan isi Berkas); b. skema Pemberkasan Arsip Aktif; c. laporan pengaturan fisik; d. Daftar Arsip Inaktif/daftar informasi Arsip; e. skema penataan Arsip Inaktif; dan
f. skema penyimpanan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.

SET.02.04 Alih Media Arsip Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan identifikasi, pemindaian, pemberian tanda Autentifikasi, Pemberkasan Arsip elektronik hasil pemindaian, penyusunan Daftar Arsip hasil Alih Media dan berita acara Alih Media Arsip, memverifikasi daftar Alih Media dan memberikan pengesahan berita acara dan membuat laporan hasil Alih Media dalam pelaksanaan Alih Media Arsip, meliputi: a. laporan; b. Daftar Arsip yang telah dialihmediakan; dan c. berita acara.

SET.02.06 Autentikasi Arsip Dinamis Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Autentikasi Arsip Dinamis, meliputi: Surat Pernyataan Pimpinan tentang Autentikasi Arsip dalam rangka penyerahan Arsip.

SET.02.07 Pemindahan Arsip Inaktif Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemindahan Arsip Inaktif, meliputi: a. surat permohonan pemindahan Arsip; b. berita acara pemindahan; dan
c. Daftar Arsip yang dipindahkan.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

SET.02.08 Pemusnahan Arsip yang Tidak Bernilai Guna Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemusnahan Arsip yang tidak bernilaiguna, meliputi: a. keputusan pembentukan Panitia Penilai Arsip (PPA); b. notula rapat PPA/hasil penilaian; c. surat pertimbangan PPA; d. surat pernyataan persetujuan pemusnahan Arsip dari Menteri; e. surat permintaan persetujuan kepada Kepala ANRI dari Menteri; f. surat persetujuan pemusnahan Arsip dari Kepala ANRI; g. Keputusan Menteri tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan Arsip; h. berita acara pemusnahan Arsip; i. Daftar Arsip yang dimusnahkan; dan j. dokumen pemusnahan Arsip Lainnya.

SET.02.09 Penyerahan Arsip Statis Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyerahan Arsip Statis, meliputi: a. keputusan pembentukan PPA; b. notula rapat PPA pada saat melakukan penilaian c. surat pertimbangan PPA; d. surat pernyataan persetujuan penyerahan Arsip Statis dari Menteri; e. surat pernyataan Autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan dari pencipta Arsip; f. surat persetujuan dari Kepala ANRI; g. Keputusan Menteri tentang Penetapan Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis h. berita acara penyerahan Arsip Statis; i. Daftar Arsip Statis yang diserahkan; dan j. dokumen Penyerahan Arsip Lainnya.

SET.02.10 Pengembangan Sistem Kearsipan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengembangan sistem Kearsipan dinamis, meliputi: a. database pengelolaan Arsip Aktif b. database pengelolaan Arsip Inaktif; dan c. laporan pengolahan Arsip menjadi informasi.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

SET.02.11 Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan Arsiparis, sertifikasi SDM Kearsipan, bimbingan konsultasi/bimbingan teknis, supervisi Kearsipan, sosialisasi Kearsipan, dan pengawasan Kearsipan dalam rangka pembinaan Kearsipan. 3. SET.03 PELAYANAN KESEHATAN

SET.03.02 Rekam Medis (Medical Record) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan rekam medis (medical record).

SET.03.03 Pelayanan Donor Darah, Ambulans dan Antar Jenazah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan donor darah, ambulans, dan antar jenazah. XII WAS PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS

WAS.01 PENGAWASAN INTERNAL

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

WAS.01.04 Pelaksanaan Uji Nilai Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan uji nilai dokumen tindak lanjut hasil pengawasan.

WAS.01.05 Pengelolaan Database Pengawasan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan database pengawasan. 2. WAS.02 PENGAWASAN EKSTERNAL

WAS.02.02 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan proses pemeriksaan sampai dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 3. WAS.03 PENGAWASAN PELANGGARAN YANG BERINDIKASI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)

WAS.03.01 Pengaduan Masyarakat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan pengaduan masyarakat, meliputi: a. penerimaan pengaduan masyarakat; b. penelaahan pengaduan masyarakat; c. identifikasi khusus; d. audit investigasi; dan e. pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

WAS.03.02 Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penetapan tim penilai internal, sosialisasi, pembinaan dan pendampingan, penilaian, dan pengusulan Satker WBK/WBBM kepada Menteri PANRB dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani, meliputi: a. penetapan tim penilai internal; b. dokumen sosialisasi: Sistem Informasi ZI, Capacity Building; c. penilaian mandiri; d. penilaian pendahuluan; e. penilaian oleh tim penilai internal; dan f. pengusulan kepada Menteri PANRB. 4. WAS.04 PENJAMIN KUALITAS LAYANAN PENGAWASAN

WAS.04.03 Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penilaian kapabilitas APIP, meliputi: a. penilaian mandiri kapabilitas APIP; dan b. peningkatan kapabilitas APIP.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

WAS.04.04 Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Rekaman kegiatan/peristiwa berkenaan dengan bimbingan teknis, pembentukan struktur organisasi, penyusunan tata kelola SMAP, penyusunan pedoman, penyusunan SOP, dan pelaksanaan tinjauan manajemen dalam penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) lingkup Inspektorat Investigasi KLHK, meliputi: a. Struktur Organisasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP); b. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP); c. Pedoman Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP); d. SOP Penilaian Risiko Penyuapan; e. SOP Penilaian Uji Kelayakan (Due Diligence); f. Tinjauan Fungsi Kepatuhan Ahli Penyuapan (FKAP); g. Tinjauan Manajemen; dan h. Audit Internal SMAP.

WAS.04.05 Peringatan Hari Anti Korupsi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan peringatan hari anti korupsi dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan laporan. 5. WAS.05 PERJANJIAN KINERJA

WAS.05.01 Perjanjian Kinerja Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan Tinggi Madya Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perjanjian kinerja Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan Tinggi Madya.

WAS.05.02 Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perjanjian kinerja Pimpinan Tinggi Pratama ke Bawah.

FUNGSI SUBSTANTIF XIII DAS PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

DAS.01 PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

DAS.01.01 Kelembagaan DAS Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kelembagaan DAS.

DAS.01.04 Sosialisasi Pengelolaan DAS Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan sosialisasi pengelolaan DAS.

DAS.01.07 Pengelolaan DAS Lintas Negara Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan persiapan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, penyusunan peta DAS, dan perjanjian kerja sama dalam pengelolaan DAS lintas negara meliputi: Pengelolaan Teknis DAS Lintas Negara.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

DAS.01.10 Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dalam Rangka Peningkatan Keberlanjutan Sumber Air (Maintaining and Enhancing Water Yield Through Land and Forest Rehabilitation/MEWLAFOR) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan rehabilitasi hutan dalam rangka peningkatan keberlanjutan sumber air.

Laporan: Peta Lokasi Rehabilitasi, Data Debit Air

DAS.01.10 Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemantauan kinerja dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, meliputi: a. Laporan Bimbingan Teknis/Supervisi: Pelaksanaana Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RU RHL), Banjir dan Tanah Longsor; b. Laporan Monitoring dan Evaluasi: Pelaksanaan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RU RHL), Banjir dan Tanah Longsor; c. Sedimen DAS (Impact Assessment/Dampak RHL); dan d. Laporan Evaluasi Pengelolaan DAS: Data Qmax dan Qmin. 2. DAS.02 PENGHIJAUAN DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

DAS.02.01 Penghijauan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penghijauan, meliputi: a. SK Pembentukan Tim; b. Rencana Kerja; c. Laporan Pelaksanaan Bimtek dan Supervisi Penghijauan; d. Pemutakhiran Data dan Informasi Penghijauan (Hutan Kota, Hutan Rakyat, Penghijauan Lingkungan, dan Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam/UPSA) Secara Berkala; dan e. Data dan Informasi Progres Penghijauan, Penghijauan Tahunan: Peta dan Numerik.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

DAS.02.02 Penyusunan DED (Detail Enginering Design) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembangunan pusat persemaian, meliputi: a. SK Pembentukan Tim; b. Telaah Usulan Calon Lokasi Pusat Persemaian; c. Verifikasi Calon Lokasi; d. Perjanjian dengan Pihak Pengelola/Pelaksana Pembangunan; e. Detail Engineering Design (DED) Pusat Persemaian; dan f. Berita Acara Serah Terima (BAST) DED.

DAS.02.03 Pembangunan Perbenihan: Kebun Bibit Rakyat (KBR), Kebun Bibit Desa (KBD) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembangunan perbenihan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Kebun Bibit Desa (KBD), meliputi: a. Administrasi dan Teknis Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan (KBR, KBD); b. Penetapan Kelompok Pelaksana Kegiatan KBR/KBD; c. Perjanjian Kerja Sama dengan Kelompok/Pelaksana Kegiatan KBR/KBD; d. Pengajuan Pembayaran Kelompok; e. Rencana Penanaman Bibit; f. Laporan Bulanan Kelompok KBR/KBD; dan g. Laporan Akhir Kelompok KBR/KBD.

DAS.02.04 Data Dasar dan Informasi Perbenihan Tanaman Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan data dasar dan informasi perbenihan tanaman hutan, meliputi: a. hasil telaah data perbenihan tanaman hutan; b. data dan informasi kegiatan perbenihan tanaman hutan nasional; dan c. publikasi data dan informasi kegiatan perbenihan tanaman hutan.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

DAS.02.07 Tata Usaha Benih dan Bibit Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan tata usaha benih dan bibit, meliputi: a. catatan mutasi benih atau bibit; dan b. laporan hasil peredaran benih dan bibit.

DAS.02.08 Ekspor dan Impor Benih dan Bibit Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan ekspor dan impor benih dan bibit, meliputi: a. hasil telaah usulan ekspor/impor benih dan bibit; b. rekomendasi hasil telaahan ekspor/impor benih dan bibit.

DAS.02.09 Penetapan Pengada dan Pengedar Benih atau Bibit Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penetapan pengada dan pengedar benih atau bibit, meliputi: a. hasil telaah usulan izin usaha; b. rekomendasi hasil telaahan izin usaha; c. rekomendasi izin usaha; dan d. penetapan izin usaha: database izin usaha pengada dan pengedar benih atau bibit.

DAS.02.10 Fasilitasi Pengembangan Usaha Perbenihan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi pengembangan usaha perbenihan, meliputi: a. pelaksanaan fasilitasi usaha; dan b. laporan fasilitasi usaha.

DAS.02.12 Pengembangan Jejaring Kerja Perbenihan Tanaman Hutan (PTH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi pengembangan jejaring kerja perbenihan tanaman hutan.

Laporan Fasilitasi Forum PTH

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

DAS.02.14 Pembangunan Sumber Benih Unggul Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembangunan sumber benih unggul, meliputi: a. Hasil Verifikasi Calon Lokasi; b. Pembangunan Sumber Benih Unggul: Perjanjian Kerja Sama, Berita Acara Serah Terima (BAST), Rancang Bangun Sumber Benih Unggul; dan c. Laporan Akhir Pembangunan Sumber Benih Unggul.

DAS.02.16 Sertifikasi Sumber Benih Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi sumber benih, meliputi: a. hasil telaah sertifikasi sumber benih; b. rekomendasi sertifikasi sumber benih; dan c. database rekomendasi sertifikasi sumber benih.

DAS.02.17 Penyusunan Peta Zona Benih Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan peta zona benih, meliputi: a. database sumber benih dan pemanfaatan; b. hasil telaah; dan c. peta zona benih.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

DAS.02.19 Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengawasan peredaran benih dan bibit, meliputi: a. hasil pengawasan terhadap pelaku peredaran benih dan bibit; b. telaah; c. hasil pengawasan; dan d. laporan hasil pengawasan.

DAS.03.01 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Ibu Kota Nusantara (IKN) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, bimbingan teknis, supervisi, dan pemutakhiran data dalam rehabilitasi hutan dan lahan Ibu Kota Nusantara (IKN), meliputi: a. SK Pembentukan Tim; b. Rencana Kerja; c. Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi RHL IKN; d. Pemutakhiran Data dan Informasi RHL IKN (Penanaman dan Pemeliharaan) Secara Berkala; dan e. Data dan Informasi RHL IKN Tahunan: Peta dan Numerik.

DAS.03.02 Reboisasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Reboisasi, meliputi: a. SK Pembentukan Tim; b. Rencana Kerja; c. Laporan Pelaksanaan Bimtek dan Supervisi Reboisasi; d. Pemutakhiran Data dan Informasi Reboisasi (Penanaman dan Pemelliharaan) Secara Berkala; e. Laporan Reboisasi; dan

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI f. Data dan Informasi Progres Reboisasi, Reboisasi Tahunan: Peta dan Numerik. 4. DAS.04 TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN REKLAMASI HUTAN

DAS.04.01 Teknik Konservasi Tanah dan Air Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan konservasi tanah dan air yang berupa penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknik konservasi tanah dan air, meliputi: a. SK Pembentukan Tim; b. rencana kerja; c. laporan hasil bimbingan teknis dan supervisi; d. pembaruan (updating) data dan informasi secara berkala; dan e. data dan informasi konservasi tanah dan air.

h. Data dan Informasi Penanaman dan Pemeliharaan Tahunan; dan

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI i. Berita Acara Serah Terima (BAST).

DAS.04.03 Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan rehabilitasi daerah aliran sungai yang berupa penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi daerah aliran sungai, meliputi: a. SK Pembentukan Tim; b. Rencana Kerja; c. Laporan Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi; d. Pembaruan Data dan Informasi Secara Berkala; dan
e. Data dan Informasi Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. 5. DAS.05 REHABILITASI MANGROVE

DAS.05.01 Pemutakhiran Peta Mangrove Nasional (PMN) Rekaman kegiatan/peristiwa berkenaan dengan inventarisasi, pengolahan data, pengecekan lapangan, analisis data, verifikasi, sinkronisasi dan finalisasi, dan usulan penetapan dalam pemutakhiran peta mangrove nasional, meliputi: a. SK Pembentukan Tim; b. modul; c. data hasil inventaris; d. pengolahan data; e. groundcheck; f. analisis data; g. verifikasi; h. sinkronisasi dan finalisasi; i. usulan penetapan PMN; dan j. penetapan peta mangrove nasional.

DAS.05.02 Penguatan Kelompok Kerja dan Forum Peduli Mangrove Rekaman kegiatan/peristiwa berkenaan dengan inventarisasi, identifikasi, fasilitasi, supervisi, bimbingan teknis, dan penetapan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dalam penguatan kelompok kerja dan forum peduli mangrove, meliputi: a. inventarisasi data dan informasi regulasi; b. identifikasi stakeholders potensial; c. fasilitasi dan supervisi penguatan kelembagaan mangrove; dan d. penetapan KKMD dan Rencana Aksi KKMD.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

DAS.05.04 Penyusunan dan Penyebarluasan Data Informasi Rehabilitasi Mangrove Rekaman kegiatan/peristiwa berkenaan dengan penyusunan dan penyebarluasan data informasi rehabilitasi mangrove, meliputi: a. data informasi rehabilitasi mangrove b. leaflet, booklet, poster, video; c. sistem informasi rehabilitasi mangrove; dan d. laporan.

GKM.01 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENGADUAN KEHUTANAN

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

GKM.01.03 Penanganan Pengaduan/Pengawasan Insidentil Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penanganan pengaduan/pengawasan insidentil, meliputi: a. registrasi dan penelaahan pengaduan; b. pengawasan/verifikasi pengaduan; dan c. rekomendasi.

GKM.01.04 Pencegahan Kejahatan Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pencegahan kejahatan kehutanan, meliputi: a. penyadartahuan; b. penjagaan; c. peran serta masyarakat; dan d. patroli teritorial.

GKM.01.05 Patroli Siber (Cyber Patrol) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan patroli siber (Cyber Patrol), meliputi: a. monitoring; b. pelacakan; c. pendalaman profil (profiling); d. tindak lanjut; dan e. laporan.

GKM.01.06 Kejahatan Transnasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kejahatan transnasional, meliputi: a. penerimaan informasi; b. perencanaan penanganan; c. pelaksanaan penanganan; dan d. pelaporan. 2. GKM.02 PENGAWASAN, PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEPERDATAAN KEHUTANAN

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

GKM.02.02 Pengenaan Sanksi Administratif Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengenaan sanksi administratif, meliputi: a. hasil telaah dan evaluasi rekomendasi hasil pengawasan; b. laporan hasil pengawasan; c. penerbitan keputusan sanksi administrasi; d. penerapan sanksi administrasi; dan e. berita acara penerimaan surat keputusan sanksi administrasi.

GKM.02.03 Pengawasan Penaatan Sanksi Administratif Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengawasan penaatan sanksi admnistratif, meliputi: a. pencabutan sanksi administrasi; dan b. pemberatan sanksi hukum.

Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan, meliputi: a. penerimaan berkas perkara sengketa kehutanan; b. telaahan perkara; c. persiapan dan pelaksanaan verifikasi sengketa kehutanan; d. penunjukan ahli dan perhitungan kerugian kehutanan; e. penetapan Surat Kuasa Khusus (SKKH) dan surat tugas sidang; f. penyusunan gugatan; g. pendaftaran gugatan; h. pelaksanaan persidangan; i. penerimaan putusan pengadilan negeri; j. upaya hukum (banding); k. penerimaan putusan pengadilan tinggi; l. upaya kuasa; m. penerimaan putusan kasasi;

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI n. peninjauan kembali (PK); dan o. pelaksanaan isi putusan/eksekusi.

GKM.02.05 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, meliputi: a. berkas perkara sengketa kehutanan; b. hasil telaah perkara kehutanan; c. verifikasi sengketa kehutanan; d. klarifikasi hasil verifikasi sengketa kehutanan; e. penunjukkan ahli perhitungan kerugian kehutanan; f. perhitungan kerugian kehutanan dan/atau kerugian masyarakat; g. pelaksanaan negosiasi/fasilitasi/mediasi; h. penandatanganan dokumen kesepakatan; i. penagihan pnbp hasil kesepakatan; j. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindakan tertentu (pemulihan); dan k. fasilitasi penyelesaian kerugian masyarakat. 3. GKM.03 PENINDAKAN PIDANA KEHUTANAN

GKM.03.01 Pelanggaran Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelanggaran kehutanan, meliputi: a. laporan pelanggaran; dan b. tindak lanjut dari laporan.

GKM.03.03 Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyidikan tindak pidana kehutanan, meliputi: a. penelaahan dan penerimaan laporan kejadian (lk) tindak pidana kehutanan; b. pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket); c. Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

d. pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan; dan

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI e. penyerahan tersangka dan barang bukti tindak pidana kehutanan. 4. GKM.04 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

GKM.04.01 Keteknikan Pencegahan Kebakaran Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan keteknikan pencegahan kebakaran hutan, meliputi: a. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK); b. Monitoring dan Informasi Hotspot, Cuaca, Informasi Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) dari BMKG; c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Hutan; d. Laporan Perkembangan Lapangan; e. Jurnal Harian; dan f. Laporan Tahunan Pengendalian Kebakaran Hutan

GKM.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK), koordinasi, dokumen administrasi dan jurnal harian, sosialisasi, pembentukan MPA, pendampingan, pembinaan dan penguatan, pengkajian bahan pengembangan, analisis sistem kelembagaan, pelaporan dan evaluasi, penetapan, penyusunan database dalam kegiatan pembentukan dan pengembangan MPA, meliputi: a. Pembentukan MPA; b. Pembinaan MPA; dan c. Database MPA.

GKM.04.03 Pengembangan Sistem Kemitraan Pencegahan Kebakaran Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengembangan sistem kemitraan pencegahan kebakaran hutan, meliputi: a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiataan (RPK) b. Jurnal Harian c. Data dan Informasi Pengelolaan Kawasan Pemegang Hak, Pemegang Izin, Pemanfaatan Hutan, dan Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan d. Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dari Pemegang Izin

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

GKM.04.04 Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan, meliputi: a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) b. Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan c. Pameran Penyadartahuan Pencegahan d. Publikasi Melalui Media Online/Media Sosial/Infografis e. Laporan Evaluasi Kegiatan.

GKM.04.06 Peringatan Deteksi Dini dan Kebakaran Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan posko dalkarhut, monitoring kebakaran hutan, pengelolaan dan operasional sistem peingatan dan deteksi dini kebakaran hutan, groundcheck hotspot, peta rawan kebakaran hutan, penyusunan standar, monitoring dan evaluasi peringatan dan deteksi dini kebakaran hutan, meliputi: a. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) b. Informasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan c. Peringatan dan Deteksi Dini Kebakaran Hutan d. Laporan Evaluasi Kegiatan

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI f. Laporan Evaluasi Kegiatan g. Database Perhitungan Luas Areal Terbakar 5. GKM.05 PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA DAN PENGAMANAN HUTAN

GKM.05.03 Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Teknologi Pengamanan Hutan, serta Pengendalian Kebakaran Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan penyediaan prasarana, sarana, dan teknologi pengamanan hutan serta pengendalian kebakaran hutan, meliputi: a. analisis kebutuhan prasarana, sarana, dan teknologi pengamanan hutan; dan b. dokumen perencanaan penyediaan prasarana, sarana, dan teknologi pengamanan hutan, serta pengendalian kebakaran. XV KSA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

KSA.01 PERENCANAAN KONSERVASI

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KSA.01.01
Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi, pengarahan dan permohonan data inventarisasi potensi kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. laporan hasil inventarisasi potensi kawasan konservasi; dan b. peta data spasial terkait kawasan konservasi.

KSA.01.03 Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi, konsultasi, audiensi, pengusulan, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan penetapan perencanaan pengelolaan pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. penetapan rencana pengelolaan kawasan konservasi; b. evaluasi rencana pengelolaan kawasan konservasi; c. revisi penetapan rencana pengelolaan kawasan konservasi; dan d. Penetapan SK Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi.

KSA.01.04 Pemolaan Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengumpulan dan pengelolaan data, penelaahan data, fasilitasi pembentukan kawasan konservasi, penelaahan dan pengkajian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) pemolaan pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. pengelolaan data pengukuhan serta permasalahan kawasan konservasi; b. peta hasil analisis; dan c. rekomendasi pemolaan kawasan konservasi: penyelesaian dan fasilitasi permasalahan tumpang tindih.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KSA.02.01 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan verifikasi dan telaah laporan, rekomendasi dan arahan, koordinasi dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi perlindungan dan pengamanan pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. laporan gangguan kawasan konservasi; dan b. rekomendasi/arahan penanganan gangguan kawasan konservasi.

KSA.02.02 Pengendalian Kebakaran Hutan Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan verifikasi dan telaah laporan, rekomendasi dan arahan, koordinasi dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. laporan kebakaran hutan kawasan konservasi; dan b. rekomendasi/arahan pengendalian kebakaran hutan kawasan konservasi.

KSA.02.03 Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan verifikasi dan telaah saran laporan, rekomendasi dan koreksi, koordinasi dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. laporan hasil inventarisasi dan verifikasi; dan b. rekomendasi terhadap tindak lanjut laporan usaha dan/atau kegiatan terbangun di KSA, KPA dan TB.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KSA.02.04 Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan verifikasi dan telaah saran laporan, rekomendasi dan koreksi, koordinasi dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. target dan hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; dan b. rekomendasi rencana aksi terhadap laporan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.

KSA.02.05 Penerapan Konvensi Selain Ramsar Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penelaahan data, pengusulan status internasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penerapan konvensi selain Ramsar bidang pengelolaan kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. telaahan data konvensi pengelolaan kawasan konservasi; b. usulan status internasional kawasan konservasi (antara lain world herritage, cagar biosfer); dan c. laporan implementasi konvensi.

KSA.02.06 Peran Serta Masyarakat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan rencana peran serta masyarakat pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. rencana peran serta masyarakat; b. arahan/rekomendasi rencana peran serta masyarakat; dan c. Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN)

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI b. kerja sama pemberian akses pemanfaatan tradisional. 3. KSA.03 KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK

KSA.03.01 Pengawetan Spesies dan Genetik Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan perlindungan dan pengawetan spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar, meliputi: a. Pengelolaan Data Populasi dan Keterancaman Spesies; b. Penyelamatan Satwa; c. Pengelolaan Invansive Alien Species (IAS); d. Pengelolaan Zoonosis; e. Kemitraan dan Konvensi Kerja Sama; f. Pengelolaan Lembaga Konservasi dan Pengembangbiakan Spesies Prioritas; g. Laporan Assisted Reproductive Technology dan Biobank; dan h. Data dan Laporan Titik Sebaran Satwa.

KSA.03.02 Pemanfaatan Spesies dan Genetik Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan perlindungan dan pemanfaatan spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar (TSL), meliputi: a. Pemanfaatan Spesies TSL; b. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik TSL; c. Pengelolaan Plasma Nutfah; d. Perburuan Satwa Buru; e. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Spesies dan Sumber Daya Genetik TSL; f. Implementasi Konvensi CITES; g. Daftar Spesies dan Genetik Langka/Punah; h. Data dan Laporan Titik Sebaran Spesies dan Genetik Langka/Punah; dan i. Pemanfaatan TSL untuk Obat dan Kosmetik (Bioprospeksi).

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI 4. KSA.04 PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN

KSA.04.01 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan bimbingan teknis dan supervisi, koordinasi dan pendampingan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan, prakondisi, atau perencanaan, pelayanan perizinan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Penetapan Penataan Tapak b. Pengelolaan Destinasi Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam c. Penilaian Kinerja Perizinan Berusaha-Pengusahaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) d. Pembinaan Perizinan Berusaha-Pengusahaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA) e. Proyek Global Biodiversity Framework Fund (GBFF)/Global Environment Facility (GEF); dan f. SK Penetapan Perizinan Berusaha-Pengusahaan Sarana Wisata Alam dan Perizinan Berusaha-Pengusahaan Jasa Wisata Alam.

KSA.04.02 Promosi dan Pemasaran Wisata Alam Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan sinkronisasi, bimbingan teknis, koordinasi promosi dan pemasaran wisata alam pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. laporan pengelolaan website dan media sosial; dan b. promosi dan pemasaran wisata alam.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

KSA.04.03 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air pada Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan bimbingan teknis, sinkronisasi, koordinasi, fasilitasi, verifikasi, pengawasan dan evaluasi, serta telaah teknis pemanfaatan jasa lingkungan air pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Penetapan Areal Pemanfaatan Air; b. Laporan Update dan Validasi Data Serta Informasi Potensi dan Pemanfaatan Sumber Air Di KSA, KPA dan TB; c. Laporan Update dan Validasi Data Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air pada KSA KPA SM TN TWA Tahura TB Oleh UPT/UPTD; d. Laporan Data Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air; e. Hasil Penilaian Penetapan Areal Pemanfaatan Air Hutan Konservasi; f. Laporan Pemegang PB (Tahunan, Triwulan), Laporan Penggunaan (Massa dan Energi Air), RKT/RKL; dan g. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/PBPJL Energi Air.

KSA.04.04 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi, Panas Matahari dan Angin Pada Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan faslitasi, verifikasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, koordinasi/sinkronisasi, dan supervisi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, panas matahari, dan angin pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Perizinan Berusaha/Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi, Panas Matahari dan Angin; b. Rencana Kerja Tahunan (RKT): Laporan Semester dan Tahunan; dan c. SK Perizinan Berusaha/Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi, Panas Matahari dan Angin.

KSA.04.05 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon pada Kawasan Konservasi dan Jasa Lingkungan Lainnya Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan faslitasi, monitoring dan evaluasi, bimtek, desiminasi, konsinyasi dan supervisi pemanfaatan jasa lingkungan karbon dan jasa lingkungan lainnya pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)).

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI 5. KSA.05 PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI

KSA.05.01 Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan bimbingan teknis, koordinasi, sinkronisasi, supervisi, verifikasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan ekosistem yang terdegradasi di Kawasan Suaka Alam (KSA) meliputi Cagar Alam (CA) dan Suaka Marga Satwa (SM) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) meliputi Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Taman Wisata Alam (TWA), meliputi: a. Pengesahan Rencana Pemulihan Ekosistem; b. Laporan Capaian Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem (Tahunan); dan c. Laporan Keberhasilan Pemulihan Ekosistem (3 Tahun).

KSA.05.03 Konvensi Ramsar Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan konvensi Ramsar dan administrasi keanggotaan konvensi Ramsar, meliputi: a. penerapan konvensi ramsar; dan b. national report dan laporan pemanfaatan kontribusi indonesia terhadap konvensi ramsar. XVI MAB PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEHUTANAN

MAB.01 PERENCANAAN DAN FORMULASI PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEHUTANAN

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

MAB.01.02 Formulasi Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan formulasi pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan. 2. MAB.02 FASILITASI PENERAPAN PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEHUTANAN

MAB.02.02 Fasilitasi Penerapan Pengembangan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi penerapan pengembangan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan. 3. MAB.03 PENGELOLAAN LABORATORIUM DAN LABORATORIUM ALAM (KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS) BIDANG MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEHUTANAN

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI 1. PHB.01 PERENCANAAN DAN FORMULASI PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN

PHB.01.01 Perencanaan Pengembangan Hutan Berkelanjutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pengembangan hutan berkelanjutan.

PHB.01.02 Formulasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan formulasi pengembangan hutan berkelanjutan. 2. PHB.02 FASILITASI PENERAPAN PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan. 3. PHB.03 PENGELOLAAN LABORATORIUM DAN LABORATORIUM ALAM (KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS) BIDANG PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN

PHB.03.01 Pengelolaan Laboratorium Pengembangan Hutan Berkelanjutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan laboratorium pengembangan hutan berkelanjutan.

PHL.01 RENCANA PEMANFAATAN HUTAN

PHL.01.01 Perencanaan Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan luas arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: a. Data dan Bahan Penyusunan Arahan Pemanfaatan Hutan; b. Bahan Konsultasi Publik Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan; c. Draft SK Penetapan dan Peta Arahan Pemanfaatan HP dan HL; d. Pemutakhiran (Updating) Peta Arahan; dan e. Penetapan Pemanfaatan Hutan dan Peta Arahan.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PHL.01.02 Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: a. Permohonan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor; b. Telaah Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor; c. Notula Pembahasan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor; d. Laporan Hasil Telaah dan Pembahasan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor; e. SK Dirjen tentang Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor; f. Permohonan Konfirmasi Areal; dan g. Telaah Konfirmasi Areal.

PHL.01.03 Fasilitasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Kegiatan Non Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penggantian biaya investasi dan pengecualian wajib AMDAL, meliputi: a. Penggantian Biaya Investasi:

SK Tim;
Laporan Hasil Pengecekan Lapangan; dan
Penetapan Nilai Penggantian Biaya Investasi; b. Pengecualian Wajib AMDAL:
Surat Permohonan;
Notula Pembahasan; dan
Laporan Hasil Telaah Penetapan Pengecualian Wajib AMDAL.

PHL.01.04 Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengesahan dokumen perencanaan pengelolaan hutan, meliputi: a. penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP); b. data Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SI-RPHJP); c. notula/laporan hasil pembahasan penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP); dan d. penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), Peta Tata Hutan dan Dokumen RPHJP yang Telah Disahkan.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PHL.01.06 Fasilitasi dan Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan persiapan penilaian, verifikasi, validasi, pembahasan, dan penetapan dalam fasilitasi dan pembinaan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), meliputi: a. Persiapan Penilaian KPH Efektif; b. SK Tim Validasi Penilaian KPH Efektif; c. Validasi Hasil Verifikasi Penilaian KPH Efektif; d. Hasil Penilaian KPH Efektif; e. Notula Pembahasan Hasil Penilaian KPH Efektif; f. SK Penetapan Organisasi KPH Efektif; g. SK dan Sertifikat KPH Efektif; h. SI-RPHJP Terkait Penilaian KPH Efektif; i. Laporan Prioritas Nasional; dan j. Laporan Fasilitasi dan Pembinaan KPH. 2. PHL.02 USAHA PEMANFAATAN HUTAN

PHL.02.01 Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan PBPH, meliputi: a. Verifikasi Administrasi dan Teknis (Hasil Verifikasi antara lain: Checklist, Penelaahan Areal, dan Peta); b. Persetujuan Komitmen; c. Penolakan Permohonan; d. Pemenuhan Persetujuan Komitmen (Berita Acara Koordinat Geografis (BAKG) dan Dokumen Lingkungan); e. Verifikasi Pemenuhan Persetujuan Komitmen (BAKG dan Dokumen Lingkungan); f. Pembatalan Persetujuan Komitmen (BAKG dan Dokumen Lingkungan); g. Peta Areal Kerja (Working Area/WA); h. SPP Iuran PBPH; i. Verifikasi Pemenuhan Persetujuan Komitmen (Pelunasan Iuran PBPH); j. Surat Keputusan/Sertifikat Standar/Pembatalan Persetujuan Komitmen; dan k. Database PBPH.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PHL.03.01 Pelayanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan pengesahan RKUPH, meliputi: a. Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Alam (PBPH-HA); b. Usulan RKUPH/Perubahan RKUPH; c. Surat Arahan Perbaikan; d. Hasil Penilaian Usulan RKUPH/Perubahan RKUPH; e. Resume Hasil Penilaian Usulan RKUPH/Perubahan RKUPH; dan f. Draft Final Pengesahan RKUPH.

PHL.03.03 Pelayanan Persetujuan Perubahan Urutan Blok dan Perubahan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan persetujuan perubahan urutan blok/perubahan RKTPH, meliputi: a. usulan perubahan urutan blok/perubahan RKTPH; b. surat arahan perbaikan; c. hasil penilaian usulan perubahan urutan blok/perubahan RKTPH; d. resume hasil penilaian perubahan urutan blok/perubahan RKTPH; dan e. surat persetujuan perubahan urutan blok/perubahan RKTPH.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PHL.03.05 Fasilitasi Pengembangan Multiusaha Bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan, meliputi: a. permohonan multiusaha; b. notula pembahasan rencana fasilitasi pengembangan multiusaha; c. laporan hasil fasilitasi pengembangan multiusaha; dan d. rekomendasi pelaksanaan multiusaha.

PHL.03.07 Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian kinerja usaha pemanfaatan hutan, meliputi: a. monitoring bedah kinerja; b. pembahasan rencana penilaian kinerja; c. penetapan tim penilaian kinerja; d. penilaian kinerja; e. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL); f. laporan pengawasan dan pengendalian’ g. berita acara pemeriksaan; h. notula pembahasan hasil penilaian kinerja; dan i. SK Sanksi Administratif.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PHL.03.08 Pembinaan Teknis, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Mitigasi Perubahan Iklim pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan teknis, supervisi dan evaluasi kinerja mitigasi perubahan iklim pada hutan lindung dan hutan produksi, meliputi: a. laporan capaian aksi mitigasi; b. rencana kegiatan pembinaan teknis, supervisi dan evaluasi kinerja mitigasi; c. pelaksanaan pembinaan teknis, supervisi dan evaluasi kinerja mitigasi; dan d. laporan pembinaan teknis, supervisi dan evaluasi kinerja mitigasi. 4. PHL.04 IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

PHL.04.01 Pelayanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan iuran dan penatausahaan hasil hutan, meliputi: a. SK Tim Pengelola: Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIGANISHUT), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNPB) dan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH); b. Laporan Pemantauan SIGANISHUT, SIPNPB dan SIPUHH; c. berita acara rekonsiliasi data hasil pemantauan dan sistem informasi pengaduan; d. kerangka acuan kerja pengembangan sistem informasi dan laporan pengembangan; e. pakta integritas; dan f. Laporan Pelayanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PHL.04.04 Pengawasan dan Pengendalian Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian iuran dan penatausahaan hasil hutan, meliputi: a. risalah hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan sistem informasi PNBP; b. data dan informasi sistem informasi penatausahaan hasil hutan; c. notula pembahasan indikator dan rencana audit kepatuhan; d. SK tim audit kepatuhan; e. laporan hasil audit; f. notula pembahasan hasil audit; g. surat peringatan; dan h. penetapan sanksi administratif. 5. PHL.05 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

PHL.05.02 Fasilitasi dan Pembinaan PBPHH Skala Usaha Kecil dan Menengah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi dan pembinaan PBPHH skala usaha kecil dan menengah, meliputi: a. hasil telaahan implementasi kegiatan usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah; b. notula pembahasan dokumen fasilitasi dan pembinaan pbphh skala usaha kecil dan menengah; c. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pbphh skala usaha kecil dan menengah; dan d. laporan fasilitasi dan pembinaan PBPHH skala usaha kecil dan menengah.

PHL.05.03 Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hutan, meliputi:

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI a. risalah pengolahan data pembahasan rencana pembinaan teknis; dan b. laporan pembinaan teknis.

PHL.05.05 Pengawasan dan Pengendalian Kinerja PBPHH Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian kinerja PBPHH, meliputi: a. pemberian hak akses sistem informasi pengendalian kinerja pengolahan hasil hutan; b. laporan hasil pemantauan pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan operasional; c. notula pembahasan rencana penilaian kinerja PBPHH; d. SK penetapan tim penilaian kinerja PBPHH; e. laporan penilaian kinerja PBPHH; f. surat evaluasi kinerja produksi; g. surat persetujuan toleransi kapasitas izin produksi; dan h. surat peringatan/sanksi.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PLA.01 INVENTARISASI PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

PLA.01.01 Penyelenggaraan Pemetaan Penutupan Lahan Nasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, supervisi, kompilasi, verifikasi lapangan, dan perhitungan ketelitian serta finalisasi buku rekalkulasi penutupan lahan nasional, meliputi: a. Pemetaan Penutupan Lahan Nasional:

Surat Edaran Tahapan Pemutakhiran Informasi Geospasial Penutupan Lahan Nasional;
Hasil Pembahasan Penutupan Lahan Nasional;
SK Tim Penafsir /SK Tim Supervisor;
Hasil Perhitungan;
Hasil Verifikasi Lapangan Penutupan Lahan Nasional; dan
Peta Penutupan Lahan; b. Statistik Penutupan Lahan Nasional:
Statistik Deforestasi Nasional;
Statistik Reforestasi Nasional; dan
Statistik Degradasi Hutan Nasional; c. Sistem Informasi Penutupan Lahan Nasional:
Database Penutupan Lahan Nasional; dan
Database Hasil Verifikasi Lapangan

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PLA.01.03 Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Nasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, pengendalian pelaksanaan, pelaksanaan pengukuran, analisis, pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi inventarisasi hutan nasional, meliputi: a. Perencanaan Lokasi Klaster Inventarisasi Hutan Nasional; b. Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional

Hasil Pengembangan Kapasitas SDM
Hasil Pengendalian Mutu Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional
Hasil Uji Coba Pengembangan Inventarisasi Hutan Nasional c. Hasil Pengukuran Lapangan Inventarisasi Hutan Nasional d. Dokumen Analisis dan Pelaporan Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional
Hasil Kendali Mutu Analisis Inventarisasi Hutan Nasional;
Analisis Hasil Inventarisasi Hutan Nasional; dan
Hasil Perhitungan Potensi Sumber Daya Hutan Nasional; e. Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Inventarisasi Hutan Nasional
Database Hasil Inventarisasi Hutan Nasional; dan
Laporan Aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi Hutan Nasional.

PLA.01.04 Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan inventarisasi gas rumah kaca sektor kehutanan yang terdiri atas data faktor emisi, data aktvitas dan perhitungan besaran emisi gas rumah kaca sektor kehutanan, meliputi: a. Surat Permohonan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan; b. Perhitungan Faktor Emisi, Data Aktivitas, dan Emisi Gas Rumah Kaca; dan c. Laporan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PLA.01.05 Penyelenggaraan Kebijakan Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atas Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (dahulu PIPPIB = Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan klarifikasi dan pemutakhiran Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atas Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (dahulu PIPPIB = Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru), meliputi: a. layanan klarifikasi:

permohonan klarifikasi;
telaah;
hasil survey kondisi fisik lapangan;
surat klarifikasi; b. dokumen pemutakhiran:
pembahasan dan penetapan pemutakhiran;
SK Revisi;
lampiran peta; c. pengelolaan sistem informasi:
database;
database hasil survey lapangan;
aplikasi sistem informasi.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PLA.01.09 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan dukungan penyelenggarraan kebijakan satu peta, layanan penyebarluasan IGT kehutanan, layanan penjaminan mutu IGT kehutanan, dan layanan koordinasi FOLU NetSInk, meliputi: a. Dukungan Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta Kehutanan dan BAST IGT Kehutanan; b. Layanan Penyebarluasan IGT Kehutanan dan BAST IGT Kehutanan; c. Dokumen Layanan Penjamin Mutu IGT Kehutanan

permohonan telaah;
telaah penjaminan mutu;
keterangan tema IGT memenuhi Persyaratan Mutu; d. Layanan Koordinasi Integrasi Tema Forestry and Other Land Uses (FOLU) NetSink
Dokumen integrasi tema FOLU NetSink; dan
IGT hasil integrasi tema FOLU NetSInk.

PLA.01.10 Penyelenggaraan Pengelolaan Infrastruktur Informasi Geospasial Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan jaringan informasi geospasial kehutanan, pengelolaan geoportal kehutanan, dan layanan bagi pakai IGT kehutanan, meliputi: a. pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan informasi geospasial kehutanan; b. pengelolaan geoportal kehutanan; c. dokumen layanan bagi pakai informasi geospasial tematik kehutanan (melalui jaringan):

koordinasi persiapan kerja sama;
naskah perjanjian kerja sama; dan
pertukaran data (antara lain laporan evaluasi pemanfaatan IGT Kehutanan).

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PLA.01.11 Dukungan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan inventarisasi sumber daya hutan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi unit kerja lingkup Kementerian, meliputi: a. permohonan dukungan inventarisasi penginderaan jauh; b. telaah dukungan inventarisasi penginderaan jauh; c. hasil dukungan inventarisasi penginderaan jauh; d. permohonan dukungan inventarisasi hutan nasional; e. telaah dukungan inventarisasi hutan nasional; f. hasil pengukuran dukungan inventarisasi hutan nasional; dan g. hasil dukungan inventarisasi hutan nasional. 2. PLA.02 PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

PLA.02.02 Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penetapan peta indikatif, revisi, inventarisasi, verifikasi, pengesahan berita acara tata batas, dan penetapan perubahan batas dalam Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) meliputi: a. SK dan Peta Indikatif PPTPKH; b. Usulan Revisi PPTPKH; c. Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH; d. Pengesahan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan (PPTPKH); dan e. Salinan SK Perubahan Batas (Pelepasan Kawasan Hutan).

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PLA.03.01 Rencana Ruang Kehutanan dan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan usulan perubahan kawasan, pembahasan lokus perubahan kawasan, uji konsistensi, penetapan perubahan kawasan, rancang bangun penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), arahan pencadangan, penetapan wilayah KPH dalam perencanaan ruang kehutanan dan pembentukan KPH, meliputi: a. Usulan Perubahan Kawasan Hutan; b. Lokus Perubahan Kawasan Hutan: Keterangan (Peta dan Data), Hasil Lapangan, Hasil Pembahasan; c. Berita Acara Uji Konsistensi dan Data Pendukung; d. SK Penetapan Perubahan Kawasan Hutan; e. Rancang Bangun Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); f. Arahan Pencadangan; g. Penetapan Wilayah KPH; dan h. Revisi Penetapan KPHL/KPHP.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PLA.03.02 Rencana Makro Kehutanan dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Makro Kehutanan, dan alokasi areal pemanfaatan sumber daya hutan, meliputi: a. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) b. Peta Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan c. Peta RKTN d. Peta Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Makro Kawasan Hutan e. Rencana Makro Pemantapan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Konservasi Sumber Daya Hayati, Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial f. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) g. Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) h. Kawasan Hutan Ketahanan Pangan (KHKP) i. Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS)

PLA.03.03 Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, meliputi: a. Perubahan Peruntukan (Pelepasan)

Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan (Kebun/Transmigrasi/Food Estate/Keterlanjuran Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif (HPKTP), Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Lain);
SK Tim Terpadu;
Telaah;
Rekomendasi/Laporan;
Dokumen Tata Batas dan Pemenuhan Kewajiban (PNBP); dan
Penetapan Pelepasan Kawasan Hutan; b. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Persetujuan Prinsip Perubahan Fungsi; dan
Penetapan Perubahan Fungsi.
PLA.04 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI verifikasi dokumen, dan telaah dokumen permohonan, verifikasi dan analisis kawasan serta penyerahan lahan kompensasi, meliputi: a. Berkas Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Kegiatan Eksplorasi, Operasi Produksi/Nontambang, Persetujuan Survei, Kerja Sama; b. Berkas Permohonan Penetapan Areal Kerja; c. Berkas Permohonan Perpanjangan dan/atau Penggabungan dan/atau Perubahan dan/atau Penambahan Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; d. Berkas Permohonan Pembatalan dan/atau Pengembalian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; e. Hasil Verifikasi Dokumen; f. Hasil Telaah Dokumen; g. Hasil Verifikasi dan Analisis Kawasan; dan h. Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PLA.04.02 Pemantauan Kewajiban dan Penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemantauan kewajiban penggunaan kawasan hutan, penatausahaan PNBP PKH dan informasi penggunaan kawasan hutan, meliputi: a. Laporan Monitoring Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; b. Laporan Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; c. Laporan Berkala Pemenuhan Kewajiban (6 Bulanan); d. Laporan Rehabilitasi DAS; e. Laporan Reklamasi; f. Laporan PSDR-DR; g. Surat Teguran Rehabilitasi DAS; h. Pembekuan Rehabilitasi DAS; i. Pemenuhan Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; j. Surat Pemberitahuan Izin Berakhir Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; k. Pembatalan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; l. Pencabutan dan Pembekuan Penggunaan Kawasan Hutan; m. Pemberitahuan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; n. Surat Tagihan I, II dan III; o. Surat Peringatan I, II dan III; p. Tagihan Kelengkapan Baseline; q. Tanggapan Permohonan Penundaan Pembayaran18) Tanggapan Revisi Baseline; r. Persetujuan Revisi Baseline; s. Tanggapan Berita Acara Verifikasi; t. Surat Pembukaan Blokir Automatic Blocking System; u. Tanggapan Keringanan Pembayaran PNBP PKH; v. Tanggapan-Tanggapan Pengembalian Lebih Bayar, Tanggapan Angsuran, Pembebasan Pembayaran PNBP PKH);

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

w. Analisis Data Terkait Penggunaan Kawasan Hutan; x. Clearence Calon Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; y. Koordinasi Minerba; z. Hasil Telaah Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; aa. Notula Rapat Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; dan bb. Salinan SK Menteri Terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Kegiatan Eksplorasi, Operasi Produksi/Nontambang, Persetujuan Survei, Kerja Sama. XX PSL PERHUTANAN SOSIAL

PSL.01 PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL

PSL.01.01 Perencanaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan penyiapan areal Perhutanan Sosial, meliputi: a. Target Nasional; b. Indikatif Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS); c. Usulan Areal Indikatif PIAPS; d. Target Kinerja Balai; e. Rencana Penyiapan Areal PS; f. Perencanaan Penyiapan Areal PS; dan g. Laporan Evaluasi Perencanaan.

PSL.01.02 Penyusunan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan penyiapan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), meliputi: a. Kriteria Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS); dan b. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PSL.01.03 Penetapan Hutan Desa (HD) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyiapan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan penetapan dalam penyiapan hutan desa, meliputi: a. Laporan Bimtek; b. Usulan Hutan Desa; c. Form Verifikasi; d. Surat Pengembalian Usulan; e. Berita Acara Verifikasi Teknis; f. Hasil Telaahan dan Pembahasan; g. Surat Penolakan; h. Laporan Evaluasi; i. Penetapan Hutan Desa; j. SK Revisi (Hasil Evaluasi); dan k. Penetapan Pencabutan Hutan Desa.

PSL.01.04 Penetapan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyiapan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan penetapan dalam penyiapan hutan kemasyarakatan, meliputi: a. Laporan Bimtek b. Usulan Hutan Kemasyarakatan c. Form Verifikasi d. Surat Pengembalian Usulan e. Berita Acara Verifikasi Teknis f. Hasil Telaahan dan Pembahasan g. Surat Penolakan h. Laporan Evaluasi i. Penetapan Hutan Kemasyarakatan j. SK Revisi (Hasil Evaluasi) k. Penetapan Pencabutan Hutan Kemasyarakatan

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PSL.01.05 Penetapan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyiapan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan penetapan dalam penyiapan hutan tanaman rakyat, meliputi: a. Laporan Bimtek; b. Usulan Hutan Tanaman Rakyat; c. Form Verifikasi; d. Surat Pengembalian Usulan; e. Berita Acara Verifikasi Teknis; f. Hasil Telaahan dan Pembahasan; g. Surat Penolakan; h. Laporan Evaluasi; i. Penetapan Hutan Tanaman Rakyat; j. SK Revisi (Hasil Evaluasi); dan k. Penetapan Pencabutan Hutan Tanaman Rakyat

PSL.01.06 Penetapan Kemitraan Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyiapan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan penetapan dalam penyiapan kemitraan kehutanan, meliputi: a. Laporan Bimtek; b. Usulan Kemitraan Kehutanan; c. Form Verifikasi; d. Surat Pengembalian Usulan; e. Berita Acara Verifikasi Teknis; f. Hasil Telaahan dan Pembahasan; g. Surat Penolakan; h. Laporan Evaluasi; i. Penetapan Kemitraan Kehutanan; j. SK Revisi (Hasil Evaluasi); dan k. Penetapan Pencabutan Kemitraan Kehutanan. 2. PSL.02 PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT (PKTHA)

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PSL.02.01 Perencanaan Target Hutan Adat dan Hutan Hak Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan target hutan adat dan hutan hak, meliputi: a. Data Target Nasional; b. Data Target Nasional Hasil Penyesuaian; c. Sasaran Lokasi Target Nasional; d. Target Kinerja Direktorat; e. Perencanaan PKTHA; f. Rencana, Peta dan Rincian Anggaran Biaya Kegiatan; dan g. Rencana PKTHA.

PSL.02.02 Penetapan Hutan Adat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi, identifikasi, validasi, verifikasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan dan penetapan hutan adat, meliputi: a. Data Masyarakat Hutan Adat (MHA); b. Usulan Hutan Hak dan MHA; c. Laporan Hasil Identifikasi, Validasi dan Verifikasi Teknis; d. Surat Pengembalian; e. Rekomendasi dan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat; f. Hasil Pembahasan, Berita Acara, Risalah Pengolahan Data; g. Rekomendasi dan Peta Penetapan Hutan Adat; h. Laporan Hasil Penetapan Hutan Adat; dan i. SK Penetapan Hutan Adat.

PSL.02.03 Perlindungan Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kegiatan fasilitasi, verifikasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan penetapan perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional meliputi: a. Rencana Kerja; b. Laporan Verifikasi Teknis; c. Data dan Informasi Perlindungan Kearifan Lokal; d. SK Penetapan; dan e. Database.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PSL.02.05 Penanganan Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penelaahan pengaduan, pengelolaan data dan informasi pengaduan, fasilitasi, bimbingan teknis dan supervisi, identifikasi, assesmen, monitoring dan evaluasi, advokasi dan pendampingan dalam penanganan konflik tenurial dalam kawasan hutan, meliputi: a. Data dan Dokumen Pengaduan Konflik Tenurial b. Target dan Sasaran c. Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi d. Laporan Supervisi dan Hasil Pelaksanaan Identifikasi Konflik Tenurial e. Laporan Hasil Supervisi dan Pelaksanaan Asesmen/Pemetaan Konflik f. Database Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Database Hutan Adat, Hutan Hak dan Kearifan Lokal g. Rencana Advokasi dan Pendampingan Masyarakat h. SK Tim Pelaksana Advokasi dan Pendampingan Masyarakat i. Laporan Hasil Advokasi dan Pendampingan Masyarakat j. Rencana Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial k. Telaahan (Negoisasi/Mediasi) l. SK Tim Mediasi Penanganan Konflik Tenurial m. Laporan Hasil Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial n. Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat o. Laporan Hasil Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI 3. PSL.03 PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL

PSL.03.02 Penetapan Kelembagaan dan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan usulan, identifikasi, bimbingan teknis, verifikasi, evaluasi, pelaporan, dan penetapan dalam penetapan kelembagaan dan kelas KUPS meliputi: a. usulan/proposal Kelompok Tani Hutan (KTH); b. laporan inventarisasi; c. verifikasi lapangan; d. berita acara verifikasi; e. surat pemberitahuan; f. SK Penetapan; dan g. data klasifikasi.

PSL.03.03 Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data dan informasi dalam penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial meliputi: a. Daftar Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS); b. Laporan Bimtek dan Supervisi; c. Laporan Hasil Evaluasi; d. Evaluasi Kinerja KUPS; e. Surat Pemberitahuan; dan f. Kinerja KUPS.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

PSL.03.05 Penguatan Kewirausahaan dan Kemitraan Perhutanan Sosial Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data dan informasi dalam penguatan kewirausahaaan dan kemitraan perhutanan sosial, meliputi: a. Daftar KUPS; b. Laporan Bimtek dan Supervisi; c. Laporan Inventarisasi; d. Hasil Verifikasi; dan e. Dokumen Kewirausahaan.

PSL.03.06 Pengelolaan Data dan Informasi Perhutanan Sosial Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan data dan informasi perhutanan sosial, meliputi: a. Sistem Informasi PUPS; b. Data KUPS; c. Rekap Data KUPS; dan d. Data Capaian KUPS 4. PSL.04 PENGENDALIAN PERHUTANAN SOSIAL

PSL.04.01 Inventarisasi Data Pendamping Perhutanan Sosial Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan inventarisasi data pendamping perhutanan sosial, meliputi: a. data pendamping perhutanan sosial; b. data potensi; c. rekomendasi pendamping perhutanan sosial; d. SK Penetapan Pendamping Perhutanan Sosial; dan e. data sebaran pendamping perhutanan sosial.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI XXI SDM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SDM.01 PENYULUHAN KEHUTANAN

SDM.01.01 Manajemen Data Sistem Informasi Penyuluhan (SIMLUH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan manajemen data sistem informasi penyuluhan, meliputi: a. data SIMLUH terkini; dan b. laporan rekap pemutakhiran (updating) data.

SDM.01.02 Penyusunan Programa Penyuluhan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan programa penyuluhan, meliputi: a. penetapan tim penyusunan programa penyuluhan; b. draft s.d. final programa penyuluhan; dan c. programa penyuluhan.

SDM.01.03 Pengembangan Materi Penyuluhan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengembangan materi penyuluhan, meliputi: a. penetapan tim penyusun materi penyuluhan; b. draft s.d. final materi penyuluhan; dan c. modul materi penyuluhan.

SDM.01.04 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/ Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengembangan materi penyuluhan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan PNS/PKSM, meliputi: a. Hasil Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/PKSM; b. Draft sampai dengan Final modul pembelajaran; c. modul pembelajaran; d. laporan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/PKSM; e. Pemanggilan Peserta Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/PKSM; dan f. Sertifikat Peserta Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/PKSM.

SDM.01.05 Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penerbitan kartu registrasi PKSM, meliputi: a. Data PKSM; dan b. Kartu Registrasi PKSM

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

SDM.01.06 Fasilitasi Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi KTH menuju KTH Mandiri meliputi: a. Usulan Fasilitasi KTH menuju KTH Mandiri; b. Data usulan Fasilitasi Terverifikasi; c. SK/Penetapan KTH yang Mendapatkan Fasilitasi KTH menuju KTH Mandiri; d. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Fasilitasi KTH menuju KTH Mandiri; dan e. Laporan Fasilitasi KTH menuju KTH Mandiri.

SDM.01.07 Fasilitasi Wanawiyata Widyakarya Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan fasilitasi pembentukan/pengembangan Wanawiyata Widyakarya meliputi: a. Usulan Fasilitasi Pembentukan/Pengembangan Wanawiyata Widyakarya; b. Data Usulan Fasilitasi Pembentukan/Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Terverifikasi; c. Penetapan Wanawiyata Widyakarya yang Mendapatkan Fasilitasi; d. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Fasilitasi Wanawiyata Widyakarya; e. Pembentukan/Pengembangan Wanawiyata Widyakarya; dan f. Laporan Fasilitasi Pembentukan/Pengembangan Wanawiyata Widyakarya.

SDM.01.08 Lomba dan Apresiasi Wanalestari Tingkat Nasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan lomba dan apresiasi Wanalestari, meliputi: a. Kegiatan Lomba dan Apresiasi Wanalestari; b. Jadwal dan Usulan Peserta Lomba dan Apresiasi Wanalestari; c. Penetapan/Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Verifikasi Dokumen dan Lapangan; d. Hasil Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan; e. Nominasi Pemenang Lomba; f. Sertifikat Penghargaan Pemenang Lomba dan Apresiasi Wanalestari; g. Laporan Lomba dan Apresiasi Wanalestari; h. SK/Penetapan Pemenang; dan i. Data Penerima Wanalestari.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

SDM.01.09 Kinerja Operasional Penyuluh Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Kinerja penyuluh kehutanan melalui Biaya Operasional Penyuluh (BOP), meliputi: a. Data Penyuluh Kehutanan PNS; b. Usulan Data Penyuluh Kehutanan PNS yang akan mendapatkan BOP; c. Verifikasi Data Usulan Penyuluh Kehutanan Penerima BOP; d. Penetapan Penyuluh Kehutanan Pns Penerima BOP; e. Penetapan KPA Tentang Pembebanan BOP; f. Laporan Kegiatan Bulanan oleh Penyuluh Kehutanan Penerima BOP Melalui Aplikasi SIMLUH; g. Monitoring Laporan BOP; dan h. Laporan Kinerja Penyuluh Kehutanan. 2. SDM.02 PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SDM.02.01 Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pengembangan SDM aparatur kehutanan, meliputi: a. Data Identifikasi Jabatan SDM Aparatur Kehutanan; b. Instrumen Pengukuran Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan; c. Rekomendasi Kebutuhan Pengembangan SDM Aparatur Kehutanan; dan d. Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur Kehutanan.

SDM.02.02 Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pengembangan SDM non aparatur kehutanan, meliputi: a. Data Jenis SDM Non Aparatur Kehutanan; b. Instrumen Pengukuran Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan; c. Rekomendasi Kebutuhan Pengembangan SDM Non Aparatur Kehutanan; dan d. Perencanaan Pengembangan SDM Non Aparatur Kehutanan

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

SDM.02.03 Penyusunan Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan standar kompetensi SDM aparatur kehutanan, meliputi: a. Data Rencana Penyusunan Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan (Usulan Kebutuhan/Kaji Ulang); b. SK Tim Perumus Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan; c. Draft Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan; d. Notula Pra Konvensi Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan; e. Draft Final Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan; dan f. Salinan Peraturan Menteri Kehutanan Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan.

SDM.02.04 Penyusunan Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan standar kompetensi SDM non aparatur kehutanan, meliputi: a. Rencana Penyusunan Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan (Usulan Kebutuhan/Kaji Ulang); b. SK Penetapan Tim Perumus Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan; c. Draft Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan; d. Notula Pra Konvensi Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan; e. Draft Final Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan; dan f. Usulan Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

SDM.02.07 Layanan Lembaga Sertifikasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan layanan lembaga sertifikasi, meliputi: a. rekomendasi dukungan lembaga sertifikasi profesi bidang kehutanan (pembentukan/perpanjangan lisensi/penambahan ruang lingkup); dan b. rekomendasi sertifikat registrasi lembaga sertifikasi profesi bidang kehutanan. 3. SDM.03 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

SDM.03.01 Perencanaan Pelatihan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pelatihan, meliputi: a. Data Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD); b. Program Diklat; c. Modul Diklat; d. Peraturan Kepala Pusat Diklat; dan e. SK Penetapan Kurikulum Pelatihan Bidang Kehutanan.

SDM.03.02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur kehutanan, meliputi: a. Pembentukan Panitia b. Rapat Persiapan Diklat c. Surat Pemanggilan Peserta d. SK Tim Penyelenggara Diklat e. SK Tim Pengajar Diklat f. Panduan Diklat g. Laporan Panitia h. Sambutan Pembukaan Penyelenggaraan Diklat i. Daftar Peserta Diklat j. Bahan Ajar Diklat k. Daftar Hadir Peserta Dan Widyaiswara l. Formulir Evaluasi Diklat Dan Widyaiswara m. Hasil Evaluasi Diklat n. Sambutan Penutupan Diklat o. Transkrip Nilai p. Laporan Penyelenggaraan Diklat q. Akreditasi Pusat Diklat

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI r. Sertifikasi SDM

SDM.03.03 Pertinggal Sertifikat Diklat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pertinggal sertifikat diklat.

SDM.03.04 Pendidikan Tinggi (Karyasiswa) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pendidikan tinggi (karyasiswa), meliputi: a. data hasil seleksi karyasiswa; b. data calon karyasiswa; c. penetapan karyasiswa; d. laporan bulanan, triwulan karyasiswa; e. surat keputusan tugas belajar (SKTB); f. laporan monitoring dan evaluasi karyasiswa lulusan program S2 dan S3; g. surat keterangan pengembalian karyasiswa dan pemanggilan presentasi karyasiswa lulusan program S2 dan S3; dan h. Surat Keterangan Presentasi Karyasiswa.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

SDM.03.05 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan SMKKN, meliputi: a. kurikulum, silabus, dan modul; b. penerimaan siswa SMKKN; c. laporan dan evaluasi.

SDM.03.06 Pertinggal Ijazah dan Transkrip Nilai SMKKN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pertinggal ijazah dan transkrip nilai SMKKN.

SDM.03.07 Pengembangan Pelatihan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengembangan pelatihan, meliputi Laporan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan

SDM.03.08 Penjaminan Mutu, Akreditasi, dan Evaluasi Diklat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penjaminan mutu, akreditasi, dan evaluasi diklat, meliputi: a. laporan audit mutu internal LPPBJ b. kelengkapan akreditasi dan pembinaan lembaga pelaksana Diklat Terakreditasi; dan c. laporan monitoring dan evaluasi lembaga pelaksana Diklat. 4. SDM.04 PENGEMBANGAN GENERASI PELESTARI HUTAN

SDM.04.01 Pembinaan/Pengembangan Generasi Peduli Cinta Alam Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan/pengembangan generasi pelestari hutan pada perorangan/ komunitas/lembaga masyarakat/dunia usaha/satuan pendidikan formal/lembaga lainnya, meliputi: a. Data Hasil Identifikasi Kebutuhan Bimtek; b. SK Penetapan Tim Pelaksanaan Pembinaan/Bimbingan Teknis, Surat Tugas; c. Penyiapan Administrasi Pelaksanaan Pembinaan/Bimbingan Teknis; dan d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

SDM.04.02 Pembentukan dan Pemberdayaan Kewirausahaan Kreatif Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembentukan dan pemberdayaan kewirausahaan kreatif kehutanan, meliputi: a. Data Hasil Seleksi Pembentukan Kader; b. SK Penetapan Tim Pelaksanaan; c. Persiapan Administrasi Pelaksanaan Pembentukan dan Pemberdayaan Kader Kewirausahaan Kreatif Kehutanan; d. Sertifikat; dan e. Laporan Pelaksanaan.

SDM.04.05 Monitoring dan Evaluasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan monitoring dan evaluasi meliputi: a. SK penetapan tim; b. penyiapan administrasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan c. laporan hasil monitoring dan evaluasi. XXII SMH PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN

SMH.01 PERENCANAAN DAN FORMULASI PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN

SMH.01.01 Perencanaan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan.

NO KODE KLASIFIKASI KLASIFIKASI URAIAN KLASIFIKASI

SMH.01.02 Formulasi Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan formulasi pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan. 2. SMH.02 FASILITASI PENERAPAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi penerapan pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan. 3. SMH.03 PENGELOLAAN LABORATORIUM DAN LABORATORIUM ALAM (KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS) BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN

SMH.03.01 Pengelolaan Laboratorium Bidang Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan laboratorium bidang pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

         ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kementerian digunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan pengguna.

A. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis Prinsip dasar dalam penetapan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah: a. memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul apabila informasi yang terdapat dalam Arsip Dinamis disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah; dan b. pengklasifikasian keamanan Arsip Dinamis harus dituangkan dalam suatu ketetapan pimpinan berupa pernyataan tertulis yang disertai alasan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tingkat klasifikasi.

Kategori Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis berdasarkan identifikasi ketentuan hukum, analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan job description serta analisis risiko, yaitu: a. biasa, merupakan arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun; b. terbatas, merupakan arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian; c. rahasia, merupakan arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum; dan d. sangat rahasia, merupakan arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.

Keempat kategori keamanan Arsip Dinamis berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya.

Dalam implementasi tata naskah dinas, khususnya pada penomoran naskah dinas, kategori: a. terbuka (biasa), penomoran naskah dinas menggunakan kode “B”; dan
b. tertutup (terbatas, rahasia, dan sangat rahasia), penomoran naskah dinas menggunakan kode “R”.

B. Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip Dinamis 1. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Klasifikasi Akses Arsip Dinamis terdiri atas: a. terbuka; dan b. tertutup.

Klasifikasi Akses Arsip Dinamis diatur dengan ketentuan: a. semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pengaturan aksesnya; b. setiap pegawai hanya dapat mengakses Arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan c. publik dapat mengakses informasi Arsip Dinamis yang dikategorikan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Akses Arsip Dinamis Prinsip dasar dalam penetapan hak akses Arsip Dinamis adalah: a. Pengaksesan Arsip Dinamis hanya dapat dilakukan oleh pejabat dan staf yang mempunyai kewenangan untuk akses; b. Pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf dibawahnya sesuai dengan hierarki kewenangannya dalam struktur organisasi; dan c. Pejabat atau staf yang lebih rendah kedudukannya tidak dapat mengakses Arsip yang dibuat oleh pejabat di atasnya kecuali sebelumnya telah diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.

Pengguna yang diberi hak akses Arsip Dinamis, meliputi: a. Pengguna Internal Kementerian 1) Penentu Kebijakan Penentu kebijakan adalah pejabat yang mempunyai fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan kedinasan ke luar dan ke dalam instansi seperti: pimpinan tertinggi sampai dengan eselon II pada lingkup Kementerian atau eselon III pada instansi setingkat balai/unit pelaksana teknis.

Hak akses: a) Menteri mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang ada di bawah kewenangannya. b) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (setara Eselon I) mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya. c) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara eselon II) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya. 2) Pelaksana Kebijakan pelaksana kebijakan adalah pejabat administrator pada unit kerja yang melaksanakan fungsi dan tugas organisasi setingkat eselon III dan eselon IV (Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian pada pusat/direktorat/biro atau kepala seksi pada instansi setingkat balai/unit pelaksana teknis) yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya. 3) Pengawas Internal pengawas internal adalah pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan (inspektur/auditor pada inspektorat, pengawas internal pada satuan pengawas intern) yang mempunyai kewenangan mengakses seluruh Arsip yang ada di lingkungan Kementerian.

b. Pengguna Eksternal Kementerian 1) Publik Publik merupakan warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh informasi dengan kategori biasa/terbuka. 2) Pengawas Eksternal Pengawas eksternal merupakan pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar Kementerian yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau 3) Penegak Hukum Penegak hukum adalah pihak yang berkepentingan melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat, yang mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Tabel Pengguna yang Berhak Akses Arsip Dinamis

C. Pengamanan Tingkat Klasifikasi
Berdasarkan tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, maka pencipta Arsip mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan pengamanan fisik Arsip Dinamis maupun informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi, antara lain dalam penyimpanan dan penyampaian sebagai berikut: 1. Penyimpanan Penyimpanan dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip Dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan media Arsip.

Penyampaian Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun informasi Arsip Dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi dengan memperhatikan media Arsip.

Tabel Pengamanan Arsip Dinamis Sesuai Dengan Tingkat Klasifikasi Keamanan

D. Pengamanan Arsip Pengamanan Arsip meliputi: 1. Pengamanan Ruangan Penyimpanan Arsip Pengamanan Arsip dalam ruangan penyimpanan Arsip minimal meliputi: a. pemasangan kamera pengawas (CCTV); b. kunci pengamanan ruangan; dan c. media penyimpanan Arsip.

Media penyimpanan arsip dapat menggunakan: 1) Sarana Perangkat Keras (hardware) a) sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filing cabinet/rak Arsip untuk menyimpan Arsip biasa/terbuka dan terbatas, serta brankas atau lemari besi untuk Arsip rahasia dan sangat rahasia; b) sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan c) prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan 2) Sarana Perangkat Lunak (Software) a) daftar Arsip Aktif, Arsip Inaktif, Arsip Terjaga, dan Arsip Vital; dan b) aplikasi pengelolaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif.

Penentuan Pengelola Arsip Pengelola Arsip merupakan pejabat fungsional Arsiparis dan/atau jabatan pelaksana di bidang Kearsipan, memiliki dedikasi dan integritas, yang ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan unit kerja.

Pengelola Arsip meliputi pejabat fungsional Arsiparis dan jabatan pelaksana di bidang Kearsipan pada Unit Pengolah, Unit Kearsipan I, Unit Kearsipan II, dan Unit Kearsipan III. 3. Pembuatan Daftar Arsip
Pengamanan Arsip dengan pembuatan Daftar Arsip meliputi pembuatan Daftar Arsip terbatas, Daftar Arsip rahasia, dan Daftar Arsip sangat rahasia sebagai acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan.

KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH I FUNGSI FASILITATIF

A DTN DATA DAN INFORMASI

DTN.01 RENCANA STRATEGIS/MASTER PLAN PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan rencana strategis/master plan pembangunan sistem informasi. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusdatin dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi
DTN.02 PENGELOLAAN DATA

DTN.02.01 Pengelolaan Database Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan database kehutanan, meliputi: a. database; dan b. kliring data. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusdatin dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi

DTN.02.02 Analisis Data Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan analisis data kehutanan, meliputi: a. analisis data; b. dokumentasi data; dan c. data statistik. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusdatin dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi

DTN.02.03 Validasi Kualitas Data Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penelaahan, pembahasan, pendokumentasian dalam validasi kualitas data kehutanan, meliputi: a. telaah validasi kualitas data; dan b. dokumentasi validasi kualitas data. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusdatin dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi 3. DTN.03 PENGELOLAAN INFORMASI

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DTN.03.01 Pengelolaan Database Informasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengumpulan informasi, pemutakhiran informasi, publikasi informasi, pengelolaan web, tingkat survei kepuasan data informasi dalam pengelolaan informasi. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusdatin dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 4. DTN.04 PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

DTN.04.01 Pengembangan Aplikasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan rencana, pengorganisasian, pengadaan dan implementasi, layanan dan dukungan, serta pelaporan dalam pengembangan aplikasi, meliputi: a. analisis kebutuhan aplikasi; b. rencana pengembangan aplikasi; c. laporan evaluasi implementasi aplikasi; dan d. laporan pengembangan aplikasi. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusdatin dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi

DTN.04.02 Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan monitoring pelaksanaan, pengukuran efektifitas kontrol, evaluasi pelaksanaan, audit internal SPBE, dan pelaporan dalam penyelenggaraan SPBE, meliputi: a. Rencana Induk SPBE; b. Arsitektur SPBE; c. Peta Rencana SPBE; d. SOP (Proses Bisnis SPBE); e. Infrastruktur SPBE; f. Aplikasi SPBE; g. Keamanan SPBE; h. Laporan Layanan SPBE; dan i. Laporan Penyelenggaraan SPBE. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusdatin dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DTN.04.03 Pengamanan Teknologi Informasi
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengamanan teknologi informasi, meliputi: a. laporan monitoring pengamanan teknologi informasi; b. telaah dan analisis kebocoran data dan informasi; c. laporan perbaikan kebocoran data dan informasi; d. laporan kegiatan Disaster Recovery Center (DRC); dan e. laporan pengamanan teknologi informasi. Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Pusdatin dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi

DTN.04.04 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusdatin dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi B HMS HUBUNGAN MASYARAKAT

HMS.01 MANAJEMEN KOMUNIKASI PUBLIK

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

HMS.01.02 Pengelolaan Pemberitaan dan Publikasi
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan pemberitaan dan publikasi, termasuk siaran pers yang dilakukan Pejabat Tinggi Madya ke bawah, meliputi: a. Siaran Pers (Pejabat Tinggi Madya ke Bawah); dan b. Laporan Pengelolaan Pemberitaan dan Publikasi. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

HMS.01.03 Siaran Pers/ Konferensi Pers/ Press Release pada Media Massa oleh Menteri dan Wakil Menteri Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan siaran pers/konferensi pers/press release pada media massa oleh Menteri dan Wakil Menteri. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

HMS.01.04 Penyusunan Publikasi Melalui Media Cetak maupun Elektronik (Bahan Media Sosial)
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan publikasi melalui media cetak maupun elektronik (bahan media sosial). Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

HMS.01.05 Monitoring dan Analisis Berita Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan monitoring dan analisis berita, meliputi: a. laporan monitoring; dan b. laporan analisis berita dan evaluasi pengelolaan informasi publik. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

HMS.01.06 Brosur/Leaflet/Poster/Plakat/Flyer Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan brosur/leaflet/poster/plakat/flyer.1) master brosur/leaflet/poster/plakat/flyer Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

HMS.01.07 Pengumuman/Pemberitaan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengumuman/pemberitaan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

HMS.01.08 Kunjungan Wartawan/Peliputan dan Wawancara Media Massa
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kunjungan wartawan/peliputan dan wawancara media massa. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

HMS.01.09 Master Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan 2. HMS.02 LAYANAN INFORMASI PUBLIK

HMS.02.01 Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan PPID Pelaksana dan PPID UPT. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

HMS.02.02 Sosialisasi, Peningkatan, Penguatan Simpul PPID Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan sosialisasi, peningkatan, penguatan simpul PPID, meliputi: a. undangan sosialisasi, peningkatan, penguatan simpul PPID b. notula sosialisasi, peningkatan, penguatan simpul PPID c. laporan sosialisasi, peningkatan, penguatan simpul PPID Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

HMS.02.03 Pengelolaan Informasi Publik Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengumpulan bahan dan materi pengklasifikasian, penyusunan daftar informasi publik/daftar informasi publik yang dikecualikan, dan penyebarluasan informasi publik, meliputi: a. daftar informasi publik; dan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH b. laporan pengelolaan informasi publik.

HMS.02.04 Pelayanan Permohonan Informasi
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan permohonan informasi, meliputi: a. permohonan informasi publik; dan b. laporan layanan informasi. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

HMS.02.05 Pengklasifikasian Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)/Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengklasifikasian penyusunan DIP/DIK, meliputi: a. Daftar Informasi Publik; dan b. Daftar Informasi Yang Dikecualikan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

HMS.02.06 Uji Konsekuensi dan Penanganan Sengketa Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan uji konsekuensi dan penanganan sengketa. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

HMS.02.07 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik Internal Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengumpulan bahan, analisis, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi publik. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

HMS.02.08 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik Komisi Informasi Publik (KIP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik KIP, meliputi: a. laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan KIP; dan b. sertifikat tingkat keterbukaan layanan informasi publik. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan 3. HMS.03 DOKUMENTASI/LIPUTAN KEGIATAN DINAS PIMPINAN

HMS.03.01 Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas, Peristiwa, dan Acara Kedinasan Menteri/Wakil Menteri dalam Berbagai Media Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan dokumentasi/liputan kegiatan dinas, peristiwa-peristiwa, dan acara kedinasan Menteri/Wakil Menteri dalam berbagai media antara lain kertas/foto/video/rekaman suara/multi media. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

HMS.03.02 Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas, Peristiwa, dan Acara Kedinasan Pejabat Tinggi Madya ke bawah dalam Berbagai Media Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, peristiwa-peristiwa, dan acara kedinasan bidang masing-masing, dalam berbagai media antara lain kertas/foto/video/ rekaman suara/multi media. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan 4. HMS.04 PAMERAN/SAYEMBARA/LOMBA, FESTIVAL, PEMBUATAN SPANDUK DAN IKLAN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pameran/sayembara/lomba, festival, pembuatan spanduk dan iklan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan 5. HMS.05 UCAPAN TERIMA KASIH, UCAPAN SELAMAT, BELA SUNGKAWA, PERMOHONAN MAAF Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyampaian ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, dan permohonan maaf. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan 6. HMS.06 PIDATO/SAMBUTAN

HMS.06.01 Pidato/Sambutan Menteri
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pidato/sambutan menteri. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

HMS.06.02 Pidato/Sambutan Pimpinan Eselon I/II
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pidato/sambutan pimpinan eselon I/ eselon II. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan 7. HMS.07 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

HMS.07.01 Rapat Dengar Pendapat DPR/Rapat Kerja/Kunjungan Kerja/Sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet, Pendampingan Kunjungan Kerja, dan Audiensi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan rapat dengar pendapat DPR/rapat kerja//sidang MPR, DPR, DPD, kabinet terbuka, audiensi/kunjungan kerja/pendampingan kunker, meliputi: a. notula; b. bahan/materi pidato/sidang; dan c. laporan pendampingan kunjungan kerja dan audiensi. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

HMS.07.02 Hubungan Lembaga Pemerintah (Kementerian/Lembaga) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengumpulan data dan informasi, hubungan dengan kementerian/lembaga, pelaksanaan rapat/pendampingan kunker kementerian/lembaga, dan audiensi/konsultasi kementerian/lembaga dalam hubungan lembaga pemerintah, meliputi: a. notula; b. bahan/materi pidato/sidang; c. laporan pendampingan kunjungan kerja/audiensi/konsultasi kementerian/lembaga dalam Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH hubungan lembaga pemerintah; dan d. data dan informasi kementerian/lembaga.

HMS.07.03 Hubungan Lembaga Pemerintah (Pemda dan DPRD) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan dengar pendapat DPRD, bahan/materi pidato/sidang, pendampingan kunker dan audiensi dalam hubungan lembaga pemerintah (Pemda dan DPRD), meliputi: a. notula; b. bahan/materi pidato/sidang; c. laporan pendampingan kunjungan kerja dan audiensi; dan d. data dan informasi pemerintah daerah. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

HMS.07.04 Forum Kehumasan (Bakohumas/Perhumas) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan forum kehumasan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Pemerintah (Bakohumas)/Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas). Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

HMS.07.05 Hubungan Organisasi Sosial/LSM dan Masyarakat/ Ormas Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengumpulan data dan informasi, hubungan dan jejaring kerja sama, dan pelaksanaan audiensi/unjuk rasa dalam hubungan Organisasi Sosial/LSM dan Masyarakat/Ormas, meliputi: a. notula b. bahan/materi pidato/sidang c. laporan pendampingan/kunjungan kerja/audiensi/unjuk rasa d. data dan informasi organisasi sosial/LSM dan Masyarakat/Ormas Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

HMS.07.06 Hubungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Perusahaan Swasta Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengumpulan data dan informasi, hubungan dan jejaring kerja sama, dan pelaksanaan audiensi/unjuk rasa dalam hubungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Perusahaan Swasta. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan

HMS.07.06 Hubungan Institusi Pendidikan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan hubungan dengan institusi pendidikan (perguruan tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda/Praktek Kerja Lapangan). Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan 8. HMS.08 PELAYANAN PIMPINAN DAN KEPROTOKOLAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

HMS.08.01 Pelayanan dan Keprotokolan Menteri dan Wakil Menteri Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan agenda, penyiapan bahan kegiatan, koordinasi, protokoler/pengawalan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelayanan dan keprotokolan menteri dan wakil Menteri, meliputi: a. agenda Menteri b. bahan kegiatan Menteri c. laporan dan evaluasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan Biro Umum

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

HMS.08.03 Pelayanan Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri dan Unsur Pimpinan lainnya
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan agenda, penyiapan bahan/materi kegiatan, koordinasi, fasilitas pendukung, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelayanan Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri dan Unsur Pimpinan lainnya, meliputi: a. agenda; b. bahan/materi kegiatan; dan c. laporan dan evaluasi. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum
C KAP PERLENGKAPAN

KAP.01 ANALISIS KEBUTUHAN

KAP.01.01 Data Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan analisis data kebutuhan unit kerja, didasarkan pada standar barang standar kebutuhan (SBSK) dan pengumpulan data kebutuhan BMN, meliputi: a. Data Kebutuhan BMN; dan b. analisis data kebutuhan sesuai SBSK. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

KAP.01.02 Pengusulan dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengusulan dan penyusunan rencana kebutuhan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan 2. KAP.02 PENGADAAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KAP.02.01 Konsultasi dan Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan konsultasi dan koordinasi pengadaan barang/jasa. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

KAP.02.02 Perencanaan Pengadaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pengadaan barang/jasa. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

KAP.02.03 Pembinaan dan Pendampingan Permasalahan Pengadaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan dan pendampingan permasalahan pengadaan barang/jasa. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

KAP.02.04 Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penggunaan, perawatan dan penanganan gangguan aplikasi sistem informasi pengadaan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

KAP.02.05 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa, penggunaan sistem informasi, dan monitoring dan evaluasi lainnya yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

KAP.02.06 Pengadaan Sarana Fisik dan Kendaraan Dinas
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengadaan sarana fisik dan kendaraan dinas. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KAP.02.07 Pengadaan Sarana Lainnya
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengadaan sarana lainnya. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan 3. KAP.03 PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BMN

KAP.03.01 Kepemilikan BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kepemilikan barang milik negara, meliputi: a. Sertifikat; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); d. Kartu Garansi; e. Faktur; f. Gambar Teknik Bangunan/Konstruksi; dan g. Dokumen BMN Lainnya Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

KAP.03.02 Penggunaan BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penetapan status, alih status, penggunaan sementara, operasional pihak lain, dan dokumen lain terkait penggunaan barang milik negara, meliputi: a. penetapan status BMN; b. alih status BMN; c. penggunaan sementara BMN; dan d. operasional pihak lain terhadap BMN Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KAP.03.03 Pemanfaatan BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangunan guna serah, dan cara pemanfaatan lainnya dalam kegiatan pemanfaatan barang milik negara, meliputi: a. dokumen sewa; b. dokumen pinjam pakai; c. dokumen kerja sama pemanfaatan; d. dokumen bangunan guna serah; dan e. dokumen pemanfaatan lainnya. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan 4. KAP.04 PENATAUSAHAAN BMN

KAP.04.01 Inventarisasi BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan inventarisasi BMN, meliputi: a. daftar inventaris; dan b. laporan inventaris BMN Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

KAP.04.02 Pelaporan Tahunan BMN Kementerian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan tahunan BMN kementerian. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KAP.04.04 Persediaan BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan persediaan BMN. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan 5. KAP.05 PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengamanan BMN, meliputi: a. pemeliharaan BMN; dan b. pengamanan BMN. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan 6. KAP.06 PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BMN

KAP.06.01 Penjualan BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penjualan BMN, mulai dari permohonan, pembentukan tim, penilaian, sampai dengan pelaporan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

KAP.06.02 Tukar Menukar BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan permohonan, pembentukan tim, perjanjian tukar menukar sampai dengan pelaporan dalam pemindahtanganan BMN dengan cara tukar menukar BMN. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

KAP.06.03 Hibah BMN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemindahtanganan barang milik negara dengan cara hibah, meliputi: a. Berita Acara Pemindahtanganan BMN dengan Cara Hibah; dan b. Surat Keputusan Hibah BMN Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KAP.06.04 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemindahtanganan barang milik negara dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Pusat. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

KAP.06.05 Pemusnahan dan Penghapusan BMN Tidak Bernilai Sejarah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara tidak bernilai sejarah, meliputi: a. surat keputusan tim; b. rekomendasi; c. persetujuan; d. surat keputusan penghapusan; e. daftar barang yang dihapuskan; f. risalah lelang; dan g. berita acara penghapusan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

KAP.06.06 Pemusnahan dan Penghapusan BMN Bernilai Sejarah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemusnahan dan penghapusan BMN bernilai sejarah, meliputi: a. surat keputusan tim; b. rekomendasi; c. persetujuan; d. surat keputusan penghapusan; e. daftar barang yang dihapuskan; f. risalah lelang; dan g. berita acara penghapusan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 7. KAP.07 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan dalam rangka pengawasan dan pengendalian BMN oleh pengguna barang. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perlengkapan D KEU KEUANGAN

KEU.01 PELAKSANAAN ANGGARAN

KEU.01.01 Realisasi Pendapatan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan realisasi pendapatan, meliputi: a. Surat Setoran Pajak (SSP) b. Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC) c. Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja d. Surat Setoran Bukan Pajak Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

KEU.01.02 Pelaporan Investasi Sektor Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan pengelolaan investasi, penyertaan modal negara dan sejenisnya, meliputi: a. data investasi sektor kehutanan; dan b. data informasi perpajakan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KEU.01.03 Pembayaran Keuangan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembayaran keuangan, meliputi: a. pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas; b. bukti tagihan dari Pihak Ketiga; c. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); d. Surat Perintah Membayar (SPM); dan e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

KEU.01.04 Tata Usaha Anggaran Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan tata usaha anggaran, meliputi: a. Buku Kas Umum (BKU); b. Buku Kas Pembantu (BKP); c. Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran; d. Rekening Koran Bank. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

KEU.01.05 Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembuatan daftar gaji/tunjangan/lembur/honorarium, meliputi: a. Surat Usulan Pengajuan SPM/SPP Gaji/ Tunjangan/Lembur PNS; b. Surat Usulan Pengajuan SPM/SPP Gaji/ Tunjangan/Lembur PPPK; c. Surat Usulan Pengajuan SPM/SPP Honorarium. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KEU.01.06 Iuran/Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia kepada Badan/Organisasi Internasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan setor iuran/kontribusi Pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional, meliputi: a. Usulan Keanggotaan b. Persetujuan Keanggotaan c. Perhitungan Formulasi Iuran/Kontribusi d. Bukti Setor Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

KEU.01.07 Akuntansi Keuangan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan akuntansi keuangan, meliputi: a. Berita Acara Pemeriksaan Kas b. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ Bendahara) c. Kas/Register Penutupan Kas d. Arsip Data Komputer (ADK) e. Berita Acara Rekonsiliasi Internal Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

KEU.01.08 Pelaporan Keuangan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan keuangan, meliputi: a. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan b. Analisis/Telaah Laporan Keuangan c. Revisi Laporan Keuangan d. Nota Kesepakatan Terkait Laporan Keuangan e. Temuan Pemeriksaan BPK RI Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KEU.01.09 Pembayaran dan Penagihan Piutang Negara Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembayaran dan penagihan piutang negara, meliputi: a. Surat Tagihan ke Wajib Bayar b. Surat Somasi c. E-Billing d. Laporan Piutang Bulanan e. Berita Acara Rekonsiliasi Piutang f. Nota Kesepakatan Piutang Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

KEU.01.10 Pengurusan Piutang Negara Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengurusan piutang negara, meliputi: a. Usulan Penghapusan Piutang Negara Bersyarat/Mutlak b. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara c. Penatausahaan Piutang Negara d. Penetapan Piutang e. Pernyataan Lunas f. Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) g. Crash Program Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

KEU.01.11 Pengusulan Penggunaan Anggaran Sumber Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengusulan penggunaan anggaran sumber dana PNBP, meliputi: a. Surat Usulan Pengajuan Penggunaan Anggaran PNBP ke DJ PB b. Surat Maksimal Penggunaan PNBP Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan 2. KEU.02 SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KEU.02.01 Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan implementasi SAI, meliputi: a. Petunjuk/Pedoman SAI b. Pembinaan/Bimtek/Inhouse Training SAI Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

KEU.02.02 Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kebijakan akuntansi, meliputi: a. Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan (LK) b. Kebijakan Current Issue Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

KEU.02.03 Pengelolaan Data Komputer, Monitoring, dan Rekonsiliasi
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan data komputer, monitoring data, dan hasil rekonsiliasi, meliputi: a. Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) b. Laporan Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KEU.02.04 Pelaporan Realisasi APBN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan realisasi APBN, meliputi: a. Laporan Realisasi Belanja (Termasuk Dana Alokasi Khusus/DAK) b. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja c. Laporan Realisasi Pendapatan d. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan 3. KEU.03 BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI

KEU.03.01 Laporan (Report) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan laporan (report) bantuan/pinjaman luar negeri, meliputi: a. Laporan Perkembangan (Progress Report) b. Laporan Bulanan (Monthly Report) c. Laporan Triwulan (Quarterly Report) d. Laporan Akhir/Tahunan (Final Report/Completion Report) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

Surat Permohonan Nomor Register Hibah
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung B/J (SP3HLBJS)
Surat Penyataan Telah Menerima Hibah Langsung
Ringkasan Hibah
BAST b. Hibah Langsung Uang:
Surat Permohonan Pembukaan Rekening Hibah
Surat Penyataan Telah Menerima Hibah Langsung
Surat Permohonan
Perjanjian Hibah, Ringkasan Hibah
Surat Kuasa Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Perjanjian Hibah Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 4. KEU.04 PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelola APBN, meliputi: a. Dokumen Kuasa Pengguna Anggaran b. Dokumen Kuasa Pengguna Barang/Jasa c. Dokumen Pejabat Pembuat Komitmen d. Dokumen Pejabat Pembuat Daftar Gaji e. Dokumen Pejabat Penandatanganan SPM f. Dokumen Bendahara Penerimaan/Pengeluaran g. Dokumen Pengelola Barang Termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan 5. KEU.05 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sampai dengan penyelesaian kerugian negara, meliputi: a. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan b. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi c. Dokumen Pihak Ketiga Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan 6. KEU.06 PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KEU.06.01 Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan PNBP, meliputi: a. PNBP Sumber Daya Alam Kehutanan b. PNBP Fungsional Kehutanan dan/atau PNBP Umum Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

KEU.06.02 Pengusulan Dana Bagi Hasil (DBH) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengusulan Dana Bagi Hasil (DBH) PNBP sektor Kehutanan antara pusat dan daerah, meliputi: a. Laporan Realisasi PNBP Sumber Daya Alam Kehutanan b. Surat Penyampaian Realisasi PNBP Sumber Daya Alam Kehutanan Provinsi c. Berita Acara Rekonsiliasi dan Verifikasi DBH d. Surat DBH Pusat dan Daerah Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan

KEU.06.03 Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkaitan dengan penyusunan usulan dan penetapan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meliputi: a. Usulan Target PNBP b. Prognosa Realisasi dari Target PNBP c. Proposal Usulan Target PNBP d. Berita Acara Target dan Pagu PNBP Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Keuangan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi keuangan E KSM KERJA SAMA

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1. KSM.01 KERJA SAMA DALAM NEGERI

KSM.01.01
Penyusunan Rencana Kerja Sama Dalam Negeri Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan rencana kerja sama dalam negeri mulai dari pengumpulan data, pengolahan sampai dengan penetapan, meliputi: a. Updating Jenis Kerja Sama Dalam Negeri b. Pembiayaan Pelatihan c. Rencana Kerja Sama Dalam Negeri Lainnya d. Penganggaran Monitoring Pengelolaan Kerja Sama Dalam Negeri Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

KSM.01.02 Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (Mou)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan nota kesepahaman/nota kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/kontrak/perjanjian kerja sama/Letter of Intens (LoI) dalam negeri dan bentuk kerja sama dalam negeri lainnya, dan evaluasi perjanjian dalam negeri, meliputi: a. Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MoU)/ Kontrak/Perjanjian Kerja Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH Sama/Letter of Intens (LoI) Dalam Negeri b. Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Lainnya c. Laporan dan Evaluasi Perjanjian 2. KSM.02 KERJA SAMA LUAR NEGERI

KSM.02.01 Kerja Sama Bilateral Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi, penyusunan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan, monitoring evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis hubungan dan kerja sama bilateral, meliputi: a. Penjajakan Kerja Sama b. Pemberian Pandangan Hukum c. Penandatanganan Naskah Kerja Sama d. Evaluasi Kerja Sama e. Tindak Lanjut Kerja Sama Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan Satker Pemrakarsa

KSM.02.02 Kerja Sama Intra Kawasan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi, penyusunan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan, monitoring evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis hubungan dan kerja sama Intra Kawasan (ASEAN dan kerja sama regional lainnya), meliputi: a. Penjajakan Kerja Sama b. Pemberian Pandangan Hukum c. Penandatanganan Naskah Kerja Sama d. Evaluasi Kerja Sama e. Tindak Lanjut Kerja Sama Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan Satker Pemrakarsa

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KSM.02.03 Kerja Sama Organisasi Internasional, Badan PBB, dan Forum Multilateral Lainnya Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi, penyusunan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan, monitoring evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis hubungan dan kerja sama Organisasi Internasional dan Badan PBB, meliputi: a. Penjajakan Kerja Sama; b. Pemberian Pandangan Hukum; c. Penandatanganan Naskah Kerja Sama; d. Evaluasi Kerja Sama; e. Tindak Lanjut Kerja Sama Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan Satker Pemrakarsa

KSM.02.04 Kerja Sama Ormas Asing dan Entitas Asing Non-Pemerintah Lainnya Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi, penyusunan, penelaahan, tindak lanjut, pengembangan, pembinaan, monitoring evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis hubungan dan kerja sama ormas asing dan entitas asing non-pemerintah lainnya, meliputi: a. Penjajakan Kerja Sama b. Pemberian Pandangan Hukum c. Penandatanganan Naskah Kerja Sama d. Evaluasi Kerja Sama e. Tindak Lanjut Kerja Sama Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan Satker Pemrakarsa 3. KSM.03 PERJANJIAN INTERNASIONAL

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KSM.03.01 Pembuatan Perjanjian Internasional
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi penyiapan, penjajakan, perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi perjanjian internasional, meliputi: a. Nota Kesepahaman b. Nota Kesepakatan c. Memorandum of Understanding (MoU)/Memorandum Saling Pengertian (MSP) d. Kontrak e. Perjanjian Kerja Sama f. Letter of Intens (LoI) Luar Negeri dan Evaluasi Perjanjian Luar Negeri g. Bentuk Perjanjian Internasional Lainnya Rahasia Eselon II Tertutup Memiliki Dampak terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan Satker Pemrakarsa

KSM.03.02 Pelaksanaan Perjanjian Internasional
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian internasional. Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan Satker Pemrakarsa

KSM.03.03 Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Internasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan monitoring dan evaluasi perjanjian internasional. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan Satker Pemrakarsa 4. KSM.04 LAYANAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KSM.04.01 Kunjungan Delegasi ke Luar Negeri dalam Forum Internasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kunjungan delegasi ke luar negeri, meliputi: a. Konferensi b. Workshop c. Tugas Belajar d. Kunjungan Luar Negeri Lainnya dalam Forum Internasional Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan/atau Unit Kerja yang terkait

KSM.04.02 Fasilitasi Layanan Tenaga Asing Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi layanan tenaga asing, meliputi: a. Rekomendasi Penempatan Tenaga Asing b. Perpanjangan Tenaga Asing c. Penghentian Tenaga Asing Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri

KSM.04.03 Fasilitasi Layanan Kerja Sama Luar Negeri Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi layanan kerja sama, meliputi: a. Pembebasan Pajak b. Penyediaan Data dan Informasi Kerja Sama c. Kegiatan Terkait Proyek Kerja Sama Lainnya Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri F KST KEBIJAKAN STRATEGIS

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 1. KST.01 PERUMUSAN, PENGKOORDINASIAN, ANALISIS, REKOMENDASI, EVALUASI DAN SUPERVISI KEBIJAKAN STRATEGIS KEHUTANAN BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN INVESTASI, POLITIK, HUKUM, PEMBANGUNAN, KEMARITIMAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN ISU GLOBAL

KST.01.01 Perumusan Kebijakan Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Investasi, Politik, Hukum, Pembangunan, Kemaritiman, Kesejahteraan Rakyat dan Isu Global Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perumusan kebijakan strategis bidang sosial, ekonomi dan investasi, politik, hukum, pembangunan, kemaritiman, kesejahteraan rakyat dan isu global, meliputi: a. Bahan/Naskah b. Laporan Identifikasi dan Klasifikasi Bahan/Naskah c. Penetapan Tim Perumus/Penyusun d. Draft 0 s.d. Draft Final Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Kebijakan Strategis

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KST.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebijakan Strategis Kehutanan Bidang Sosial, Ekonomi dan Investasi, Politik, Hukum, Pembangunan, Kemaritiman, Kesejahteraan Rakyat dan Isu Global Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perumusan kebijakan strategis Kehutanan bidang sosial, ekonomi dan investasi, politik, hukum, pembangunan, kemaritiman, kesejahteraan rakyat dan isu global, meliputi: a. Bahan dan Keterangan b. Hasil Rapat Menganalisis Kebijakan c. Penetapan Tim Analis Kebijakan d. Hasil Rapat dengan Tim Analis Kebijakan e. Laporan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Kebijakan Strategis

KST.01.03 Penyusunan Rekomendasi Terhadap Isu Bidang Sosial, Ekonomi dan Investasi, Politik, Hukum, Pembangunan, Kemaritiman, Kesejahterataan Rakyat dan Isu Global Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perumusan kebijakan strategis bidang sosial, ekonomi dan investasi, politik, hukum, pembangunan, kemaritiman, kesejahteraan rakyat dan isu global, meliputi: a. Bahan/Keterangan b. Notula Rapat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan

c. Hasil Analisis Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Kebijakan Strategis

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH d. Laporan

KST.01.04 Pelaksanaan Evaluasi dan Supervisi Kebijakan Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Investasi, Politik, Hukum, Pembangunan, Kemaritiman, Kesejahteraan Rakyat dan Isu Global
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perumusan kebijakan strategis bidang sosial, ekonomi dan investasi, politik, hukum, pembangunan, kemaritiman, kesejahteraan rakyat dan isu global, meliputi: a. Bahan/Data b. Notula dan Hasil Rapat Evaluasi Kebijakan c. Laporan Hasil Evaluasi d. Rekomendasi Kebijakan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Kebijakan Strategis G KUM HUKUM

KUM.01 PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KUM.01.01 Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan undang- undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait kehutanan, meliputi: a. Perencanaan dan Penyiapan Rancangan b. Penetapan Tim Panitia Intern dan Antarkementerian c. Hasil Analisis d. Notula Pembahasan Internal, Antarkementerian, dan Panitia Kerja (Panja) DPR e. Hasil Harmonisasi f. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang yang Disahkan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

KUM.01.02 Peraturan Pemerintah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan pengundangan Peraturan Pemerintah, meliputi: a. Perencanaan dan Penyiapan Rancangan b. Surat Keputusan Tim Panitia Antarkementerian c. Hasil Analisis d. Notula Pembahasan, Internal Kementerian, Antarkementerian, dan Panitia Kerja (Panja) DPR

Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH e. Hasil Harmonisasi f. Peraturan Pemerintah yang Disahkan

KUM.01.03 Peraturan Presiden Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan Presiden, meliputi: a. Perencanaan dan Penyiapan Rancangan b. Penetapan Tim Panitia Antarkementerian c. Hasil Analisis d. Notula Pembahasan, Internal, Antarkementerian, dan Panitia Kerja (Panja) DPR e. Hasil Harmonisasi f. Peraturan Presiden yang Disahkan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

KUM.01.04 Keputusan Presiden Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Keputusan Presiden, meliputi: a. Perumusan oleh Unit Teknis: Surat Pengantar, Rancangan Keputusan Presiden b. Pembahasan (dengan Unit Terkait, Pemrakarsa dengan Biro Hukum, FGD dengan Kementerian Terkait, Laporan Rapat) c. Permohonan Izin Prakarsa ke Presiden d. Hasil Harmonisasi e. Salinan Keputusan Presiden yang Disahkan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KUM.01.05 Instruksi Presiden Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Instruksi Presiden, meliputi: a. Perumusan oleh Unit Teknis: Surat Pengantar, Draft Instruksi Presiden b. Pembahasan (dengan Unit Terkait, Pemrakarsa dengan Biro Hukum, FGD dengan Kementerian Terkait, Laporan Rapat) c. Permohonan Izin Prakarsa ke Presiden (Surat Permohonan, Draft Final, Surat Izin Prakarsa dari Presiden) d. Hasil Harmonisasi e. Salinan Instruksi Presiden setelah Disahkan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum 2. KUM.02 PRODUK HUKUM BERSIFAT STRATEGIS

KUM.02.01 Peraturan Menteri Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, harmonisasi, penetapan, pengundangan, dan Autentikasi Peraturan Menteri Kehutanan, meliputi: a. Program dan Penyiapan/Penyusunan Rancangan Peraturan b. Rancangan Peraturan Menteri c. Hasil Harmonisasi d. Peraturan Menteri e. Nomor Berita Negara RI f. Salinan Peraturan Menteri Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KUM.02.02 Keputusan Menteri Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Keputusan Menteri Kehutanan yang bersifat strategis, meliputi: a. Pembahasan Rancangan Keputusan b. Pengesahan Keputusan c. Salinan Keputusan Menteri Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

KUM.02.03 Instruksi/Surat Edaran Menteri Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Instruksi/Surat Edaran Menteri Kehutanan yang bersifat strategis. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

KUM.02.04 Keputusan Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Keputusan Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan yang bersifat strategis. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KUM.02.05 Instruksi/Surat Edaran Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Instruksi/Surat Edaran Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan yang bersifat strategis. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum 3. KUM.03 PRODUK HUKUM BERSIFAT OPERASIONAL

KUM.03.01 Keputusan Menteri Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Keputusan Menteri Kehutanan yang bersifat operasional. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

KUM.03.02 Instruksi/Surat Edaran Menteri Kehutanan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Instruksi/Surat Edaran Menteri Kehutanan yang bersifat operasional. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH Jenderal/Kepala Badan yang bersifat operasional.

KUM.03.04 Instruksi/Surat Edaran Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Instruksi/Surat Edaran Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan yang bersifat operasional. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

KUM.03.05 Keputusan Pejabat Setingkat Eselon II/Kepala Balai Besar Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Keputusan Pejabat Setingkat Eselon II/Kepala Balai Besar. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

KUM.03.06 Instruksi/Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon II/Balai Besar Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Surat Edaran Pejabat setingkat Eselon II/Balai Besar. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

KUM.03.07 Keputusan Kepala Balai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Keputusan Kepala Balai. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KUM.03.08 Instruksi/Surat Edaran Balai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Surat Edaran Balai. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

KUM.03.09 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan, dan penyebaran Peraturan/Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum 4. KUM.04 EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang- undangan bidang Kementerian Kehutanan, meliputi: a. Penetapan Tim Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan b. Pembahasan: Inventarisasi, Identifikasi, Data Peraturan Menteri Kehutanan yang Dievaluasi c. Laporan Analisis dan Evaluasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum 5. KUM.05 ADVOKASI HUKUM

KUM.05.01 Pendampingan Hukum dalam Pemeriksaan Pidana Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pendampingan hukum dalam pemeriksaan pidana, meliputi: a. Korespondensi Pendampingan Hukum Pidana b. Laporan Pendampingan Hukum Pidana Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH c. Putusan Pidana

KUM.05.02 Pendampingan Hukum dalam Pemeriksaan Perdata Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan tindak perdata khusus di bidang kehutanan dan pendampingan hukum/advokasi dalam pemeriksaan perdata, meliputi: a. Surat Kuasa Khusus b. Gugatan Perdata c. Eksepsi dan Jawaban Perdata d. Replik e. Duplik f. Daftar Bukti dari Penggugat g. Daftar Bukti dari Tergugat h. Kesimpulan Tergugat Terhadap Perkara Perdata i. Putusan Pengadilan Negeri j. Memori Banding/Memori Kontra Banding k. Putusan Pengadilan Tinggi l. Memori Kasasi/Memori Kontra Kasasi m. Putusan Kasasi Mahkamah Agung n. Memori PK/Memori Kontra PK o. Putusan PK (Peninjauan Kembali) p. Nota Dinas kepada Menteri Perihal Laporan Advokasi Perdata Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KUM.05.03 Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan gugatan kasus/sengketa Tata Usaha Negara (TUN), meliputi: a. Surat Kuasa Khusus b. Gugatan TUN c. Eksepsi dan Jawaban TUN d. Replik e. Duplik f. Daftar Bukti dari Penggugat g. Daftar Bukti dari Tergugat h. Kesimpulan Tergugat Terhadap Perkara Tata Usaha Negara i. Putusan Pengadilan Negeri j. Memori Banding/Memori Kontra Banding k. Putusan Pengadilan Tinggi l. Memori Kasasi/Memori Kontra Kasasi m. Putusan Kasasi Mahkamah Agung n. Memori PK/Memori Kontra PK o. Putusan PK (Peninjauan Kembali) p. Nota Dinas kepada Menteri Perihal Laporan Advokasi Perdata Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KUM.05.04 Advokasi Gugatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan advokasi gugatan KIP, meliputi: a. Surat Kuasa Khusus b. Permohonan Informasi Publik dari Pemohon c. Tanggapan dari Badan Publik d. Keberatan Pemohon kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) e. Tanggapan dari Atasan PPID f. Permohonan Penyelesaian di KIP g. Tanggapan Termohon h. Daftar Bukti i. Putusan KIP Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

KUM.05.05 Uji Materi Undang-Undang Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Uji Materi Undang- Undang, meliputi: a. Permohonan Uji Materi Undang- Undang b. Tanggapan Presiden/Pemerintah c. Dokumen Reviu Majelis Hakim terhadap Tanggapan Presiden/Pemerintah d. Tambahan Tanggapan Presiden/Pemerintah e. Dokumen Bukti f. Kesimpulan Uji Materi Undang- Undang g. Putusan Mahkamah Konstitusi h. Laporan kepada Presiden Terkait Putusan MK Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KUM.05.06 Uji Materi Non Undang-Undang
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Uji Materi Non Undang-undang, meliputi: a. Surat Kuasa Khusus b. Permohonan Uji Materi Non Undang- Undang c. Tanggapan Pemerintah d. Putusan Mahkamah Agung tentang Uji Materi Non Undang-Undang e. Laporan kepada Presiden/Menteri Terkait Putusan Uji Materi Non Undang-Undang Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

KUM.05.07 Telaah Hukum Permasalahan Bidang Kehutanan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan telaah hukum permasalahan bidang Kehutanan, meliputi: a. Hasil Telaah b. Notula Hasil Rapat c. Surat Tanggapan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum 6. KUM.06 SOSIALISASI INFORMASI HUKUM

KUM.06.01 Penyebarluasan Informasi Hukum
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyebarluasan informasi hukum.

Laporan Hasil Penyebarluasan Informasi Hukum Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KUM.06.02 Pengelolaan Bahan Pustaka Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan bahan pustaka JDIH Kehutanan.

Laporan Pengelolaan Bahan Pustaka JDIH Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

KUM.07 PELANGGARAN

KUM.07.01 Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelanggaran keamanan dan ketertiban umum, meliputi: a. Laporan Pelanggaran b. Tindak Lanjut dari Laporan Pelanggaran Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

KUM.07.02 Pelanggaran Kesusilaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelanggaran kesusilaan, meliputi: a. Laporan Pelanggaran b. Tindak Lanjut dari Laporan Pelanggaran Rahasia Eselon II Tertutup Privasi Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum H OTL ORGANISASI TATA LAKSANA

OTL.01 PROSES BISNIS Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan proses bisnis (probis), meliputi: a. Pedoman Penyusunan Proses Bisnis; b. Materi Sosialisasi c. Data Inventarisasi Proses Bisnis d. Draft 0 s.d. Final Proses Bisnis e. Peta Proses Bisnis Level 0 s.d. 3 Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Ortala

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 2. OTL.02 EVALUASI PENATAAN ORGANISASI Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan evaluasi penataan (rancangan SOTK), meliputi: a. Instrumen Evaluasi Organisasi b. Rumusan Evaluasi Organisasi c. Hasil Validasi Evaluasi Organisasi d. Naskah Akademis Penataan Organisasi e. Notula Pembahasan dan Rekomendasi Penataan Organisasi f. Rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) g. Penetapan SOTK Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Hukum dan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 3. OTL.03 NOMENKLATUR JABATAN ADMINISTRASI Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan nomenklatur jabatan administrasi, meliputi:
a. Konsep Analisis Jabatan dan Konsep Kelas Jabatan b. Konsep Nomenklatur Jabatan c. Hasil Validasi Nomenklatur Jabatan d. Laporan Penyusunan Nomenklatur Jabatan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Ortala

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 4. OTL.04 ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK), meliputi: a. Surat Keputusan Tim Analisis Jabatan dan ABK b. Instrumen Analisis Jabatan dan ABK:

Informasi Jabatan
Kompetensi Jabatan
Klasifikasi Jabatan c. Draft Surat Keputusan Analisis Jabatan dan ABK Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Ortala

OTL.05 PETA JABATAN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan peta jabatan, meliputi: a. Pengembangan Aplikasi Kelas Jabatan b. Hasil Uji Beban c. Peta Jabatan d. Laporan Peta Jabatan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Ortala

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 6. OTL.06 TATA HUBUNGAN KERJA DAN SISTEM KERJA Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan tata hubungan kerja dan sistem kerja, meliputi: a. Peta Kerangka Kegiatan Level 4 b. Instrumen Tata Hubungan Kerja c. Laporan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis d. Inventarisasi Tata Hubungan Kerja e. Data Keterkaitan dan Rekapitulasi Data Keterkaitan f. Draft 0 s.d. Draft Final Peraturan Menteri Tata Hubungan Kerja dan Sistem Kerja Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Ortala 7. OTL.07 EVALUASI KELAS JABATAN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan evaluasi jabatan, meliputi: a. Factor Evaluation System (FES) b. Notula Pembahasan dan Uji Beban c. Draft Peraturan Menteri Evaluasi Jabatan d. Laporan Evaluasi Kelas Jabatan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Ortala 8. OTL.08 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)/INSTRUKSI KERJA (IK) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)/Instruksi Kerja (IK), meliputi: a. Pedoman Pembuatan SOP/IK b. Laporan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis c. Kompilasi SOP/IK Kementerian d. Laporan penyusunan SOP/IK Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Ortala

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 9. OTL.09 FASILITASI PENGEMBANGAN PELAYANAN PUBLIK

OTL.09.01 Laboratorium Inovasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyelenggaraan laboratorium inovasi, meliputi: a. Penetapan Tim Laboratorium Inovasi b. Laporan Pelaksanaan Laboratorium Inovasi dan Dokumen Inovasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Ortala

OTL.09.02 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, meliputi: a. Penetapan Panitia KIPP Internal b. Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Internal (KIPP Internal) c. Laporan Hasil KIPP Internal Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Ortala

OTL.09.03 Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemantauan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi: a. Dokumen Monitoring Partisipasi KIPP b. Proposal Inovasi c. Laporan Progres d. Laporan Fasilitasi KIPP Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Ortala

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 10. OTL.10 FASILITASI REFORMASI BIROKRASI (RB) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi reformasi birokrasi, meliputi: a. Penetapan Tim RB Kementerian Kehutanan b. Roadmap RB Kementerian Kehutanan c. Laporan Sosialisasi dan Laporan Rencana Aksi d. Laporan Hasil RB Kementerian Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Ortala I PEG KEPEGAWAIAN

PEG.01 PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

PEG.01.01 Perencanaan Kebutuhan ASN
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan kebutuhan ASN, meliputi: a. Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan b. Analisis Kebutuhan ASN c. Dokumen Pengolahan Data Kebutuhan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.01.02 Perencanaan Pertimbangan Formasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pertimbangan formasi, meliputi: a. Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi ASN b. Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Ikatan Dinas Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.01.03 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penetapan kebutuhan aparatur sipil negara, meliputi: a. Usulan Kebutuhan ASN b. Penetapan Kebutuhan ASN c. Penetapan Formasi/Kebutuhan Khusus Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.01.04 Standardisasi Jabatan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan standardisasi jabatan, meliputi: a. Informasi Jabatan; b. Kompetensi Jabatan c. Klasifikasi Jabatan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian 2. PEG.02 FORMASI DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

PEG.02.01 Formasi ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan formasi ASN, meliputi: a. Usulan Formasi Disertai dengan Analisis Jabatan dan Beban Kerja b. Usulan Permintaan Formasi Kepada Menpan RB dan Kepala BKN c. Persetujuan Formasi d. Penetapan Formasi e. Penetapan Formasi Khusus Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.02.02 Pengadaan ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengadaan ASN, meliputi: a. Proses Rekrutmen ASN b. Penetapan Pengumuman Kelulusan c. Lamaran yang Tidak Diterima d. Nota Usul Pengangkatan ASN e. Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.02.03 Sistem Rekrutmen ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan sistem rekrutmen ASN, meliputi: a. Standar dan Prosedur Sistem Rekrutmen dan Seleksi Pegawai b. Kisi-Kisi dan Materi Soal Kompetensi Dasar dan Kompetensi Kepegawaian c. Evaluasi dan Analisis Kelayakan Materi Kompetensi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.02.04 Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi penyelenggaraan seleksi, meliputi: a. Pelayanan Teknis dan Administrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Kompetensi Kepegawaian b. Penyelenggaraan dan Pengolahan Seleksi c. Sertifikasi dan Pelaporan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian 3. PEG.03 MUTASI PEGAWAI

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.03.01 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antarperwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan usulan alih status, pindah instansi, pindah wilayah kerja, diperbantukan, dipekerjakan, penugasan sementara, mutasi antar perwakilan, mutasi ke dan dari perwakilan, pemindahan sementara, persetujuan/pertimbangan Kepala BKN. (SK masuk berkas perseorangan) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.03.02 Usulan Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan usulan kenaikan pangkat/golongan/jabatan. (SK masuk berkas perseorangan). Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.03.03 Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan usulan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional. (SK masuk berkas perseorangan) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.03.04 Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai. (SK masuk berkas perseorangan) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro SDM dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.03.05 Usulan Peninjauan Masa Kerja Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan usulan peninjauan masa kerja. (Nota Persetujuan masuk berkas perseorangan) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.03.06 Usulan/Pertimbangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian ASN dan Pejabat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Usulan/Pertimbangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian ASN dan Pejabat oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat). Rahasia Eselon II Tertutup Privasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian 4. PEG.04 PENGEMBANGAN KARIER

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.04.01 Usulan Tugas Belajar/Izin Belajar/ Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Kerja di Instansi Lain/Pertukaran antar ASN dengan Pegawai Swasta Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan usulan tugas belajar/izin belajar/diklat/ kursus/magang/ujian dinas/kerja di instansi lain/pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta. (Surat persetujuan dan salinan ijazah masuk berkas perseorangan) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.04.02 Usulan Penyesuaian Ijazah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan usulan penyesuaian ijazah. (Sertifikat penyesuaian ijazah masuk berkas perseorangan) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.04.03 Penyusunan Sistem Karier Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan sistem karier. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian 5. PEG.05 KINERJA

PEG.05.01 Usulan Penilaian Kinerja Pegawai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penilaian kinerja pegawai. (Hasil penilaian kinerja pegawai masuk berkas perseorangan) Terbatas Eselon III Tertutup Privasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.05.02 Usulan Penetapan Angka Kredit Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan angka kredit. (PAK masuk berkas perseorangan) Terbatas Eselon III Tertutup Privasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.05.03 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai ASN
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN, meliputi: a. Pengelolaan Database Penilaian Kinerja Pegawai ASN b. Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai ASN Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Biro SDM dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.05.04 Hasil Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan Pegawai ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan hasil evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN. Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian 6. PEG.06 KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN ASN

PEG.06.01 Kode Etik ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kode etik ASN. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.06.02 Disiplin ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan disiplin ASN, meliputi: a. Penegakan Disiplin ASN b. Peningkatan Disiplin ASN (BAP dan SK penetapan hukuman masuk berkas perseorangan) Terbatas Eselon III Tertutup Privasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.06.03 Pemberhentian ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemberhentian ASN, meliputi: a. Pemberhentian Dengan Hormat b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat c. Pemberhentian Sementara (SK masuk berkas perseorangan) Terbatas Eselon III Tertutup Privasi Biro SDM dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.06.04 Pensiun ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pensiun ASN, meliputi: a. Administrasi Pensiun ASN b. Perekaman dan Pemeliharaan Data Pensiun c. Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN (SK Penetapan masuk berkas perseorangan) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.06.05 Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Duda
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pensiun pejabat negara dan janda/duda. (SK Penetapan Pensiun Janda/Duda Pejabat Negara masuk berkas perseorangan) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian 7. PEG.07 BANTUAN HUKUM

PEG.07.01 Konsultasi Hukum Kepegawaian
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemberian konsultasi hukum kepegawaian, meliputi: a. Analisis/Telaah b. Pemberian Konsultasi c. Fasilitasi dan Bimbingan Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian d. Laporan dan Evaluasi Terbatas Eselon III Tertutup Privasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.07.02 Bantuan Hukum Pegawai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan bantuan hukum pegawai, meliputi: a. Pendampingan Bantuan Hukum b. Pertimbangan Perkara Hukum Terbatas Eselon III Tertutup Privasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian 8. PEG.08 STATUS DAN KEDUDUKAN PEGAWAI

PEG.08.01 Pertimbangan Status Kepegawaian
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pertimbangan status kepegawaian, meliputi: a. Analisis Status Kepegawaian b. Penyusunan Pertimbangan Status Kepegawaian Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.08.02 Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pertimbangan kedudukan kepegawaian, meliputi: a. Analisis Kedudukan Kepegawaian b. Penyusunan Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.08.03 Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai, meliputi: a. Pengajuan Keberatan; b. Hasil Penyelesaian Keberatan Pegawai Terbatas Eselon III Tertutup Privasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.08.04 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perselisihan/sengketa kepegawaian, meliputi: a. Dokumen Perselisihan/Sengketa b. Hasil Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Terbatas Eselon III Tertutup Privasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian 9. PEG.09 SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

Data dan Informasi Kepegawaian Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.09.02 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengembangan sistem informasi kepegawaian. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.09.03 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian (Arsip Kepegawaian Elektronik/Konvensional) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian dalam pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian, baik elektronik maupun fisik, meliputi: a. Daftar Arsip Kepegawaian b. Laporan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian 10. PEG.10 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (WASDAL) KEPEGAWAIAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.10.01 Wasdal Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan wasdal formasi, pengadaan dan pasca diklat, meliputi: a. Pelaksanaan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, Evaluasi, dan Pelaporan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.10.02 Wasdal Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan wasdal kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan, meliputi: a. Pelaksanaan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, Evaluasi, dan Pelaporan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.10.03 Wasdal Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan wasdal gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja, meliputi: a. Pelaksanaan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, Evaluasi, dan Pelaporan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.10.04 Wasdal Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan wasdal kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN, meliputi: a. Pelaksanaan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, Evaluasi, dan Pelaporan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.10.05 Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian kepegawaian. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.10.06 Penyelesaian Permasalahan Tenaga Honorer Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan proses penyelesaian permasalahan tenaga honorer, meliputi: a. Dokumen Kasus: Sanggahan Tenaga Honorer b. Dokumen Penyelesaian Kasus Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.10.07 Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penilaian indeks NSPK Manajemen ASN. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian 11. PEG.11 ADMINISTRASI PEGAWAI

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.11.01 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan, dan Alasan Penting Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan, dan alasan penting, meliputi: a. Surat Permohonan; b. Surat Persetujuan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.11.02 Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara, meliputi: a. Surat Permohonan b. Surat Persetujuan (SK cuti masuk berkas perseorangan) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.11.03 Dokumentasi Identitas Pegawai
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan dokumentasi identitas pegawai, meliputi: a. Usul Penetapan Karpeg/Kartu Pegawai Elektronik (KPE)/Kartu Istri/Kartu Suami b. Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan c. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/SPT Tahunan/NPWP d. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) e. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Terbatas Eselon III Tertutup Privasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.11.04 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan berkas Daftar Urut Kepangkatan (DUK). Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.11.05 Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan berkas kenaikan gaji berkala, mutasi gaji/tunjangan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian 12. PEG.12 KESEJAHTERAAN PEGAWAI

PEG.12.01 Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.12.02 Layanan Asuransi Pegawai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan asuransi pegawai. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.12.03 Layanan Tabungan Perumahan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan tabungan perumahan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.12.04 Layanan Bantuan Sosial Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan bantuan sosial. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.12.05 Layanan Pakaian Dinas Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan pakaian dinas. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.12.06 Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan pegawai yang meninggal karena dinas. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.12.07 Pemberian Tali Kasih Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemberian tali kasih. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.12.08 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa. (SK penghargaan dan tanda jasa masuk berkas perseorangan) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.12.09 Layanan Olahraga dan Rekreasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan layanan olahraga dan rekreasi. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.12.10 Tunjangan Kinerja Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengusulan kebijakan sampai dengan penetapan pemberian tunjangan kinerja. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.12.11 Tunjangan Jabatan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengusulan kebijakan sampai dengan penetapan pemberian tunjangan jabatan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian 13. PEG.13 PENILAIAN KOMPETENSI Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan berkas penilaian kompetensi, meliputi: a. Proses Penilaian Kompetensi b. Hasil Penilaian Kompetensi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian 14. PEG.14 ADMINISTRASI PERSEORANGAN

PEG.14.01 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil, meliputi: a. Lamaran b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN Terbatas Eselon III Tertutup Privasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH d. Surat Keputusan Pengangkatan CPNS e. Hasil Pengujian Kesehatan f. Surat Keputusan Pengangkatan PNS g. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja h. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat i. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan j. Surat Keputusan Pengangkatan Dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional k. Surat Keputusan Perpindahan Wilayah Kerja l. Surat Keputusan Perpindahan Antarinstansi m. Surat Keterangan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN n. Berita Acara Pemeriksaan o. Surat Keputusan Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin p. Surat Keputusan Perbantuan/Dipekerjakan/Penuga san ke Instansi Lain q. Surat Keputusan Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan/ Penugasan r. Surat Keputusan Pemberian Uang Tunggu s. Surat KeputusanPemberhentian Sebagai PNS

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH t. Surat Keputusan Pemberhentian/Pembebasan Sementara u. Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Sebagai Pejabat Negara v. Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan Organik Karena Diangkat Sebagai Pejabat Negara w. Surat Keputusan Pengalihan PNS x. Surat Keterangan Pernyataan PNS yang Hilang y. Surat Keterangan Kembalinya PNS yang Dinyatakan Hilang z. Surat Keputusan Penggantian Nama aa. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran bb. Akta Nikah/Cerai cc. Akta Kelahiran dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan ee. Surat Izin Menjadi Anggota Partai Politik (Parpol)/Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ff. Surat Pencabutan Izin Menjadi Anggota Parpol gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia hh. Surat Keterangan Mutasi Keluarga ii. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan jj. Penetapan Angka Kredit (PAK) kk. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH ll. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala mm. Surat Tugas/Izin Belajar Dalam/Luar Negeri nn. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri oo. Surat Persetujuan dan Surat Keputusan Perubahan Data Dasar/ Status/ Kedudukan Hukum Kepegawaian pp. Kartu Induk Pegawai qq. Ijasah/Sertifikat rr. Surat Keputusan Penempatan/Penarikan Pegawai ss. Surat Keputusan Pengangkatan Pada Jabatan Kedinasan di Luar Instansi tt. Surat Keputusan Persetujuan/Penugasan Kembali Cuti diluar Tanggungan Negara uu. Surat Keputusan Cuti Besar vv. Surat Pertimbangan Status PNS ww. Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Sebagai PNS xx. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik Karena Dicalonkan Sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah yy. Surat Keputusan Penghargaan dan Tanda Jasa zz. Surat Keputusan Pensiun aaa. Surat Kematian

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PEG.14.02 Berkas Perseorangan PPPK Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan berkas perseorangan PPPK. Terbatas Eselon III Tertutup Privasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.14.03 Berkas Perseorangan Menteri/Wakil Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan berkas perseorangan Menteri/Wakil Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya. Terbatas Eselon III Tertutup Privasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian

PEG.14.04 Berkas Perseorangan ASN yang Berjasa/Terlibat dalam Peristiwa Berskala Nasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan berkas perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional. Terbatas Eselon III Tertutup Privasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian J REN PERENCANAAN DAN EVALUASI

REN.01 PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM

REN.01.01 Penyusunan Rencana Makro Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Nasional, meliputi: a. Kajian dan Usulan Kebijakan b. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/Master Plan c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) d. Rencana Kerja Pemerintah Bidang Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

REN.01.02 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), meliputi: a. Rencana Pembangunan Nasional Bidang Kehutanan b. Rencana Pembangunan Provinsi Bidang Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.01.03 Perencanaan Pembangunan Kementerian
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Perencanaan Pembangunan Kementerian, meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Renstra Kehutanan) b. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian (Renja Kehutanan) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.01.04 Program Kerja Tahunan Kementerian
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan program kerja tahunan kementerian. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.01.05 Program Kerja Tahunan Unit Kerja Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan program kerja tahunan unit kerja, termasuk usulan beserta data pendukungnya. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.01.06 Program Kerja Tahunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan program kerja tahunan unit pelaksana teknis daerah. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

REN.01.07 Penetapan/Kontrak Kinerja oleh Pimpinan Unit Kerja Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penetapan/kontrak kinerja yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.01.08 Penetapan/Kontrak Kinerja oleh Menteri
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penetapan/kontrak kinerja oleh Menteri. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.01.09 Fasilitasi dan Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Kehutanan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi dan koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Kehutanan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.01.10 Fasilitasi dan Koordinasi Sustainable Development Goals (SDG’s) Kementerian Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi dan koordinasi Sustainable Development Goals (SDG's) Kementerian Kehutanan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan 2. REN.02 PELAPORAN DAN EVALUASI

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

REN.02.01 Pelaporan Berkala Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan berkala unit kerja dan unit pelaksana teknis daerah, meliputi: a. Laporan Triwulan Unit Kerja b. Laporan Semesteran Unit Kerja c. Laporan Tahunan Unit Kerja d. Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja e. Laporan Tahunan Unit Pelaksana Teknis Daerah f. Laporan Akuntabilitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.02.02 Pelaporan Berkala Tahunan Kementerian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan berkala tahunan, meliputi: a. Laporan Tahunan Kementerian b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.02.03 Pelaporan Insidental Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaporan insidental rapat terbatas, rapat koordinasi, rapat pimpinan, sidang kabinet. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.02.04 Evaluasi Program Unit Kerja Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan evaluasi program unit kerja. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

REN.02.05 Evaluasi Program Unit Pelaksana Teknis Daerah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan evaluasi program unit pelaksana teknis daerah. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.02.06 Evaluasi Program Kementerian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan evaluasi program kementerian. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.02.07 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.02.08 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan konsultasi perencanaan pembangunan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.02.09 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan 3. REN.03 PERENCANAAN ANGGARAN

REN.03.01 Penyusunan Anggaran Kementerian
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan anggaran kementerian. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

REN.03.02 Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas Mengenai Pagu Indikatif/Pagu Anggaran Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas mengenai pagu indikatif/pagu anggaran, meliputi: a. Berita Acara Kesepakatan Trilateral Meeting Pagu Indikatif b. Berita Acara Kesepakatan Trilateral Meeting Pagu Anggaran Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.03.03 Kesepakatan Bersama Pemerintah (Menteri Keuangan) dan DPR Mengenai Pagu Definitif per Kementerian/Lembaga
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama Pemerintah (Menteri Keuangan) dan DPR mengenai pagu definitif per Kementerian/Lembaga.

Berita Acara Kesepakatan Trilateral Meeting Pagu Alokasi Anggaran Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

REN.03.04 Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Negara
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Negara, meliputi: a. Berita Acara Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran b. Berita Acara Penelaahan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran c. DIPA Tingkat Kementerian dan Unit Kerja Eselon I Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.03.05 Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas dalam Penyusunan RAPBN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas dalam Penyusunan RAPBN, meliputi: a. Rencana Strategis atas Rencana Kerja Jangka Panjang atau Rencana Kerja Lima Tahunan b. Rencana Kerja Tahunan Kementerian/Lembaga Negara Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

REN.03.06 Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA- K/L) dalam Penyusunan RAPBN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dalam penyusunan RAPBN. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.03.07 Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP) dalam Penyusunan RAPBN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP) dalam penyusunan RAPBN. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

REN.03.08 Penyampaian RAPBN kepada DPR-RI Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan Penyampaian RAPBN kepada DPR-RI, meliputi: a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang- undang APBN: Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, RUU APBN b. Notula Pembahasan RUU APBN oleh Pemerintah dan DPR c. Notula Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN: Tanggapan Masing- masing Fraksi, Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi-fraksi d. Nota Jawaban DPR-RI Terkait dengan Pembahasan RUU APBN Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.03.09 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), meliputi: a. Naskah Masukan Bidang Kehutanan pada Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan b. Naskah Masukan Bidang Kehutanan pada Nota Keuangan c. Naskah Masukan Bidang Kehutanan pada RUU APBN Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

REN.03.10 Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan penerbitan Keputusan Presiden tentang rincian APBN. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.03.11 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan anggaran, meliputi: a. DIPA Tingkat Kementerian b. DIPA Tingkat Unit Kerja Eselon I c. POK/Revisi POK d. RKA-K/L Tingkat Kementerian e. RKA-K/L Sekretariat Jenderal Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.03.12 Usulan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RUU APBN-P)
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan usulan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RUU APBN-P). Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.03.13 Notulensi Pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan notulensi pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

REN.03.14 Notulensi Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN-P Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan notulensi Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN-P, meliputi: a. Notula Rapat Paripurna b. Tanggapan Masing-Masing Fraksi c. Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi- Fraksi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.03.15 Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (UU APBN-P) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (UU APBN-P). Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.03.16 Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

REN.03.17 Perencanaan Pendanaan Pembangunan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pendanaan pembangunan, meliputi: a. Berita Acara Trilateral Meeting Pendanaan Hibah Luar Negeri b. Usulan Proyek Surat Berharga Syariah Negara Bidang Kehutanan c. Usulan Pendanaan On Top dan/atau Inisiatif Baru Bidang Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

REN.03.18 Aksi Strategis Nasional Bidang Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan, pembahasan, sosialisasi dan penetapan rancangan dalam aksi strategis nasional, meliputi: a. Rancangan Perencanaan Aksi Strategis Nasional Draft 0 s.d. Final b. Penetapan Perencanaan Aksi Strategis Nasional Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan Biro Hukum

REN.03.19 Penyusunan Bahan Rapat DPR RI Bidang Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan penyusunan bahan rapat DPR RI bidang kehutanan, meliputi: a. Bahan Rapat Kerja Menteri Kehutanan b. Bahan Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal c. Bahan Rapat Kerja Gabungan Menteri
Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

REN.03.20 Pengelolaan Dana Transfer Daerah Bidang Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan dana transfer daerah bidang kehutanan/Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kehutanan, meliputi: a. Berita Acara Kesepakatan Trilateral Meeting DAK Fisik Bidang Kehutanan b. Berita Acara Multilateral Meeting DAK Fisik Bidang Kehutanan c. Dokumen Hasil Pembahasan DAK Non Fisik Bidang Kehutanan d. Berita Acara Dana Bagi Hasil (DBH) DR Sebagai Hasil Pembahasan Rekonsiliasi DBH DR Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Perencanaan dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan

K SET KESEKRETARIATAN

SET.01 KERUMAHTANGGAAN

SET.01.01 Pengelolaan Keamanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan pengamanan dan ketertiban kantor serta rumah dinas, meliputi: a. Daftar Nama Satuan Pengamanan, Daftar Jaga/Piket b. Catatan Gangguan/Pelanggaran/Kejadian c. Surat Izin Keluar Masuk Orang/Barang d. Laporan Kehilangan, Kerusakan, Kecelakaan, dan Gangguan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SET.01.02 Pemeliharaan Gedung dan Taman
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pertamanan/landscaping, penghijauan taman, perbaikan gedung, perbaikan rumah dinas/wisma, kebersihan gedung dan taman, pengelolaan jaringan listrik, air, internet, telekomunikasi, dan televisi. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

SET.01.03 Pengelolaan Rumah Dinas Pimpinan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan rumah dinas pimpinan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

SET.01.04 Pengelolaan Transportasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan kendaraan dinas. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

SET.01.05 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan 2. SET.02 KEARSIPAN

SET.02.01 Penciptaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan registrasi surat keluar dan surat masuk serta pendistribusian dalam rangka penciptaan arsip, meliputi: a. Buku Agenda/Kartu Kendali b. Lembar Pengantar c. Buku Ekspedisi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SET.02.02 Layanan Penggunaan Arsip Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan penggunaan arsip. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

SET.02.03 Pemeliharaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Pemberkasan, penataan Arsip Inaktif, dan penyimpanan arsip dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan arsip, meliputi: a. Daftar Arsip Aktif (Daftar Berkas dan Isi Berkas) b. Skema Pemberkasan Arsip Aktif c. Laporan Pengaturan Fisik d. Daftar Arsip Inaktif/Daftar Informasi Arsip e. Skema Penataan Arsip Inaktif f. Skema Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SET.02.04 Alih Media Arsip Rekaman kegiatan/peristiwayang berkenaan dengan identifikasi, pemindaian, pemberian tanda autentifikasi, Pemberkasan arsip elektronik hasil pemindaian, penyusunan daftar arsip hasil Alih Media dan berita acara Alih Media Arsip, memverifikasi daftar Alih Media dan memberikan pengesahan berita acara dan membuat laporan hasil Alih Media dalam pelaksanaan Alih Media Arsip, meliputi: a. Laporan b. Daftar Arsip Yang Telah Dialihmediakan c. Berita Acara Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

SET.02.05 Program Arsip Vital Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan identifikasi, pelindungan dan pengamanan, penyelamatan dan pemulihan dalam pelaksanaan program Arsip Vital, meliputi: a. Surat Keputusan Tim Identifikasi Arsip Vital, Daftar Arsip Vital b. Berita Acara dan Daftar Arsip Vital Yang Dialih Media c. Laporan Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

SET.02.06 Autentikasi Arsip Dinamis Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Autentikasi Arsip Dinamis.

Surat Pernyataan Pimpinan tentang Autentikasi Arsip dalam Rangka Penyerahan Arsip Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SET.02.07 Pemindahan Arsip Inaktif Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemindahan Arsip Inaktif, meliputi: a. Surat Permohonan Pemindahan Arsip b. Berita Acara Pemindahan c. Daftar Arsip yang Dipindahkan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

SET.02.08 Pemusnahan Arsip yang Tidak Bernilai Guna Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemusnahan arsip yang tidak bernilaiguna, meliputi: a. Keputusan Pembentukan Panitia Penilai Arsip (PPA) b. Notula Rapat PPA/Hasil Penilaian c. Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip d. Surat Pernyataan Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Menteri e. Surat Permintaan Persetujuan kepada Kepala ANRI dari Menteri f. Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Kepala ANRI g. Keputusan Menteri tentang Penetapan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip h. Berita Acara Pemusnahan Arsip i. Daftar Arsip yang Dimusnahkan j. Dokumen Pemusnahan Arsip Lainnya Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SET.02.09 Penyerahan Arsip Statis Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyerahan Arsip Statis, meliputi: a. Keputusan Pembentukan Panitia Penilai Arsip b. Notula Rapat Panitia Penilai Arsip Pada Saat Melakukan Penilaian c. Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip d. Surat Pernyataan Persetujuan Penyerahan Arsip Statis dari Menteri e. Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan Dapat Digunakan dari Pencipta Arsip f. Surat Persetujuan dari Kepala ANRI g. Keputusan Menteri tentang Penetapan Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis h. Berita Acara Penyerahan Arsip Statis i. Daftar Arsip Statis yang Diserahkan j. Dokumen Penyerahan Arsip Lainnya Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

SET.02.10 Pengembangan Sistem Kearsipan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengembangan sistem Kearsipan dinamis, meliputi: a. Database Pengelolaan Arsip Aktif b. Database Pengelolaan Arsip Inaktif c. Laporan Pengolahan Arsip Menjadi Informasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SET.02.11 Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan arsiparis, sertifikasi SDM Kearsipan, bimbingan konsultasi/bimbingan teknis, supervisi
Kearsipan, sosialisasi Kearsipan, dan pengawasan Kearsipan dalam rangka pembinaan Kearsipan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan 3. SET.03 PELAYANAN KESEHATAN

SET.03.01 Pelayanan Poliklinik Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan poliklinika antara lain kesehatan umum, gigi, radiologi, fisioterapi, pendaftaran, pemeriksaan, diagnosis, tindakan dan rujukan, pelayanan gawat darurat, laboratorium, dan apotik. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

SET.03.02 Rekam Medis (Medical Record) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan rekam medis (Medical Record). Terbatas Eselon III Tertutup Privasi Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan

SET.03.03 Pelayanan Donor Darah, Ambulans dan Antar Jenazah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan donor darah, ambulans, dan antar jenazah. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Biro Umum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kesekretariatan L WAS PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS

WAS.01 PENGAWASAN INTERNAL

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

WAS.01.01 Pelaksanaan Pengawasan Internal Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya yang memerlukan tindak lanjut (TL), meliputi: a. Laporan Hasil Audit b. Laporan Hasil Reviu c. Laporan Hasil Evaluasi d. Laporan Hasil Pemantauan e. Laporan Tindak Lanjut Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan

WAS.01.02 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan laporan aparat pemeriksa fungsional, meliputi: a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) b. Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP) c. Tindak Lanjut/Tanggapan LHP Terbatas Eselon IV Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan

WAS.01.03 Audit Dana Dekonsentrasi/Dana Alokasi Khusus
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan laporan hasil audit dana dekonsentrasi/dana alokasi khusus, meliputi: a. Laporan Hasil Audit Dana Dekonsentrasi b. Laporan Dana Alokasi Khusus Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian

Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

WAS.01.04 Pelaksanaan Uji Nilai Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan uji nilai dokumen tindak lanjut hasil pengawasan. Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan

WAS.01.05 Pengelolaan Database Pengawasan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan database pengawasan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan 2. WAS.02 PENGAWASAN EKSTERNAL

WAS.02.01 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan proses pemeriksaan sampai dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan. Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian

Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan

WAS.02.02 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan proses pemeriksaan sampai dengan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan 3. WAS.03 PENGAWASAN PELANGGARAN YANG BERINDIKASI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

WAS.03.01 Pengaduan Masyarakat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan pengaduan masyarakat, meliputi: a. Penerimaan Pengaduan Masyarakat b. Penelaahan Pengaduan Masyarakat c. Identifikasi Khusus d. Audit Investigasi e. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan

WAS.03.02 Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penetapan tim penilai internal, sosialisasi, pembinaan dan pendampingan, penilaian, dan pengusulan Satker WBK/WBBM kepada Menteri PANRB dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani, meliputi: a. Penetapan Tim Penilai Internal b. Dokumen Sosialisasi: Sistem Informasi ZI, Capacity Building c. Penilaian Mandiri d. Penilaian Pendahuluan e. Penilaian oleh Tim Penilai Internal f. Pengusulan kepada Menteri PANRB Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan 4. WAS.04 PENJAMIN KUALITAS LAYANAN PENGAWASAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

WAS.04.01 Pelaporan dan Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kegiatan pelaporan dan penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan

WAS.04.02 Nilai Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penilaian maturitas SPIP, meliputi: a. Laporan Penilaian Maturitas SPIP b. Implementasi SPIP c. Kepatuhan Internal Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan

WAS.04.03 Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penilaian kapabilitas APIP, meliputi: a. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP b. Peningkatan Kapabilitas APIP Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

WAS.04.04 Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Rekaman kegiatan/peristiwa berkenaan dengan bimbingan teknis, pembentukan struktur organisasi, penyusunan tata kelola SMAP, penyusunan pedoman, penyusunan SOP, dan pelaksanaan tinjauan manajemen dalam penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) lingkup Inspektorat Investigasi KLHK, meliputi: a. Struktur Organisasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) b. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) c. Pedoman Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) d. SOP Penilaian Risiko Penyuapan e. SOP Penilaian Uji Kelayakan (Due Diligence) f. Tinjauan Fungsi Kepatuhan Ahli Penyuapan (FKAP) g. Tinjauan Manajemen h. Audit Internal SMAP Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan

WAS.04.05 Peringatan Hari Anti Korupsi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan peringatan hari anti korupsi dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan laporan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan 5. WAS.05 PERJANJIAN KINERJA

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

WAS.05.01 Perjanjian Kinerja Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan Tinggi Madya Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perjanjian kinerja Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan Tinggi Madya. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan

WAS.05.02 Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perjanjian kinerja Pimpinan Tinggi Pratama ke Bawah. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Inspektorat Jenderal dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan II FUNGSI SUBSTANTIF

A DAS PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

DAS.01 PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DAS.01.01 Kelembagaan DAS Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kelembagaan DAS. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Perencanaan Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

DAS.01.02 Perencanaan Penyusunan Peta dalam rangka One Map Policy dan Baseline/Karakteristik DAS Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan penyusunan peta dalam rangka One Map Policy dan baseline/karakteristik DAS, meliputi: a. Matriks Kegiatan b. Laporan Bimtek Penyusunan Peta Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Perencanaan Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DAS.01.03 Penyusunan Peta dalam rangka One Map Policy dan Baseline/Karakteristik DAS Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan peta dalam rangka One Map Policy dan baseline/karakteristik DAS, meliputi: a. Peta Tematik DAS b. Informasi Pengelolaan DAS dan Peta Karakteristik DAS Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Perencanaan Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

DAS.01.04 Sosialisasi Pengelolaan DAS
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan sosialisasi pengelolaan DAS. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Perencanaan Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

DAS.01.05 Pengembangan Data dan Informasi Pengelolaan DAS
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan persiapan pengembangan data, koordinasi dengan pihak terkait, pendampingan, supervisi pengembangan data dan informasi Pengelolaan DAS, pemutakhiran (updating) Sistem Informasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SIPDAS) dalam pengembangan data dan informasi PDAS. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Perencanaan Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

DAS.01.06 Pemutakhiran Peta Lahan Kritis Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, penguatan kelembagaan, dan data informasi pengelolaan DAS kegiatan updating peta lahan kritis, meliputi: a. Laporan Pemutakhiran Lahan Kritis b. Peta Lahan Kritis Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Perencanaan Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

Pengelolaan Teknis DAS Lintas Negara Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Perencanaan Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

DAS.01.08 Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan, penetapan tim penyusunan Master Plan, persiapan, penyusunan draft Master Plan RHL, Sosialisasi, Master Plan RHL di IKN. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Perencanaan Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Laporan: Peta Lokasi Rehabilitasi, Data Debit Air Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Perencanaan Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DAS.01.10 Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemantauan kinerja dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, meliputi: a. Laporan Bimbingan Teknis/Supervisi: Pelaksanaana Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RU RHL), Banjir dan Tanah Longsor b. Laporan Monitoring dan Evaluasi: Pelaksanaan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RU RHL), Banjir dan Tanah Longsor c. Sedimen DAS (Impact Assessment/Dampak RHL) d. Laporan Evaluasi Pengelolaan DAS: Data Qmax dan Qmin Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Perencanaan Dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 2. DAS.02 PENGHIJAUAN DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

DAS.02.01 Penghijauan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penghijauan meliputi: a. SK Pembentukan Tim b. Rencana Kerja c. Laporan Pelaksanaan Bimtek dan Supervisi Penghijauan d. Pemutakhiran Data dan Informasi Penghijauan (Hutan Kota, Hutan Rakyat, Penghijauan Lingkungan, dan Usaha Pelestarian Sumberdaya Alam/UPSA) Secara Berkala Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH e. Data dan Informasi Progres Penghijauan, Penghijauan Tahunan: Peta dan Numerik

DAS.02.02 Penyusunan DED (Detail Enginering Design) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembangunan pusat persemaian, meliputi: a. SK Pembentukan Tim b. Telaah Usulan Calon Lokasi Pusat Persemaian c. Verifikasi Calon Lokasi d. Perjanjian dengan Pihak Pengelola/Pelaksana Pembangunan e. Detail Engineering Design (DED) Pusat Persemaian f. Berita Acara Serah Terima (BAST) DED Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DAS.02.03 Pembangunan Perbenihan: Kebun Bibit Rakyat (KBR), Kebun Bibit Desa (KBD) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembangunan perbenihan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Kebun Bibit Desa (KBD), meliputi: a. Administrasi dan Teknis Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan (KBR, KBD) b. Penetapan Kelompok Pelaksana Kegiatan KBR/KBD c. Perjanjian Kerja Sama dengan Kelompok/Pelaksana Kegiatan KBR/KBD d. Pengajuan Pembayaran Kelompok e. Rencana Penanaman Bibit f. Laporan Bulanan Kelompok KBR/KBD g. Laporan Akhir Kelompok KBR/KBD Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

DAS.02.04 Data Dasar dan Informasi Perbenihan Tanaman Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan data dasar dan informasi perbenihan tanaman hutan, meliputi: a. Hasil Telaah Data Perbenihan Tanaman Hutan b. Data dan Informasi Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan Nasional c. Publikasi Data dan Informasi Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DAS.02.05 Pembinaan Perencanaan Pembangunan Perbenihan Tanaman Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan perencanaan pembangunan perbenihan tanaman hutan, meliputi: a. Laporan Supervisi b. Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Perbenihan Tanaman Hutan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

DAS.02.06 Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan meliputi: a. Hasil Telaah Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit b. Rekomendasi Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit c. Database Rekomendasi Mutu Benih dan Mutu Bibit Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

DAS.02.07 Tata Usaha Benih dan Bibit Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan tata usaha benih dan bibit, meliputi: a. Catatan Mutasi Benih atau Bibit b. Laporan Hasil Peredaran Benih dan Bibit Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DAS.02.08 Ekspor dan Impor Benih dan Bibit Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan ekspor dan impor benih dan bibit, meliputi: a. Hasil Telaah Usulan Ekspor/Impor Benih dan Bibit b. Rekomendasi Hasil Telaahan Ekspor/Impor Benih dan Bibit Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

DAS.02.09 Penetapan Pengada dan Pengedar Benih atau Bibit Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penetapan pengada dan pengedar benih atau bibit, meliputi: a. Hasil Telaah Usulan Izin Usaha b. Rekomendasi Hasil Telaahan Izin Usaha c. Rekomendasi Izin Usaha d. Penetapan Izin Usaha: Database Izin Usaha Pengada dan Pengedar Benih atau Bibit Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

DAS.02.10 Fasilitasi Pengembangan Usaha Perbenihan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi pengembangan usaha perbenihan, meliputi: a. Pelaksanaan Fasilitasi Usaha b. Laporan Fasilitasi Usaha Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DAS.02.11 Pembinaan Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan pengembangan usaha dan pengelolaan sumber benih tanaman hutan, meliputi: a. Laporan Hasil Supervisi dan Bimbingan Teknis b. Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Hutan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

DAS.02.12 Pengembangan Jejaring Kerja Perbenihan Tanaman Hutan (PTH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi pengembangan jejaring kerja perbenihan tanaman hutan.

Laporan Fasilitasi Forum PTH Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

DAS.02.13 Penyusunan Data dan Informasi Usaha Perbenihan Tanaman Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan data dan informasi usaha perbenihan tanaman, meliputi: a. Hasil Telaah Data dan Informasi Usaha b. Laporan Potensi Usaha Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DAS.02.14 Pembangunan Sumber Benih Unggul
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembangunan sumber benih unggul, meliputi: a. Hasil Verifikasi Calon Lokasi b. Pembangunan Sumber Benih Unggul: Perjanjian Kerja Sama, Berita Acara Serah Terima (BAST), Rancang Bangun Sumber Benih Unggul c. Laporan Akhir Pembangunan Sumber Benih Unggul Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

DAS.02.15 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Benih Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumber benih, meliputi: a. Monitoring Sumber Benih b. Database Sumber Benih Unggul c. Berita Acara Serah Terima (BAST) d. Laporan Akhir Pengelolaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Benih Unggul Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

DAS.02.16 Sertifikasi Sumber Benih Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan sertifikasi sumber benih, meliputi: a. Hasil Telaah Sertifikasi Sumber Benih b. Rekomendasi Sertifikasi Sumber Benih c. Database Rekomendasi Sertifikasi Sumber Benih Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DAS.02.17 Penyusunan Peta Zona Benih
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan peta zona benih, meliputi: a. Database Sumber Benih dan Pemanfaatan b. Hasil Telaah c. Peta Zona Benih Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

DAS.02.18 Penyusunan Data dan Informasi Sumber Benih Tanaman Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan data dan informasi sumber benih tanaman hutan, meliputi: a. Hasil Telaah Data dan Informasi Sumber Benih b. Data dan Informasi Sumber Benih Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

DAS.02.19 Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengawasan peredaran benih dan bibit, meliputi: a. Hasil Pengawasan Terhadap Pelaku Peredaran Benih dan Bibit b. Telaah c. Hasil Pengawasan d. Laporan Hasil Pengawasan Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DAS.02.20 Pelaporan Data Produksi dan Distribusi Persemaian Permanen/Pusat Persemaian Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan laporan data produksi dan distribusi persemaian permanen/pusat persemaian, meliputi: a. Hasil Telaah Data Produksi dan Distribusi Persemaian b. Laporan Produksi dan Distribusi Persemaian Permanen Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

DAS.02.21 Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perbenihan Tanaman Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja perbenihan tanaman hutan, meliputi: a. Hasil Telaah Data b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan 3. DAS.03 REHABILITASI HUTAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DAS.03.01 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Ibu Kota Nusantara (IKN) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, bimbingan teknis, supervisi, dan pemutakhiran data dalam rehabilitasi hutan dan lahan Ibu Kota Nusantara (IKN), meliputi: a. SK Pembentukan Tim b. Rencana Kerja c. Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi RHL IKN d. Pemutakhiran Data dan Informasi RHL IKN (Penanaman dan Pemeliharaan) Secara Berkala e. Data dan Informasi RHL IKN Tahunan: Peta dan Numerik Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Rehabilitasi Hutan

DAS.03.02 Reboisasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Reboisasi, meliputi: a. SK Pembentukan Tim b. Rencana Kerja c. Laporan Pelaksanaan Bimtek dan Supervisi Reboisasi d. Pemutakhiran Data dan Informasi Reboisasi (Penanaman dan Pemelliharaan) Secara Berkala e. Laporan Reboisasi f. Data dan Informasi Progres Reboisasi, Reboisasi Tahunan: Peta dan Numerik Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Rehabilitasi Hutan 4. DAS.04 TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN REKLAMASI HUTAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DAS.04.01 Teknik Konservasi Tanah dan Air Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan konservasi tanah dan air yang berupa penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknik konservasi tanah dan air, meliputi: a. SK Pembentukan Tim b. Rencana Kerja c. Laporan Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi d. Pembaruan (Updating) Data dan Informasi Secara Berkala e. Data dan Informasi Konservasi Tanah dan Air Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DAS.04.02 Reklamasi Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan reklamasi akibat penggunaan kawasan hutan: penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, meliputi: a. Berita Acara Rapat Penentuan Calon Lokasi Penanaman Untuk Reklamasi dan Rehabilitasi DAS b. SK Penetapan Lokasi Penanaman Untuk Reklamasi dan Rehabilitasi DAS c. SK Pembentukan Tim d. Rencana Kerja e. Laporan Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Bidang PKH f. Pemutakhiran (Updating) Data dan Informasi Penanaman dan Pemelliharaan Secara Berkala g. Laporan Reklamasi dan Rehabilitasi Tahunan oleh Perusahaan h. Data dan Informasi Penanaman dan Pemeliharaan Tahunan i. Berita Acara Serah Terima (BAST) Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DAS.04.03 Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan rehabilitasi daerah aliran sungai yang berupa penyiapan pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi daerah aliran sungai, meliputi: a. SK Pembentukan Tim b. Rencana Kerja c. Laporan Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi d. Pembaruan Data dan Informasi Secara Berkala e. Data dan Informasi Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan 5. DAS.05 REHABILITASI MANGROVE

DAS.05.01 Pemutakhiran Peta Mangrove Nasional (PMN) Rekaman kegiatan/peristiwa berkenaan dengan inventarisasi, pengolahan data, pengecekan lapangan, analisis data, verifikasi, sinkronisasi dan finalisasi, dan usulan penetapan dalam pemutakhiran peta mangrove nasional, meliputi: a. SK Pembentukan Tim b. Modul c. Data Hasil Inventaris d. Pengolahan Data e. Groundcheck f. Analisis Data g. Verifikasi h. Sinkronisasi dan Finalisasi i. Usulan Penetapan PMN Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Rehabilitasi Mangrove

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH j. Penetapan Peta Mangrove Nasional

DAS.05.02 Penguatan Kelompok Kerja dan Forum Peduli Mangrove Rekaman kegiatan/peristiwa berkenaan dengan inventarisasi, identifikasi, fasilitasi, supervisi, bimbingan teknis, dan penetapan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dalam penguatan kelompok kerja dan forum peduli mangrove, meliputi: a. Inventarisasi Data dan Informasi Regulasi b. Identifikasi Stakeholders Potensial c. Fasilitasi dan Supervisi Penguatan Kelembagaan Mangrove d. Penetapan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dan Rencana Aksi KKMD Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Rehabilitasi Mangrove

DAS.05.03 Rehabilitasi Hutan Mangrove Rekaman kegiatan/peristiwa berkenaan dengan penyiapan, inventarisasi, bimbingan teknis, dan pemantauan rehabilitasi hutan mangrove, meliputi: a. Inventarisasi Data Informasi Rehabilitasi Mangrove b. Laporan Rehabilitasi Hutan Mangrove Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Rehabilitasi Mangrove

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

DAS.05.04 Penyusunan dan Penyebarluasan Data Informasi Rehabilitasi Mangrove Rekaman kegiatan/peristiwa berkenaan dengan penyusunan dan penyebarluasan data informasi rehabilitasi mangrove, meliputi: a. Data Informasi Rehabilitasi Mangrove b. Leaflet, Booklet, Poster, Video c. Sistem Informasi Rehabilitasi Mangrove d. Laporan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Rehabilitasi Mangrove

DAS.05.05 Supervisi Rehabilitasi Mangrove Rekaman kegiatan/peristiwa berkenaan dengan supervisi, analisis, dan penyusunan rekomendasi dalam rangka supervisi rehabilitasi perairan darat, meliputi: a. Supervisi Rehabilitasi Mangrove; b. Analisis Hasil Supervisi c. Rekomendasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Rehabilitasi Mangrove

DAS.05.06 Evaluasi dan Pelaporan Rehabilitasi Mangrove Rekaman kegiatan/peristiwa berkenaan dengan analisis data, evaluasi, dan pelaporan rehabilitasi perairan darat, meliputi: a. Data dan Informasi Rehabilitasi Mangrove b. Analisis Data c. Laporan Hasil Evaluasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Rehabilitasi Mangrove B GKM PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

GKM.01 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENGADUAN KEHUTANAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

GKM.01.01 Pengumpulan Data dan Informasi (Puldasi) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, pengolahan dan penyajian data dalam rangka pengumpulan data dan informasi (puldasi), meliputi: a. Perencanaan Kegiatan Puldasi b. Data dan Informasi Intelijen c. Hasil Pengolahan Data Informasi Intelijen Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan

GKM.01.02 Intelijen Pengamanan dan Penggalangan (Intelligence Center) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan intelijen pengamanan dan penggalangan (Intelligence Center), meliputi: a. Perencanaan Kegiatan Pengamanan dan Penggalangan b. Pelaksanaan Intelijen Pengamanan dan Penggalangan c. Laporan Intelijen Pengamanan dan Penggalangan Rahasia Eselon II Tertutup Memiliki Dampak terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan

GKM.01.03 Penanganan Pengaduan/Pengawasan Insidentil Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penanganan pengaduan/pengawasan insidentil, meliputi: a. Registrasi dan Penelaahan Pengaduan b. Pengawasan/Verifikasi Pengaduan c. Rekomendasi Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

GKM.01.04 Pencegahan Kejahatan Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pencegahan kejahatan kehutanan, meliputi: a. Penyadartahuan b. Penjagaan c. Peran Serta Masyarakat d. Patroli Teritorial Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan

GKM.01.05 Patroli Siber (Cyber Patrol) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan patroli siber (Cyber Patrol), meliputi: a. Monitoring b. Pelacakan c. Pendalaman Profil (Profiling) d. Tindak Lanjut e. Laporan Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan

GKM.01.06 Kejahatan Transnasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kejahatan transnasional, meliputi: a. Penerimaan Informasi b. Perencanaan Penanganan c. Pelaksanaan Penanganan d. Pelaporan Rahasia Eselon II Tertutup Memiliki Dampak terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan
2. GKM.02 PENGAWASAN, PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEPERDATAAN KEHUTANAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

GKM.02.01 Pengawasan Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengawasan kehutanan, meliputi: a. Inventarisasi dan Identifikasi Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah Terkait Izin Bidang Kehutanan yang Diterbitkan oleh Menteri Kehutanan b. Penetapan Prioritas Pengawasan Kehutanan c. Persiapan Pengawasan Kehutanan d. Pelaksanaan Pengawasan Kehutanan e. Ekspose dan Laporan Hasil f. Pengawasan Kehutanan Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan

GKM.02.02 Pengenaan Sanksi Administratif Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengenaan sanksi administratif, meliputi: a. Hasil Telaah dan Evaluasi Rekomendasi Hasil Pengawasan b. Laporan Hasil Pengawasan c. Penerbitan Keputusan Sanksi Administrasi d. Penerapan Sanksi Administrasi e. Berita Acara Penerimaan Surat Keputusan Sanksi Administrasi Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan

GKM.02.03 Pengawasan Penaatan Sanksi Administratif Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengawasan penaatan sanksi admnistratif, meliputi: a. Pencabutan Sanksi Administrasi b. Pemberatan Sanksi Hukum Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

GKM.02.04 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan, meliputi: a. Penerimaan Berkas Perkara Sengketa Kehutanan b. Telaahan Perkara c. Persiapan dan Pelaksanaan Verifikasi Sengketa Kehutanan d. Penunjukan Ahli dan Perhitungan Kerugian Kehutanan e. Penetapan Surat Kuasa Khusus (SKKH) dan Surat Tugas Sidang f. Penyusunan Gugatan g. Pendaftaran Gugatan h. Pelaksanaan Persidangan i. Penerimaan Putusan Pengadilan Negeri j. Upaya Hukum (Banding) k. Penerimaan Putusan Pengadilan Tinggi l. Upaya Kuasa m. Penerimaan Putusan Kasasi n. Peninjauan Kembali (PK) o. Pelaksanaan Isi Putusan/Eksekusi Rahasia Eselon II Tertutup Memiliki Dampak terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

GKM.02.05 Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, meliputi: a. Berkas Perkara Sengketa Kehutanan b. Hasil Telaah Perkara Kehutanan c. Verifikasi Sengketa Kehutanan d. Klarifikasi Hasil Verifikasi Sengketa Kehutanan e. Penunjukkan Ahli Perhitungan Kerugian Kehutanan f. Perhitungan Kerugian Kehutanan dan/atau Kerugian Masyarakat g. Pelaksanaan Negosiasi/Fasilitasi/Mediasi h. Penandatanganan Dokumen Kesepakatan i. Penagihan PNBP Hasil Kesepakatan j. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tindakan Tertentu (Pemulihan) k. Fasilitasi Penyelesaian Kerugian Masyarakat Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan 3. GKM.03 PENINDAKAN PIDANA KEHUTANAN

GKM.03.01 Pelanggaran Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelanggaran kehutanan, meliputi: a. Laporan Pelanggaran b. Tindak Lanjut dari Laporan Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang melaksanakan fungsi hukum

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

GKM.03.02 Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan dalam penindakan kejahatan kehutanan meliputi: a. Rencana Operasi b. Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan Rahasia Eselon II Tertutup Memiliki Dampak terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan

GKM.03.03 Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyidikan tindak pidana kehutanan, meliputi: a. Penelaahan dan Penerimaan Laporan Kejadian (LK) Tindak Pidana Kehutanan b. Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) c. Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) d. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan e. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan Rahasia Eselon II Tertutup Memiliki Dampak terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan 4. GKM.04 PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

GKM.04.01 Keteknikan Pencegahan Kebakaran Hutan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan keteknikan pencegahan kebakaran hutan, meliputi: a. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) b. Monitoring dan Informasi Hotspot, Cuaca, Informasi Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) dari BMKG c. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Hutan d. Laporan Perkembangan Lapangan e. Jurnal Harian f. Laporan Tahunan Pengendalian Kebakaran Hutan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan

GKM.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK), koordinasi, dokumen administrasi dan jurnal harian, sosialisasi, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), pendampingan, pembinaan dan penguatan, pengkajian bahan pengembangan, analisis sistem kelembagaan, pelaporan dan evaluasi, penetapan, penyusunan database dalam kegiatan pembentukan dan pengembangan MPA meliputi: a. Pembentukan MPA b. Pembinaan MPA c. Database MPA Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

GKM.04.04 Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan meliputi: a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) b. Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan c. Pameran Penyadartahuan Pencegahan d. Publikasi Melalui Media Online/Media Sosial/Infografis e. Laporan Evaluasi Kegiatan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

GKM.04.05 Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) meliputi:
a. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) b. Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) c. Laporan Evaluasi Kegiatan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

GKM.04.07 Pemadaman dan Penanganan
Pascakebakaran Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan standar, detasering, pengumpulan informasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penanganan pasca lainnya dalam pemadaman dan penanganan pascakebakaran hutan, meliputi: a. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) b. Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan c. Pelaksanaan Kegiatan Pemadaman dan Penanganan Pascakebakaran Hutan d. Pemadaman Darat e. Pemadaman Gabungan f. Laporan Evaluasi Kegiatan g. Database Perhitungan Luas Areal Terbakar Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan 5. GKM.05 PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA DAN PENGAMANAN HUTAN

GKM.05.01 Penyiapan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyiapan pelaksanaan pengelolaan KHDTK, meliputi: a. Rencana Pengelolaan b. Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK c. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

GKM.05.02 Perancangan Pengembangan, Penguatan dan Mobilisasi SDM Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perancangan pengembangan, penguatan dan mobilisasi SDM dalam rangka dukungan operasi pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, meliputi: a. Analisis Kebutuhan SDM b. Dokumen Perancangan Pengembangan, Penguatan, dan Mobilisasi SDM Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan

GKM.05.03 Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Teknologi Pengamanan Hutan, serta Pengendalian Kebakaran Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan penyediaan prasarana, sarana, dan teknologi pengamanan hutan serta pengendalian kebakaran hutan, meliputi: a. Analisis Kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Teknologi Pengamanan Hutan b. Dokumen Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Teknologi Pengamanan Hutan, serta Pengendalian Kebakaran Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan C KSA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

KSA.01 PERENCANAAN KONSERVASI

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KSA.01.01
Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi, pengarahan dan permohonan data inventarisasi potensi kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Laporan Hasil Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi b. Peta Data Spasial Terkait Kawasan Konservasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Perencanaan Konservasi

KSA.01.02 Penataan Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan permohonan penilaian, evaluasi, dan pemberian rekomendasi penataan pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Penetapan Penataan Zona/Blok Kawasan Konservasi b. Evaluasi Penataan Zona/Blok Kawasan Konservasi c. Revisi Penetapan Penataan Zona/Blok Kawasan Konservasi Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Perencanaan Konservasi

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KSA.01.03 Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi, konsultasi, audiensi, pengusulan, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan penetapan perencanaan pengelolaan pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Penetapan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi b. Evaluasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi c. Revisi Penetapan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi d. Penetapan SK Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Perencanaan Konservasi

KSA.01.04 Pemolaan Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengumpulan dan pengelolaan data, penelaahan data, fasilitasi pembentukan kawasan konservasi, penelaahan dan pengkajian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) pemolaan pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Pengelolaan Data Pengukuhan Serta Permasalahan Kawasan Konservasi b. Peta Hasil Analisis c. Rekomendasi Pemolaan Kawasan Konservasi: Penyelesaian dan Fasilitasi Permasalahan Tumpang Tindih Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Perencanaan Konservasi

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KSA.01.05 Evaluasi Fungsi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan evaluasi fungsi pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. SK Tim Evaluasi Fungsi b. Hasil Telaah/Penilaian Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB) c. Rekomendasi Penetapan Fungsi Kawasan Konservasi Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Perencanaan Konservasi 2. KSA.02 KONSERVASI KAWASAN

KSA.02.01 Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan verifikasi dan telaah laporan, rekomendasi dan arahan, koordinasi dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi perlindungan dan pengamanan pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Laporan Gangguan Kawasan Konservasi b. Rekomendasi/Arahan Penanganan Gangguan Kawasan Konservasi Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Konservasi Kawasan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KSA.02.02 Pengendalian Kebakaran Hutan Kawasan Konservasi
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan verifikasi dan telaah laporan, rekomendasi dan arahan, koordinasi dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Laporan Kebakaran Hutan Kawasan Konservasi b. Rekomendasi/Arahan Pengendalian Kebakaran Hutan Kawasan Konservasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Konservasi Kawasan

KSA.02.03 Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan verifikasi dan telaah saran laporan, rekomendasi dan koreksi, koordinasi dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Laporan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi b. Rekomendasi Terhadap Tindak Lanjut Laporan Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun Di KSA, KPA dan TB Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Konservasi Kawasan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KSA.02.04 Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan verifikasi dan telaah saran laporan, rekomendasi dan koreksi, koordinasi dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Target dan Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi b. Rekomendasi Rencana Aksi Terhadap Laporan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Konservasi Kawasan

KSA.02.05 Penerapan Konvensi Selain Ramsar Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penelaahan data, pengusulan status internasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penerapan konvensi selain Ramsar bidang pengelolaan kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Telaahan Data Konvensi Pengelolaan Kawasan Konservasi b. Usulan Status Internasional Kawasan Konservasi (antara lain World Herritage, Cagar Biosfer) c. Laporan Implementasi Konvensi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Konservasi Kawasan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KSA.02.06 Peran Serta Masyarakat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan rencana peran serta masyarakat pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Rencana Peran Serta Masyarakat b. Arahan/Rekomendasi Rencana Peran Serta Masyarakat c. Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Konservasi Kawasan

KSA.02.07 Pemberdayaan Masyarakat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)). Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Konservasi Kawasan

KSA.02.08 Akses Pemanfaatan Tradisional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan telaah, persetujuan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi akses pemanfaatan tradisional pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Persetujuan Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional b. Kerja Sama Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Konservasi Kawasan 3. KSA.03 KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KSA.03.01 Pengawetan Spesies dan Genetik Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan perlindungan dan pengawetan spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar, meliputi: a. Pengelolaan Data Populasi dan Keterancaman Spesies b. Penyelamatan Satwa c. Pengelolaan Invansive Alien Species (IAS) d. Pengelolaan Zoonosis e. Kemitraan dan Konvensi Kerja Sama f. Pengelolaan Lembaga Konservasi dan Pengembangbiakan Spesies Prioritas g. Laporan Assisted Reproductive Technology dan Biobank h. Data dan Laporan Titik Sebaran Satwa
Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian
Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KSA.03.02 Pemanfaatan Spesies dan Genetik Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan perlindungan dan pemanfaatan spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar (TSL), meliputi: a. Pemanfaatan Spesies TSL b. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik TSL c. Pengelolaan Plasma Nutfah d. Perburuan Satwa Buru e. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Spesies dan Sumber Daya Genetik TSL f. Implementasi Konvensi CITES g. Daftar Spesies dan Genetik Langka/Punah h. Data dan Laporan Titik Sebaran Spesies dan Genetik Langka/Punah i. Pemanfaatan TSL untuk Obat dan Kosmetik (Bioprospeksi) Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian
Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik 4. KSA.04 PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Penetapan Penataan Tapak b. Pengelolaan Destinasi Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam c. Penilaian Kinerja Perizinan Berusaha-Pengusahaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) d. Pembinaan Perizinan Berusaha- Pengusahaan Jasa Wisata Alam (PB- PJWA) e. Proyek Global Biodiversity Framework Fund (GBFF)/Global Environment Facility (GEF) f. SK Penetapan Perizinan Berusaha- Pengusahaan Sarana Wisata Alam dan Perizinan Berusaha- Pengusahaan Jasa Wisata Alam

KSA.04.02 Promosi dan Pemasaran Wisata Alam
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan sinkronisasi, bimbingan teknis, koordinasi promosi dan pemasaran wisata alam pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Laporan Pengelolaan Website dan Media Sosial b. Promosi dan Pemasaran Wisata Alam Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KSA.04.03 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air pada Kawasan Konservasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan bimbingan teknis, sinkronisasi, koordinasi, fasilitasi, verifikasi, pengawasan dan evaluasi, serta telaah teknis pemanfaatan jasa lingkungan air pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Penetapan Areal Pemanfaatan Air b. Laporan Update dan Validasi Data Serta Informasi Potensi dan Pemanfaatan Sumber Air Di KSA, KPA dan TB c. Laporan Update dan Validasi Data Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air pada KSA KPA SM TN TWA Tahura TB Oleh UPT/UPTD d. Laporan Data Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air e. Hasil Penilaian Penetapan Areal Pemanfaatan Air Hutan Konservasi f. Laporan Pemegang PB (Tahunan, Triwulan), Laporan Penggunaan (Massa dan Energi Air), RKT/RKL g. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/PBPJL Energi Air Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KSA.04.04 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi, Panas Matahari dan Angin Pada Kawasan Konservasi
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan faslitasi, verifikasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, koordinasi/sinkronisasi, dan supervisi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, panas matahari, dan angin pada kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)), meliputi: a. Perizinan Berusaha/Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi, Panas Matahari dan Angin b. Rencana Kerja Tahunan (RKT): Laporan Semester dan Tahunan c. SK Perizinan Berusaha/Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi, Panas Matahari dan Angin Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 5. KSA.05 PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI

KSA.05.01 Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan bimbingan teknis, koordinasi, sinkronisasi, supervisi, verifikasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan ekosistem yang terdegradasi di Kawasan Suaka Alam (KSA) meliputi Cagar Alam (CA) dan Suaka Marga Satwa (SM) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) meliputi Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Taman Wisata Alam (TWA), meliputi: a. Pengesahan Rencana Pemulihan Ekosistem b. Laporan Capaian Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem (Tahunan) c. Laporan Keberhasilan Pemulihan Ekosistem (3 Tahun) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi

KSA.05.02 Areal Preservasi (AP) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembinaan Areal Preservasi (AP), meliputi: a. Pengelolaan Areal Preservasi b. Rekomendasi Areal Preservasi c. Peta Indikatif dan Penetapan Peta Arahan Areal Preservasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

KSA.05.03 Konvensi Ramsar Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan konvensi Ramsar dan administrasi keanggotaan konvensi Ramsar, meliputi: a. Penerapan Konvensi Ramsar b. National Report dan Laporan Pemanfaatan Kontribusi Indonesia Terhadap Konvensi Ramsar Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi D MAB PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEHUTANAN

MAB.01 PERENCANAAN DAN FORMULASI PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEHUTANAN

MAB.01.01 Perencanaan Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan

MAB.01.02 Formulasi Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan formulasi pengembangan mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 2. MAB.02 FASILITASI PENERAPAN PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEHUTANAN

MAB.02.01 Fasilitasi Penerapan Pengembangan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi penerapan pengembangan mitigasi bencana hidrometeorologi kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan

MAB.02.02 Fasilitasi Penerapan Pengembangan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi penerapan pengembangan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan 3. MAB.03 PENGELOLAAN LABORATORIUM DAN LABORATORIUM ALAM (KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS) BIDANG MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEHUTANAN

MAB.03.01 Pengelolaan Laboratorium Bidang Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan laboratorium bidang mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

MAB.03.02 Pengelolaan Laboratorium Alam (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Bidang Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan laboratorium alam (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) bidang mitigasi dan adaptasi bencana hidrometeorologi kehutanan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan E PHB PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN

PHB.01 PERENCANAAN DAN FORMULASI PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN

PHB.01.01 Perencanaan Pengembangan Hutan Berkelanjutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pengembangan hutan berkelanjutan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan

PHB.01.02 Formulasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan formulasi pengembangan hutan berkelanjutan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan 2. PHB.02 FASILITASI PENERAPAN PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi penerapan pengembangan hutan berkelanjutan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 3. PHB.03 PENGELOLAAN LABORATORIUM DAN LABORATORIUM ALAM (KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS) BIDANG PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN

PHB.03.01 Pengelolaan Laboratorium Pengembangan Hutan Berkelanjutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan laboratorium pengembangan hutan berkelanjutan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan

PHB.03.02 Pengelolaan Laboratorium Alam (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Pengembangan Hutan Berkelanjutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan laboratorium alam (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) pengembangan hutan berkelanjutan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan F PHL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

PHL.01 RENCANA PEMANFAATAN HUTAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PHL.01.01 Perencanaan Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan luas arahan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: a. Data dan Bahan Penyusunan Arahan Pemanfaatan Hutan b. Bahan Konsultasi Publik Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan c. Draft SK Penetapan dan Peta Arahan Pemanfaatan HP dan HL d. Pemutakhiran (Updating) Peta Arahan e. Penetapan Pemanfaatan Hutan dan Peta Arahan Biasa
Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

PHL.01.02 Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: a. Permohonan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor b. Telaah Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor c. Notula Pembahasan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor d. Laporan Hasil Telaah dan Pembahasan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor e. SK Dirjen Tentang Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor f. Permohonan Konfirmasi Areal g. Telaah Konfirmasi Areal Biasa
Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SK Tim
Laporan Hasil Pengecekan Lapangan
Penetapan Nilai Penggantian Biaya Investasi b. Pengecualian Wajib AMDAL
Surat Permohonan
Notula Pembahasan
Laporan Hasil Telaah Penetapan Pengecualian Wajib AMDAL Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

PHL.01.04 Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengesahan dokumen perencanaan pengelolaan hutan, meliputi: a. Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) b. Data Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SI-RPHJP) c. Notula/Laporan Hasil Pembahasan Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) d. Penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), Peta Tata Hutan dan Dokumen RPHJP yang Telah Disahkan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PHL.01.05 Pembinaan Teknis, Supervisi, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan teknis, supervisi, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian perencanaan pengelolaan hutan, meliputi: a. data dan bahan; b. notula pembahasan rencana; c. laporan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

PHL.01.06 Fasilitasi dan Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan persiapan penilaian, verifikasi, validasi, pembahasan, dan penetapan dalam fasilitasi dan pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), meliputi: a. Persiapan Penilaian KPH Efektif b. SK Tim Validasi Penilaian KPH Efektif c. Validasi Hasil Verifikasi Penilaian KPH Efektif d. Hasil Penilaian KPH Efektif e. Notula Pembahasan Hasil Penilaian KPH Efektif f. SK Penetapan Organisasi KPH Efektif g. SK dan Sertifikat KPH Efektif h. SI-RPHJP Terkait Penilaian KPH i. Laporan Prioritas Nasional j. Laporan Fasilitasi dan Pembinaan KPH Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan 2. PHL.02 USAHA PEMANFAATAN HUTAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PHL.02.01 Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), meliputi: a. Verifikasi Administrasi dan Teknis (Hasil Verifikasi antara lain: Checklist, Penelaahan Areal, dan Peta) b. Persetujuan Komitmen c. Penolakan Permohonan d. Pemenuhan Persetujuan Komitmen (Berita Acara Koordinat Geografis (BAKG) dan Dokumen Lingkungan) e. Verifikasi Pemenuhan Persetujuan Komitmen (BAKG dan Dokumen Lingkungan) f. Pembatalan Persetujuan Komitmen (BAKG dan Dokumen Lingkungan) g. Peta Areal Kerja (Working Area/WA) h. SPP Iuran PBPH i. Verifikasi Pemenuhan Persetujuan Komitmen (Pelunasan Iuran PBPH) j. Surat Keputusan/Sertifikat Standar/Pembatalan Persetujuan Komitmen k. Database PBPH Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PHL.02.02 Pembinaan Teknis, Supervisi, dan Evaluasi Usaha Pemanfaatan Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan teknis, supervisi, dan evaluasi bidang usaha pemanfaatan hutan, meliputi: a. Materi b. Notula c. Laporan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan 3. PHL.03 PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN

PHL.03.01 Pelayanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan pengesahan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan meliputi: a. Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Alam (PBPH-HA) b. Usulan RKUPH/Perubahan RKUPH c. Surat Arahan Perbaikan d. Hasil Penilaian Usulan RKUPH/Perubahan RKUPH e. Resume Hasil Penilaian Usulan RKUPH/Perubahan RKUPH f. Draft Final Pengesahan RKUPH Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PHL.03.02 Pelayanan Penyampaian Rencana dan Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan penyampaian rencana dan hasil IHMB, meliputi: a. Usulan Rencana/Hasil IHMB b. Pakta Integritas Kebenaran Data Hasil IHMB c. Surat Penyampaian Rencana IHMB/Hasil IHMB Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

PHL.03.03 Pelayanan Persetujuan Perubahan Urutan Blok dan Perubahan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH)
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan persetujuan perubahan urutan blok/perubahan RKTPH meliputi: a. Usulan Perubahan Urutan Blok/Perubahan RKTPH b. Surat Arahan Perbaikan c. Hasil Penilaian Usulan Perubahan Urutan Blok/Perubahan RKTPH d. Resume Hasil Penilaian Perubahan Urutan Blok/Perubahan RKTPH e. Surat Persetujuan Perubahan Urutan Blok/Perubahan RKTPH Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PHL.03.04 Pelayanan Persetujuan Usulan Rancangan Mitigasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan persetujuan usulan rancangan mitigasi, meliputi: a. Proposal Teknis Usulan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) b. Hasil Penilaian Usulan DRAM c. Surat Persetujuan DRAM Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

PHL.03.05 Fasilitasi Pengembangan Multiusaha Bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi pengembangan multiusaha bagi perizinan berusaha pemanfaatan hutan, meliputi: a. Permohonan Multiusaha b. Notula Pembahasan Rencana Fasilitasi Pengembangan Multiusaha c. Laporan Hasil Fasilitasi Pengembangan Multiusaha d. Rekomendasi Pelaksanaan Multiusaha Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PHL.03.06 Pembinaan Teknis, Supervisi, dan Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan teknis, supervisi, dan evaluasi kinerja usaha pemanfaatan hutan, meliputi: a. Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan b. Pelaksanaan Usaha Pemanfaatan Hutan c. Laporan Usaha Pemanfaatan Hutan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

PHL.03.07 Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian kinerja usaha pemanfaatan hutan, meliputi: a. Monitoring Bedah Kinerja b. Pembahasan Rencana Penilaian Kinerja c. Penetapan Tim Penilaian Kinerja d. Penilaian Kinerja e. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) f. Laporan Pengawasan dan Pengendalian g. Berita Acara Pemeriksaan h. Notula Pembahasan Hasil Penilaian Kinerja i. SK Sanksi Administratif Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PHL.03.08 Pembinaan Teknis, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Mitigasi Perubahan Iklim pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan teknis, supervisi dan evaluasi kinerja mitigasi perubahan iklim pada hutan lindung dan hutan produksi, meliputi: a. Laporan Capaian Aksi Mitigasi b. Rencana Kegiatan Pembinaan Teknis, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Mitigasi c. Pelaksanaan Pembinaan Teknis, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Mitigasi d. Laporan Pembinaan Teknis, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Mitigasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan 4. PHL.04 IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PHL.04.01 Pelayanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan iuran dan penatausahaan hasil hutan meliputi: a. SK Tim Pengelola: Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIGANISHUT), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNPB) dan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) b. Laporan Pemantauan SIGANISHUT, SIPNPB dan SIPUHH c. Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Pemantauan dan Sistem Informasi Pengaduan d. Kerangka Acuan Kerja Pengembangan Sistem Informasi dan Laporan Pengembangan e. Pakta Integritas f. Laporan Pelayanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

PHL.04.02 Fasilitasi Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi pembinaan tertib iuran dan penatausahaan hasil hutan, meliputi: a. Notula Pembahasan Rencana Kegiatan; b. Laporan Fasilitasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PHL.04.03 Pembinaan Teknis, Supervisi, dan Evaluasi Iuran dan Penataan Hasil Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan teknis, supervisi, evaluasi iuran dan penataan hasil hutan, meliputi: a. Notula Pembahasan b. Laporan Pembinaan Teknis, Supervisi, dan Evaluasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

PHL.04.04 Pengawasan dan Pengendalian Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian iuran dan penatausahaan hasil hutan meliputi: a. Risalah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak b. Data dan Informasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan c. Notula Pembahasan Indikator dan Rencana Audit Kepatuhan d. SK Tim Audit Kepatuhan e. Laporan Hasil Audit f. Notula Pembahasan Hasil Audit g. Surat Peringatan h. Penetapan Sanksi Administratif Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan 5. PHL.05 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PHL.05.01 Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Besar Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan PBPHH skala usaha besar, meliputi: a. Hasil Verifikasi Persyaratan Permohonan b. Surat Perintah Pemenuhan Komitmen c. Konsep SK Hasil Verifikasi dan Telaahan Laporan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen d. Rekomendasi Persetujuan/Penolakan Komitmen PBPHH Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

PHL.05.02 Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi dan pembinaan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan skala usaha kecil dan menengah, meliputi: a. Hasil Telaahan Implementasi Kegiatan Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil dan Menengah b. Notula Pembahasan Dokumen Fasilitasi dan Pembinaan PBPHH Skala Usaha Kecil dan Menengah c. Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan PBPHH Skala Usaha Kecil dan Menengah d. Laporan Fasilitasi dan Pembinaan PBPHH Skala Usaha Kecil dan Menengah Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PHL.05.03 Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hutan, meliputi: a. Risalah Pengolahan Data Pembahasan Rencana Pembinaan Teknis b. Laporan Pembinaan Teknis Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

PHL.05.04 Supervisi dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan supervisi dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil hutan meliputi: a. Rencana Supervisi b. Notula Pembahasan Rencana Supervisi c. Laporan Supervisi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PHL.05.05 Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian kinerja perizinan berusaha pengolahan hasil hutan, meliputi: a. Pemberian Hak Akses Sistem Informasi Pengendalian Kinerja Pengolahan Hasil Hutan b. Laporan Hasil Pemantauan Pemenuhan Kewajiban dan Pelaksanaan Operasional c. Notula Pembahasan Rencana Penilaian Kinerja PBPHH d. SK Penetapan Tim Penilaian Kinerja PBPHH e. Laporan Penilaian Kinerja PBPHH f. Surat Evaluasi Kinerja Produksi g. Surat Persetujuan Toleransi Kapasitas Izin Produksi h. Surat Peringatan/Sanksi Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

PHL.05.06 Fasilitasi dan Notifikasi Ekspor Impor Hasil Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi dan pelayanan notifikasi ekspor dan impor hasil hutan, meliputi: a. Usulan Ekspor Impor b. Notula Pembahasan Rencana dan Kegiatan Fasilitasi dan Notifikasi Ekspor Impor c. Laporan Hasil Fasilitasi dan Notifikasi Ekspor Impor Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PHL.05.07 Pembinaan Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK)
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK), meliputi: a. Notula Pembahasan Rencana dan Kegiatan Pembinaan Sertifikasi SVLK b. Laporan Hasil Pembinaan Sertifikasi SVLK Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

PHL.05.08 Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) UMKM Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi sertifikasi SVLK, meliputi: a. Usulan Fasilitasi Sertifikasi SVLK UMKM b. Notula Pembahasan Rencana dan Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SVLK UMKM c. Laporan Hasil Fasilitasi Sertifikasi SVLK UMKM Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan G PLA PLANOLOGI KEHUTANAN

PLA.01 INVENTARISASI PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

Pemetaan Penutupan Lahan Nasional a) Surat Edaran Tahapan Pemutakhiran Informasi Geospasial Penutupan Lahan Nasional b) Hasil Pembahasan Penutupan Lahan Nasional c) SK Tim Penafsir /SK Tim Supervisor d) Hasil Perhitungan e) Hasil Verifikasi Lapangan Penutupan Lahan Nasional f) Peta Penutupan Lahan
Statistik Penutupan Lahan Nasional a) Statistik Deforestasi Nasional b) Statistik Reforestasi Nasional c) Statistik Degradasi Hutan Nasional
Sistem Informasi Penutupan Lahan Nasional a) Database Penutupan Lahan Nasional b) Database Hasil Verifikasi Lapangan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PLA.01.02 Layanan Telaah Penutupan Lahan Unit Pengelolaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan telaah kondisi penutupan lahan pada unit pengelolaan, meliputi: a. Permohonan Telaah Penutupan Lahan Unit Pengelolaan b. Penelaahan Penutupan Lahan Unit Pengelolaan c. Pengesahan Hasil Telaah Penutupan Lahan Unit Pengelolaan d. Peta Kondisi Penutupan Lahan Unit Pengelolaan e. Citra Kondisi Penutupan Lahan Unit Pengelolaan Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

PLA.01.03 Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Nasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan, pengendalian pelaksanaan, pelaksanaan pengukuran, analisis, pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi inventarisasi hutan nasional, meliputi: a. Perencanaan Lokasi Klaster Inventarisasi Hutan Nasional b. Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional

Hasil Pengembangan Kapasitas SDM
Hasil Pengendalian Mutu Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional
Hasil Uji Coba Pengembangan Inventarisasi Hutan Nasional Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH c. Hasil Pengukuran Lapangan Inventarisasi Hutan Nasional d. Dokumen Analisis dan Pelaporan Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional

Hasil Kendali Mutu Analisis Inventarisasi Hutan Nasional
Analisis Hasil Inventarisasi Hutan Nasional
Hasil Perhitungan Potensi Sumber Daya Hutan Nasional e. Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Inventarisasi Hutan Nasional
Database Hasil Inventarisasi Hutan Nasional
Laporan Aplikasi Sistem Informasi Inventarisasi Hutan Nasional

PLA.01.04 Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan inventarisasi gas rumah kaca sektor kehutanan yang terdiri atas data faktor emisi, data aktvitas dan perhitungan besaran emisi gas rumah kaca sektor kehutanan, meliputi: a. Surat Permohonan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan b. Perhitungan Faktor Emisi, Data Aktivitas, dan Emisi Gas Rumah Kaca c. Laporan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

Permohonan Klarifikasi
Telaah
Hasil Survey Kondisi Fisik Lapangan
Surat Klarifikasi b. Dokumen Pemutakhiran
Pembahasan dan Penetapan Pemutakhiran
SK Revisi
Lampiran Peta c. Pengelolaan Sistem Informasi
Database
Database Hasil Survey Lapangan
Aplikasi Sistem Informasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PLA.01.06 Penyelenggaraan Neraca Sumber Daya Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengumpulan data, perhitungan, dan penyajian informasi neraca sumber daya hutan nasional, meliputi: a. Perhitungan Komponen Neraca Sumber Daya Hutan b. Master Buku Neraca Sumber Daya Hutan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

PLA.01.07 Penyelenggaraan Analisis Spasial Sumber Daya Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan analisis spasial sumber daya hutan, khususnya terkait perubahan peruntukan kawasan hutan, revisi tata ruang, evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan, evaluasi permohonan perhutanan sosial, serta evaluasi persetujuan penggunaan kawasan hutan, meliputi: a. Permohonan Analisis Spasial Sumber Daya Hutan b. Analisis Spasial Sumber Daya Hutan c. Laporan Hasil Analisis Spasial Sumber Daya Hutan Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PLA.01.08 Penyelenggaraan Analisis Kebijakan Terkait Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan analisis kebijakan terkait inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, khususnya terkait kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan, dukungan penegakan hukum, dukungan diplomasi, dan kebutuhan lainnya, meliputi: a. Permohonan Analisis Kebijakan IPSDH b. Analisis Kebijakan IPSDH c. Laporan Hasil Analisis Kebijakan IPSDH Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PLA.01.09 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan dukungan penyelenggarraan kebijakan satu peta, layanan penyebarluasan IGT kehutanan, layanan penjaminan mutu IGT kehutanan, dan layanan koordinasi FOLU NetSInk, meliputi: a. Dukungan Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta Kehutanan dan BAST Informasi Geospasial Tematik Kehutanan b. Layanan Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan dan BAST IGT Kehutanan c. Dokumen Layanan Penjamin Mutu Informasi Geospasial Tematik Kehutanan

Permohonan Telaah
Telaah Penjaminan Mutu
Keterangan Tema IGT Memenuhi Persyaratan Mutu d. Layanan Koordinasi Integrasi Tema Forestry and Other Land Uses (FOLU) NetSInk
Dokumen Integrasi Tema FOLU NetSInk
Informasi Geospasial Tematik Hasil Integrasi Tema FOLU NetSInk Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PLA.01.10

Penyelenggaraan Pengelolaan Infrastruktur Informasi Geospasial Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan jaringan informasi geospasial kehutanan, pengelolaan geoportal kehutanan, dan layanan bagi pakai IGT kehutanan, meliputi: a. Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Informasi Geospasial Kehutanan b. Pengelolaan Geoportal Kehutanan c. Dokumen Layanan Bagi Pakai Informasi Geospasial Tematik Kehutanan (melalui Jaringan)

Koordinasi Persiapan Kerja Sama
Naskah Perjanjian Kerja Sama
Pertukaran Data (antara lain Laporan Evaluasi Pemanfaatan IGT Kehutanan) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PLA.01.11 Dukungan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan inventarisasi sumber daya hutan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan, meliputi: a. Permohonan Dukungan Inventarisasi Penginderaan Jauh b. Telaah Dukungan Inventarisasi Penginderaan Jauh c. Hasil Dukungan Inventarisasi Penginderaan Jauh d. Permohonan Dukungan Inventarisasi Hutan Nasional e. Telaah Dukungan Inventarisasi Hutan Nasional f. Hasil Pengukuran Dukungan Inventarisasi Hutan Nasional g. Hasil Dukungan Inventarisasi Hutan Nasional Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 2. PLA.02 PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PLA.02.01 Penyelenggaraan Pengukuhan Kawasan Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penunjukan, penataan batas, pengesahan berita acara tata batas dan penetapan kawasan dalam pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan, meliputi: a. SK Penunjukan Kawasan Hutan b. Rencana dan Laporan Penataan Batas c. Pengesahan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan d. SK Penetapan Kawasan Hutan e. Orientasi dan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan f. Register Kawasan Hutan Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan dan Biro Hukum

PLA.02.02 Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penetapan peta indikatif, revisi, inventarisasi, verifikasi, pengesahan berita acara tata batas, dan penetapan perubahan batas dalam Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) meliputi: a. SK dan Peta Indikatif PPTPKH b. Usulan Revisi PPTPKH c. Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH d. Pengesahan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan (PPTPKH) e. Salinan SK Perubahan Batas (Pelepasan Kawasan Hutan) Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan dan Biro Hukum

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PLA.02.03 Layanan Penetapan Areal Kerja Perizinan dan Persetujuan Bidang Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelayanan proses penetapan areal kerja yang meliputi: a. Rencana dan Laporan Penataan Batas b. Pengesahan Berita Acara Tata Batas Areal Kerja (BA Tata Batas) c. SK Penetapan Areal Kerja Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan dan Biro Hukum

PLA.02.04 Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan Kawasan Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyediaan informasi dan dokumentasi pengukuhan kawasan hutan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan 3. PLA.03 RENCANA, PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

PLA.03.01 Rencana Ruang Kehutanan dan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan usulan perubahan kawasan, pembahasan lokus perubahan kawasan, uji konsistensi, penetapan perubahan kawasan, rancang bangun penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), arahan pencadangan, penetapan wilayah KPH dalam perencanaan ruang kehutanan dan pembentukan KPH, meliputi: a. Usulan Perubahan Kawasan Hutan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH b. Lokus Perubahan Kawasan Hutan: Keterangan (Peta dan Data), Hasil Lapangan, Hasil Pembahasan c. Berita Acara Uji Konsistensi dan Data Pendukung d. SK Penetapan Perubahan Kawasan Hutan e. Rancang Bangun Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) f. Arahan Pencadangan g. Penetapan Wilayah KPH h. Revisi Penetapan KPHL/KPHP

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PLA.03.02 Rencana Makro Kehutanan dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Rencana Makro Kehutanan, dan alokasi areal pemanfaatan sumber daya hutan, meliputi: a. RKTN b. Peta Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan c. Peta RKTN d. Peta Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Makro Kawasan Hutan e. Rencana Makro Pemantapan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Konservasi Sumber Daya Hayati, Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial f. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) g. Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) h. Kawasan Hutan Ketahanan Pangan (KHKP) i. Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PLA.03.03 Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, meliputi: a. Perubahan Peruntukan (Pelepasan)

Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan (Kebun/Transmigrasi/Food Estate/Keterlanjuran Hutan Produksi Konversi Tidak Produktif (HPKTP), Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Objek Lain)
SK Tim Terpadu
Telaah
Rekomendasi/Laporan
Persetujuan Prinsip
Dokumen Tata Batas dan Pemenuhan Kewajiban (PNBP)
Penetapan Pelepasan Kawasan Hutan b. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Persetujuan Prinsip Perubahan Fungsi
Penetapan Perubahan Fungsi Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
PLA.04 PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

PLA.04.01 Penyiapan Penggunaan Kawasan Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyiapan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan mulai dari penerimaan permohonan, verifikasi Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH dokumen, dan telaah dokumen permohonan, verifikasi dan analisis kawasan serta penyerahan lahan kompensasi, meliputi: a. Berkas Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Kegiatan Eksplorasi, Operasi Produksi/Nontambang, Persetujuan Survei, Kerja Sama b. Berkas Permohonan Penetapan Areal Kerja c. Berkas Permohonan Perpanjangan dan/atau Penggabungan dan/atau Perubahan dan/atau Penambahan Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan d. Berkas Permohonan Pembatalan dan/atau Pengembalian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan e. Hasil Verifikasi Dokumen f. Hasil Telaah Dokumen g. Hasil Verifikasi dan Analisis Kawasan h. Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PLA.04.02 Pemantauan Kewajiban dan Penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemantauan kewajiban penggunaan kawasan hutan, penatausahaan PNBP PKH dan informasi penggunaan kawasan hutan, meliputi: a. Laporan Monitoring Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan b. Laporan Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan c. Laporan Berkala Pemenuhan Kewajiban (6 Bulanan) d. Laporan Rehabilitasi DAS e. Laporan Reklamasi f. Laporan PSDR-DR g. Surat Teguran Rehabilitasi DAS h. Pembekuan Rehabilitasi DAS i. Pemenuhan Komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan\ j. Surat Pemberitahuan Izin Berakhir Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan k. Pembatalan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan l. Pencabutan dan Pembekuan Penggunaan Kawasan Hutan m. Pemberitahuan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan n. Surat Tagihan I, II dan III o. Surat Peringatan I, II dan III p. Tagihan Kelengkapan Baseline Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH q. Tanggapan Permohonan Penundaan Pembayaran r. Tanggapan Revisi Baseline s. Persetujuan Revisi Baseline t. Tanggapan Berita Acara Verifikasi u. Surat Pembukaan Blokir Automatic Blocking System v. Tanggapan Keringanan Pembayaran PNBP PKH (Tanggapan-Tanggapan Pengembalian Lebih Bayar, Tanggapan Angsuran, Pembebasan Pembayaran PNBP PKH) w. Analisis Data Terkait Penggunaan Kawasan Hutan x. Clearence Calon Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan y. Koordinasi Minerba z. Hasil Telaah Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan aa. Notula Rapat Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bb. Salinan SK Menteri Terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Kegiatan Eksplorasi, Operasi Produksi/Nontambang, Persetujuan Survei, Kerja Sama H PSL PERHUTANAN SOSIAL

PSL.01 PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PSL.01.01 Perencanaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan penyiapan areal Perhutanan Sosial, meliputi: a. Target Nasional b. Indikatif Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) c. Usulan Areal Indikatif PIAPS d. Target Kinerja Balai e. Rencana Penyiapan Areal PS f. Perencanaan Penyiapan Areal PS g. Laporan Evaluasi Perencanaan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

PSL.01.02 Penyusunan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan penyiapan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) meliputi: a. Kriteria PIAPS b. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PSL.01.03 Penetapan Hutan Desa (HD)
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyiapan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan penetapan dalam penyiapan hutan desa, meliputi: a. Laporan Bimtek b. Usulan Hutan Desa c. Form Verifikasi d. Surat Pengembalian Usulan e. Berita Acara Verifikasi Teknis f. Hasil Telaahan dan Pembahasan g. Surat Penolakan h. Laporan Evaluasi i. Penetapan Hutan Desa j. SK Revisi (Hasil Evaluasi) k. Penetapan Pencabutan Hutan Desa Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PSL.01.05 Penetapan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyiapan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan penetapan dalam penyiapan hutan tanaman rakyat, meliputi: a. Laporan Bimtek b. Usulan Hutan Tanaman Rakyat c. Form Verifikasi d. Surat Pengembalian Usulan e. Berita Acara Verifikasi Teknis f. Hasil Telaahan dan Pembahasan g. Surat Penolakan h. Laporan Evaluasi i. Penetapan Hutan Tanaman Rakyat j. SK Revisi (Hasil Evaluasi) k. Penetapan Pencabutan Hutan Tanaman Rakyat Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PSL.01.06 Penetapan Kemitraan Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyiapan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan penetapan dalam penyiapan kemitraan kehutanan, meliputi: a. Laporan Bimtek b. Usulan Kemitraan Kehutanan c. Form Verifikasi d. Surat Pengembalian Usulan e. Berita Acara Verifikasi Teknis f. Hasil Telaahan dan Pembahasan g. Surat Penolakan h. Laporan Evaluasi i. Penetapan Kemitraan Kehutanan j. SK Revisi (Hasil Evaluasi) k. Penetapan Pencabutan Kemitraan Kehutanan Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 2. PSL.02 PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT (PKTHA)

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PSL.02.01 Perencanaan Target Hutan Adat dan Hutan Hak Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan target hutan adat dan hutan hak, meliputi: a. Data Target Nasional b. Data Target Nasional Hasil Penyesuaian c. Sasaran Lokasi Target Nasional d. Target Kinerja Direktorat e. Perencanaan PKTHA f. Rencana, Peta dan Rincian Anggaran Biaya Kegiatan g. Rencana PKTHA Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

PSL.02.02 Penetapan Hutan Adat
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi, identifikasi, validasi, verifikasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan dan penetapan hutan adat, meliputi: a. Data Masyarakat Hutan Adat (MHA) b. Usulan Hutan Hak dan MHA c. Laporan Hasil Identifikasi, Validasi dan Verifikasi Teknis d. Surat Pengembalian e. Rekomendasi dan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat f. Hasil Pembahasan, Berita Acara, Risalah Pengolahan Data g. Rekomendasi dan Peta Penetapan Hutan Adat h. Laporan Hasil Penetapan Hutan Adat i. SK Penetapan Hutan Adat Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PSL.02.03 Perlindungan Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan kegiatan fasilitasi, verifikasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan penetapan perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional meliputi: a. Rencana Kerja b. Laporan Verifikasi Teknis c. Data dan Informasi Perlindungan Kearifan Lokal d. SK Penetapan e. Database Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

PSL.02.04 Registrasi Hutan Hak Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi, identifikasi, validasi, verifikasi teknis, bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan penetapan dalam registrasi hutan hak, meliputi: a. Hasil Pembahasan b. Rekomendasi dan Peta Penetapan Hutan Hak c. SK Penetapan Hutan Hak Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH a. Data dan Dokumen Pengaduan Konflik Tenurial b. Target dan Sasaran c. Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi d. Laporan Supervisi dan Hasil Pelaksanaan Identifikasi Konflik Tenurial e. Laporan Hasil Supervisi dan Pelaksanaan Asesmen/Pemetaan Konflik f. Database Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Database Hutan Adat, Hutan Hak dan Kearifan Lokal g. Rencana Advokasi dan Pendampingan Masyarakat h. SK Tim Pelaksana Advokasi dan Pendampingan Masyarakat i. Laporan Hasil Advokasi dan Pendampingan Masyarakat j. Rencana Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial k. Telaahan (Negoisasi/Mediasi) l. SK Tim Mediasi Penanganan Konflik Tenurial m. Laporan Hasil Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial n. Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat o. Laporan Hasil Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PSL.02.06 Pengelolaan Data dan Informasi Pengaduan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan data dan informasi pengaduan konflik tenurial dan hutan adat meliputi: a. Pengaduan Konflik Tenurial dan Hutan Adat b. Data dan Informasi Pengaduan Konflik dan Hutan Adat Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat 3. PSL.03 PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL

PSL.03.01 Perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data dan informasi dalam perencanaan pengelolaan perhutanan sosial, meliputi: a. Target Kinerja Direktorat b. Perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PSL.03.02 Penetapan Kelembagaan dan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan usulan, identifikasi, bimbingan teknis, verifikasi, evaluasi, pelaporan, dan penetapan dalam penetapan kelembagaan dan kelas KUPS, meliputi: a. Usulan/Proposal Kelompok Tani Hutan (KTH) b. Laporan Inventarisasi c. Verifikasi Lapangan d. Berita Acara Verifikasi e. Surat Pemberitahuan f. SK Penetapan g. Data Klasifikasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

PSL.03.03 Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data dan informasi dalam penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial, meliputi: a. Daftar Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) b. Laporan Bimtek dan Supervisi c. Laporan Hasil Evaluasi d. Evaluasi Kinerja KUPS e. Surat Pemberitahuan f. Kinerja KUPS Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

PSL.03.04 Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data dan informsi dalam peningkatan produktivitas dan kualitas produk, meliputi: a. Laporan Inventarisasi b. Hasil Verifikasi c. Dokumen Produk Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

PSL.03.05 Penguatan Kewirausahaan dan Kemitraan Perhutanan Sosial Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data dan informasi dalam penguatan kewirausahaaan dan kemitraan perhutanan sosial, meliputi: a. Daftar KUPS b. Laporan Bimtek dan Supervisi c. Laporan Inventarisasi d. Hasil Verifikasi e. Dokumen Kewirausahaan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

PSL.03.06 Pengelolaan Data dan Informasi Perhutanan Sosial Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan data dan informasi perhutanan sosial, meliputi: a. Sistem Informasi PUPS b. Data KUPS c. Rekap Data KUPS d. Data Capaian KUPS Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 4. PSL.04 PENGENDALIAN PERHUTANAN SOSIAL

PSL.04.01 Inventarisasi Data Pendamping Perhutanan Sosial Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan inventarisasi data pendamping perhutanan sosial, meliputi: a. Data Pendamping Perhutanan Sosial b. Data Potensi c. Rekomendasi Pendamping Perhutanan Sosial d. SK Penetapan Pendamping Perhutanan Sosial e. Data Sebaran Pendamping Perhutanan Sosial Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial

PSL.04.02 Pendampingan Perhutanan Sosial
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, dan penetapan pendamping perhutanan sosial, meliputi: a. Updating Data Pendamping Perhutanan Sosial b. Laporan Bimtek dan Supervisi c. Laporan Pengawasan d. Laporan Monitoring dan Evaluasi e. Laporan Kemajuan Kenaikan Kelas KUPS Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial I SDM PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

SDM.01 PENYULUHAN KEHUTANAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SDM.01.01 Manajemen Data Sistem Informasi Penyuluhan (SIMLUH) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan manajemen data sistem informasi penyuluhan, meliputi: a. Data SIMLUH Terkini b. Laporan Rekap Pemutakhiran (Updating) Data Biasa
Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SDM.01.02 Penyusunan Programa Penyuluhan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan programa penyuluhan, meliputi: a. Penetapan Tim Penyusunan Programa Penyuluhan b. Draft s.d. Final Programa Penyuluhan c. Programa Penyuluhan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SDM.01.03 Pengembangan Materi Penyuluhan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengembangan materi penyuluhan, meliputi: a. Penetapan Tim Penyusun Materi Penyuluhan b. Draft s.d. Final Materi Penyuluhan c. Modul Materi Penyuluhan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SDM.01.04 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/ Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengembangan materi penyuluhan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), meliputi: a. Hasil Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kaspasitas Penyuluh Kehutanan PNS/PKSM b. Draft sampai dengan Final Modul Pembelajaran c. Modul Pembelajaran d. Laporan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/PKSM e. Pemanggilan Peserta Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/PKSM f. Sertifikat Peserta Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/PKSM Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SDM.01.05 Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penerbitan kartu registrasi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) meliputi: a. Data PKSM b. Kartu Registrasi PKSM Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SDM.01.06 Fasilitasi Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi Kelompok Tani Hutan (KTH) menuju KTH Mandiri meliputi: a. Usulan Fasilitasi KTH Menuju KTH Mandiri b. Data Usulan Fasilitasi Terverifikasi c. SK/Penetapan KTH yang Mendapatkan Fasilitasi KTH Menuju KTH Mandiri d. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Fasilitasi KTH Menuju KTH Mandiri e. Laporan Fasilitasi KTH Menuju KTH Mandiri Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SDM.01.07 Fasilitasi Wanawiyata Widyakarya
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan fasilitasi pembentukan/pengembangan Wanawiyata Widyakarya meliputi: a. Usulan Fasilitasi Pembentukan/Pengembangan Wanawiyata Widyakarya b. Data Usulan Fasilitasi Pembentukan/Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Terverifikasi c. Penetapan Wanawiyata Widyakarya yang Mendapatkan Fasilitasi d. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Fasilitasi Wanawiyata Widyakarya e. Pembentukan/Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH f. Laporan Fasilitasi Pembentukan/Pengembangan Wanawiyata Widyakarya

SDM.01.08 Lomba dan Apresiasi Wanalestari Tingkat Nasional Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan lomba dan apresiasi Wanalestari, meliputi: a. Kegiatan Lomba dan Apresiasi Wanalestari b. Jadwal dan Usulan Peserta Lomba dan Apresiasi Wanalestari c. Penetapan/Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Verifikasi Dokumen dan Lapangan d. Hasil Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan e. Nominasi Pemenang Lomba f. Sertifikat Penghargaan Pemenang Lomba dan Apresiasi Wanalestari g. Laporan Lomba dan Apresiasi Wanalestari h. SK/Penetapan Pemenang i. Data Penerima Wanalestari Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SDM.01.09 Kinerja Operasional Penyuluh Kehutanan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Kinerja penyuluh kehutanan melalui Biaya Operasional Penyuluh (BOP), meliputi: a. Data Penyuluh Kehutanan PNS b. Usulan Data Penyuluh Kehutanan PNS yang akan mendapatkan BOP c. Verifikasi Data Usulan Penyuluh Kehutanan Penerima BOP d. Penetapan Penyuluh Kehutanan Pns Penerima BOP e. Penetapan KPA Tentang Pembebanan BOP f. Laporan Kegiatan Bulanan oleh Penyuluh Kehutanan Penerima BOP Melalui Aplikasi SIMLUH g. Monitoring Laporan BOP h. Laporan Kinerja Penyuluh Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. SDM.02 PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SDM.02.01 Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pengembangan SDM aparatur kehutanan, meliputi: a. Data Identifikasi Jabatan SDM Aparatur Kehutanan b. Instrumen Pengukuran Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan c. Rekomendasi Kebutuhan Pengembangan SDM Aparatur Kehutanan d. Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SDM.02.02 Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pengembangan SDM non aparatur kehutanan, meliputi: a. Data Jenis SDM Non Aparatur Kehutanan b. Instrumen Pengukuran Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan c. Rekomendasi Kebutuhan Pengembangan SDM Non Aparatur Kehutanan d. Perencanaan Pengembangan SDM Non Aparatur Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SDM.02.03 Penyusunan Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan standar kompetensi SDM aparatur kehutanan, meliputi: a. Data Rencana Penyusunan Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan (Usulan Kebutuhan/Kaji Ulang) b. SK Tim Perumus Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan c. Draft Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan d. Notula Pra Konvensi Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan e. Draft Final Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan f. Salinan Peraturan Menteri Kehutanan Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SDM.02.04 Penyusunan Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan standar kompetensi SDM non aparatur kehutanan, meliputi: a. Rencana Penyusunan Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan (Usulan Kebutuhan/Kaji Ulang) b. SK Penetapan Tim Perumus Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan c. Draft Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan d. Notula Pra Konvensi Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan e. Draft Final Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan f. Usulan Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SDM.02.05 Penyusunan Peraturan Menteri Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penyusunan peraturan menteri Pemberlakukan SKKNI, meliputi: a. Data SKKNI b. SK Penetapan Tim Perumus Peraturan Menteri Pemberlakuan SKKNI c. Draft Peraturan Menteri Pemberlakuan SKKNI Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SDM.02.06 Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM Kehutanan
Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan uji kompetensi/sertifikasi SDM Kehutanan, meliputi: a. Rekapitulasi Data Calon Peserta Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM Kehutanan b. Perencanaan Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM Kehutanan c. Sertifikat Kompetensi SDM Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SDM.02.07 Layanan Lembaga Sertifikasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan layanan lembaga sertifikasi, meliputi: a. Rekomendasi Dukungan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Kehutanan (Pembentukan/Perpanjangan Lisensi/Penambahan Ruang Lingkup) b. Rekomendasi Sertifikat Registrasi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3. SDM.03 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SDM.03.01 Perencanaan Pelatihan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pelatihan, meliputi: a. Data Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) b. Program Diklat c. Modul Diklat d. Peraturan Kepala Pusat Diklat e. SK Penetapan Kurikulum Pelatihan Bidang Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SDM.03.03 Pertinggal Sertifikat Diklat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pertinggal sertifikat diklat. Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SDM.03.04 Pendidikan Tinggi (Karyasiswa) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pendidikan tinggi (karyasiswa), meliputi: a. Data Hasil Seleksi Karyasiswa b. Data Calon Karyasiswa c. Penetapan Karyasiswa d. Laporan Bulanan, Triwulan Karyasiswa e. Surat Keputusan Tugas Belajar (SKTB) f. Laporan Monitoring dan Evaluasi Karyasiswa Lulusan Program S2 dan S3 g. Surat Keterangan Pengembalian Karyasiswa dan Pemanggilan Presentasi Karyasiswa Lulusan Program S2 dan S3 h. Surat Keterangan Presentasi Karyasiswa Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SDM.03.05 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri, meliputi: a. Kurikulum, Silabus, dan Modul b. Penerimaan Siswa SMKKN c. Laporan dan Evaluasi Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SDM.03.06 Pertinggal Ijazah dan Transkrip Nilai SMKKN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pertinggal ijazah dan transkrip nilai Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN). Terbatas Eselon III Tertutup Memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SDM.03.07 Pengembangan Pelatihan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengembangan pelatihan. a. Laporan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SDM.03.08 Penjaminan Mutu, Akreditasi, dan Evaluasi Diklat Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan penjaminan mutu, akreditasi, dan evaluasi diklat, meliputi: a. Laporan Audit Mutu Internal LPPBJ b. Kelengkapan Akreditasi dan Pembinaan Lembaga Pelaksana Diklat Terakreditasi c. Laporan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pelaksana Diklat

Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. SDM.04 PENGEMBANGAN GENERASI PELESTARI HUTAN

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SDM.04.01 Pembinaan/Pengembangan Generasi Peduli Cinta Alam Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembinaan/pengembangan generasi pelestari hutan pada perorangan/ komunitas/lembaga masyarakat/dunia usaha/satuan pendidikan formal/lembaga lainnya, meliputi: a. Data Hasil Identifikasi Kebutuhan Bimtek b. SK Penetapan Tim Pelaksanaan Pembinaan/Bimbingan Teknis, Surat Tugas c. Penyiapan Administrasi Pelaksanaan Pembinaan/Bimbingan Teknis d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SDM.04.02 Pembentukan dan Pemberdayaan Kewirausahaan Kreatif Kehutanan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pembentukan dan pemberdayaan kewirausahaan kreatif kehutanan, meliputi: a. Data Hasil Seleksi Pembentukan Kader b. SK Penetapan Tim Pelaksanaan c. Persiapan Administrasi Pelaksanaan Pembentukan dan Pemberdayaan Kader Kewirausahaan Kreatif Kehutanan d. Sertifikat e. Laporan Pelaksanaan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SDM.04.03 Pendampingan/Fasilitasi/ Penyuluhan/ Pemagangan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan pendampingan/fasilitasi/penyuluhan/ pemagangan, meliputi: a. SK Penetapan Tim Pelaksanaan b. Penyiapan Administrasi Pelaksanaan c. Pendampingan/Fasilitasi/ Penyuluhan/Magangan d. Laporan Pelaksanaan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SDM.04.04 Pemberian Penghargaan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pemberian penghargaan prestasi SDM bidang kehutanan, meliputi: a. SK Penetapan Tim Seleksi b. Data Hasil Penilaian Administrasi c. Data Hasil Penilaian Dokumen d. Laporan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan e. SK Penetapan Menteri Kehutanan dan Piagam Penghargaan Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SDM.04.05 Monitoring dan Evaluasi Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan monitoring dan evaluasi meliputi: a. SK Penetapan Tim b. Penyiapan Administrasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi c. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH J SMH PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN

SMH.01 PERENCANAAN DAN FORMULASI PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN

SMH.01.01 Perencanaan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan perencanaan pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan.

Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan

SMH.01.02 Formulasi Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan formulasi pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan.

Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH 2. SMH.02 FASILITASI PENERAPAN PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan fasilitasi penerapan pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan.

Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan SosialEkonomi Masyarakat Hutan 3. SMH.03 PENGELOLAAN LABORATORIUM DAN LABORATORIUM ALAM (KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS) BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN

Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan

NO KODE KLASIFIKASI JENIS ARSIP KLASIFIKASI KEAMANAN HAK AKSES AKSES PUBLIK DASAR PERTIMBANGAN UNIT PENGOLAH

SMH.03.02 Pengelolaan Laboratorium Alam (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Bidang Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan Rekaman kegiatan/peristiwa yang berkenaan dengan pengelolaan laboratorium alam (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) bidang pengembangan sosial ekonomi masyarakat hutan. Biasa Eselon IV Terbuka Tidak memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

         ttd. 

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

JADWAL RETENSI ARSIP

JRA Kementerian digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip di lingkungan Kementerian. JRA terdiri atas:
a. JRA fasilitatif; dan b. JRA Substantif.

JRA Kementerian memuat informasi jenis Arsip, Retensi Arsip dan keterangan nasib akhir.

Retensi Arsip ditentukan untuk Retensi Aktif dan Retensi Inaktif. Dalam menentukan Retensi Aktif dan Retensi Inaktif dilaksanakan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. Retensi Aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di Unit Pengolah; dan b. Retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan Kementerian.

Penghitungan Retensi atau jangka waktu simpan jenis Arsip dimulai setelah kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi atau closed file.

Keterangan nasib akhir memuat rekomendasi yang menetapkan Arsip dimusnahkan atau dipermanenkan.

JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN KEHUTANAN

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF I FASILITATIF

A DATA DAN INFORMASI

1 Renstra/Master Plan Pembangunan Sistem Informasi 2 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun Permanen

2 Pengelolaan Data

a. Pengelolaan Database Kehutanan

Database
Kliring Data 2 Tahun 3 Tahun
Musnah

b. Analisis Data Kehutanan

Analisis Data
Dokumentasi
Data Statistik 2 Tahun 3 Tahun Musnah

c. Validasi Kualitas Data Kehutanan

Telaah Validasi Kualitas Data
Dokumentasi Validasi Kualitas Data 2 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun Musnah

3 Pengelolaan Informasi

a Pengelolaan Database Informasi

2 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun Musnah

b. Pengelolaan Perpustakaan

Buku/Formulir Tamu Pengguna
Formulir Peminjaman
Rekapitulasi Data Pengunjung
Administrasi Pengembangan Bahan Pustaka
Database Bahan Pustaka
Laporan Pengelolaan Perpustakaan 1 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

c. Pengelolaan Museum

Buku/Formulir Tamu Pengunjung
Rekapitulasi Data Pengunjung
Administrasi Pengelolaan Koleksi Museum
Laporan Pengelolaan Museum 1 Tahun 3 Tahun Musnah

4 Pengelolaan Teknologi Informasi

a. Pengembangan Aplikasi

Analisis Kebutuhan Aplikasi
Rencana Pengembangan Aplikasi
Laporan Evaluasi Implementasi Aplikasi
Laporan Pengembangan Aplikasi 2 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun

Musnah

b. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Rencana Induk SPBE
Arsitektur SPBE
Peta Rencana SPBE
SOP (Proses Bisnis SPBE)
Infrastruktur SPBE
Aplikasi SPBE
Keamanan SPBE
Laporan Layanan SPBE
Laporan Penyelenggaraan SPBE 2 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun Musnah

c. Pengamanan Teknologi Informasi

Laporan Monitoring Pengamanan Teknologi Informasi
Telaah dan Analisis Kebocoran Data dan Informasi
Laporan Perbaikan Kebocoran Data dan Informasi
Laporan Kegiatan Disaster Recovery Center (DRC)
Laporan Pengamanan Teknologi Informasi 2 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun Musnah

d. Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi

2 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun Musnah

B HUBUNGAN MASYARAKAT

1 Manajemen Komunikasi Publik

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

a. Penyusunan Strategi Komunikasi

Bahan Publikasi (Foto, Video, Draf Unggahan Media Sosial)
Laporan Agenda Setting
Evaluasi dan Pelaporan Strategi Komunikasi 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Pengelolaan Pemberitaan dan Publikasi

Siaran Pers (Pejabat Tinggi Madya ke Bawah)
Laporan Pengelolaan Pemberitaan dan Publikasi 2 Tahun 3 Tahun Musnah

c. Siaran Pers/Konferensi Pers/Press Release pada Media Massa oleh Menteri dan Wakil Menteri 1 Tahun 4 Tahun
Permanen

d. Penyusunan Publikasi Melalui Media Cetak dan Elektronik (Bahan Media Sosial) 2 Tahun 3 Tahun Musnah

e.
Monitoring dan Analisis Berita

Laporan Monitoring
Laporan Analisis Berita dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik 2 Tahun 3 Tahun Musnah

f. Brosur/Leaflet/Poster/Plakat/Flyer (Master) 1 Tahun 2 Tahun Musnah

g. Pengumuman/Pemberitaan
1 Tahun 2 Tahun Musnah

h. Kunjungan Wartawan/Peliputan dan Wawancara Media Massa 1 Tahun 2 Tahun Musnah

i. Master Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal
1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 3 Tahun Musnah

2 Layanan Informasi Publik

a. Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT)
2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Sosialisasi, Peningkatan, dan Penguatan Simpul PPID

Undangan Sosialisasi, Peningkatan dan Penguatan Simpul PPID
Notula Sosialisasi, Peningkatan, dan Penguatan Simpul PPID
Laporan Sosialisasi, Peningkatan, dan Penguatan Simpul PPID 1 Tahun 2 Tahun Musnah

c. Pengelolaan Informasi Publik

Daftar Informasi Publik
Laporan Pengelolaan Informasi Publik

1 Tahun Setelah Diperbarui 2 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

d. Pelayanan Permohonan Informasi

Permohonan Informasi Publik
Laporan Layanan Informasi

1 Tahun 2 Tahun Musnah

e.
Pengklasifikasian Penyusunan Daftar Informasi Publik

Daftar Informasi Publik
Daftar Informasi yang Dikecualikan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

f. Uji Konsekuensi dan Penanganan Sengketa 2 Tahun Setelah Memperoleh Keputusan Hukum Tetap 3 Tahun Musnah

g. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik Internal 2 Tahun 3 Tahun Musnah

h. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik Komisi Informasi Publik (KIP)

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KIP
Sertifikat Tingkat Keterbukaan Layanan Informasi Publik

2 Tahun 3 Tahun Musnah

3 Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan

a. Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas, Peristiwa, dan Acara Kedinasan Menteri/Wakil Menteri dalam Berbagai Media 2 Tahun 3 Tahun Permanen

b. Dokumentasi/Liputan Kegiatan Dinas, Peristiwa, dan Acara Kedinasan Pejabat Tinggi Madya ke bawah dalam Berbagai Media 2 Tahun 3 Tahun Musnah

4 Pameran/Sayembara/Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan 1 Tahun 3 Tahun Musnah

5 Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Belasungkawa, Permohonan Maaf 1 Tahun 1 Tahun
Musnah

6 Pidato/Sambutan

a. Pidato/Sambutan Menteri/Wakil Menteri 2 Tahun 3 Tahun Permanen

b. Pidato/Sambutan Pimpinan Eselon I/II 2 Tahun 3 Tahun Musnah

7 Hubungan Kelembagaan

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

a. Rapat Dengar Pendapat DPR/Rapat Kerja/Kunjungan Kerja/Sidang MPR, DPR, DPD, Kabinet, Pendampingan Kunjungan Kerja, dan Audiensi

Notula
Bahan/Materi Pidato/Sidang
Laporan Pendampingan Kunjungan Kerja dan Audiensi 1 Tahun 4 Tahun Permanen

b. Hubungan Lembaga Pemerintah (Kementerian/ Lembaga)

Notula
Bahan/Materi Pidato/Sidang
Laporan Pendampingan Kunjungan Kerja/Audiensi/Konsultasi Kementerian/Lembaga dalam Hubungan Lembaga Pemerintah
Data dan Informasi kementerian/lembaga 2 Tahun 3 Tahun Musnah

c. Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD

Notula
Bahan/Materi Pidato/Sidang
Laporan Pendampingan Kunjungan Kerja dan Audiensi
Data dan Informasi Pemerintah Daerah 2 Tahun 3 Tahun Musnah

d. Forum Kehumasan (Bakohumas/Perhumas) 1 Tahun 2 Tahun Musnah

e.
Hubungan Organisasi Sosial/LSM dan Masyarakat/ Ormas

Notula
Bahan/Materi Pidato/Sidang
Laporan Pendampingan/Kunjungan Kerja/Audiensi/ Unjuk Rasa
Data dan Informasi Organisasi Sosial/LSM dan Masyarakat/Ormas 2 Tahun 3 Tahun Musnah

f. Hubungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perusahaan Swasta, dan Institusi Pendidikan 1 Tahun 3 Tahun Musnah

g. Hubungan Institusi Pendidikan 1 Tahun 3 Tahun Musnah

8 Pelayanan Pimpinan dan Keprotokolan

a. Pelayanan dan Keprotokolan Menteri dan Wakil Menteri

Agenda Menteri
Bahan Kegiatan Menteri
Laporan dan Evaluasi 1 Tahun 2 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

b. Pelayanan dan Keprotokolan Sekretariat Jenderal

Agenda
Bahan/Materi Kegiatan
Laporan dan Evaluasi 1 Tahun 2 Tahun Musnah

c. Pelayanan Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri dan Unsur Pimpinan Lainnya

Agenda
Bahan/Materi Kegiatan
Laporan dan Evaluasi 1 Tahun 2 Tahun Musnah

C PERLENGKAPAN

1 Analisa Kebutuhan

a. Data Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN)

Data kebutuhan BMN
Analisa Data Kebutuhan Sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) 1 Tahun 2 Tahun Musnah

b. Pengusulan dan Penyusunan Rencana Kebutuhan
1 Tahun 3 Tahun
Musnah

2 Pengadaan

a. Konsultasi dan Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa 2 Tahun 3 Tahun
Musnah

b. Perencanaan Pengadaan 2 Tahun 3 Tahun
Musnah

c. Pembinaan dan Pendampingan Permasalahan Pengadaan 1 Tahun 2 Tahun Musnah

d. Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan 1 Tahun 2 Tahun Musnah

e.
Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa 1 Tahun 2 Tahun Musnah

f. Pengadaan Sarana Fisik dan Kendaraan Dinas 2 Tahun Setelah BMN Dihapuskan/ Alih Kepemilikan 3 Tahun
Musnah

g. Pengadaan Sarana Lainnya
2 Tahun Setelah BMN Dihapuskan/ Alih Kepemilikan 3 Tahun
Musnah

3 Penggunaan dan Pemanfaatan BMN

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

a. Kepemilikan BMN

Sertifikat
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
Kartu Garansi
Faktur
Gambar Teknik Bangunan/Konstruksi
Dokumen BMN Lainnya

2 Tahun Setelah BMN Dihapuskan/Alih Kepemilikan 3 Tahun
Musnah

b. Penggunaan BMN

Penetapan Status BMN
Alih Status BMN
Penggunaan Sementara BMN
Operasional Pihak Lain Terhadap BMN

2 Tahun Setelah BMN Dihapuskan/Alih Kepemilikan 3 Tahun
Musnah

c. Pemanfaatan BMN

Dokumen Sewa
Dokumen Pinjam Pakai
Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan
Dokumen Bangunan Guna Serah
Dokumen Pemanfaatan Lainnya 2 Tahun Setelah Pemanfaatan BMN Selesai 3 Tahun
Musnah

4 Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)

a. Inventarisasi BMN

Daftar Inventaris
Laporan Inventaris BMN 2 Tahun
3 Tahun
Musnah

b. Pelaporan Tahunan BMN Kementerian 2 Tahun
3 Tahun
Permanen

c. Pelaporan BMN Unit Kerja

Laporan Bulanan
Laporan Triwulan
Laporan Semester
Laporan Tahunan 2 Tahun
3 Tahun
Musnah

d. Persediaan BMN 2 Tahun
3 Tahun
Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

5 Pemeliharaan dan Pengamanan BMN

2 Tahun
3 Tahun
Musnah

6 Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN

a. Penjualan BMN 2 Tahun
3 Tahun
Musnah

b. Tukar Menukar BMN 2 Tahun
3 Tahun
Musnah

c. Hibah BMN

Berita Acara Pemindahtanganan BMN dengan Cara Hibah
Surat Keputusan Hibah BMN 2 Tahun
3 Tahun
Musnah

d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat 2 Tahun
3 Tahun
Permanen

e.
Pemusnahan dan Penghapusan BMN Tidak Bernilai Sejarah

Surat Keputusan Tim
Rekomendasi
Persetujuan
Surat Keputusan Penghapusan
Daftar Barang yang Dihapuskan
Risalah Lelang
Berita Acara Penghapusan 2 Tahun Setelah BMN Dihapuskan/Alih Kepemilikan 3 Tahun
Musnah

f. Pemusnahan dan Penghapusan BMN Bernilai Sejarah

Surat Keputusan Tim
Rekomendasi
Persetujuan
Surat Keputusan Penghapusan
Daftar Barang yang Dihapuskan
Risalah Lelang
Berita Acara Penghapusan 2 Tahun
3 Tahun
Permanen

7 Pengawasan dan Pengendalian BMN 2 Tahun
3 Tahun
Musnah

D KEUANGAN

1 Pelaksanaan Anggaran

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

a. Realisasi Pendapatan

Surat Setoran Pajak (SSP)
Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC)
Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belanja
Surat Setoran Bukan Pajak 2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

b. Pelaporan Investasi Sektor Kehutanan

Data Investasi Sektor Kehutanan
Data Informasi Perpajakan 2 Tahun Setelah Investasi Selesai 3 Tahun Musnah

c. Pembayaran Keuangan

Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas
Bukti-bukti Tagihan dari Pihak Ketiga
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Surat Perintah Membayar (SPM)
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

d. Tata Usaha Anggaran

Buku Kas Umum (BKU)
Buku Kas Pembantu (BKP)
Buku/Kartu Pengawasan Kredit Anggaran
Rekening Koran Bank 2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

e.
Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium

Surat Usulan Pengajuan SPM/SPP Gaji/ Tunjangan/Lembur PNS
Surat Usulan Pengajuan SPM/SPP Gaji/ Tunjangan/Lembur PPPK
Surat Usulan Pengajuan SPM/SPP Honorarium
2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

f. Iuran/Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia kepada Badan/Organisasi Internasional

Usulan Keanggotaan
Persetujuan Keanggotaan
Perhitungan Formulasi Iuran/Kontribusi
Bukti Setor 2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

g. Akuntansi Keuangan

Berita Acara Pemeriksaan Kas
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ Bendahara)
Kas/Register Penutupan Kas 2 Tahun setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 4) Arsip Data Komputer (ADK) 5) Berita Acara Rekonsiliasi Internal

h. Pelaporan Keuangan

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan
Analisa/Telaah Laporan Keuangan
Revisi Laporan Keuangan
Nota Kesepakatan Terkait Laporan Keuangan
Temuan Pemeriksaan BPK RI 2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

i. Pembayaran dan Penagihan Piutang Negara

Surat Tagihan ke Wajib Bayar
Surat Somasi
E-Billing
Laporan Piutang Bulanan
Berita Acara Rekonsiliasi Piutang
Nota Kesepakatan Piutang 2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

j. Pengurusan Piutang Negara

Usulan Penghapusan Piutang Negara Bersyarat/Mutlak
Penyerahan Pengurusan Piutang Negara
Penatausahaan Piutang Negara
Penetapan Piutang
Pernyataan Lunas
Surat Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO)
Crash Program 2 Tahun setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

k. Pengusulan Penggunaan Anggaran Sumber Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Surat Usulan Pengajuan Penggunaan Anggaran PNBP ke DJ PB
Surat Maksimal Penggunaan PNBP

1 Tahun 2 Tahun Musnah

2 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

a. Implementasi SAI

Petunjuk/Pedoman SAI
Pembinaan/Bimtek/Inhouse Training SAI 1 Tahun Setelah Diperbarui 2 Tahun Musnah

b. Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan (LK)
Kebijakan Current Issue Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1 Tahun Setelah Diperbarui 2 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

c. Pengelolaan Data Komputer, Monitoring, dan Rekonsiliasi

Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)
Laporan Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan 1 Tahun Setelah Diperbarui 2 Tahun Musnah

d. Pelaporan Realisasi APBN

Laporan Realisasi Belanja (Termasuk Dana Alokasi Khusus/DAK)
Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
Laporan Realisasi Pendapatan
Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan 2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

3 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri

a. Laporan (Report)

Laporan Perkembangan (Progress Report)
Laporan Bulanan (Monthly Report)
Laporan Triwulan (Quarterly Report)
Laporan Akhir/Tahunan (Final Report/Completion Report) 2 Tahun Setelah Perjanjian Pinjaman Berakhir
3 Tahun Permanen

b. Pelaksanaan Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Hibah Langsung Barang/Jasa: a) Surat Permohonan Nomor Register Hibah b) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung B/J (SP3HLBJ) c) Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung d) Ringkasan Hibah e) BAST
Hibah Langsung Uang: a) Surat Permohonan Pembukaan Rekening Hibah b) Surat pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung c) Surat Permohonan d) Perjanjian Hibah, Ringkasan Hibah e) Surat Kuasa Pendelegasian Kewenangan untuk Menandatangani Perjanjian Hibah 2 Tahun Setelah Pengesahan Hibah 3 Tahun Permanen

4 Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Dokumen Kuasa Pengguna Anggaran
Dokumen Kuasa Pengguna Barang/Jasa
Dokumen Pejabat Pembuat Komitmen
Dokumen Pejabat Pembuat Daftar Gaji
Dokumen Pejabat Penandatanganan SPM 1 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 6) Dokumen Bendahara Penerimaan/Pengeluaran 7) Dokumen Pengelola Barang Termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan

5 Penyelesaian Kerugian Negara

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi
Dokumen Pihak Ketiga 2 Tahun Setelah Hak dan Kewajiban Berakhir 3 Tahun Musnah

6 Pengelolaan Penerimaan Negara

a. Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP Sumber Daya Alam Kehutanan
PNBP Fungsional Kehutanan dan/atau PNBP Umum 2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

b. Pengusulan Dana Bagi Hasil (DBH) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan

Laporan Realisasi PNBP Sumber Daya Alam Kehutanan
Surat Penyampaian Realisasi PNBP Sumber Daya Alam Kehutanan Provinsi
Berita Acara Rekonsiliasi dan Verifikasi DBH
Surat DBH Pusat dan Daerah 2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

c. Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara

Usulan Target PNBP
Prognosa Realisasi dari Target PNBP
Proposal Usulan Target PNBP
Berita Acara Target dan Pagu PNBP 2 Tahun Setelah Target Ditetapkan 3 Tahun Musnah

E KERJA SAMA

1
Kerja Sama Dalam Negeri

a. Penyusunan Rencana Kerja Sama Dalam Negeri

Updating Jenis Kerja Sama Dalam Negeri
Pembiayaan Pelatihan
Rencana Kerja Sama Dalam Negeri Lainnya
Penganggaran Monitoring Pengelolaan Kerja sama Dalam Negeri 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri 2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir 3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 1) Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MoU)/ Kontrak/Perjanjian Kerja Sama/Letter of Intens (LoI) Dalam Negeri 2) Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Lainnya 3) Laporan dan Evaluasi Perjanjian

2 Kerja Sama Luar Negeri

a. Kerja Sama Bilateral

Penjajakan Kerja Sama
Pemberian Pandangan Hukum
Penandatanganan Naskah Kerja Sama
Evaluasi Kerja Sama
Tindak Lanjut Kerja Sama 2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir 3 Tahun Permanen

b. Kerja Sama Intra Kawasan

Penjajakan Kerja Sama
Pemberian Pandangan Hukum
Penandatanganan Naskah Kerja Sama
Evaluasi Kerja Sama
Tindak Lanjut Kerja Sama 2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir
3 Tahun Permanen

c. Kerja Sama Organisasi Internasional, Badan PBB, dan Forum Multilateral Lainnya

Penjajakan Kerja Sama
Pemberian Pandangan Hukum
Penandatanganan Naskah Kerja Sama
Evaluasi Kerja Sama
Tindak Lanjut Kerja Sama 2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir
3 Tahun Permanen

d. Kerja Sama Ormas Asing dan Entitas Asing Nonpemerintah Lainnya

Penjajakan Kerja Sama
Pemberian Pandangan Hukum
Penandatanganan Naskah Kerja Sama
Evaluasi Kerja Sama
Tindak Lanjut Kerja Sama 2 Tahun Setelah Kerja Sama Berakhir
3 Tahun Permanen

3 Perjanjian Internasional

a. Pembuatan Perjanjian Internasional

Nota Kesepahaman
Nota Kesepakatan
Memorandum of Understanding (MoU)/ Memorandum Saling Pengertian (MSP)
Kontrak 2 Tahun Setelah Perjanjian Berakhir
3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 5) Perjanjian Kerja Sama 6) Letter of Intent (LoI) Luar Negeri dan Evaluasi Perjanjian Luar Negeri 7) Bentuk Perjanjian Internasional Lainnya

b. Pelaksanaan Perjanjian Internasional

1 Tahun Setelah Perjanjian Berakhir 3 Tahun
Permanen

c. Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Internasional 1 Tahun Setelah Perjanjian Berakhir 3 Tahun
Musnah

4 Layanan Kerja Sama Luar Negeri

a. Kunjungan Delegasi ke Luar Negeri dalam Forum Internasional

Konferensi
Workshop
Tugas Belajar
Kunjungan Luar Negeri Lainnya dalam Forum Internasional 1 Tahun
4 Tahun
Musnah

b. Fasilitasi Layanan Tenaga Asing

Rekomendasi Penempatan Tenaga Asing
Perpanjangan Tenaga Asing
Penghentian Tenaga Asing 1 Tahun
4 Tahun
Musnah

c. Fasilitasi Layanan Kerja Sama Luar Negeri

Pembebasan Pajak
Penyediaan Data dan Informasi Kerja Sama
Kegiatan Terkait Proyek Kerja Sama Lainnya 1 Tahun
4 Tahun
Musnah

F KEBIJAKAN STRATEGIS

1 Perumusan dan Pengoordinasian Kebijakan Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Investasi, Politik, Hukum, Pembangunan, Kemaritiman, Kesejahteraan Rakyat dan Isu Global

Bahan/Naskah
Laporan Identifikasi dan Klasifikasi Bahan/Naskah
Penetapan Tim Perumus/Penyusun
Draf 0 s.d. Draf Final 1 Tahun Setelah Ditetapkan 4 Tahun
Musnah

2 Pelaksanaan Analisis Kebijakan Strategis Kehutanan Bidang Sosial, Ekonomi dan Investasi, Politik, Hukum, Pembangunan, Kemaritiman, Kesejahteraan Rakyat dan Isu Global

Bahan dan Keterangan
Hasil Rapat Menganalisis Kebijakan
Penetapan Tim Analis Kebijakan 1 Tahun Setelah Ditetapkan 4 Tahun
Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 4) Hasil Rapat dengan Tim Analis Kebijakan 5) Laporan

3 Penyusunan Rekomendasi Terhadap Isu Bidang Sosial, Ekonomi dan Investasi, Politik, Hukum, Pembangunan, Kemaritiman, Kesejahteraan Rakyat dan Isu Global

Bahan/Keterangan
Notula Rapat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
Hasil Analisis
Laporan 1 Tahun Setelah Ditetapkan 4 Tahun
Musnah

4 Pelaksanaan Evaluasi dan Supervisi Kebijakan Strategis Bidang Sosial, Ekonomi dan Investasi, Politik, Hukum, Pembangunan, Kemaritiman, Kesejahteraan Rakyat dan Isu Global

Bahan/Data
Notula dan Hasil Rapat Evaluasi Kebijakan
Laporan Hasil Evaluasi
Rekomendasi Kebijakan 1 Tahun Setelah Ditetapkan 4 Tahun
Musnah

G HUKUM

1 Perundang-Undangan Republik Indonesia

a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Perencanaan dan Penyiapan Rancangan
Penetapan Tim Panitia Intern dan Antarkementerian
Hasil Analisis
Notula Pembahasan Internal, Antarkementerian, dan Panitia Kerja (Panja) DPR
Hasil Harmonisasi
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Disahkan 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 2 Tahun Permanen

b. Peraturan Pemerintah

Perencanaan dan Penyiapan Rancangan
Surat Keputusan Tim Panitia Antarkementerian
Hasil Analisis
Notula Pembahasan, Internal Kementerian, Antarkementerian, dan Panitia Kerja (Panja) DPR
Hasil Harmonisasi
Peraturan Pemerintah yang Disahkan 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

c. Peraturan Presiden

Perencanaan dan Penyiapan Rancangan
Penetapan Tim Panitia Antarkementerian
Hasil Analisis
Notula Pembahasan, Internal, Antarkementerian, dan Panitia Kerja (Panja) DPR
Hasil Harmonisasi
Peraturan Presiden yang Disahkan 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Permanen

d. Keputusan Presiden

Perumusan oleh Unit Teknis: Surat Pengantar, Rancangan Keputusan Presiden
Pembahasan (dengan Unit Terkait, Pemrakarsa dengan Biro Hukum, FGD dengan Kementerian Terkait, Laporan Rapat)
Permohonan Ijin Prakarsa ke Presiden
Hasil Harmonisasi
Salinan Keputusan Presiden yang Disahkan 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Permanen

e. Instruksi Presiden

Perumusan oleh Unit Teknis: Surat Pengantar, Draf Instruksi Presiden
Pembahasan (dengan Unit Terkait, Pemrakarsa dengan Biro Hukum, FGD dengan Kementerian Terkait, Laporan Rapat)
Permohonan Ijin Prakarsa ke Presiden (Surat Permohonan, Draf Final, Surat Ijin Prakarsa dari Presiden)
Hasil Harmonisasi
Salinan Instruksi Presiden setelah Disahkan 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Permanen

2 Produk Hukum Bersifat Strategis

a. Peraturan Menteri Kehutanan

Program dan Penyiapan/Penyusunan Rancangan Peraturan
Rancangan Peraturan Menteri
Hasil Harmonisasi
Peraturan Menteri
Nomor Berita Negara RI
Salinan Peraturan Menteri 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

b. Keputusan Menteri Kehutanan

Pembahasan Rancangan Keputusan
Pengesahan Keputusan
Salinan Keputusan Menteri 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Permanen

c. Instruksi/Surat Edaran Menteri Kehutanan
1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Permanen

d. Keputusan Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/Kepala Badan 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Permanen

e.
Instruksi/Surat Edaran Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Permanen

3 Produk Hukum Bersifat Operasional

a. Keputusan Menteri Kehutanan 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Musnah

b. Instruksi/Surat Edaran Menteri Kehutanan
1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Musnah

c. Keputusan Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Musnah

d.
Instruksi/Surat Edaran Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Musnah

e. Keputusan Pejabat Setingkat Eselon II/Kepala Balai Besar 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Musnah

f. Instruksi/Surat Edaran Pejabat Setingkat Eselon II/Kepala Balai Besar 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Musnah

g. Keputusan Kepala Balai 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Musnah

h. Instruksi/Surat Edaran Kepala Balai 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

i. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Musnah

4 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan 1) Penetapan Tim Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan 2) Pembahasan: Inventarisasi, Identifikasi, Data Peraturan Menteri Kehutanan yang Dievaluasi 3) Laporan Analisis dan Evaluasi 1 Tahun
4 Tahun Musnah

5 Advokasi Hukum

a. Pendampingan Hukum dalam Pemeriksaan Pidana

Korespondensi Pendampingan Hukum Pidana
Laporan Pendampingan Hukum Pidana
Putusan Pidana 1 Tahun Setelah Memperoleh Keputusan Hukum Tetap 3 Tahun
Permanen

b. Pendampingan Hukum dalam Pemeriksaan Perdata

Surat Kuasa Khusus
Gugatan Perdata
Eksepsi dan Jawaban Perdata
Replik
Duplik
Daftar Bukti dari Penggugat
Daftar Bukti dari Tergugat
Kesimpulan Tergugat Terhadap Perkara Perdata
Putusan Pengadilan Negeri
Memori Banding/Memori Kontra Banding
Putusan Pengadilan Tinggi
Memori Kasasi/Memori Kontra Kasasi
Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Memori PK/Memori Kontra PK
Putusan PK (Peninjauan Kembali)
Nota Dinas kepada Menteri Perihal Laporan Advokasi Perdata 1 Tahun Setelah Memperoleh Keputusan Hukum Tetap 3 Tahun
Permanen

c. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN)

Surat Kuasa Khusus
Gugatan TUN
Eksepsi dan Jawaban TUN
Replik
Duplik 1 Tahun Setelah Memperoleh Keputusan Hukum Tetap 3 Tahun
Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 6) Daftar Bukti dari Penggugat 7) Daftar Bukti dari Tergugat 8) Kesimpulan Tergugat Terhadap Perkara Tata Usaha Negara 9) Putusan Pengadilan Negeri 10) Memori Banding/Memori Kontra Banding 11) Putusan Pengadilan Tinggi 12) Memori Kasasi/Memori Kontra Kasasi 13) Putusan Kasasi Mahkamah Agung 14) Memori PK/Memori Kontra PK 15) Putusan PK (Peninjauan Kembali) 16) Nota Dinas kepada Menteri Perihal Laporan Advokasi Perdata

d. Advokasi Gugatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Surat Kuasa Khusus
Permohonan Informasi Publik dari Pemohon
Tanggapan dari Badan Publik
Keberatan Pemohon kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Tanggapan dari Atasan PPID
Permohonan Penyelesaian di KIP
Tanggapan Termohon
Daftar Bukti
Putusan KIP 1 Tahun
3 Tahun
Musnah

e.
Uji Materi Undang-Undang

Permohonan Uji Materi Undang-Undang
Tanggapan Presiden/Pemerintah
Dokumen Reviu Majelis Hakim terhadap Tanggapan Presiden/Pemerintah
Tambahan Tanggapan Presiden/Pemerintah
Dokumen Bukti
Kesimpulan Uji Materi Undang-Undang
Putusan Mahkamah Konstitusi
Laporan kepada Presiden Terkait Putusan MK 2 Tahun 3 Tahun Permanen

f. Uji Materi Non Undang-Undang

Surat Kuasa Khusus
Permohonan Uji Materi Non Undang-Undang
Tanggapan Pemerintah 2 Tahun 3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 4) Putusan Mahkamah Agung tentang Uji Materi Non Undang-Undang 5) Laporan kepada Presiden/Menteri Terkait Putusan Uji Materi Non Undang- Undang

g. Telaah Hukum Permasalahan Bidang Kehutanan

Hasil Telaah
Notula Hasil Rapat
Surat Tanggapan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

5 Sosialisasi Informasi Hukum

a. Penyebarluasan Informasi Hukum

Laporan Hasil Penyebarluasan Informasi Hukum 1 Tahun

2 Tahun Musnah

b. Pengelolaan Bahan Pustaka Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kehutanan

Laporan Pengelolaan Bahan Pustaka JDIH Kehutanan 1 Tahun 2 Tahun Musnah

6 Pelanggaran

a. Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum

Laporan Pelanggaran
Tindak Lanjut dari Laporan Pelanggaran 1 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Pelanggaran Kesusilaan

Laporan Pelanggaran
Tindak Lanjut dari Laporan Pelanggaran 2 Tahun 3 Tahun Musnah

H ORGANISASI TATA LAKSANA

1 Proses Bisnis

Pedoman Penyusunan Proses Bisnis
Materi Sosialisasi
Data Inventarisasi Proses Bisnis
Draf 0 s.d. Final Proses Bisnis
Peta Proses Bisnis Level 0 s.d. 3 1 Tahun 4 Tahun Musnah

2 Evaluasi Penataan Organisasi

Instrumen Evaluasi Organisasi
Rumusan Evaluasi Organisasi
Hasil Validasi Evaluasi Organisasi 1 Tahun 4 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 4) Naskah Akademis Penataan Organisasi 5) Notula Pembahasan dan Rekomendasi Penataan Organisasi 6) Rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 7) Penetapan SOTK

3 Nomenklatur Jabatan Administrasi

Konsep Analisis Jabatan dan Konsep Kelas Jabatan
Konsep Nomenklatur Jabatan
Hasil Validasi Nomenklatur Jabatan
Laporan Penyusunan Nomenklatur Jabatan 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Musnah

4 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK)

Surat Keputusan Tim Analisis Jabatan dan ABK
Instrumen Analisis Jabatan dan ABK
Draf Surat Keputusan Analisis Jabatan dan ABK 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Musnah

5 Peta Jabatan

Pengembangan Aplikasi Kelas Jabatan
Hasil Uji Beban
Peta Jabatan
Laporan Peta Jabatan 1 Tahun Setelah Diperbarui 4 Tahun Musnah

6 Tata Hubungan Kerja dan Sistem Kerja

Peta Kerangka Kegiatan Level 4
Instrumen Tata Hubungan Kerja
Laporan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Inventarisasi Tata Hubungan Kerja
Data Keterkaitan dan Rekapitulasi Data Keterkaitan
Draf 0 s.d. Draf Final Peraturan Menteri Tata Hubungan Kerja dan Sistem Kerja 1 Tahun 4 Tahun Musnah

7 Evaluasi Kelas Jabatan

Factor Evaluation System (FES)
Notula Pembahasan dan Uji Beban
Draf Peraturan Menteri Evaluasi Jabatan
Laporan Evaluasi Kelas Jabatan 1 Tahun 4 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

8 Standar Operasional Prosedur (SOP)/Instruksi Kerja (IK)

Pedoman Pembuatan SOP/IK
Laporan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Kompilasi SOP/IK Kementerian
Laporan Penyusunan SOP/IK 1 Tahun Setelah Tidak Berlaku 4 Tahun Musnah

9 Fasilitasi Pengembangan Pelayanan Publik

a. Laboratorium Inovasi

Penetapan Tim Laboratorium Inovasi
Laporan Pelaksanaan Laboratorium Inovasi dan Dokumen Inovasi 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)

Penetapan Panitia KIPP Internal
Dokumen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Internal (KIPP Internal)
Laporan hasil KIPP Internal 2 Tahun 3 Tahun Musnah

c. Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

Dokumen Monitoring Partisipasi KIPP
Proposal Inovasi
Laporan Progres
Laporan Fasilitasi KIPP 1 Tahun 2 Tahun Musnah

10 Fasilitasi Reformasi Birokrasi (RB)

Penetapan Tim RB Kementerian Kehutanan
Roadmap RB Kementerian Kehutanan
Laporan Sosialisasi dan Laporan Rencana Aksi
Laporan Hasil RB Kementerian Kehutanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

I KEPEGAWAIAN

1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Perencanaan Kebutuhan ASN

Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan
Analisa Kebutuhan ASN
Dokumen Pengolahan Data Kebutuhan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Perencanaan Pertimbangan Formasi

Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi ASN
Pertimbangan Teknis Penetapan Formasi Ikatan Dinas 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

c. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

Usulan Kebutuhan ASN
Penetapan Kebutuhan ASN
Penetapan Formasi/Kebutuhan Khusus 2 Tahun 3 Tahun Musnah

d. Standardisasi Jabatan

Informasi Jabatan
Kompetensi Jabatan
Klasifikasi Jabatan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

2 Formasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Formasi ASN

Usulan Formasi Disertai dengan Analisa Jabatan dan Beban Kerja
Usulan Permintaan Formasi Kepada Menpan RB dan Kepala BKN
Persetujuan Formasi
Penetapan Formasi
Penetapan Formasi Khusus 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Pengadaan ASN

Proses Rekrutmen ASN
Penetapan Pengumuman Kelulusan
Lamaran yang Tidak Diterima
Nota Usul Pengangkatan ASN
Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan) 2 Tahun 3 Tahun Musnah

c. Sistem Rekrutmen ASN

Standar dan Prosedur Sistem Rekrutmen dan Seleksi Pegawai
Kisi-Kisi dan Materi Soal Kompetensi Dasar dan Kompetensi Kepegawaian
Evaluasi dan Analisis Kelayakan Materi Kompetensi 2 Tahun 3 Tahun Musnah

d. Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi

Pelayanan Teknis dan Administrasi Seleksi Kompetensi Dasar dan Kompetensi Kepegawaian
Penyelenggaraan dan Pengolahan Seleksi
Sertifikasi dan Pelaporan 1 Tahun 2 Tahun Musnah

3 Mutasi Pegawai

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

a. Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi Antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN (SK Masuk Berkas Perseorangan) 1 Tahun 2 Tahun Musnah

b. Usulan Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan (SK Masuk Berkas Perseorangan) 1 Tahun 2 Tahun Musnah

c. Usulan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional (SK Masuk Berkas Perseorangan) 1 Tahun 2 Tahun Musnah

d. Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai (SK Masuk Berkas Perseorangan) 1 Tahun 2 Tahun Musnah

e.
Usulan Peninjauan Masa Kerja (Nota Persetujuan Masuk Berkas Perseorangan) 1 Tahun 2 Tahun Musnah

f. Usulan/Pertimbangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian ASN dan Pejabat 1 Tahun 2 Tahun Musnah

4 Pengembangan Karier

a. Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/ Diklat/Kursus/Magang/Ujian Dinas/Kerja di Instansi Lain/Pertukaran antar ASN dengan Pegawai Swasta (Surat Persetujuan dan Salinan Ijazah Masuk Berkas Perseorangan) 1 Tahun 2 Tahun Musnah

b. Usulan Penyesuaian Ijazah (Sertifikat Penyesuaian Ijazah Masuk Berkas Perseorangan) 1 Tahun 2 Tahun Musnah

c. Penyusunan Sistem Karier 1 Tahun Setelah Diperbarui 2 Tahun Musnah

5 Kinerja

a. Usulan Penilaian Kinerja Pegawai (Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Masuk Berkas Perseorangan) 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Usulan Penetapan Angka Kredit (PAK Masuk Berkas Perseorangan) 1 Tahun 4 Tahun Musnah

c. Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai ASN

Pengelolaan Database Penilaian Kinerja Pegawai ASN 1 Tahun Setelah Diperbarui 4 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 2) Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai ASN

d. Hasil Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Jabatan Pegawai ASN 2 Tahun 3 Tahun Musnah

6 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN

a. Kode Etik ASN 1 Tahun 4 Tahun Musnah

b. Disiplin ASN (BAP dan SK Penetapan Hukuman Masuk Berkas Perseorangan)

Penegakan Disiplin ASN
Peningkatan Disiplin ASN 1 Tahun 4 Tahun Musnah

c. Pemberhentian ASN (SK Masuk Berkas Perseorangan)

Pemberhentian Dengan Hormat
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Pemberhentian Sementara 2 Tahun 3 Tahun Musnah

d. Pensiun ASN (SK Penetapan Masuk Berkas Perseorangan)

Administrasi Pensiun ASN
Perekaman dan Pemeliharaan Data Pensiun
Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN 2 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun 3 Tahun Musnah

e.
Pensiun Pejabat Negara dan Janda/Duda (SK Penetapan Masuk Berkas Perseorangan) 2 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun 3 Tahun Musnah

7 Bantuan Hukum

a. Konsultasi Hukum Kepegawaian

Analisis/Telaah
Pemberian Konsultasi
Fasilitasi dan Bimbingan Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian
Laporan dan Evaluasi 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Bantuan Hukum Pegawai

Pendampingan Bantuan Hukum
Pertimbangan Perkara Hukum 2 Tahun 3 Tahun Musnah

8 Status dan Kedudukan Pegawai

a. Pertimbangan Status Kepegawaian

Analisis Status Kepegawaian
Penyusunan Pertimbangan Status Kepegawaian 1 Tahun 4 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

b. Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian

Analisis Kedudukan Kepegawaian
Penyusunan Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian 1 Tahun 4 Tahun Musnah

c. Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai

Pengajuan Keberatan
Hasil Penyelesaian Keberatan Pegawai 2 Tahun 3 Tahun Musnah

d. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian

Dokumen Perselisihan/Sengketa
Hasil Penyelesaian Perselisihan/Sengketa 2 Tahun 3 Tahun Musnah

9 Sistem Informasi Kepegawaian

a. Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian

Data dan Informasi Kepegawaian 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Tahun 4 Tahun Musnah

c. Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian (Arsip Kepegawaian Elektronik/Konvensional)

Daftar Arsip Kepegawaian
Laporan 1 Tahun 2 Tahun Musnah

10 Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Kepegawaian

a. Wasdal Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat

Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
Rekomendasi, Evaluasi, dan Pelaporan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Wasdal Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
Rekomendasi, Evaluasi, dan Pelaporan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

c. Wasdal Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja

Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
Rekomendasi, Evaluasi, dan Pelaporan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

d. Wasdal Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN

Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
Rekomendasi, Evaluasi, dan Pelaporan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

e.
Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian 2 Tahun 3 Tahun Musnah

f. Penyelesaian Permasalahan Tenaga Honorer

Dokumen Kasus: Sanggahan Tenaga Honorer
Dokumen Penyelesaian Kasus 3 Tahun 2 Tahun Musnah

g. Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN
2 Tahun 2 Tahun Musnah

11 Administrasi Pegawai

a. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan, dan Alasan Penting

Surat Permohonan
Surat Persetujuan 1 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (SK Masuk Berkas Perseorangan)

Surat Permohonan
Surat Persetujuan 1 Tahun 4 Tahun Musnah

c. Dokumentasi Identitas Pegawai

Usul Penetapan Karpeg/Kartu Pegawai Elektronik (KPE)/Kartu Istri/Kartu Suami
Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan
Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/SPT Tahunan/NPWP
Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 1 Tahun 4 Tahun Musnah

d.
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 1 Tahun 2 Tahun Musnah

e. Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/Tunjangan 1 Tahun 2 Tahun Musnah

12 Kesejahteraan Pegawai

a. Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai 1 Tahun 2 Tahun Musnah

b. Layanan Asuransi Pegawai 1 Tahun 2 Tahun Musnah

c. Layanan Tabungan Perumahan 1 Tahun 2 Tahun Musnah

d. Layanan Bantuan Sosial 1 Tahun 2 Tahun Musnah

e.
Layanan Pakaian Dinas 1 Tahun 2 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

f. Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas 1 Tahun 2 Tahun Musnah

g. Pemberian Tali Kasih 1 Tahun 2 Tahun Musnah

h. Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa (PK Penghargaan dan Tanda Jasa Masuk Berkas Perseorangan) 1 Tahun 2 Tahun Musnah

i. Layanan Olahraga dan Rekreasi 1 Tahun 2 Tahun Musnah

j. Tunjangan Kinerja 1 Tahun Setelah Diperbarui 2 Tahun Musnah

k. Tunjangan Jabatan 1 Tahun Setelah Diperbarui 2 Tahun Musnah

13 Penilaian Kompetensi

Proses Penilaian Kompetensi
Hasil Penilaian Kompetensi 2 Tahun 3 Tahun Musnah

14 Administrasi Perseorangan

a. Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil 1) Lamaran 2) Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya 3) Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 4) Surat Keputusan Pengangkatan CPNS 5) Hasil Pengujian Kesehatan 6) Surat Keputusan Pengangkatan PNS 7) Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja 8) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat 9) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan 10) Surat Keputusan Pengangkatan Dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional. 11) Keputusan Perpindahan Wilayah Kerja 12) Keputusan Perpindahan Antarinstansi 13) Keterangan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) 14) Berita Acara Pemeriksaan 15) Surat Keputusan Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin 16) Surat Keputusan Perbantuan/Dipekerjakan/ Penugasan ke Instansi Lain 17) Surat Keputusan Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan/ Penugasan 2 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun 8 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 18) Surat Keputusan Pemberian Uang Tunggu 19) Surat Keputusan Pemberhentian Sebagai PNS 20) Surat Keputusan Pemberhentian/Pembebasan Sementara 21) Surat Keputusan Pengangkatan/Pemberhentian Sebagai Pejabat Negara 22) Surat Keputusan Pembebasan dari Jabatan Organik Karena Diangkat Sebagai Pejabat Negara 23) Surat Keputusan Pengalihan PNS 24) Surat Keterangan Pernyataan PNS yang Hilang 25) Surat Keterangan Kembalinya PNS yang Dinyatakan Hilang 26) Surat Keputusan Penggantian Nama 27) Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran 28) Akta Nikah/Cerai 29) Akta Kelahiran 30) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan 31) Surat Ijin Menjadi Anggota Partai Politik (Parpol)/ Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 32) Surat Pencabutan Ijin Menjadi Anggota Parpol 33) Surat Keterangan Meninggal Dunia 34) Surat Keterangan Mutasi Keluarga 35) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan 36) Penetapan Angka Kredit (PAK) 37) Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus 38) Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala 39) Surat Tugas/Ijin Belajar Dalam/Luar Negeri 40) Surat Ijin Bepergian ke Luar Negeri 41) Surat Persetujuan dan Surat Keputusan Perubahan Data Dasar/ Status/ Kedudukan Hukum Kepegawaian 42) Kartu Induk Pegawai 43) Ijazah/Sertifikat 44) Surat Keputusan Penempatan/Penarikan Pegawai 45) Surat Keputusan Pengangkatan Pada Jabatan Kedinasan di Luar Instansi 46) Surat Keputusan Persetujuan/Penugasan Kembali Cuti di Luar Tanggungan Negara 47) Surat Keputusan Cuti Besar

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 48) Surat Pertimbangan Status PNS 49) Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Sebagai PNS 50) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik Karena Dicalonkan Sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah 51) Surat Keputusan Penghargaan dan Tanda Jasa 52) Surat Keputusan Pensiun 53) Surat Kematian

b. Berkas Perseorangan PPPK 2 Tahun Setelah Kontrak Selesai/Berhenti 3 Tahun Musnah

c. Berkas Perseorangan Menteri/Wakil Menteri dan Pimpinan Tinggi Madya
2 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun 3 Tahun Permanen

d. Berkas Perseorangan ASN yang Berjasa/Terlibat dalam Peristiwa Berskala Nasional 2 Tahun Setelah Berhenti atau Pensiun 3 Tahun Permanen

J PERENCANAAN DAN EVALUASI

1 Penyusunan Rencana Program

a. Penyusunan Rencana Makro

Kajian dan Usulan Kebijakan
Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/Master Plan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Rencana Kerja Pemerintah Bidang Kehutanan 2 Tahun Setelah Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Rencana Pembangunan Nasional Bidang Kehutanan
Rencana Pembangunan Provinsi Bidang Kehutanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

c. Perencanaan Pembangunan Kementerian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Renstra Kehutanan)
Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian (Renja Kehutanan) 2 Tahun Setelah Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

d. Program Kerja Tahunan Kementerian 1 Tahun 2 Tahun Permanen

e.
Program Kerja Tahunan Unit Kerja 1 Tahun 2 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

f. Program Kerja Tahunan Unit Pelaksana Teknis Daerah
1 Tahun 4 Tahun Musnah

g. Penetapan/Kontrak Kinerja oleh Pimpinan Unit Kerja 1 Tahun 2 Tahun Musnah

h. Penetapan/Kontrak Kinerja oleh Menteri
2 Tahun 3 Tahun Permanen

i. Fasilitasi dan Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kementerian Kehutanan
1 Tahun 2 Tahun Musnah

j. Fasilitasi dan Koordinasi Sustainable Development Goals (SDG’s) Kementerian Kehutanan 1 Tahun 2 Tahun Musnah

2 Pelaporan dan Evaluasi

a. Pelaporan Berkala Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Laporan Triwulan Unit Kerja
Laporan Semesteran Unit Kerja
Laporan Tahunan Unit Kerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja
Laporan Tahunan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laporan Akuntabilitas Unit Pelaksana Teknis Daerah 1 Tahun 2 Tahun Musnah

b. Pelaporan Berkala Tahunan Kementerian

Laporan Tahunan Kementerian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian 1 Tahun 2 Tahun Permanen

c. Pelaporan Insidental 1 Tahun 2 Tahun Permanen

d. Evaluasi Program Unit Kerja 1 Tahun 2 Tahun
Musnah

e.
Evaluasi Program Unit Pelaksana Teknis Daerah 1 Tahun 2 Tahun Musnah

f. Evaluasi Program Kementerian 1 Tahun 2 Tahun Permanen

g. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

h. Konsultasi Perencanaan Pembangunan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

i. Pemantauan, Evaluasi, Penilaian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 1 Tahun 2 Tahun
Musnah

3 Perencanaan Anggaran

a. Penyusunan Anggaran Kementerian 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

b. Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas Mengenai Pagu Indikatif/Pagu Anggaran

Berita Acara Kesepakatan Trilateral Meeting Pagu Indikatif
Berita Acara Kesepakatan Trilateral Meeting Pagu Anggaran 2 Tahun 3 Tahun Musnah

c. Kesepakatan Bersama Pemerintah (Menteri Keuangan) dan DPR Mengenai Pagu Definitif per Kementerian/Lembaga

Berita Acara Kesepakatan Trilateral Meeting Pagu Alokasi Anggaran 2 Tahun 3 Tahun
Musnah

d. Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Berita Acara Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran
Berita Acara Penelaahan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran
DIPA Tingkat Kementerian dan Unit Kerja Eselon I 2 Tahun 3 Tahun Musnah

e.
Kebijakan Umum, Renstra, Strategi dan Prioritas Dalam Penyusunan RAPBN

Rencana Strategis atas Rencana Kerja Jangka Panjang atau Rencana Kerja Lima Tahunan
Rencana Kerja Tahunan Kementerian 2 Tahun 3 Tahun Permanen

f. Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian (RKA-K/L) dalam Penyusunan RAPBN 2 Tahun 3 Tahun Musnah

g. Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP) dalam Penyusunan RAPBN 2 Tahun 3 Tahun Musnah

h. Penyampaian RAPBN kepada DPR-RI

Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang-undang APBN: Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, RUU APBN
Notula Pembahasan RUU APBN oleh Pemerintah dan DPR
Notula Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN: Tanggapan Masing-masing Fraksi, Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi-fraksi
Nota Jawaban DPR-RI Terkait dengan Pembahasan RUU APBN 2 Tahun 3 Tahun Musnah

i. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Naskah Masukan Bidang Kehutanan pada Pidato Presiden Pengantar Nota Keuangan
Naskah Masukan Bidang Kehutanan pada Nota Keuangan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 3) Naskah Masukan Bidang Kehutanan pada RUU APBN

j. Keputusan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2 Tahun 3 Tahun Musnah

k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya

DIPA Tingkat Kementerian
DIPA Tingkat Unit Kerja Eselon I
POK/Revisi POK
RKA-K/L Tingkat Kementerian
RKA-K/L Sekretariat Jenderal 2 Tahun 3 Tahun Musnah

l. Usulan Pemerintah Mengenai Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RUU APBN-P) 2 Tahun 3 Tahun Musnah

m. Notulensi Pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR 2 Tahun 3 Tahun Musnah

n. Notulensi Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN-P

Notula Rapat Paripurna
Tanggapan Masing-Masing Fraksi
Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi-Fraksi 2 Tahun 3 Tahun Musnah

o. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (UU APBN- P) 2 Tahun 3 Tahun Musnah

p. Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P 2 Tahun 3 Tahun Musnah

q. Perencanaan Pendanaan Pembangunan

Berita Acara Trilateral Meeting Pendanaan Hibah Luar Negeri
Usulan Proyek Surat Berharga Syariah Negara Bidang Kehutanan
Usulan Pendanaan On Top dan/atau Inisiatif Baru Bidang Kehutanan 2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

r. Aksi Strategis Nasional Bidang Kehutanan

Rancangan Perencanaan Aksi Strategis Nasional Draft 0 s.d. Final
Penetapan Perencanaan Aksi Strategis Nasional 2 Tahun Setelah Periode Renstra Berakhir 3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

s. Penyusunan Bahan Rapat DPR RI Bidang Kehutanan

Bahan Rapat Kerja Menteri Kehutanan
Bahan Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal
Bahan Rapat Kerja Gabungan Menteri Kehutanan 1 Tahun 2 Tahun Permanen

t. Pengelolaan Dana Transfer Daerah Bidang Kehutanan

Berita Acara Kesepakatan Trilateral Meeting DAK Fisik Bidang Kehutanan
Berita Acara Multilateral Meeting DAK Fisik Bidang Kehutanan
Dokumen Hasil Pembahasan DAK Non Fisik Bidang Kehutanan
Berita Acara Dana Bagi Hasil (DBH) DR Sebagai Hasil Pembahasan Rekonsiliasi DBH DR 2 Tahun 3 Tahun Permanen

K KESEKRETARIATAN

1 Kerumahtanggaan

a. Pengelolaan Keamanan

Daftar Nama Satuan Pengamanan, Daftar Jaga/Piket
Catatan Gangguan/Pelanggaran/Kejadian
Surat Izin Keluar Masuk Orang/Barang
Laporan Kehilangan, Kerusakan, Kecelakaan, dan Gangguan 1 Tahun 2 Tahun Musnah

b. Pemeliharaan Gedung dan Taman
1 Tahun 2 Tahun Musnah

c. Pengelolaan Rumah Dinas Pimpinan 1 Tahun 2 Tahun Musnah

d. Pengelolaan Transportasi 1 Tahun 2 Tahun Musnah

e.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 1 Tahun 2 Tahun Musnah

2 Kearsipan

a. Penciptaan

Buku Agenda/Kartu Kendali
Lembar Pengantar
Buku Ekspedisi 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Layanan Penggunaan Arsip 1 Tahun 2 Tahun Musnah

c. Pemeliharaan

Daftar Arsip Aktif (Daftar Berkas dan Isi Berkas)
Skema Pemberkasan Arsip Aktif
Laporan Pengaturan Fisik
Daftar Arsip Inaktif/Daftar Informasi Arsip
Skema Penataan Arsip Inaktif 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 6) Skema Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif

d. Alih Media Arsip

Laporan
Daftar Arsip yang Telah Dialihmediakan
Berita Acara 1 Tahun Setelah Arsip Hasil Alih Media Dimusnahkan 4 Tahun Musnah

e.
Program Arsip Vital

Surat Keputusan Tim Identifikasi Arsip Vital, Daftar Arsip Vital
Berita Acara dan Daftar Arsip Vital yang Dialih Media
Laporan 2 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun Musnah

f. Autentikasi Arsip Dinamis

Surat Pernyataan Pimpinan tentang Autentikasi Arsip dalam Rangka Penyerahan Arsip 1 Tahun Setelah Arsip Dimusnahkan 2 Tahun Musnah

g. Pemindahan Arsip Inaktif

Surat Permohonan Pemindahan Arsip
Berita Acara Pemindahan
Daftar Arsip yang Dipindahkan 1 Tahun Setelah Arsip Dimusnahkan 2 Tahun Musnah

h. Pemusnahan Arsip yang Tidak Bernilai Guna

Keputusan Pembentukan Panitia Penilai Arsip (PPA)
Notula Rapat PPA/Hasil Penilaian
Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip
Surat Pernyataan Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Menteri
Surat Permintaan Persetujuan kepada Kepala ANRI dari Menteri
Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip dari Kepala ANRI
Keputusan Menteri tentang Penetapan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip
Berita Acara Pemusnahan Arsip
Daftar Arsip yang Dimusnahkan
Dokumen Pemusnahan Arsip Lainnya 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan 2 Tahun Musnah

i. Penyerahan Arsip Statis

Keputusan Pembentukan Panitia Penilai Arsip
Notula Rapat Panitia Penilai Arsip Pada Saat Melakukan Penilaian
Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip
Surat Pernyataan Persetujuan Penyerahan Arsip Statis dari Menteri 1 Tahun Setelah Tidak Digunakan

2 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 5) Surat Pernyataan Autentik, Terpercaya, Utuh, dan Dapat Digunakan dari Pencipta Arsip 6) Surat Persetujuan dari Kepala ANRI 7) Keputusan Menteri tentang Penetapan Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis 8) Berita Acara Penyerahan Arsip Statis 9) Daftar Arsip Statis yang Diserahkan 10) Dokumen Penyerahan Arsip Lainnya

j. Pengembangan Sistem Kearsipan

Database Pengelolaan Arsip Aktif
Database Pengelolaan Arsip Inaktif
Laporan Pengolahan Arsip Menjadi Informasi 1 Tahun Setelah Diperbarui 2 Tahun Musnah

k. Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 1 Tahun 2 Tahun Musnah

3 Pelayanan Kesehatan

a. Pelayanan Poliklinik 1 Tahun 2 Tahun Musnah

b. Rekam Medis (Medical Record) 1 Tahun Setelah Pegawai Pensiun 2 Tahun Musnah

c. Pelayanan Donor Darah, Ambulans, dan Antar Jenazah 1 Tahun 2 Tahun Musnah

L PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS

1 Pengawasan Internal

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal

Laporan Hasil Audit
Laporan Hasil Reviu
Laporan Hasil Evaluasi
Laporan Hasil Pemantauan
Laporan Tindak Lanjut 1 Tahun Setelah Tindak Lanjut Selesai 4 Tahun Musnah

b. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP)
Tindak Lanjut/Tanggapan LHP 2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

c. Audit Dana Dekonsentrasi/ Dana Alokasi Khusus

Laporan Hasil Audit Dana Dekonsentrasi
Laporan Dana Alokasi Khusus 1 Tahun Setelah Tindak Lanjut Selesai 4 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

d. Pelaksanaan Uji Nilai Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 1 Tahun Setelah Tindak Lanjut Selesai 4 Tahun Musnah

e.
Pengelolaan Database Pengawasan
1 Tahun Setelah Tindak Lanjut Selesai 4 Tahun
Musnah

2 Pengawasan Eksternal

a. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI) atas Laporan Keuangan 2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

b. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai 3 Tahun Musnah

3 Pengawasan Pelanggaran Yang Berindikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

a. Pengaduan Masyarakat

Penerimaan Pengaduan Masyarakat
Penelaahan Pengaduan Masyarakat
Identifikasi Khusus
Audit Investigasi
Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat 1 Tahun Setelah Selesai Tindak Lanjut 4 Tahun Musnah

b. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Penetapan Tim Penilai Internal
Dokumen Sosialisasi: Sistem Informasi ZI, Capacity Building
Penilaian Mandiri
Penilaian Pendahuluan
Penilaian oleh Tim Penilai Internal
Pengusulan kepada Menteri PANRB 2 Tahun 3 Tahun Musnah

4 Penjamin Kualitas Layanan Pengawasan

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

a. Pelaporan dan Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2 Tahun 3 Tahun Permanen

b. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Laporan Penilaian Maturitas SPIP
Implementasi SPIP
Kepatuhan Internal 2 Tahun 3 Tahun Musnah

c. Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Peningkatan Kapabilitas APIP 2 Tahun 3 Tahun Musnah

e.
Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Struktur Organisasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Pedoman Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)
SOP Penilaian Risiko Penyuapan
SOP Penilaian Uji Kelayakan (Due Diligence)
Tinjauan Fungsi Kepatuhan Ahli Penyuapan (FKAP)
Tinjauan Manajemen
Audit Internal SMAP 2 Tahun 3 Tahun
Musnah

f. Peringatan Hari Anti Korupsi 1 Tahun 2 Tahun Musnah

5 Perjanjian Kinerja

a. Perjanjian Kinerja Menteri, Wakil Menteri, dan Pimpinan Tinggi Madya 2 Tahun Setelah Perjanjian Berakhir 3 Tahun Permanen

b. Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Pratama ke Bawah

2 Tahun Setelah Perjanjian Berakhir 3 Tahun Musnah II SUBSTANTIF

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

A PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DAN REHABILITASI HUTAN

1 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

a. Kelembagaan DAS 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Perencanaan Penyusunan Peta Dalam Rangka One Map Policy dan Baseline/Karakteristik DAS

Matriks Kegiatan
Laporan Bimtek Penyusunan Peta 1 Tahun
1 Tahun Musnah

c. Penyusunan Peta dalam Rangka One Map Policy dan Baseline/Karakteristik DAS

Peta Tematik DAS
Informasi Pengelolaan DAS dan Peta Karakteristik DAS 2 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun Permanen

d. Sosialisasi Pengelolaan DAS 2 Tahun 3 Tahun Musnah

e. Pengembangan Data dan Informasi Pengelolaan DAS 1 Tahun Setelah Data Diperbarui 1 Tahun Musnah

f. Pemutakhiran Peta Lahan Kritis

Laporan Pemutakhiran Lahan Kritis
Peta Lahan Kritis 2 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun Permanen

g. Pengelolaan DAS Lintas Negara

Pengelolaan Teknis DAS Lintas Negara 2 Tahun 3 Tahun Permanen

h. Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Ibu Kota Nusantara (IKN)
2 Tahun Setelah Master Plan Diperbarui 3 Tahun Permanen

i. Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dalam Rangka Peningkatan Keberlanjutan Sumber Air (Maintaining and Enhancing Water Yield Through Land and Forest Rehabilitation/MEWLAFOR)

Laporan: Peta Lokasi Rehabilitasi, Data Debit Air 2 Tahun 3 Tahun
Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

j. Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Laporan Bimbingan Teknis/Supervisi: Pelaksanaan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RU RHL), Banjir dan Tanah Longsor
Laporan Monitoring dan Evaluasi: Pelaksanaan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RU RHL), Banjir dan Tanah Longsor
Sedimen DAS (Impact Assessment/Dampak RHL)
Laporan Evaluasi Pengelolaan DAS: Data Qmax dan Qmin 2 Tahun 3 Tahun Musnah

2 Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan

a. Penghijauan

SK Pembentukan Tim
Rencana Kerja
Laporan Pelaksanaan Bimtek dan Supervisi Penghijauan
Pemutakhiran Data dan Informasi Penghijauan (Hutan Kota, Hutan Rakyat, Penghijauan Lingkungan, dan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UPSA)) Secara Berkala
Data dan Informasi Progres Penghijauan, Penghijauan Tahunan: Peta dan Numerik 2 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun Permanen

b. Penyusunan DED (Detail Engineering Design)

SK Pembentukan Tim
Telaah Usulan Calon Lokasi Pusat Persemaian
Verifikasi Calon Lokasi
Perjanjian Dengan Pihak Pengelola/Pelaksana Pembangunan
Detail Engineering Design (DED) Pusat Persemaian
Berita Acara Serah Terima (BAST) DED 2 Tahun Setelah DED Diperbarui 3 Tahun Musnah

c. Pembangunan Perbenihan: Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Kebun Bibit Desa (KBD)

Administrasi dan Teknis Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan (KBR, KBD)
Penetapan Kelompok Pelaksana Kegiatan KBR/KBD
Perjanjian Kerja Sama Dengan Kelompok/Pelaksana Kegiatan KBR/KBD
Pengajuan Pembayaran Kelompok
Rencana Penanaman Bibit
Laporan Bulanan Kelompok KBR/KBD
Laporan Akhir Kelompok KBR/KBD 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

d. Data Dasar dan Informasi Perbenihan Tanaman Hutan

Hasil Telaah Data Perbenihan Tanaman Hutan
Data dan Informasi Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan Nasional
Publikasi Data dan Informasi Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

e.
Pembinaan Perencanaan Pembangunan Perbenihan Tanaman Hutan

Laporan Supervisi
Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Perbenihan Tanaman Hutan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

f. Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit Tanaman Hutan

Hasil Telaah Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit
Rekomendasi Sertifikasi Mutu Benih dan Mutu Bibit
Database Rekomendasi Mutu Benih dan Mutu Bibit 2 Tahun Setelah Masa Berlaku Habis 3 Tahun Musnah

g. Tata Usaha Benih dan Bibit

Catatan Mutasi Benih atau Bibit
Laporan Hasil Peredaran Benih dan Bibit 2 Tahun 3 Tahun Musnah

h. Ekspor dan Impor Benih dan Bibit

Hasil Telaah Usulan Ekspor/Impor Benih dan Bibit
Rekomendasi Hasil Telaahan Ekspor/Impor Benih dan Bibit 2 Tahun 3 Tahun Musnah

i. Penetapan Pengadaan dan Pengedar Benih atau Bibit

Hasil Telaah Usulan Izin Usaha
Rekomendasi Hasil Telaahan Izin Usaha
Rekomendasi Izin Usaha
Penetapan Izin Usaha: Database Izin Usaha Pengadaan dan Pengedar Benih atau Bibit 2 Tahun Setelah Masa Berlaku Habis 3 Tahun Musnah

j. Fasilitasi Pengembangan Usaha Perbenihan

Pelaksanaan Fasilitasi Usaha
Laporan Fasilitasi Usaha 2 Tahun 3 Tahun Musnah

k. Pembinaan Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Hutan

Laporan Hasil Supervisi dan Bimbingan Teknis
Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Hutan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

l. Pengembangan Jejaring Kerja Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)

Laporan Fasilitasi Forum PTH 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

m. Penyusunan Data dan Informasi Usaha Perbenihan Tanaman

Hasil Telaah Data dan Informasi Usaha Laporan Potensi Usaha

2 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun Musnah

n. Pembangunan Sumber Benih Unggul

Hasil Verifikasi Calon Lokasi
Pembangunan Sumber Benih Unggul
Laporan Akhir Pembangunan Sumber Benih Unggul

2 Tahun Setelah Program Berakhir 3 Tahun Permanen

o. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Benih

Monitoring Sumber Benih
Database Sumber Benih Unggul
Berita Acara Serah Terima (BAST)
Laporan Akhir Pengelolaan, Pemanfaatan dan Perlindungan Sumber Benih Unggul 2 Tahun Setelah Program Berakhir 3 Tahun Permanen

p. Sertifikasi Sumber Benih

Hasil Telaah Sertifikasi Sumber Benih
Rekomendasi Sertifikasi Sumber Benih
Database Rekomendasi Sertifikasi Sumber Benih 2 Tahun Setelah Masa Berlaku Habis 3 Tahun Musnah

q. Penyusunan Peta Zona Benih

Database Sumber Benih dan Pemanfaatan
Hasil Telaah
Peta Zona Benih 2 Tahun 3 Tahun Permanen

r. Penyusunan Data dan Informasi Sumber Benih Tanaman Hutan

Hasil Telaah Data dan Informasi Sumber Benih
Data dan Informasi Sumber Benih 2 Tahun 3 Tahun Musnah

s. Pengawasan Peredaran Benih dan Bibit

Hasil Pengawasan Terhadap Pelaku Peredaran Benih dan Bibit
Telaah
Hasil Pengawasan
Laporan Hasil Pengawasan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

t. Pelaporan Data Produksi dan Distribusi Persemaian Permanen/Pusat Persemaian

Hasil Telaah Data Produksi dan Distribusi Persemaian
Laporan Produksi dan Distribusi Persemaian Permanen 2 Tahun 3 Tahun Musnah

u. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perbenihan Tanaman Hutan

Hasil Telaah Data
Laporan Akuntabilitas Kinerja 2 Tahun 3 Tahun Musnah

3 Rehabilitasi Hutan

a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Ibu Kota Nusantara (IKN)

SK Pembentukan Tim
Rencana Kerja
Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi RHL IKN
Pemutakhiran Data dan Informasi RHL IKN (Penanaman dan Pemeliharaan) Secara Berkala
Data dan Informasi RHL IKN Tahunan: Peta dan Numerik 2 Tahun 3 Tahun Permanen

b. Reboisasi

SK Pembentukan Tim
Rencana Kerja
Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknik dan Supervisi Reboisasi
Pemutakhiran Data dan Informasi Reboisasi (Penanaman dan Pemeliharaan) Secara Berkala
Laporan Reboisasi
Data dan Informasi Progres Reboisasi, Reboisasi Tahunan: Peta dan Numerik 2 Tahun 3 Tahun Permanen

4 Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan

a. Teknik Konservasi Tanah dan Air

SK Pembentukan Tim
Rencana Kerja
Laporan Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi
Pembaruan (Updating) Data dan Informasi Secara Berkala
Data dan Informasi Konservasi Tanah dan Air 2 Tahun 3 Tahun Permanen

b. Reklamasi Hutan

Berita Acara Rapat Penentuan Calon Lokasi Penanaman Untuk Reklamasi dan Rehabilitasi DAS 5 Tahun 3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 2) SK Penetapan Lokasi Penanaman Untuk Reklamasi dan Rehabilitasi DAS 3) SK Pembentukan Tim 4) Rencana Kerja 5) Laporan Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Bidang PKH 6) Pemutakhiran (Updating) Data dan Informasi Penanaman dan Pemeliharaan Secara Berkala 7) Laporan Reklamasi dan Rehabilitasi Tahunan oleh Perusahaan 8) Data dan Informasi Penanaman dan Pemeliharaan Tahunan 9) Berita Acara Serah Terima (BAST)

c. Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

SK Pembentukan Tim
Rencana Kerja
Laporan Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi
Pembaruan Data dan Informasi Secara Berkala
Data dan Informasi Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai 2 Tahun 3 Tahun Permanen

5 Rehabilitasi Mangrove

a. Pemutakhiran Peta Mangrove Nasional (PMN)

SK Pembentukan Tim
Modul
Data Hasil Inventaris
Pengolahan Data
Groundcheck
Analisis Data
Verifikasi
Sinkronisasi dan Finalisasi
Usulan Penetapan PMN
Penetapan Peta Mangrove Nasional 2 Tahun 3 Tahun Permanen

b. Penguatan Kelompok Kerja dan Forum Peduli Mangrove

Inventarisasi Data dan Informasi Regulasi
Identifikasi Stakeholders Potensial
Fasilitasi dan Supervisi Penguatan Kelembagaan Mangrove
Penetapan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dan Rencana Aksi KKMD 1 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

c. Rehabilitasi Hutan Mangrove

Inventarisasi Data Informasi Rehabilitasi Mangrove
Laporan Rehabilitasi Hutan Mangrove 2 Tahun 3 Tahun Musnah

d. Penyusunan dan Penyebarluasan Data Informasi Rehabilitasi Mangrove

Data Informasi Rehabilitasi Mangrove
Leaflet, Booklet, Poster, Video
Sistem Informasi Rehabilitasi Mangrove
Laporan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

e.
Supervisi Rehabilitasi Mangrove

Supervisi Rehabilitasi Mangrove
Analisa Hasil Supervisi
Rekomendasi 2 Tahun 3 Tahun Musnah

f. Evaluasi dan Pelaporan Rehabilitasi Mangrove

Data dan Informasi Rehabilitasi Mangrove
Analisis Data
Laporan Hasil Evaluasi 2 Tahun 3 Tahun Musnah

B PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

1 Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan

a. Pengumpulan Data dan Informasi

Perencanaan Kegiatan
Data dan Informasi Intelijen
Hasil Pengolahan data Informasi Intelijen

2 Tahun Setelah Tidak Digunakan

3 Tahun Musnah

b. Intelijen Pengamanan dan Penggalangan (Intelligence Center)

Perencanaan Kegiatan Pengamanan dan Penggalangan
Pelaksanaan Intelijen Pengamanan dan Penggalangan
Laporan Intelijen Pengamanan dan Penggalangan 2 Tahun 5 Tahun Musnah

c. Penanganan Pengaduan

Registrasi dan Penelaahan Pengaduan
Pengawasan/Verifikasi Pengaduan
Rekomendasi 2 Tahun Setelah Kasus Selesai 3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

d. Pencegahan Kejahatan Kehutanan

Penyadartahuan
Penjagaan
Peran Serta Masyarakat
Patroli Teritorial

2 Tahun 3 Tahun Musnah

e.
Patroli Siber (Cyber Patrol)

Monitoring
Pelacakan
Pendalaman Profil (Profiling)
Tindak Lanjut
Laporan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

f. Kejahatan Transnasional

Penerimaan Informasi
Perencanaan Penanganan
Pelaksanaan Penanganan
Pelaporan 2 Tahun 5 Tahun Musnah

2 Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan

a. Pengawasan Kehutanan 1) Inventarisasi dan Identifikasi Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah Terkait Izin Bidang Kehutanan yang Diterbitkan oleh Menteri Kehutanan 2) Penetapan Prioritas Pengawasan Kehutanan 3) Persiapan Pengawasan Kehutanan 4) Pelaksanaan Pengawasan Kehutanan 5) Ekspose dan Laporan Hasil Pengawasan Kehutanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Pengenaan Sanksi Administratif

Hasil Telaah dan Evaluasi Rekomendasi Hasil Pengawasan
Laporan Hasil Pengawasan
Penerbitan Keputusan Sanksi Administrasi
Penerapan Sanksi Administrasi
Berita Acara Penerimaan Surat Keputusan Sanksi Administrasi 2 Tahun

3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

c. Pengawasan Penaatan Sanksi Administratif

Pencabutan Sanksi Administrasi
Pemberatan Sanksi Hukum 2 Tahun Setelah Pemenuhan Sanksi 3 Tahun Musnah

d. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penerimaan Berkas Perkara Sengketa Kehutanan
Telaahan Perkara
Persiapan dan Pelaksanaan Verifikasi Sengketa Kehutanan
Penunjukan Ahli dan Perhitungan Kerugian Kehutanan
Penetapan Surat Kuasa Khusus (SKKh) dan Surat Tugas Sidang
Penyusunan Gugatan
Pendaftaran Gugatan
Pelaksanaan Persidangan
Penerimaan Putusan Pengadilan Negeri
Upaya Hukum (Banding)
Penerimaan Putusan Pengadilan Tinggi
Upaya Kuasa
Penerimaan Putusan Kasasi
Peninjauan Kembali (PK)
Pelaksanaan Isi Putusan/Eksekusi 2 Tahun Setelah Memperoleh Keputusan Hukum Tetap 3 Tahun Musnah

e.
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Berkas Perkara Sengketa Kehutanan
Hasil Telaah Perkara Kehutanan
Verifikasi Sengketa Kehutanan
Klarifikasi Hasil Verifikasi Sengketa Kehutanan
Ahli Perhitungan Kerugian Kehutanan
Perhitungan Kerugian Kehutanan dan Atau Kerugian Masyarakat
Pelaksanaan Negosiasi/Fasilitasi/Mediasi
Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan
Penagihan PNBP Hasil Kesepakatan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tindakan Tertentu (Pemulihan)
Fasilitasi Penyelesaian Kerugian Masyarakat 2 Tahun Setelah Hak dan Kewajiban Masing- masing Pihak Telah Ditunaikan 3 Tahun Musnah

3 Penindakan Pidana Kehutanan

a. Pelanggaran Kehutanan

Laporan Pelanggaran 1 Tahun 4 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 2) Tindak Lanjut dari Laporan

b. Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan

Rencana Operasi
Operasi Penindakan Kejahatan Kehutanan 2 Tahun 4 Tahun Musnah

c. Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan 1) Penelaahan dan Penerimaan Laporan Kejadian (LK) Tindak Pidana Kehutanan 2) Pengumpulan Bahan dan Keterangan
3) Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 4) Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan 5) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan 2 Tahun Setelah Tidak Digunakan 3 Tahun Musnah

4 Pengendalian Kebakaran Hutan

a. Keteknikan Pencegahan Kebakaran Hutan

Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Monitoring dan Informasi Hotspot, Cuaca, Informasi Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) dari BMKG
Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pengendalian Kebakaran Hutan
Laporan Perkembangan Lapangan
Jurnal Harian
Laporan Tahunan Pengendalian Kebakaran Hutan 1 Tahun 2 Tahun Permanen

b. Pembentukan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat Peduli Api (MPA)

Pembentukan MPA
Pembinaan MPA
Database MPA 1 Tahun Setelah Organisasi MPA Dibubarkan
2 Tahun Musnah

c. Pengembangan Sistem Kemitraan Pencegahan Kebakaran Hutan

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Jurnal Harian
Data dan Informasi Pengelolaan Kawasan Pemegang Hak, Pemegang Izin, Pemanfaatan Hutan, dan Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan
Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dari Pemegang Izin 1 Tahun 1 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

d. Penyadartahuan Pencegahan Kebakaran Hutan

Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan
Pameran Penyadartahuan Pencegahan
Publikasi Melalui Media Online/Media Sosial/Infografis
Laporan Evaluasi Kegiatan 1 Tahun 2 Tahun Musnah

e.
Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)

Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)
Laporan Evaluasi Kegiatan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

f. Peringatan Deteksi Dini Kebakaran Hutan

Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
Informasi Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan
Peringatan dan Deteksi Dini Kebakaran Hutan
Laporan Evaluasi Kegiatan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

g. Pemadaman dan Penanganan Pascakebakaran Hutan

Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan
Pelaksanaan Kegiatan Pemadaman dan Penanganan Pascakebakaran Hutan
Pemadaman Darat
Pemadaman Gabungan
Laporan Evaluasi Kegiatan
Database Perhitungan Luas Areal Terbakar 1 Tahun
4 Tahun Musnah

5 Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan

a. Penyiapan Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Rencana Pengelolaan
Pelaksanaan Pengelolaan KHDT
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Perancangan Pengembangan, Penguatan dan Mobilisasi SDM

Analisis Kebutuhan SDM
Dokumen Perancangan Pengembangan, Penguatan, dan Mobilisasi SDM 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

c. Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Teknologi Pengamanan Hutan, serta Pengendalian Kebakaran

Analisis Kebutuhan Prasarana, Sarana, dan Teknologi Pengamanan Hutan
Dokumen Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Teknologi Pengamanan Hutan, serta Pengendalian Kebakaran
2 Tahun 3 Tahun Musnah

C KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

1 Perencanaan Konservasi

a. Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi

Laporan Hasil Inventarisasi Potensi Kawasan Konservasi
Peta Data Spasial Terkait Kawasan Konservasi 2 Tahun 3 Tahun Permanen

b. Penataan Kawasan Konservasi 1) Penetapan Penataan Zona/Blok Kawasan Konservasi 2) Evaluasi Penataan Zona/Blok Kawasan Konservasi 3) Revisi Penetapan Penataan Zona/Blok Kawasan Konservasi 2 Tahun 3 Tahun Permanen

c.
Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penetapan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi
Evaluasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi
Revisi Penetapan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi
Penetapan SK Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi 2 Tahun Setelah Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

d. Pemolaan Kawasan Konservasi

Pengelolaan Data Pengukuhan Serta Permasalahan Kawasan Konservasi
Peta Hasil Analisis
Rekomendasi Pemolaan Kawasan Konservasi: Penyelesaian dan Fasilitasi Permasalahan Tumpang Tindih 2 Tahun 3 Tahun Permanen

e. Evaluasi Fungsi

SK Tim Evaluasi Fungsi
Hasil Telaah/Penilaian Evaluasi Fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB)
Rekomendasi Penetapan Fungsi Kawasan Konservasi 2 Tahun Setelah SK Diperbarui 3 Tahun Musnah

2 Konservasi Kawasan

a. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi

Laporan Gangguan Kawasan Konservasi
Rekomendasi/Arahan Penanganan Gangguan Kawasan Konservasi 2 Tahun Setelah Penanganan Gangguan Selesai 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

b. Pengendalian Kebakaran Hutan Kawasan Konservasi

Laporan Kebakaran Hutan Kawasan Konservasi
Rekomendasi/Arahan Pengendalian Kebakaran Hutan Kawasan Konservasi 2 Tahun 3 Tahun Musnah

c. Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)

Laporan Hasil Inventarisasi dan Verifikasi
Rekomendasi Terhadap Tindak Lanjut Laporan Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA dan TB 2 Tahun 3 Tahun Musnah

d. Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Target dan Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi
Rekomendasi Rencana Aksi Terhadap Laporan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi 2 Tahun 3 Tahun Musnah

e.
Penerapan Konvensi Selain Konvensi Ramsar Bidang Pengelolaan Kawasan Konservasi

Telaahan Data Konvensi Pengelolaan Kawasan Konservasi
Usulan Status Internasional Kawasan Konservasi (antara lain World Herritage, Cagar Biosfer)
Laporan Implementasi Konvensi 2 Tahun 3 Tahun Permanen

f. Peran Serta Masyarakat

Rencana Peran Serta Masyarakat
Arahan/Rekomendasi Rencana Peran Serta Masyarakat
Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2 Tahun 3 Tahun Musnah

g. Pemberdayaan Masyarakat 2 Tahun 3 Tahun Musnah

h. Akses Pemanfaatan Tradisional

Persetujuan Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional
Kerjasama Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional
2 Tahun 3 Tahun Musnah

3 Konservasi Spesies dan Genetik

a. Pengawetan Spesies dan Genetik

Pengelolaan Data Populasi dan Keterancaman Spesies
Penyelamatan Satwa
Pengelolaan Invansive Alien Species (IAS)
Pengelolaan Zoonosis
Kemitraan dan Konvensi Kerja Sama
Pengelolaan Lembaga Konservasi dan Pengembangbiakan Spesies Prioritas
2 Tahun
3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 7) Laporan Assisted Reproductive Technology dan Biobank 8) Data dan Laporan Titik Sebaran Satwa

b. Pemanfaatan Spesies dan Genetik

Pemanfaatan Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)
Pemanfaatan Sumber Daya Genetik TSL
Pengelolaan Plasma Nutfah
Perburuan Satwa Buru
Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Spesies dan Sumber Daya Genetik TSL
Implementasi Konvensi CITES
Daftar Spesies dan Genetik Langka/Punah
Data dan Laporan Titik Sebaran Spesies dan Genetik Langka/Punah
Pemanfaatan TSL untuk Obat dan Kosmetik (Bioprospeksi) 2 Tahun 3 Tahun Permanen

4 Pemanfaatan Jasa Lingkungan

a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi

Penetapan Penataan Tapak
Pengelolaan Destinasi Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam
Penilaian Kinerja Perizinan Berusaha-Pengusahaan Sarana Wisata Alam (PB- PSWA)
Pembinaan Perizinan Berusaha-Pengusahaan Jasa Wisata Alam (PB-PJWA)
Proyek Global Biodiversity Framework Fund (GBFF)/Global Environment Facility (GEF)
SK Penetapan Perizinan Berusaha-Pengusahaan Sarana Wisata Alam dan Perizinan Berusaha-Pengusahaan Jasa Wisata Alam 2 Tahun Setelah SK Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

b. Promosi dan Pemasaran Wisata Alam

Laporan Pengelolaan Website dan Media Sosial
Promosi dan Pemasaran Wisata Alam 2 Tahun 3 Tahun Musnah

c. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air pada Kawasan Konservasi

Penetapan Areal Pemanfaatan Air
Laporan Update dan Validasi Data Serta Informasi Potensi dan Pemanfaatan Sumber Air Di KSA, KPA dan TB
Laporan Update dan Validasi Data Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air pada KSA KPA SM TN TWA Tahura TB Oleh UPT/UPTD
Laporan Data Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air 2 Tahun 3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 5) Hasil Penilaian Penetapan Areal Pemanfaatan Air Hutan Konservasi 6) Laporan Pemegang PB (Tahunan, Triwulan), Laporan Penggunaan (Massa dan Energi Air), RKT/RKL 7) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/PBPJL Energi Air

d. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi, Panas Matahari dan Angin Pada Kawasan Konservasi

Perizinan Berusaha/Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi, Panas Matahari dan Angin
Rencana Kerja Tahunan (RKT): Laporan Semester dan Tahunan
SK Perizinan Berusaha/Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi, Panas Matahari dan Angin 2 Tahun 3 Tahun Permanen

e.
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon pada Kawasan Konservasi dan Jasa Lingkungan Lainnya 2 Tahun 3 Tahun Permanen

5 Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi

a. Pemulihan Ekosistem yang Terdegradasi di Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Pengesahan Rencana Pemulihan Ekosistem
Laporan Capaian Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem (Tahunan)
Laporan Keberhasilan Pemulihan Ekosistem (3 Tahunan) 2 Tahun Setelah Pemulihan Ekosistem Selesai
3 Tahun Permanen

b. Areal Preservasi (AP)

Pengelolaan Areal Preservasi
Rekomendasi Areal Preservasi
Peta Indikatif dan Penetapan Peta Arahan Areal Preservasi 2 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun Permanen

c. Konvensi Ramsar

Penerapan Konvensi Ramsar
National Report dan Laporan Pemanfaatan Kontribusi Indonesia Terhadap Konvensi Ramsar 3 Tahun
2 Tahun Musnah

D PENGEMBANGAN MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEHUTANAN

1 Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

a. Perencanaan Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Formulasi Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan 1 Tahun Setelah Formulasi Diperbarui 4 Tahun Permanen

2 Fasilitasi Penerapan Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan

a. Fasilitasi Penerapan Pengembangan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Fasilitasi Penerapan Pengembangan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

3 Pengelolaan Laboratorium dan Laboratorium Alam (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus) Bidang Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan

a. Pengelolaan Laboratorium Bidang Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Pengelolaan Laboratorium Alam (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Bidang Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

E PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN

1 Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan

a. Perencanaan Pengembangan Hutan Berkelanjutan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Formulasi Pengembangan Hutan Berkelanjutan
1 Tahun Setelah Formulasi Diperbarui 4 Tahun Permanen

2 Fasilitasi Penerapan Pengembangan Hutan Berkelanjutan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

3 Pengelolaan Laboratorium dan Laboratorium Alam (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus) Bidang Pengembangan Hutan Berkelanjutan

a. Pengelolaan Laboratorium Pengembangan Hutan Berkelanjutan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Pengelolaan Laboratorium Alam (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Pengembangan Hutan Berkelanjutan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

F PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

1 Rencana Pemanfaatan Hutan

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

a. Perencanaan Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL)

Data dan Bahan Penyusunan Arahan Pemanfaatan Hutan
Bahan Konsultasi Publik Pemolaan dan Penataan Kawasan Hutan
Draf SK Penetapan dan Peta Arahan Pemanfaatan HP dan HL
Pemutakhiran (Updating) Peta Arahan
Penetapan Pemanfaatan Hutan dan Peta Arahan 2 Tahun Setelah SK Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

b. Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Permohonan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor
Telaah Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor
Notula Pembahasan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor
Laporan Hasil Telaah dan Pembahasan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor
SK Dirjen Tentang Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor
Permohonan Konfirmasi Areal
Telaah Konfirmasi Areal 2 Tahun Setelah SK Tidak Berlaku 3 Tahun Musnah

c. Fasilitasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung untuk Kegiatan Non Kehutanan

Penggantian Biaya Investasi a) SK Tim b) Laporan Hasil Pengecekan Lapangan c) Penetapan Nilai Penggantian Biaya Investasi
Pengecualian Wajib AMDAL a) Surat Permohonan b) Notula Pembahasan c) Laporan Hasil Telaah Penetapan Pengecualian Wajib AMDAL 2 Tahun Setelah SK Tidak Berlaku 3 Tahun Musnah

d. Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan

Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)
Data Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SI- RPHJP)
Notula/Laporan Hasil Pembahasan Penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)
Penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), Peta Tata Hutan dan Dokumen RPHJP yang Telah Disahkan 2 Tahun Setelah SK Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

e.
Pembinaan Teknis, Supervisi, Evaluasi, Pengawasan, dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan

Data dan Bahan
Notula Pembahasan Rencana
Laporan 1 Tahun 1 Tahun Musnah

f. Fasilitasi dan Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Persiapan Penilaian KPH Efektif
SK Tim Validasi Penilaian KPH Efektif
Validasi Hasil Verifikasi Penilaian KPH Efektif
Hasil Penilaian KPH Efektif
Notula Pembahasan Hasil Penilaian KPH Efektif
SK Penetapan Organisasi KPH Efektif
SK dan Sertifikat KPH Efektif
SI-RPHJP Terkait Penilaian KPH Efektif
Laporan Prioritas Nasional
Laporan Fasilitasi dan Pembinaan KPH
2 Tahun 3 Tahun Musnah

2 Usaha Pemanfaatan Hutan

a. Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 2 Tahun Setelah SK Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

Verifikasi Administrasi dan Teknis (Hasil Verifikasi antara lain: Checklist, Penelaahan Areal, dan Peta)
Persetujuan Komitmen
Penolakan Permohonan
Pemenuhan Persetujuan Komitmen (Berita Acara Koordinat Geografis (BAKG) dan Dokumen Lingkungan)
Verifikasi Pemenuhan Persetujuan Komitmen (BAKG dan Dokumen Lingkungan)
Pembatalan Persetujuan Komitmen (BAKG dan Dokumen Lingkungan)
Peta Areal Kerja (Working Area/WA)
SPP Iuran PBPH
Verifikasi Pemenuhan Persetujuan Komitmen (Pelunasan Iuran PBPH)
Surat Keputusan/Sertifikat Standar/Pembatalan Persetujuan Komitmen
Database PBPH

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

b. Pembinaan Teknis, Supervisi, dan Evaluasi Usaha Pemanfaatan Hutan

Materi
Notula
Laporan 1 Tahun 1 Tahun Musnah

3 Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan

a. Pelayanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH)

Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Alam) (PBPH-HA)
Usulan RKUPH/Perubahan RKUPH
Surat Arahan Perbaikan
Hasil Penilaian Usulan RKUPH/Perubahan RKUPH
Resume Hasil Penilaian Usulan RKUPH/Perubahan RKUPH
Draf Final Pengesahan RKUPH 2 Tahun Setelah SK Persetujuan Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

b. Pelayanan Penyampaian Rencana dan Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)

Usulan Rencana/Hasil IHMB
Pakta Integritas Kebenaran Data Hasil IHMB
Surat Penyampaian Rencana IHMB/Hasil IHMB 2 Tahun 3 Tahun Musnah

c. Pelayanan Persetujuan Perubahan Urutan Blok dan Perubahan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH)

Usulan Perubahan Urutan Blok/Perubahan RKTPH
Surat Arahan Perbaikan
Hasil Penilaian Usulan Perubahan Urutan Blok/Perubahan RKTPH
Resume Hasil Penilaian Perubahan Urutan Blok/Perubahan RKTPH
Surat Persetujuan Perubahan Urutan Blok/Perubahan RKTPH 2 Tahun 3 Tahun Permanen

d. Pelayanan Persetujuan Usulan Rancangan Mitigasi

Proposal Teknis Usulan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)
Hasil Penilaian Usulan DRAM
Surat Persetujuan DRAM 2 Tahun 3 Tahun Permanen

e.
Fasilitasi Pengembangan Multiusaha Bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Permohonan Multiusaha
Notula Pembahasan Rencana Fasilitasi Pengembangan Multiusaha
Laporan Hasil Fasilitasi Pengembangan Multiusaha
Rekomendasi Pelaksanaan Multiusaha 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

f. Pembinaan Teknis, Supervisi, dan Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan

Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan
Pelaksanaan Usaha Pemanfaatan Hutan
Laporan Usaha Pemanfaatan Hutan 1 Tahun 1 Tahun Musnah

g. Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan

Monitoring Bedah Kinerja
Pembahasan Rencana Penilaian Kinerja
Penetapan Tim Penilaian Kinerja
Penilaian Kinerja
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL)
Laporan Pengawasan dan Pengendalian
Berita Acara Pemeriksaan
Notula Pembahasan Hasil Penilaian Kinerja
SK Sanksi Administratif 2 Tahun 3 Tahun Musnah

h. Pembinaan Teknis, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Mitigasi Perubahan Iklim pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Laporan Capaian Aksi Mitigasi
Rencana Kegiatan Pembinaan Teknis, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Mitigasi
Pelaksanaan Pembinaan Teknis, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Mitigasi
Laporan Pembinaan Teknis, Supervisi dan Evaluasi Kinerja Mitigasi 1 Tahun 1 Tahun Musnah

4 Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

a. Pelayanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

SK Tim Pengelola: Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIGANISHUT), Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNPB) dan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH)
Laporan Pemantauan SIGANISHUT, SIPNPB dan SIPUHH
Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Pemantauan dan Sistem Informasi Pengaduan
Kerangka Acuan Kerja Pengembangan Sistem Informasi dan Laporan Pengembangan
Pakta Integritas
Laporan Pelayanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

b. Fasilitasi Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Notula Pembahasan Rencana Kegiatan
Laporan Fasilitasi 1 Tahun 1 Tahun Musnah

c. Pembinaan Teknis, Supervisi, dan Evaluasi Iuran dan Penataan Hasil Hutan

Notula Pembahasan
Laporan Pembinaan Teknis, Supervisi, dan Evaluasi 1 Tahun 1 Tahun Musnah

d. Pengawasan dan Pengendalian Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan

Risalah Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Data dan Informasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan
Notula Pembahasan Indikator dan Rencana Audit Kepatuhan
SK Tim Audit Kepatuhan
Laporan Hasil Audit
Notula Pembahasan Hasil Audit
Surat Peringatan
Penetapan Sanksi Administratif 1 Tahun Setelah Tindak Lanjut Pemeriksaan Selesai 4 Tahun Musnah

5 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

a. Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Usaha Besar

Hasil Verifikasi Persyaratan Permohonan
Surat Perintah Pemenuhan Komitmen
Konsep SK Hasil Verifikasi dan Telaahan Laporan Penyelesaian Pemenuhan Komitmen
Rekomendasi Persetujuan/Penolakan Komitmen PBPHH 3 Tahun Setelah Masa Perizinan Berakhir 2 Tahun Musnah

b. Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah

Hasil Telaahan Implementasi Kegiatan Usaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil dan Menengah
Notula Pembahasan Dokumen Fasilitasi dan Pembinaan PBPHH Skala Usaha Kecil dan Menengah
Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan PBPHH Skala Usaha Kecil dan Menengah
Laporan Fasilitasi dan Pembinaan PBPHH Skala Usaha Kecil dan Menengah 1 Tahun 1 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

c. Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Risalah Pengolahan Data Pembahasan Rencana Pembinaan Teknis
Laporan Pembinaan Teknis 1 Tahun 1 Tahun Musnah

d. Supervisi dan Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

Rencana Supervisi
Notula Pembahasan Rencana Supervisi
Laporan Supervisi 2 Tahun 3 Tahun Musnah

e.
Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Pemberian Hak Akses Sistem Informasi Pengendalian Kinerja Pengolahan Hasil Hutan
Laporan Hasil Pemantauan Pemenuhan Kewajiban dan Pelaksanaan Operasional
Notula Pembahasan Rencana Penilaian Kinerja PBPHH
SK Penetapan Tim Penilaian Kinerja PBPHH
Laporan Penilaian Kinerja PBPHH
Surat Evaluasi Kinerja Produksi
Surat Persetujuan Toleransi Kapasitas Izin Produksi
Surat Peringatan/Sanksi 2 Tahun 3 Tahun Musnah

f. Fasilitasi dan Notifikasi Ekspor Impor Hasil Hutan

Usulan Ekspor Impor
Notula Pembahasan Rencana dan Kegiatan Fasilitasi dan Notifikasi Ekspor Impor
Laporan Hasil Fasilitasi dan Notifikasi Ekspor Impor 1 Tahun 1 Tahun Musnah

g. Pembinaan Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK)

Notula Pembahasan Rencana dan Kegiatan Pembinaan Sertifikasi SVLK
Laporan Hasil Pembinaan Sertifikasi SVLK 1 Tahun 1 Tahun Musnah

h. Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) UMKM

Usulan Fasilitasi Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) UMKM
Notula Pembahasan Rencana dan Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) UMKM
Laporan Hasil Fasilitasi Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) UMKM 2 Tahun 3 Tahun Musnah

G PLANOLOGI KEHUTANAN

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

1 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

a. Penyelenggaraan Pemetaan Penutupan Lahan Nasional 1) Pemetaan Penutupan Lahan Nasional 2) Statistik Penutupan Lahan Nasional 3) Sistem Informasi Penutupan Lahan Nasional 2 Tahun 3 Tahun Permanen

b. Layanan Telaah Penutupan Lahan Unit Pengelolaan

Permohonan Telaah Penutupan Lahan Unit Pengelolaan
Penelaahan Penutupan Lahan Unit Pengelolaan
Pengesahan Hasil Telaah Penutupan Lahan Unit Pengelolaan
Peta Kondisi Penutupan Lahan Unit Pengelolaan
Citra Kondisi Penutupan Lahan Unit Pengelolaan 2 Tahun 3 Tahun Permanen

c. Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Nasional

Perencanaan Lokasi Klaster Inventarisasi Hutan Nasional
Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional
Hasil Pengukuran Lapangan Inventarisasi Hutan Nasional
Dokumen Analisis dan Pelaporan Kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional
Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Inventarisasi Hutan Nasional 2 Tahun
3 Tahun Permanen

d. Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan

Permohonan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan
Perhitungan Faktor Emisi, Data Aktivitas, dan Emisi Gas Rumah Kaca
Laporan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan 2 Tahun 3 Tahun Permanen

e. Penyelenggaraan Kebijakan Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atas Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (dahulu PIPPIB = Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru)

Layanan Klarifikasi
Dokumen Pemutakhiran
Pengelolaan Sistem Informasi 2 tahun 3 tahun
Permanen

f. Penyelenggaraan Neraca Sumber Daya Hutan

Perhitungan Komponen Neraca Sumber Daya Hutan
Master Buku Neraca Sumber Daya Hutan 2 Tahun 3 Tahun Permanen

g. Penyelenggaraan Analisis Spasial Sumber Daya Hutan

Permohonan Analisis Spasial Sumber Daya Hutan
Analisis Spasial Sumber Daya Hutan
Laporan Hasil Analisis Spasial Sumber Daya Hutan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

h. Penyelenggaraan Analisis Kebijakan Terkait Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH)

Permohonan Analisis Kebijakan IPSDH
Analisis Kebijakan IPSDH
Laporan Hasil Analisis Kebijakan IPSDH 2 Tahun 3 Tahun Musnah

i. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kehutanan

Dukungan Penyelenggaraan Kebijakan Satu Peta Kehutanan dan BAST Informasi Geospasial Tematik Kehutanan
Layanan Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan dan BAST IGT Kehutanan
Dokumen Layanan Penjamin Mutu Informasi Geospasial Tematik Kehutanan
Layanan Koordinasi Integrasi Tema Forestry and Other Land Uses (FOLU) NetSInk 2 Tahun 3 Tahun Permanen

j. Penyelenggaraan Pengelolaan Infrastruktur Informasi Geospasial Kehutanan

Pengelolaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Informasi Geospasial Kehutanan
Pengelolaan Geoportal Kehutanan
Dokumen Layanan Bagi Pakai Informasi Geospasial Tematik Kehutanan (Melalui Jaringan) 2 Tahun Setelah Dokumen Diperbarui 3 Tahun Permanen

k. Dukungan Inventarisasi Sumber Daya Hutan

Permohonan Dukungan Inventarisasi Penginderaan Jauh
Telaah Dukungan Inventarisasi Penginderaan Jauh
Hasil Dukungan Inventarisasi Penginderaan Jauh
Permohonan Dukungan Inventarisasi Hutan Nasional
Telaah Dukungan Inventarisasi Hutan Nasional
Hasil Pengukuran Dukungan Inventarisasi Hutan Nasional
Hasil Dukungan Inventarisasi Hutan Nasional 2 Tahun 3 Tahun Permanen

2 Pengukuhan Kawasan Hutan

a. Penyelenggaraan Pengukuhan Kawasan Hutan

SK Penunjukan Kawasan Hutan
Laporan Penataan Batas
Pengesahan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan
SK Penetapan Kawasan Hutan
Orientasi dan Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan
Register Kawasan Hutan 2 Tahun Setelah Diperbarui

3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

b. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)

SK dan Peta Indikatif PPTPKH
Usulan Revisi PPTPKH
Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH
Pengesahan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan (PPTPKH)
Salinan SK Perubahan Batas (Pelepasan Kawasan Hutan) 2 Tahun Setelah Diperbarui

3 Tahun Permanen

c. Layanan Penetapan Areal Kerja Perizinan dan Persetujuan Bidang Kehutanan

Rencana dan Laporan Penataan Batas
Pengesahan Berita Acara Tata Batas Areal Kerja (BA Tata Batas)
SK Penetapan Areal Kerja 2 Tahun Setelah Diperbarui 3 Tahun Permanen

d. Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan Kawasan Hutan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

3 Rencana, Perubahan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

a. Rencana Ruang Kehutanan dan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Usulan Perubahan Kawasan Hutan
Lokus Perubahan Kawasan Hutan: Keterangan (Peta dan Data), Hasil Lapangan, Hasil Pembahasan
Berita Acara Uji Konsistensi dan Data Pendukung
SK Penetapan Perubahan Kawasan Hutan
Rancang Bangun Penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
Arahan Pencadangan
Penetapan Wilayah KPH
Revisi Penetapan KPHL/KPHP 2 Tahun Setelah
Penetapan Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

b. Rencana Makro Kehutanan dan Alokasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)
Peta Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan
Peta RKTN
Peta Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Makro Kawasan Hutan
Rencana Makro Pemantapan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Konservasi Sumber Daya Hayati, Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)
Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)
Kawasan Hutan Ketahanan Pangan (KHKP) 2 Tahun 3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 9) Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)

c. Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Perubahan Peruntukan (Pelepasan)
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan 2 Tahun Setelah
Penetapan Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

4 Penggunaan Kawasan Hutan

a. Penyiapan Penggunaan Kawasan Hutan

Berkas Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Kegiatan Eksplorasi, Operasi Produksi/Non Tambang, Persetujuan Survei, Kerja Sama
Berkas Permohonan Penetapan Areal Kerja
Berkas Permohonan Perpanjangan dan/atau Penggabungan dan/atau Perubahan dan/atau Penambahan Areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
Berkas Permohonan Pembatalan dan/atau Pengembalian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
Hasil Verifikasi Dokumen
Hasil Telaah Dokumen
Hasil Verifikasi dan Analisis Kawasan
Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi 2 Tahun Setelah
Penggunaan Kawasan Hutan Selesai 3 Tahun Permanen

b. Pemantauan Kewajiban dan Penatausahaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP PKH) 2 Tahun
3 Tahun Musnah

H PERHUTANAN SOSIAL

1 Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

a. Perencanaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial

Target Nasional
Indikatif Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)
Usulan Areal Indikatif PIAPS
Target Kinerja Balai
Rencana Penyiapan Areal PS
Perencanaan Penyiapan Areal PS
Laporan Evaluasi Perencanaan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Penyusunan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)

Kriteria Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)
Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) 2 Tahun 3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

c. Penetapan Hutan Desa (HD)

Laporan Bimtek
Usulan Hutan Desa
Form Verifikasi
Surat Pengembalian Usulan
Berita Acara Verifikasi Teknis
Hasil Telaahan dan Pembahasan
Surat Penolakan
Laporan Evaluasi
Penetapan Hutan Desa
SK Revisi (Hasil Evaluasi)
Penetapan Pencabutan Hutan Desa 2 Tahun Setelah Penetapan Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

d. Penetapan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Laporan Bimtek
Usulan Hutan Kemasyarakatan
Form Verifikasi
Surat Pengembalian Usulan
Berita Acara Verifikasi Teknis
Hasil Telaahan dan Pembahasan
Penolakan
Laporan Evaluasi
Penetapan Hutan Kemasyarakatan
SK Revisi (Hasil Evaluasi)
Penetapan Pencabutan Hutan Kemasyarakatan 2 Tahun Setelah Penetapan Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

e. Penetapan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Laporan Bimtek
Usulan Hutan Tanaman Rakyat
Form Verifikasi
Surat Pengembalian Usulan
Berita Acara Verifikasi Teknis
Hasil Telaahan dan Pembahasan
Surat Penolakan
Laporan Evaluasi
Penetapan Hutan Tanaman Rakyat
SK Revisi (Hasil Evaluasi)
Penetapan Pencabutan Hutan Tanaman Rakyat 2 Tahun Setelah Penetapan Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

f. Penetapan Kemitraan Kehutanan

Laporan Bimtek
Usulan Kemitraan Kehutanan
Form Verifikasi
Surat Pengembalian Usulan
Berita Acara Verifikasi Teknis
Hasil Telaahan dan Pembahasan
Surat Penolakan
Laporan Evaluasi
Penetapan Kemitraan Kehutanan
SK Revisi (Hasil Evaluasi)
Penetapan Pencabutan Kemitraan Kehutanan 2 Tahun Setelah Penetapan Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

2 Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA)

a. Perencanaan Target Hutan Adat dan Hutan Hak

Data Target Nasional
Data Target Nasional Hasil Penyesuaian
Sasaran Lokasi Target Nasional
Target Kinerja Direktorat
Perencanaan PKTHA
Rencana, Peta dan Rincian Anggaran Biaya Kegiatan
Rencana PKTHA 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

b. Penetapan Hutan Adat

Data Masyarakat Hutan Adat (MHA)
Usulan Hutan Hak dan MHA
Laporan Hasil Identifikasi, Validasi dan Verifikasi Teknis
Surat Pengembalian
Rekomendasi dan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat
Hasil Pembahasan, Berita Acara, Risalah Pengolahan Data
Rekomendasi dan Peta Penetapan Hutan Adat
Laporan Hasil Penetapan Hutan Adat
SK Penetapan Hutan Adat 2 Tahun Setelah Penetapan Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

c. Perlindungan Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional

Rencana Kerja
Laporan Verifikasi Teknis
Data dan Informasi Perlindungan Kearifan Lokal
SK Penetapan
Database 2 Tahun 3 Tahun Permanen

d. Registrasi Hutan Hak

Hasil Pembahasan
Rekomendasi dan Peta Penetapan Hutan Hak
SK Penetapan Hutan Hak 2 Tahun Setelah Penatapan Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

e. Penanganan Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan

Data dan Dokumen Pengaduan Konflik Tenurial
Target dan Sasaran
Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi
Laporan Supervisi dan Hasil Pelaksanaan Identifikasi Konflik Tenurial
Laporan Hasil Supervisi dan Pelaksanaan Asesmen/Pemetaan Konflik
Database Konflik Tenurial Kawasan Hutan dan Database Hutan Adat, Hutan Hak dan Kearifan Lokal
Rencana Advokasi dan Pendampingan Masyarakat
SK Tim Pelaksana Advokasi dan Pendampingan Masyarakat
Laporan Hasil Advokasi dan Pendampingan Masyarakat
Rencana Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial
Telaahan (Negosiasi/Mediasi)
SK Tim Mediasi Penanganan Konflik Tenurial
Laporan Hasil Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial 2 Tahun Setelah Konflik Berakhir
3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 14) Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat 15) Laporan Hasil Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

f. Pengelolaan Data dan Informasi Pengaduan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

Pengaduan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
Data dan Informasi Pengaduan Konflik dan Hutan Adat 2 Tahun 3 Tahun Musnah

3 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

a. Perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Target Kinerja Direktorat
Perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Penetapan Kelembagaan dan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)

Usulan/Proposal Kelompok Tani Hutan (KTH)
Laporan Inventarisasi
Verifikasi Lapangan
Berita Acara Verifikasi
Surat Pemberitahuan
SK Penetapan
Data Klasifikasi 2 Tahun Setelah Penetapan Tidak Berlaku 3 Tahun Permanen

c. Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial

Daftar Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
Laporan Bimtek dan Supervisi
Laporan Hasil Evaluasi
Evaluasi Kinerja KUPS
Surat Pemberitahuan
Kinerja KUPS 2 Tahun 3 Tahun Musnah

d. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk

Laporan Inventarisasi
Hasil Verifikasi
Dokumen Produk 2 Tahun 3 Tahun Musnah

e. Penguatan Kewirausahaan dan Kemitraan Perhutanan Sosial

Daftar KUPS
Laporan Bimtek dan Supervisi
Laporan Inventarisasi
Hasil Verifikasi
Dokumen Kewirausahaan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

f. Pengelolaan Data dan Informasi Perhutanan Sosial

Sistem Informasi PUPS
Data KUPS
Rekap Data KUPS
Data Capaian KUPS 2 Tahun 3 Tahun Musnah

4 Pengendalian Perhutanan Sosial

a. Inventarisasi Data Pendamping Perhutanan Sosial

Data Pendamping Perhutanan Sosial
Data Potensi
Rekomendasi Pendamping Perhutanan Sosial
SK Penetapan Pendamping Perhutanan Sosial
Data Sebaran Pendamping Perhutanan Sosial 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Pendampingan Perhutanan Sosial

Updating Data Pendamping Perhutanan Sosial
Laporan Bimtek dan Supervisi
Laporan Pengawasan
Laporan Monitoring dan Evaluasi
Laporan Kemajuan Kenaikan Kelas KUPS 2 Tahun 3 Tahun Musnah

I PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1 Penyuluhan Kehutanan

a. Manajemen Data Sistem Informasi Penyuluhan (SIMLUH)

Data SIMLUH Terkini
Laporan Rekap Pemutakhiran (Updating) Data 1 Tahun Setelah Diperbarui 2 Tahun Musnah

b. Penyusunan Program Penyuluhan

Penetapan Tim Penyusunan Programa Penyuluhan
Draf s.d. Final Programa Penyuluhan
Programa Penyuluhan 1 Tahun Setelah Diperbarui 2 Tahun Musnah

c. Pengembangan Materi Penyuluhan

Penetapan Tim Penyusun Materi Penyuluhan
Draf s.d. Final Materi Penyuluhan
Modul Materi Penyuluhan 1 Tahun Setelah Diperbarui 2 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

d. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/ Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)

Hasil Identifikasi Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/PKSM
Draf sampai dengan Final Modul Pembelajaran
Modul Pembelajaran
Laporan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/PKSM
Pemanggilan Peserta Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/PKSM
Sertifikat Peserta Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/PKSM 2 Tahun 3 Tahun Musnah

e. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)

Data PKSM
Kartu Registrasi PKSM 2 Tahun 3 Tahun Musnah

f. Fasilitasi Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri

Usulan Fasilitasi KTH menuju KTH Mandiri
Data Usulan Fasilitasi Terverifikasi
SK/Penetapan KTH yang mendapatkan Fasilitasi KTH menuju KTH Mandiri
Perjanjian Kerja Sama (PKS) Fasilitasi KTH menuju KTH Mandiri
Laporan Fasilitasi KTH menuju KTH Mandiri 2 Tahun 3 Tahun Musnah

g. Fasilitasi Wanawiyata Widyakarya

Usulan Fasilitasi Pembentukan/Pengembangan Wanawiyata Widyakarya
Data Usulan Fasilitasi Pembentukan/Pengembangan Wanawiyata Widyakarya Terverifikasi
Penetapan Wanawiyata Widyakarya yang Mendapatkan Fasilitasi
Perjanjian Kerja Sama (PKS) Fasilitasi Wanawiyata Widyakarya
Pembentukan/Pengembangan Wanawiyata Widyakarya
Laporan Fasilitasi Pembentukan/Pengembangan Wanawiyata Widyakarya 2 Tahun 3 Tahun Musnah

h. Lomba dan Apresiasi Wanalestari Tingkat Nasional

Kegiatan Lomba dan Apresiasi Wanalestari
Jadwal dan Usulan Peserta Lomba dan Apresiasi Wanalestari
Penetapan/Surat Perintah Tugas (SPT) Tim Verifikasi Dokumen dan Lapangan
Hasil Verifikasi Dokumen dan Verifikasi Lapangan
Nominasi Pemenang Lomba
Sertifikat Penghargaan Pemenang Lomba dan Apresiasi Wanalestari
Laporan Lomba dan Apresiasi Wanalestari
SK/Penetapan Pemenang 2 Tahun
3 Tahun Permanen

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF 9) Data Penerima Wanalestari

i. Kinerja Operasional Penyuluh Kehutanan

Data Penyuluh Kehutanan PNS
Usulan Data Penyuluh Kehutanan PNS yang akan Mendapatkan Biaya Operasional Penyuluh (BOP)
Verifikasi Data Usulan Penyuluh Kehutanan Penerima BOP
Penetapan Penyuluh Kehutanan PNS Penerima BOP
Penetapan KPA Tentang Pembebanan BOP
Laporan Kegiatan Bulanan oleh Penyuluh Kehutanan Penerima BOP Melalui Aplikasi SIMLUH
Monitoring Laporan BOP
Laporan Kinerja Penyuluh Kehutanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

2 Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur Kehutanan

Data Identifikasi Jabatan SDM Aparatur Kehutanan
Instrumen Pengukuran Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan
Rekomendasi Kebutuhan Pengembangan SDM Aparatur Kehutanan
Perencanaan Pengembangan SDM Aparatur Kehutanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Non Aparatur Kehutanan

Data Jenis SDM Non Aparatur Kehutanan
Instrumen Pengukuran Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan
Rekomendasi Kebutuhan Pengembangan SDM Non Aparatur Kehutanan
Perencanaan Pengembangan SDM Non Aparatur Kehutanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

c. Penyusunan Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan

Data Rencana Penyusunan Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan (Usulan Kebutuhan/Kaji Ulang)
SK Tim Perumus Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan
Draf Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan
Notula Pra Konvensi Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan
Draf Final Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan
Salinan Peraturan Menteri Kehutanan Standar Kompetensi SDM Aparatur Kehutanan 2 Tahun Setelah Penetapan 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

d. Penyusunan Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan

Rencana Penyusunan Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan (Usulan Kebutuhan/Kaji Ulang)
SK Penetapan Tim Perumus Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan
Draf Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan
Notula Pra Konvensi Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan
Draf Final Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan
Usulan Standar Kompetensi SDM Non Aparatur Kehutanan 2 Tahun Setelah Penetapan 3 Tahun Musnah

e. Penyusunan Peraturan Menteri Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Data SKKNI
SK Penetapan Tim Perumus Peraturan Menteri Pemberlakuan SKKNI
Draf Peraturan Menteri Pemberlakuan SKKNI 2 Tahun 3 Tahun Musnah

f. Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM Kehutanan

Rekapitulasi Data Calon Peserta Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM Kehutanan
Perencanaan Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM Kehutanan
Sertifikat Kompetensi SDM Kehutanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

g. Layanan Lembaga Sertifikasi

Rekomendasi Dukungan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Kehutanan (Pembentukan/Perpanjangan Lisensi/Penambahan Ruang Lingkup)
Rekomendasi Sertifikat Registrasi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Kehutanan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

3 Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

a. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan

Data Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD)
Program Diklat
Modul Diklat
Peraturan Kepala Pusat Diklat
SK Penetapan Kurikulum Pelatihan Bidang Kehutanan 3 Tahun Setelah Diperbarui 2 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan Panitia
Rapat Persiapan Diklat
Surat Pemanggilan Peserta
SK Tim Penyelenggara Diklat
SK Tim Pengajar Diklat
Panduan Diklat
Laporan Panitia
Sambutan Pembukaan Penyelenggaraan Diklat
Daftar Peserta Diklat
Bahan Ajar Diklat
Daftar Hadir Peserta dan Widyaiswara
Formulir Evaluasi Diklat dan Widyaiswara
Hasil Evaluasi Diklat
Sambutan Penutupan Diklat
Transkrip Nilai
Laporan Penyelenggaraan Diklat
Akreditasi Pusat Diklat
Sertifikasi SDM 2 Tahun
3 Tahun Musnah

c. Pertinggal Sertifikat Diklat 2 Tahun Setelah Instansi Dinyatakan Dihapus 3 Tahun Musnah

d. Pendidikan Tinggi (Karyasiswa)

Data Hasil Seleksi Karyasiswa
Data Calon Karyasiswa
Penetapan Karyasiswa
Laporan Bulanan, Triwulan Karyasiswa
Surat Keputusan Tugas Belajar (SKTB)
Laporan Monitoring dan Evaluasi Karyasiswa Lulusan Program S2 dan S3
Surat Keterangan Pengembalian Karyasiswa dan Pemanggilan Presentasi Karyasiswa Lulusan Program S2 dan S3
Surat Keterangan Presentasi Karyasiswa 2 Tahun 3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

e. Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN)

Kurikulum, Silabus, dan Modul
Penerimaan Siswa SMKKN
Laporan dan Evaluasi 2 Tahun Setelah SMKKN Dihapus 3 Tahun Musnah

f. Pertinggal Ijazah dan Transkrip Nilai SMKKN 2 Tahun Setelah SMKKN Dihapus 3 Tahun Musnah

g. Pengembangan Pelatihan

Laporan Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan 2 Tahun
3 Tahun Musnah

h. Penjaminan Mutu, Akreditasi, dan Evaluasi Diklat

Laporan Audit Mutu Internal LPPBJ
Kelengkapan Akreditasi dan Pembinaan Lembaga Pelaksana Diklat Terakreditasi
Laporan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Pelaksana Diklat 2 Tahun
3 Tahun Musnah

4 Pengembangan Generasi Pelestari Hutan

a. Pembinaan/Pengembangan Generasi Peduli Cinta Alam

Data Hasil Identifikasi Kebutuhan Bimtek
SK Penetapan Tim Pelaksanaan Pembinaan/Bimbingan Teknis, Surat Tugas
Penyiapan Administrasi Pelaksanaan Pembinaan/Bimbingan Teknis
Pelaksanaan Bimbingan Teknis 2 Tahun
3 Tahun Musnah

b. Pembentukan dan Pemberdayaan Kewirausahaan Kreatif Kehutanan

Data Hasil Seleksi Pembentukan Kader
SK Penetapan Tim Pelaksanaan
Persiapan Administrasi Pelaksanaan Pembentukan dan Pemberdayaan Kader Kewirausahaan Kreatif Kehutanan
Sertifikat
Laporan Pelaksanaan 2 Tahun
3 Tahun Musnah

c. Pendampingan/Fasilitasi/Penyuluhan/ Pemagangan

SK Penetapan Tim Pelaksanaan
Penyiapan Administrasi Pelaksanaan
Pendampingan/Fasilitasi/Penyuluhan/Magang
Laporan Pelaksanaan

2 Tahun
3 Tahun Musnah

NO. JENIS ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN KETERANGAN AKTIF INAKTIF

d. Pemberian Penghargaan

SK Penetapan Tim Seleksi
Data Hasil Penilaian Administrasi
Data Hasil Penilaian Dokumen
Laporan Pelaksanaan Pemberian Penghargaan
SK Penetapan Menteri Kehutanan dan Piagam Penghargaan 2 Tahun
3 Tahun Permanen

e. Monitoring dan Evaluasi

SK Penetapan Tim
Penyiapan Administrasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 2 Tahun
3 Tahun Musnah

J PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT HUTAN

1 Perencanaan dan Formulasi Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan

a. Perencanaan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Formulasi Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan 1 Tahun Setelah Formulasi Diperbarui 4 Tahun Permanen

2 Fasilitasi Penerapan Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

3 Pengelolaan Laboratorium dan Laboratorium Alam (Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus) Bidang Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan

a. Pengelolaan Laboratorium Bidang Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

b. Pengelolaan Laboratorium Alam (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) Bidang Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan 2 Tahun 3 Tahun Musnah

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

       ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

RINCIAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Pengelolaan Arsip dilakukan terhadap Arsip Dinamis yang berupa: a. Arsip konvensional; dan b. Arsip elektronik.

A. Arsip Konvensional Dalam pengelolaan Arsip konvensional dilakukan kegiatan:
1. Penciptaan Arsip Penciptaan Arsip meliputi kegiatan pembuatan Arsip dan penerimaan Arsip. Pembuatan dan penerimaan Arsip dilaksanakan berdasarkan: a) tata naskah dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Naskah Dinas; b) Klasifikasi Arsip, sesuai dengan pelaksanaan Klasifikasi Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini; dan
c) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, sesuai dengan pelaksanaan sistem klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini. 2. Penggunaan Arsip Penggunaan Arsip dilakukan dalam bentuk pemberian layanan Arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya yang dilaksanakan oleh petugas layanan yang terdiri atas Arsiparis dan/atau pengelola Arsip secara cepat, tepat, dan aman. Pemberian layanan Arsip menjadi kewajiban dan tanggung jawab Unit Pengolah dan Unit Kearsipan. Tanggung jawab memberikan layanan Arsip diatur sebagai berikut: a) pimpinan Unit Pengolah bertanggung jawab terhadap ketersediaan, penyajian Arsip Vital, dan Arsip Aktif.
b) pimpinan Unit Kearsipan bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan penyajian Arsip Inaktif untuk kepentingan pengguna internal dan eksternal (publik, pengawas eksternal, dan penegak hukum). c) untuk kepentingan akses Arsip Dinamis dapat dilakukan Alih Media. d) penyajian Arsip Dinamis dilaksanakan berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip. Layanan penggunaan Arsip internal/eksternal merupakan pemberian layanan penggunaan Arsip terhadap pengguna yang berhak dengan prosedur sebagai berikut: a) Permintaan Peminjaman Arsip permintaan peminjaman Arsip dilakukan dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada pimpinan Unit Pengolah/ Unit Kearsipan dan mengisi lembar formulir/buku/tautan (link) peminjaman Arsip, sebagaimana gambar 1:

Gambar 1

b) Pencarian Arsip Pencarian Arsip dilaksanakan oleh: 1) Unit Pengolah Pencarian Arsip Aktif dilakukan oleh petugas layanan ke lokasi penyimpanan menggunakan sarana lembar disposisi/aplikasi umum bidang Kearsipan dinamis/daftar Arsip Aktif.
2) Unit Kearsipan Pencarian Arsip Inaktif dilakukan oleh petugas layanan ke lokasi penyimpanan menggunakan sarana aplikasi umum bidang Kearsipan dinamis/daftar Arsip Inaktif.

c) Pencatatan Petugas layanan setelah melakukan pencarian ketersediaan Arsip berdasarkan arahan/disposisi pimpinan Unit Pengolah/Unit Kearsipan, selanjutnya melakukan pencatatan informasi Arsip yang dipinjam secara lengkap pada lembar formulir/buku/tautan (link) peminjaman Arsip.

Formulir lembar formulir peminjaman Arsip dapat dilihat pada Gambar 1.

Formulir peminjaman Arsip dibuat rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
1) lembar ke-1 untuk peminjam Arsip

lembar ke-2 untuk petugas layanan

d) Pengambilan Arsip
Pengambilan Arsip dari tempat penyimpanan menggunakan out indicator untuk menandai adanya Arsip yang keluar dari laci atau filing cabinet atau boks Arsip, yang berupa: 1) out guide berfungsi untuk memberikan tanda/menggantikan keluarnya satu berkas Arsip dari tempat penyimpanan, dengan format sebagaimana Gambar 2; atau

Gambar 2

out sheet berfungsi untuk memberikan tanda/menggantikan keluarnya beberapa lembar Arsip dari tempat penyimpanan, dengan format sebagaimana Gamber 3.

Gambar 3

e) Penyampaian Arsip
Petugas layanan menyampaikan Arsip kepada pengguna Arsip dilengkapi tanda terima peminjaman yang ditandatangani oleh peminjam, petugas layanan dan diketahui oleh kepala Unit Pengolah/Unit Kearsipan. Formulir peminjaman sebagai tanda terima peminjaman berisi informasi Arsip yang dipinjam. Contoh lembar formulir peminjaman Arsip dapat dilihat pada penjelasan terkait permintaan layanan. Penyampaian Arsip dilakukan sebagai berikut:

Dalam hal Arsip yang dipinjam adalah Arsip asli, maka dilakukan prosedur sebagai berikut: a) peminjam wajib mengembalikan Arsip sesuai batas waktu yang ditentukan dan dapat diperpanjang lagi apabila Arsip tersebut masih diperlukan; b) petugas wajib meminta kembali Arsip yang belum dikembalikan dalam batas waktu yang ditentukan; dan c) untuk peminjaman Arsip asli, Arsiparis/pengelola Arsip wajib mendampingi Arsip tersebut sampai dengan dikembalikan.
Dalam hal Arsip yang diminta adalah Arsip kopi sedangkan pengguna meminta Autentikasi maka dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
Dalam hal Arsip yang diminta adalah Arsip elektronik, dapat dilakukan Alih Media sesuai dengan ketentuan. f) Pengendalian Petugas layanan melakukan pengendalian melalui monitoring terhadap lembar formulir/buku/tautan (link) peminjaman Arsip dan berkewajiban untuk mengingatkan peminjam apabila Arsip belum dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. g) Penyimpanan Kembali Petugas layanan menerima pengembalian Arsip dan menyimpan kembali pada tempat penyimpanan, kemudian mengambil out indicator.

Pemeliharaan Arsip Kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif yang meliputi Pemberkasan Arsip Aktif, penataan Arsip Inaktif, penyimpanan Arsip, dan Alih Media. a. Arsip Aktif Pemeliharaan Arsip Aktif menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Pengolah pada tiap unit kerja. Pemeliharaan Arsip Aktif menggunakan prasarana dan sarana Kearsipan sesuai dengan standar yang terdiri atas folder, guide/sekat, label, out indicator, indeks, Tunjuk Silang, filing cabinet/rak Arsip yang sejenisnya. Pemeliharaan Arsip Aktif dilakukan melalui kegiatan Pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif.

Pemberkasan Arsip Aktif a) Pemberkasan Arsip Aktif dilakukan terhadap Arsip yang dibuat dan diterima. b) Pemberkasan Arsip Aktif dilaksanakan berdasarkan Klasifikasi Arsip. c) Pemberkasan Arsip Aktif dilaksanakan melalui prosedur pemeriksaan, penentuan Indeks, penentuan kode, Tunjuk Silang (apabila ada), pelabelan, dan penyusunan daftar Arsip Aktif. d) Pemberkasan Arsip Aktif menghasilkan tertatanya fisik dan informasi Arsip serta tersusunnya daftar Arsip Aktif yang paling sedikit memuat: d).1 Unit Pengolah; d).2 nomor urut; d).3 nomor Berkas; d).4 Kode Klasifikasi;
d).5 uraian Berkas;

d).6 jumlah Berkas; d).7 kurun waktu;
d).8 nomor item;
d).9 uraian informasi Arsip; d).10 jumlah item; d).11 tanggal; d).12 tingkat perkembangan; dan
d).13 keterangan. e) Daftar Arsip Aktif dapat digunakan sebagai sarana bantu penemuan kembali Arsip. f) Unit Pengolah menyampaikan Daftar Arsip Aktif kepada Unit Kearsipan pada tiap pencipta Arsip paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan. g) Prosedur Pemberkasan Arsip Aktif meliputi tahapan- tahapan sebagai berikut:
g).1 Pemeriksaan dan pengelompokkan Arsip
Kegiatan memeriksa terhadap kelengkapan Berkas yang hendak diarsipkan dan memeriksa keterangan siap "simpan", "file" atau "arsipkan" yang ada pada lembar disposisi, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kesamaan masalah. g).2 Pengkodean
Kegiatan menentukan Kode Klasifikasi berdasarkan pokok masalah, sub masalah, sub- sub masalah yang terkandung dalam Berkas dan ditulis dengan huruf kapital menggunakan pensil di sudut kanan atas naskah dinas/arsip. g).3 Penentuan Indeks
Kegiatan menentukan kata tangkap/tanda pengenal sebagai petunjuk terhadap isi informasi Arsip yang akan disimpan sebagai judul Berkas. Indeks dari informasi Berkas sebagai subyek pokok dicantumkan pada tab folder. Indeks dapat berupa nama orang/lembaga/organisasi, tempat/wilayah, nomor identitas/angka, masalah/subyek. Syarat Indeks:
a. singkat; b. jelas dan mudah diingat; c. kata benda atau kata yang memberikan pengertian kebendaan; dan d. mencerminkan isi informasi Arsip.

Format pengkodean dan penentuan Indeks sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat dalam Gambar 4.

Gambar 4

g).4 Pemberian Tunjuk Silang
Tunjuk Silang berupa kartu berukuran panjang 15 cm dengan lebar 10 cm dan dicetak dalam kertas ukuran A4/F4/legal.
Tunjuk Silang digunakan untuk: a) Satu arsip dua kode.
contoh:
Surat tentang perbantuan tenaga ahli atas nama Ray Andhika, S.Hut., M.Sc. Pengendali Ekosistem Hutan Utama Ditjen KSDAE selama 2 tahun diperbantukan di ITTO Jepang. Kartu Tunjuk Silang disimpan di folder “ITTO” dengan indeks “ITTO” kode KSM.02.03 dan berkasnya berada di folder dengan indeks "Ray Andhika, S.Hut., M.Sc." dengan kode PEG.03.01,
dituangkan sebagaimana Gambar 5

PEG.11.01 Cuti Tahunan

Gambar 5 b) Arsip yang memiliki keterkaitan masalah contoh: Surat tentang renovasi rumah dinas pejabat Kementerian Kehutanan di Cibubur tahun 2023. Kartu Tunjuk Silang disimpan di folder Berkas masing-masing yaitu di folder "Pemeliharaan BMN" dan folder "Rumah dinas". Arsip yang diberi indeks "Pemeliharaan BMN" kode KAP.05 mempunyai keterkaitan dengan arsip atau naskah yang diberi indeks "Rumah Dinas" dengan kode SET.01.03, Dituangkan sebagaimana Gambar 6a dan Gambar 6b.

Gambar 6a

Gambar 6b

c) Arsip yang Berbeda Media contoh: Laporan Kejadian Kebakaran Hutan di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (foto terlampir). Lampiran foto disimpan secara terpisah.
Kartu disimpan di folder "Kebakaran Hutan" untuk arsip tekstual dengan kode GKM.04.07, sedangkan arsip foto disimpan pada tempat penyimpanan foto, dituangkan dalam Gambar 7

Gambar 7

Penyortiran berkas berdasarkan Kode Klasifikasi dan Indeks yang telah dituliskan pada sudut kanan atas Berkas atau surat.
Arsip dengan Kode Klasifikasi dan Indeks yang sama ditempatkan dalam satu folder atau map gantung secara kronologis dengan posisi lateral.

Folder atau map gantung digunakan untuk menyimpan Arsip tekstual yang terbuat dari kertas manila karton, memiliki bentuk seperti map, dengan tab atau bagian menonjol di sebelah kanan atas.

Kode Klasifikasi dan Indeks dituliskan pada label yang dilekatkan di tab folder atau map gantung, sebagaimana Gambar 8.

Gambar 8

Penataan sekat/guide
Sekat/guide digunakan sebagai petunjuk dan pemisah antara kelompok masalah yang satu dengan yang lain berdasarkan Klasifikasi Arsip. Penataan sekat/guide terdiri atas:
a) sekat/guide primer untuk menuliskan pokok masalah yang diletakkan dalam posisi pertama; b) sekat/guide sekunder untuk menuliskan sub masalah dan diletakkan dalam posisi kedua; dan c) sekat/guide tersier untuk menuliskan sub-sub masalah dan diletakkan dalam posisi ketiga.

Penataan sekat/guide sebagaimana Gambar 9

Gambar 9

Penulisan Kode Klasifikasi pada label sekat/guide Kegiatan menuliskan Kode Klasifikasi pada label yang ditempelkan pada sekat/guide primer, sekunder, dan tersier.

Penulisan Kode Klasifikasi pada label sekat, sebagaimana Gambar 10.

Gambar 10

Penataan folder atau map gantung pada susunan sekat/guide. Kegiatan menyusun folder di belakang sekat/guide berdasarkan pola klasifikasi, sebagaimana Gambar 11

Gambar 11

Penempatan pada filing cabinet
Kegiatan menyusun sekat/guide dan folder ditempatkan pada filing cabinet sesuai dengan pokok masalah dalam pola klasifikasi. Apabila menggunakan rak hangmap, ditempatkan pada lemari besi yang dilengkapi kunci, sebagaimana gambar 12a dan gambar 12b.

Gambar 12a

                                                                                 Gambar 12b

Pembuatan daftar Arsip Aktif
Kegiatan membuat daftar Arsip Aktif dilakukan dengan melakukan input/entri data dari informasi yang ada pada Arsip Aktif ke dalam daftar Arsip Aktif berdasarkan urutan pola klasifikasi. Format daftar Arsip Aktif, sebagaimana Gambar 13

Gambar 13

Petunjuk Pengisian :
Unit Pengolah : diisi satuan kerja pemilik Arsip Nomor urut : diisi nomor urut
Nomor berkas : diisi nomor Berkas (nomor definitif Arsip yang terdiri atas nomor pemilik Arsip/tahun pengerjaan.
contoh: 00001ROUM/2023) Kode klasifikasi : diisi Kode Klasifikasi Arsip Uraian berkas : diisi uraian informasi Berkas (kata tangkap/Indeks) Jumlah berkas : diisi banyaknya jumlah Arsip
(map/folder/sampul) Kurun waktu : diisi kurun waktu terciptanya Arsip Nomor item : diisi nomor item Berkas Uraian informasi arsip : diisi uraian informasi item Berkas

Jumlah item : diisi jumlah item (lembar/jilid/bundel) Tanggal : diisi tanggal arsip Tingkat perkembangan : diisi asli/kopi/tembusan/salinan/pertinggal Keterangan : diisi Klasifikasi Keamanan & Akses Arsip (KKAA); lokasi simpan akses arsip; keterangan filing cabinet/lemari/rak

Penyampaian Daftar Arsip Aktif
Unit Pengolah menyampaikan daftar Arsip Aktif yang sudah ditandatangani pimpinan Unit Pengolah ke Unit Kearsipan paling lama 6 (enam) bulan sekali secara berjenjang, sebagai sarana monitoring bagi Unit Kearsipan terhadap Arsip Aktif yang disimpan di Unit Pengolah.
Penyimpanan Arsip Aktif a) Penyimpanan Arsip Aktif menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Pengolah. b) Penyimpanan Arsip Aktif dilakukan terhadap Arsip Aktif yang sudah didaftar dalam daftar Arsip Aktif. c) Penyimpanan Arsip Aktif dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik (memelihara keamanan, keselamatan dan kebersihan Arsip, sarana dan prasarana penyimpanan Arsip Aktif) dan informasi Arsip selama jangka waktu penyimpanan Arsip berdasarkan JRA. d) Dalam hal Arsip Aktif yang disimpan Unit Pengolah telah melewati retensi Arsip Aktif dan memasuki Retensi Inaktif berdasarkan JRA, Unit Pengolah harus melaksanakan pemindahan Arsip dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan.

b. Arsip Inaktif Pemeliharaan Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab pimpinan Unit Kearsipan. Dalam melaksanakan pemeliharaan Arsip Inaktif, Unit Kearsipan harus menyediakan prasarana dan sarana Kearsipan sesuai dengan standar antara lain: ruang/gedung sentral Arsip Inaktif (record center), boks arsip, folder, kertas kising/samson, label boks, lemari arsip/mobile file, out indicator. Arsip Inaktif berasal dari Unit Pengolah yang telah melewati Retensi Aktif dan memasuki Retensi Inaktif berdasarkan JRA. Pemeliharaan Arsip Inaktif dilakukan melalui kegiatan penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif. 1) Penataan Arsip Inaktif a) Penataan Arsip Inaktif dilakukan berdasarkan: a).1 prinsip asal usul, untuk menjaga Arsip selalu melekat pada konteks penciptaannya, tetap terkelola dalam satu pencipta Arsip (provenance), dan tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta Arsip lain; dan a).2 prinsip aturan asli, untuk menjaga Arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (original order) atau sesuai dengan pengaturan ketika Arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta Arsip.

b) Penataan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: b).1 membuat Daftar Arsip Inaktif dari Daftar Arsip Aktif yang sudah habis masa retensinya, dengan format sebagaimana Gambar 14.

                                                                         Gambar 14

b).2 memindahkan Arsip Inaktif beserta folder ke dalam boks Arsip tanpa mengubah nomor Arsip pada saat aktifnya, dengan cara Gambar 15.

Gambar 15

b).3 menata berkas Arsip Inaktif ke dalam boks arsip sesuai dengan urutan nomor dimulai dari arah belakang ke depan, sehingga nomor terkecil berada di belakang, dengan cara sebagaimana Gambar 16.

Gambar 16

Petunjuk Pengisian: Penyusunan berkas dalam boks nomor awal: 0000l/ROUM/2023
nomor akhir: 00006/ROUM/2023

b).4 memberi label pada boks Arsip dengan cara menempelkan label yang sekurang-kurangnya memuat informasi pemilik Arsip, nomor berkas/nomor Arsip, nomor boks dan tahun terciptanya Arsip, dengan cara Gambar 17.

Gambar 17

b).5 menempatkan boks Arsip pada lemari Arsip atau mobile file secara lateral dari kiri ke kanan, dari rak paling atas ke bawah dan seterusnya. Mobile file berbahan metal yang pada bagian bawahnya terdapat lintasan rel dan dapat digeser, sebagaimana Gambar 18

Gambar 18

b).6 melakukan perawatan Arsip Inaktif dengan cara membersihkan Arsip dari debu dengan penyedot debu, kuas, dan pembersih debu lainnya. Kemudian menempatkan kamper pada sela-sela Arsip dalam boks. c) Penataan Arsip Inaktif yang belum memiliki daftar arsip dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

c).1 Survei Arsip
Survei Arsip dilaksanakan untuk mengetahui kondisi Arsip, tahun terciptanya Arsip, lokasi penyimpanan Arsip, jenis media Arsip, volume Arsip dan lain-lain yang menyangkut dengan data untuk melakukan penataan arsip.
Format hasil survei sebagaimana Gambar 19

Gambar 19

c).2 Pembersihan Arsip Kegiatan membersihkan Arsip agar bebas dari berbagai unsur perusak, terutama bakteri, serangga dan debu. Membersihkan Arsip ada 2 (dua) macam, yaitu:
c).2.1 Fumigasi
Fumigasi adalah kegiatan sterilisasi Arsip dari berbagai kotoran (bakteri, serangga dan lain- lain) yang bisa menyebabkan kerusakan Arsip dan gangguan kesehatan pada manusia.
c).2.2 membersihkan debu yang menempel pada Arsip dilakukan dengan menggunakan penyedot debu, kuas dan pembersih debu lainnya. c).3 Rekonstruksi Arsip
Rekonstruksi Arsip adalah kegiatan pengolahan/penataan/pengaturan Arsip baik secara fisik maupun informasinya yang bertujuan untuk mengembalikan susunan Arsip seperti pada waktu Arsip tersebut masih aktif. Tahapan rekonstruksi Arsip dilakukan sebagai berikut: c).3.1 Pengelompokan Arsip Kegiatan menyatukan/mengelompokkan Arsip berdasarkan prinsip asal usul pencipta Arsip (principal of provenance) atau prinsip aturan asli (principal of original order). c).3.2 Pemilahan/seleksi Arsip Kegiatan memisahkan antara Arsip dan non Arsip dengan tujuan menghindari bercampurnya Berkas Arsip dan non Arsip yang termasuk kategori non Arsip antara lain: duplikasi Arsip, blangko/formulir kosong,

amplop, map dan konsep surat tanpa paraf koordinasi. c).3.3 Pendeskripsian Arsip Input data deskripsi Arsip menggunakan format excel, deskripsi Arsip terdiri dari kode (inisial pelaksana/penginput data dan nomor sementara), tahun, unit kerja, Kode Klasifikasi, Indeks, isi ringkas, tanggal, tingkat perkembangan, keadaan, dan jumlah menggunakan sarana komputer/laptop dan sejenisnya.
c).3.4 Pembungkusan Arsip
Selanjutnya Arsip yang telah di deskripsi dimasukan ke dalam kertas kising/samson dan diberi nomor sementara. Kertas kising/samson yang merupakan kertas khusus dengan ukuran
60cm x 45cm, dan digunakan untuk membungkus Arsip Inaktif. c).3.5 Manuver Data/Fisches Manuver melakukan manuver data dengan cara sorting data menurut tahun, Kode Klasifikasi, Indeks dan tanggal. c).3.6 Penomoran Definitif pemberian nomor definitif berdasarkan urutan hasil manuver data. Nomor definitif ditulis/dicetak pada label nomor dan tempelkan pada kertas kising/samson pada sudut kanan atas.
c).3.7 Manuver Fisik Arsip Kegiatan menggabungkan Arsip yang sudah dibungkus/disampul sesuai dengan urutan nomor definitifnya dan memasukan Arsip ke dalam boks. c).3.8 Pemberian Label pada boks Arsip
menempelkan label pada boks Arsip yang sekurang-kurangnya memuat informasi pemilik Arsip, nomor Berkas/nomor Arsip, nomor boks dan tahun terciptanya Arsip.

c).3.9 Pembuatan daftar Arsip Inaktif Daftar Arsip Inaktif memuat informasi yang sekurang-kurangnya: pencipta Arsip, Unit Pengolah, nomor Arsip, Kode Klasifikasi, uraian informasi Arsip, kurun waktu, jumlah, dan keterangan.

Format Rekonstruksi Arsip, sebagaimana Gambar 20

Gambar 20

Petunjuk Pengisian

Unit Pengolah : diisi satuan kerja pemilik Arsip Nomor urut : diisi nomor urut
Nomor arsip : diisi nomor Arsip Tahun : diisi tahun Arsip tercipta Kode klasifikasi : diisi Kode Klasifikasi Arsip Indeks : diisi Indeks Isi ringkas : diisi uraian informasi Arsip Tanggal : diisi tanggal Arsip Tingkat perkembangan : diisi asli/kopi/tembusan/salinan/ pertinggal Keadaan : diisi keadaan arsip (baik/rusak) Jumlah
: diisi jumlah item (lembar/jilid) No. Boks : diisi nomor boks Lokasi simpan : diisi lokasi simpan Arsip
(filing cabinet/lemari/rak) Keterangan : diisi Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip (KKAA) atau keterangan lain
yang dianggap perlu

c).3.10 Penempatan boks pada lemari Arsip atau mobile file
menempatkan boks Arsip pada lemari Arsip atau mobile file secara lateral dari kiri ke kanan, dari rak paling atas ke bawah dan seterusnya.

Penyimpanan Arsip Inaktif a) Penyimpanan Arsip Inaktif dilakukan terhadap arsip yang sudah didaftar dalam daftar Arsip Inaktif. b) Penyimpanan Arsip Inaktif dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik (memelihara keamanan, keselamatan dan kebersihan Arsip, sarana dan prasarana penyimpanan Arsip Inaktif) dan informasi Arsip selama jangka waktu penyimpanan Arsip berdasarkan JRA.

c. Alih Media Arsip Alih Media Arsip dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi Alih Media Arsip, yang pelaksanaannya didukung dengan sarana dan prasarana pindai yang memadai sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Proses Alih Media Arsip meliputi: a) mengidentifikasi dan memilih Arsip yang dialihmediakan;
b) meminjam dan membersihkan fisik Arsip;
c) melakukan Alih Media;
d) mengembalikan Arsip yang telah di alih media;
e) membuat daftar Arsip dan berita acara Alih Media;
f) melakukan verifikasi Arsip hasil Alih Media;
g) melakukan Autentikasi Arsip hasil Alih Media; dan
h) mengesahkan berita acara.
Pelaksanaan Autentikasi arsip hasil Alih Media
Setiap arsip yang dialihmediakan harus diautentikasi oleh pimpinan/pejabat terkait atau pejabat fungsional Arsiparis/Pengelola Arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait arsip hasil Alih Media, dengan metode Hashcode SHA-256 atau dengan metode lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Arsip yang telah dilakukan Alih Media, dibuat Daftar Arsip Alih Media yang memuat kolom nilai hashcode yang diperoleh dari aplikasi yang menghasilkan nilai hashcode SHA-256, guna mendapatkan kepercayaan akan keaslian/Autentikasi file Alih Media tersebut. File Alih Media selanjutnya disimpan dan dijaga sebagai bentuk akuntabilitasnya.
Penyusunan berita acara dan daftar Arsip Alih Media
Pelaksanaan Alih Media dilakukan dengan membuat berita acara dan daftar Arsip Alih Media, dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Berita Acara Alih Media Arsip paling sedikit memuat informasi:

waktu pelaksanaan;
tempat pelaksanaan;
jenis media;
jumlah Arsip;
keterangan proses Alih Media yang dilakukan;
pelaksana Alih Media; dan
penandatanganan oleh pimpinan Unit Kearsipan/Unit Pengolah.
Format Berita Acara Alih Media sebagaimana Gambar 21

Gambar 21

Petunjuk Pengisian:
(1) diisi nama hari
(2) diisi tanggal dengan huruf (3) diisi bulan dengan huruf (4) diisi tahun dengan huruf (5) diisi nama pelaksana (6) diisi NIP Pelaksana (7) diisi pangkat/gol. pelaksana (8) diisi jabatan pelaksana (9) diisi Arsip satuan kerja
(10) diisi tahun Arsip yang di Alih Media (11) diisi waktu pelaksanaan Alih Media (12) diisi lokasi pelaksanaan Alih Media (13) diisi jumlah (nomor/lembar) Arsip Alih Media (14) diisi lokasi pembuatan BA (15) diisi waktu pembuatan BA (16) diisi atasan langsung

b) Daftar Alih Media Arsip yang paling sedikit memuat informasi:
1) Unit Pengolah;
2) nomor urut;

jenis Arsip;
media Arsip (semula, menjadi);
jumlah;
alat;
kurun waktu; dan
keterangan. Format daftar Alih Media Arsip sebagaimana Gambar 22

Gambar 22

Petunjuk Pengisian

Nomor urut : diisi nomor urut
Nomor Arsip : diisi nomor Arsip Jenis Arsip : diisi uraian informasi Arsip Kurun waktu : diisi tahun terciptanya Arsip Media Arsip semula : diisi media arsip semula (misal: kertas) Media Arsip menjadi : diisi media arsip menjadi (misal: elektronik) Jumlah
: diisi jumlah lembar

Alat
: diisi alat Alih Media (misal: tipe dan merk scanner)

Waktu Alih Media : diisi waktu pelaksanaan Alih Media Keterangan : diisi keterangan lain yang dianggap perlu Lokasi Simpan Fisik Arsip : diisi lokasi simpan fisik Arsip File pdf : diisi nama file pdf Nilai Hash : diisi nilai hash

Penyusutan Arsip Kegiatan penyusutan arsip di Kementerian dilaksanakan oleh organisasi Kearsipan pusat dan daerah meliputi: a. Pemindahan Arsip Inaktif Pemindahan Arsip Inaktif dilakukan secara bertingkat dan berjenjang berdasarkan organisasi Kearsipan.

Pemindahan Arsip Inaktif pada organisasi Kearsipan pusat a) Unit Pengolah a).1 Pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan II dilakukan sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun berdasarkan JRA kementerian.
a).2 Unit Pengolah melakukan seleksi dan penilaian Arsip dalam rangka pemindahan Arsip Inaktif dengan prosedur sebagai berikut: a).2.1 menyeleksi dan menilai Arsip Inaktif yang akan dipindahkan dari Berkas Arsip Aktif melalui daftar Arsip Aktif yang disimpan.

a).2.2 membuat daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan. Format Pemindahan Arsip Inaktif, sebagaimana Gambar 23

Gambar 23

a).2.3 memasukkan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan ke dalam boks Arsip. a).2.4 menempelkan label pada boks Arsip yang berisi informasi tentang isi boks secara singkat.
a).2.5 menyampaikan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan kepada pimpinan Unit Pengolah untuk mendapatkan persetujuan.
a).2.6 dalam hal Arsip Inaktif yang akan dipindahkan merupakan hasil rekonstruksi Arsip, maka menggunakan format sebagaimana Gambar 24:

Gambar 24

a).2.7 membuat berita acara pemindahan Arsip Inaktif rangkap 2 (dua), disusun dengan menggunakan format sebagaimana Gambar 25.

Gambar 25
Petunjuk Pengisian:
(1) diisi nomor berita acara
(2) diisi nama hari (3) diisi tanggal dengan huruf (4) diisi bulan dengan huruf (5) diisi tahun dengan huruf (6) diisi nama pimpinan Unit Pengolah (7) diisi nama Unit Pengolah (8) diisi nama pimpinan Unit Kearsipan II (9) diisi nama Unit Kearsipan II (10) diisi nama Unit Pengolah
(11) diisi jumlah nomor dan boks Arsip yang dipindahkan (12) diisi kedudukan penandatanganan

a).3 pemindahan Arsip Inaktif hasil seleksi dan penilaian dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan II dilakukan dengan prosedur:
a).3.1 membuat surat pengantar pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan II dengan tembusan kepada pimpinan Unit Pengolah; dan

a).3.2 surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf (a).3.1) dilengkapi dengan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan dan Berita Acara pemindahan Arsip Inaktif.

a).4 Pemindahan Arsip dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan II dibuktikan dengan Berita Acara pemindahan Arsip Inaktif dan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan yang ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah dan pimpinan Unit Kearsipan II.

b) Unit Kearsipan II b).1 berdasarkan surat pengantar pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah, Unit Kearsipan II melakukan kegiatan penerimaan Arsip Inaktif dengan prosedur:
b).1.1 memeriksa kesesuaian antara daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan dengan fisik Arsip Inaktif yang dipindahkan;
b).1.2 dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan dengan fisik Arsip Inaktif yang dipindah, Unit Pengolah harus memperbaiki daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan;
b).1.3 Unit Kearsipan II berhak menolak pemindahan Arsip Inaktif apabila Unit Pengolah tidak memperbaiki daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada huruf (ii);
b).1.4 menerima fisik Arsip Inaktif sesuai dengan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan;
b).1.5 Pimpinan Unit Pengolah dan Pimpinan Unit Kearsipan II menandatangani Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif dan Daftar Arsip Inaktif yang Dipindahkan; dan
b).1.6 mengolah, menyimpan, dan memelihara Arsip Inaktif yang berasal dari Unit Pengolah. b).2 Unit Kearsipan II melakukan pemindahan Arsip Inaktif ke unit Kearsipan I sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun berdasarkan JRA.
b).3 Unit Kearsipan II melakukan seleksi dan penilaian Arsip Inaktif untuk dilakukan pemindahan Arsip Inaktif, dengan prosedur:
b).3.1 menyeleksi dan menilai Arsip Inaktif yang akan dipindahkan ke Unit Kearsipan I;
b).3.2 membuat daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan; b).3.3 memasukkan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan ke dalam boks Arsip;

b).3.4 menempelkan label pada boks Arsip yang berisi informasi tentang isi boks secara singkat; dan b).3.5 menyampaikan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan kepada Pimpinan Unit Kearsipan II untuk mendapatkan persetujuan. b).4 Pemindahan Arsip Inaktif hasil seleksi dan penilaian dari Unit Kearsipan II ke Unit Kearsipan I dilakukan dengan prosedur:
b).4.1 membuat surat pengantar pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan I dengan tembusan kepada Pimpinan Unit
Kearsipan II; dan
b).4.2 surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf (b).4.1) dilengkapi dengan Daftar Arsip Inaktif yang Dipindahkan dan Berita Acara pemindahan Arsip Inaktif.
b).5 Pemindahan arsip dari Unit Kearsipan II ke Unit Kearsipan I dibuktikan dengan Berita Acara pemindahan Arsip Inaktif dan Daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan yang ditandatangani oleh pimpinan Unit Kearsipan II dan pimpinan Unit Kearsipan I.

c) Unit Kearsipan I c).1 Berdasarkan surat pengantar pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Kearsipan II, Unit Kearsipan I melakukan kegiatan penerimaan Arsip Inaktif dengan prosedur:
c).1.1 memeriksa kesesuaian antara daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan dengan fisik Arsip Inaktif yang dipindahkan; c).1.2 dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan dengan fisik Arsip Inaktif yang dipindah, Unit Kearsipan II harus memperbaiki daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan;
c).1.3 Unit Kearsipan I berhak menolak pemindahan Arsip Inaktif apabila Unit Kearsipan II tidak memperbaiki daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada huruf (ii);
c).1.4 menerima fisik Arsip Inaktif sesuai dengan daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan;
c).1.5 Pimpinan Unit Kearsipan II dan Pimpinan Unit Kearsipan I menandatangani Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif dan Daftar Arsip Inaktif yang Dipindahkan; dan
c).1.6 mengolah, menyimpan, dan memelihara Arsip Inaktif yang berasal dari Unit Kearsipan II.

Pemindahan Arsip Inaktif pada organisasi Kearsipan unit pelaksana teknis a) Unit Pengolah Ketentuan mengenai kegiatan pemindahan Arsip Inaktif pada Unit Pengolah pada organisasi Kearsipan pusat berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan pemindahan Arsip Inaktif pada Unit Pengolah pada organisasi Kearsipan unit pelaksana teknis. b) Unit Kearsipan III b).1 berdasarkan surat pengantar pemindahan arsip dari Unit Pengolah, Unit Kearsipan III melakukan kegiatan penerimaan arsip.
b).2 ketentuan mengenai kegiatan penerimaan Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan III berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan penerimaan Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan II.
b).3 Unit Kearsipan III menyampaikan daftar Arsip Inaktif yang disimpan di Unit Kearsipan III kepada Unit Kearsipan II dengan ditembuskan ke Unit Kearsipan I. b).4 dalam hal pemindahan Arsip di Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN), Sub Bagian Tata Usaha bertindak sebagai Unit Pengolah dan Unit Kearsipan III.
b. Pemusnahan Arsip
Pemusnahan Arsip merupakan wewenang Unit Kearsipan I
pemusnahan Arsip dilakukan oleh Unit Kearsipan I, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
Pemusnahan Arsip dilakukan terhadap Arsip yang:
a) tidak memiliki nilai guna;
b) habis masa retensi dan berketerangan musnah berdasarkan JRA;
c) tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan d) tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
Pemusnahan non Arsip seperti formulir kosong, amplop, dan duplikasi sebagai hasil penyiangan dapat langsung dimusnahkan di Unit Pengolah.
Pemusnahan Arsip dilakukan melalui seleksi dan penilaian oleh Arsiparis yang menghasilkan daftar usul musnah.
seleksi dan penilaian Arsip dilakukan sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan sekali berdasarkan JRA.
Berdasarkan hasil seleksi dan penilaian oleh Arsiparis, Unit Kearsipan I, Unit Kearsipan II, dan/atau Unit Kearsipan III membuat Daftar Arsip Usul Musnah. Format Daftar Arsip Usul Musnah, sebagaimana Gambar 26

Gambar 26

Petunjuk Pengisian

Nomor urut : diisi nomor urut
Nomor Arsip : diisi nomor Arsip Kode klasifikasi : diisi Kode Klasifikasi Arsip Indeks : diisi Indeks Jenis/Seri Arsip : diisi uraian informasi Arsip Tingkat perkembangan : diisi asli/kopi/tembusan/salinan/ pertanggal Kurun Waktu : diisi tahun terciptanya Arsip Jumlah
: diisi jumlah item (lembar/jilid) Kondisi : diisi kondisi arsip (baik/rusak) Boks : diisi nomor boks Keterangan Nasib Akhir : diisi nasib akhir Arsip (simpan/musnah/serah)

Daftar Arsip usul musnah untuk Unit Kearsipan I disampaikan kepada Kepala Biro Umum, dan untuk Unit Kearsipan III disampaikan kepada Kepala Biro Umum melalui Unit Kearsipan II.
Daftar Arsip usul musnah dan fisik Arsip yang diajukan oleh Unit Kearsipan II disampaikan kepada Unit Kearsipan I untuk dilakukan penilaian.
dalam melakukan penilaian terhadap daftar Arsip usul musnah, Kepala Biro Umum atas nama Sekretaris Jenderal membentuk Panitia Penilai Arsip
c. Panitia Penilai Arsip, paling sedikit terdiri atas:
pimpinan Unit Kearsipan I sebagai Ketua merangkap anggota;
pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
Arsiparis sebagai anggota.
d. Panitia Penilai Arsip bertugas melakukan penilaian dan verifikasi terhadap Daftar Arsip usul musnah/fisik arsip dari Unit Kearsipan I dan/atau Unit Kearsipan III yang dituangkan dalam notulensi rapat. e. Penilaian Arsip menghasilkan Arsip berkategori: Arsip simpan, Arsip musnah, dan arsip serah.

f. Hasil penilaian Arsip musnah dituangkan dalam bentuk surat pertimbangan panitia penilai Arsip. Format surat pertimbangan panitia penilai Arsip usul musnah, sebagaimana Gambar 27.

Gambar 27

g. Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip disampaikan oleh Panitia Penilai Arsip kepada Kepala Biro Umum.
h. Berdasarkan surat pertimbangan panitia penilai Arsip, Kepala Biro Umum menyampaikan konsep surat permohonan persetujuan pemusnahan Arsip dan surat pernyataan persetujuan pemusnahan Arsip kepada Sekretaris Jenderal.

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan pemusnahan Arsip.
a) Dalam hal permohonan persetujuan pemusnahan Arsip disetujui, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani surat pernyataan persetujuan pemusnahan Arsip. b) Dalam hal permohonan persetujuan pemusnahan arsip ditolak, Unit Kearsipan I dan/atau Unit Kearsipan III tetap menyimpan Arsip Inaktif.

Format surat pernyataan persetujuan pemusnahan Arsip, sebagaimana Gambar 28.

Gambar 28

Berdasarkan surat pernyataan persetujuan pemusnahan arsip, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat permintaan persetujuan pemusnahan Arsip kepada Kepala ANRI, dengan melampirkan:
a) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
b) Pertimbangan tertulis panitia penilai arsip;
c) Pernyataan persetujuan pemusnahan arsip oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri;
d) Daftar Arsip Usul Musnah (softcopy dan hardcopy);
e) JRA Kementerian.
Hasil penilaian ANRI terhadap daftar usul musnah Kementerian berupa persetujuan pemusnahan arsip yang dilampiri daftar arsip musnah.
Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan Arsip dari Kepala ANRI, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan Arsip yang dimusnahkan dalam bentuk surat keputusan yang dilampiri daftar Arsip yang dimusnahkan.
Pemusnahan arsip dilaksanakan di Unit Kearsipan I dan untuk Unit Kearsipan III sesuai lokasi penyimpanan Arsip.
Pemusnahan Arsip dilaksanakan dengan cara dicacah dan/atau dilebur (pulping), sampai tidak dapat dikenali fisik dan informasinya.
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri tentang Penetapan Arsip yang Dimusnahkan, Pimpinan Unit Kearsipan I melakukan pemusnahan Arsip dengan disaksikan

paling sedikit oleh 2 (dua) orang, Pejabat dibidang hukum dan/atau pengawasan.

Pemusnahan Arsip dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Arsip dan tembusan disampaikan kepada Kepala ANRI. Format Berita Acara Pemusnahan Arsip, sebagaimana Gambar 29.

Gambar 29

Petunjuk Pengisian:
(1) Diisi Nama Hari
(2) Diisi Tanggal dengan Huruf (3) Diisi Bulan dengan Huruf (4) Diisi Tahun dengan Huruf (5) Diisi Arsip Satuan Kerja (6) Diisi Jumlah Arsip

Arsip yang tercipta dari pelaksanaan pemusnahan arsip wajib disimpan oleh Unit Kearsipan I sebagai Arsip Vital yang meliputi:
a) Keputusan Kepala Biro Umum atas nama Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
b) Notula rapat Panitia Penilai Arsip pada saat melakukan penilaian;
c) Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip; d) Surat pernyataan persetujuan pemusnahan arsip dari
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri; e) Surat permintaan persetujuan pemusnahan arsip dari Sekretaris Jenderal atas nama Menteri kepada Kepala ANRI; f) Surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI; g) Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri tentang Penetapan Pemusnahan Arsip;

h) Berita Acara Pemusnahan Arsip; dan i) Daftar arsip yang dimusnahkan.

i. Penyerahan Arsip Statis ke ANRI

Kriteria untuk menentukan Arsip Statis yang harus diserahkan ke ANRI terdiri atas:
a) memiliki nilai guna kesejarahan; b) telah habis retensinya; dan/atau
c) berketerangan dipermanenkan.
Penyerahan Arsip Statis ke ANRI dilakukan oleh Unit Kearsipan I, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
Penyerahan Arsip Statis ke ANRI dilakukan melalui: a) seleksi dan penilaian arsip dilakukan oleh Arsiparis, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali berdasarkan JRA. Berdasarkan hasil seleksi dan penilaian arsip, Unit Kearsipan I membuat Daftar Arsip Usul Serah; dan
b) penilaian dilakukan oleh Panitia Penilai Arsip terhadap Daftar Arsip Usul Serah dan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip. Hasil penilaian Panitia Penilai Arsip dituangkan dalam bentuk Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip dan disampaikan kepada Kepala Biro Umum. Format Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip, sebagaimana Gambar 30.

Gambar 30

Berdasarkan surat pertimbangan panitia penilai arsip, Kepala Biro Umum menyampaikan konsep surat permohonan

persetujuan penyerahan Arsip Statis dan surat pernyataan persetujuan penyerahan Arsip Statis kepada Sekretaris Jenderal.
5) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan penyerahan Arsip Statis.

a) Dalam hal permohonan persetujuan penyerahan Arsip Statis disetujui, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menandatangani surat pernyataan persetujuan penyerahan Arsip Statis. Format surat pernyataan persetujuan penyerahan Arsip Statis, sebagaimana Gambar 31.

Gambar 31

b) Berdasarkan surat pernyataan persetujuan penyerahan arsip, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat permintaan persetujuan penyerahan arsip kepada Kepala ANRI, dengan melampirkan:

Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penilai Arsip;
Pertimbangan tertulis panitia penilai arsip;
Pernyataan persetujuan penyerahan Arsip Statis;
Daftar Arsip Statis Usul Serah (softcopy dan hardcopy); dan
JRA Kementerian.

Format Daftar Arsip Statis Usul Serah, sebagaimana Gambar 32.

   Gambar 32

Petunjuk Pengisian

Nomor urut : diisi nomor urut
Nomor arsip : diisi nomor Arsip Kode klasifikasi : diisi Kode Klasifikasi Arsip Indeks : diisi Indeks Jenis/Seri Arsip : diisi uraian informasi Arsip Tingkat perkembangan : diisi asli/kopi/tembusan/salinan/ pertinggal Kurun Waktu : diisi tahun terciptanya Arsip Jumlah
: diisi jumlah item (lembar/jilid) Kondisi : diisi kondisi arsip (baik/rusak) Boks : diisi nomor boks Keterangan Nasib Akhir : diisi nasib akhir arsip (statis/permanen)

Penyerahan Arsip Statis dilakukan setelah mendapatkan surat persetujuan tertulis penyerahan Arsip Statis dari Kepala ANRI.
Berdasarkan surat persetujuan Kepala ANRI, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan tentang penetapan arsip yang diserahkan serta melampirkan Daftar Arsip Statis yang Diserahkan
Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat pemberitahuan penyerahan Arsip Statis kepada Kepala ANRI disertai dengan surat pernyataan bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.
Penyerahan Arsip Statis dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dan dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan Arsip dilampiri dengan Daftar Arsip Statis.
Arsip yang tercipta dari pelaksanaan penyerahan Arsip Statis harus disimpan oleh Unit Kearsipan I sebagai Arsip Vital, meliputi:
a) Keputusan pembentukan panitia penilai penyerahan Arsip Statis;

b) Notula rapat panitia penilai penyerahan Arsip Statis pada saat melakukan penilaian; c) Surat pertimbangan panitia penilai penyerahan Arsip Statis kepada Sekretaris Jenderal yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan serah telah memenuhi syarat untuk diserahkan; d) Surat persetujuan penyerahan Arsip Statis dari Kepala ANRI; e) Surat pernyataan dari Sekretaris Jenderal atas nama Menteri bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan; f) Surat pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis dari Sekretaris Jenderal atas nama Menteri kepada Kepala ANRI; g) Keputusan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri tentang penetapan pelaksanaan penyerahan Arsip Statis;
h) Berita Acara Penyerahan Arsip Statis; dan i) Daftar Arsip Statis yang diserahkan.

B. Arsip Elektronik

Bentuk Arsip Elektronik Bentuk Arsip elektronik berupa: a. teks, gambar, audio, dan video; atau b. Arsip elektronik lainnya dalam format (ekstensi) tertentu.
Prinsip Pengelolaan Arsip Elektronik Prinsip pengelolaan Arsip elektronik meliputi: a. autentisitas, yang merupakan penjabaran karakteristik Arsip elektronik yang dapat membuktikan keaslian/kebenaran Arsip yang penciptaan atau pengirimannya dilakukan oleh pihak yang benar, dengan menerapkan dan mendokumentasikan prosedur yang mengatur pengelolaan Arsip elektronik; b. keandalan, yang merupakan penjabaran karakteristik Arsip elektronik yang isinya memberikan gambaran yang utuh dan akurat mengenai transaksi, kegiatan atau fakta yang dinyatakan dan dapat diandalkan untuk kegiatan berikutnya; c. keutuhan, yang merupakan penjabaran karakteristik arsip elektronik yang lengkap dan tidak diubah serta dilindungi dari perubahan yang tidak sah; dan d. ketergunaan, yang merupakan penjabaran karakteristik arsip elektronik yang dapat diketahui tempatnya, ditemukan kembali, disajikan dan diartikan dalam waktu yang tepat oleh pemangku kepentingan serta terhubung dengan proses atau transaksi pekerjaan yang dihasilkan.
Kegiatan Pengelolaan Arsip Elektronik Kegiatan pengelolaan arsip elektronik meliputi: a. Penciptaan Arsip Elektronik

Pengurusan Arsip elektronik a) Pembuatan Arsip elektronik a).1 pembuatan Arsip elektronik merupakan kegiatan merekam informasi dalam suatu media rekam tertentu untuk dikomunikasikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian. a).2 pembuatan Arsip elektronik terdiri atas: a).2.1 Arsip yang penciptaannya dalam format elektronik (born digital); atau a).2.2 Arsip hasil proses Alih Media (reborn digital).

b) Penerimaan Arsip elektronik Penerimaan arsip elektronik dari eksternal Kementerian terdiri atas: b).1 Arsip yang diterima dalam format elektronik; atau b).2 Arsip hasil proses digitasi Arsip, yang merupakan kegiatan mengubah teks, gambar, audio atau video menjadi bentuk elektronik sehingga dapat diproses oleh komputer dan/ atau sistem informasi yang dilakukan dengan cara: b).2.1 pemindaian Arsip; b).2.2 registrasi Arsip; b).2.3 Autentikasi Arsip; dan b).2.4 distribusi Arsip. 2) Kegiatan penciptaan Arsip elektronik meliputi: a) Registrasi Arsip elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut: a).1 direkam dalam sistem informasi dan terpenuhinya metadata Arsip elektronik; a).2 dilakukan secara lengkap dan konsisten dengan memperhatikan keutuhan naskah dinas; dan a).3 data registrasi tidak dapat diubah, kecuali dalam hal diperlukan perubahan karena terjadi kesalahan teknis, selanjutnya dilakukan pencatatan perubahan. b) Agregasi b).1 Agregasi merupakan akumulasi dari Arsip elektronik yang saling berkaitan dan/atau memiliki kesamaan tema yang harus dipelihara selama dibutuhkan, serta memenuhi ketentuan sebagai berikut: b).1.1 prinsip asal usul yang mencatat pihak yang berwenang untuk menciptakan, mengubah, membaca, dan menghapus suatu Arsip elektronik prinsip aturan asli yang menjaga struktur dari suatu arsip elektronik sehingga dapat digunakan oleh pejabat fungsional Arsiparis untuk membandingkan Arsip tercipta dan proses Autentikasi; dan b).1.2 perubahan terhadap agregasi Arsip elektronik harus tercatat dalam sistem informasi yang menjalankan fungsi pengelolaan Arsip elektronik. b).2 Agregasi Arsip elektronik ditentukan berdasarkan suatu tingkatan sesuai dengan kebutuhan, antara lain: b).2.1 agregasi pada Tingkatan Seri (Series), yang merupakan kumpulan dari Berkas Arsip elektronik yang saling berkaitan dalam satu unit. b).2.2 agregasi pada Tingkatan Berkas (File), yang merupakan kumpulan item dan menjadi unit dasar bagi pembentukan suatu seri Arsip. b).2.3 agregasi pada Tingkatan Item, yang merupakan unit Arsip yang terkecil dan menjadi unit dasar bagi pembentukan suatu Berkas Arsip, sebagaimana tercantum dalam Gambar 33

Gambar 33

b).3 Persyaratan fungsi agregasi pada sistem informasi Arsip elektronik diatur sebagai berikut: b).3.1 memastikan bahwa semua Arsip terhubung, paling sedikit ke satu agregasi; b).3.2 memastikan keutuhan metadata yang melekat pada arsip elektronik saat agregasi dilakukan (tidak mengubah struktur Arsip elektronik); b).3.3 tidak membatasi jumlah Arsip yang dapat direkam dalam sebuah agregasi, atau jumlah Arsip yang dapat disimpan dalam sistem informasi Arsip elektronik, kecuali dengan kewenangan administrator sistem pengelolaan Arsip elektronik; dan b).3.4 mempunyai kemampuan untuk dapat mendaftarkan suatu Arsip ke banyak agregasi tanpa menyebabkan terjadinya duplikasi Arsip elektronik. c) Penamaan file, yang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: c).1 menggunakan format yang sederhana dan mudah diingat; c).2 mendeskripsikan kegiatan atau tugas dan fungsi yang menghasilkan Arsip elektronik; c).3 memudahkan temu kembali Arsip elektronik; c).4 memenuhi fungsi pencatatan (logging), dan c).5 acuan pemberian identitas berupa nama file elektronik dapat mengikuti format sebagai berikut: yyyymmdd_v.0_jenisnaskahdinas_kodeklasifikasi_kegiatan / subjek_kodeunitpengolah, sebagaimana tercantum dalam Gambar 33

Gambar 33

Metadata Arsip Elektronik a) Metadata Arsip elektronik merupakan informasi tentang asal, karakteristik, konten, konteks, struktur dari seperangkat data dalam penciptaan, pengelolaan dan penggunaan Arsip sepanjang waktu secara lintas domain. b) Metadata Arsip elektronik merekam informasi sebagai berikut: b).1 identifier dan deskripsi isi arsip elektronik; b).2 struktur arsip elektronik (antara lain bentuk, format, dan hubungan antara komponen yang membentuk arsip); b).3 konteks pekerjaan ketika arsip elektronik diciptakan atau diterima, untuk selanjutnya digunakan; b).4 hubungan dengan arsip elektronik lain dan metadata lain; b).5 informasi lain yang diperlukan untuk menemukan dan menyajikan arsip elektronik; dan b).6 tindakan pekerjaan dan kejadian yang melibatkan arsip elektronik, termasuk tanggal, waktu tindakan, dan pihak yang melakukan perubahan terhadap arsip elektronik selama masih digunakan dan belum dilakukan pemusnahan. c) Metadata Arsip elektronik harus dikelola dan dilindungi dari kehilangan, penghapusan, pemusnahan dan/atau penguasaan secara tidak sah. d) Metadata Arsip elektronik meliputi namun tidak terbatas pada elemen sebagai berikut:

No Elemen Deskripsi

1 Identifier Kode unik dari suatu entitas arsip 2 Judul Informasi yang menjelaskan konten arsip 3 Level deskripsi Kategori dari arsip berdasarkan level deskripsi (series, file, atau item) 4 Tanggal arsip Tanggal saat arsip diciptakan 5 Pencipta Pejabat/ pengguna yang menciptakan arsip 6 Cakupan/lsi Isi singkat dari arsip 7 Jumlah Arsip Jumlah media dan ukuran arsip 8 Klasifikasi Arsip Klasifikasi arsip Kementerian
9 Kegiatan/ subjek a. kegiatan, transaksi atau aktivitas yang menghasilkan arsip elektronik; dan b. digunakan sebagai subjek utama dalam proses Pemberkasan arsip elektronik 10 Arsip terkait a. mendeskripsikan jika terdapat arsip terkait yang berhubungan erat; b. ditujukan dengan menggunakan referensi identifier dari arsip terkait; dan c. sifatnya tidak harus ada (opsional) 11 Lokasi simpan Lokasi simpan pada arsip tercetak 12 Hak Akses Kewenangan akses berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) 13 Asal sistem Asal sumber arsip elektronik 14 Format Ekstensi file 15 Tipe file Gambar (image), teks (text), audio, video, dan lainnya (other) 16 Entri user Pengguna yang melakukan entri 17 Tanggal entri Tanggal data entri dilakukan 18 Versi Mencatat setiap perubahan dari arsip elektronik

Metadata Elemen Pengelolaan Arsip Elektronik
Kementerian Kehutanan

b. Penggunaan Arsip Elektronik

Penggunaan Arsip elektronik merupakan kegiatan menjamin ketersediaan, pengolahan dan penyajian Arsip menjadi informasi untuk kepentingan penggunaan internal atau kepentingan publik.

Penggunaan arsip elektronik dilaksanakan sebagai berikut: a) membuat daftar informasi publik dengan mengolah dan menyajikan Arsip menjadi informasi; dan b) penggunaan Arsip dengan kegiatan pemanfaatan dan penyediaan Arsip bagi kepentingan pengguna Arsip yang berhak.
Proses pembuatan daftar informasi publik meliputi: a) membuat daftar informasi Arsip yang terbuka untuk publik berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis; b) mengirimkan daftar informasi arsip yang terbuka kepada Unit Kearsipan/sentral Arsip Inaktif/records centre dan/atau kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan c) menerima daftar informasi arsip yang terbuka untuk publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta menyampaikan daftar informasi Arsip yang terbuka kepada publik.
Proses penggunaan arsip elektronik meliputi: a) pengguna Arsip mencari informasi Kearsipan berdasarkan daftar informasi publik; b) pengguna Arsip meminta informasi Kearsipan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; c) pejabat pengelola informasi dan dokumentasi memeriksa hak akses pengguna informasi Arsip melalui sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis; d) pengguna Arsip yang berhak mengajukan permintaan peminjaman arsip kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan e) pejabat pengelola informasi dan dokumentasi mencatat Arsip yang dipinjam dan selanjutnya mengirimkan kepada pengguna Arsip.
Ketentuan penggunaan Arsip elektronik meliputi: a) dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) diberikan selama waktu penggunaan dan otomatis akan tertutup oleh sistem informasi pengelolaan Arsip elektronik; dan c) harus tercatat dalam sistem informasi yang menjalankan fungsi pengelolaan Arsip elektronik.

c. Pemeliharaan Arsip Elektronik Pemeliharaan arsip elektronik merupakan kegiatan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Pemeliharaan arsip elektronik terdiri atas:

antisipasi terhadap keusangan teknologi dan pemeliharaan terhadap sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
preservasi Arsip elektronik, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a) replikasi, merupakan kegiatan melakukan duplikasi Arsip elektronik (backup);

b) migrasi, yang merupakan proses pemindahan Arsip elektronik dari perangkat yang telah usang ke perangkat terkini;

c) konversi, yang merupakan proses perubahan format Arsip elektronik ke format data untuk preservasi jangka panjang; d) interoperabilitas, merupakan kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.

Penyimpanan Arsip Elektronik Penyimpanan Arsip elektronik merupakan kegiatan untuk menjaga Arsip tetap terkelola dalam satu pencipta Arsip dan tidak dicampur dengan Arsip yang berasal dari pencipta lain. Proses penyimpanan Arsip elektronik dilaksanakan sebagai berikut: a) Input informasi Arsip yang disimpan Input informasi Arsip yang disimpan dilaksanakan dengan memasukkan informasi Arsip ke dalam sistem elektronik. b) Penyimpanan Arsip Penyimpanan Arsip dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media Arsip/fisik Arsip.
Alih Media Arsip Elektronik Alih Media Arsip elektronik merupakan kegiatan pengalihan media Arsip dari satu media ke media lain dalam rangka preservasi dan akses Arsip.
Standar format hasil Alih Media Arsip elektronik minimal sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan kegiatan Alih Media Arsip elektronik mengacu pada tata cara atau proses Alih Media Arsip konvensional sebagaimana tercantum dalam huruf A angka 3 huruf c.

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan Arsip elektronik
a) Pihak yang terlibat meliputi:
a).1 unit yang termasuk dalam organisasi Kearsipan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku di Kementerian; dan
a).2 pejabat fungsional Arsiparis/pengelola Arsip.

b) Tugas dan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam pengelolaan Arsip elektronik sebagai berikut:
b).1 unit yang termasuk dalam organisasi Kearsipan:
b).1.1 Unit Pengolah, bertugas:
b).1.1.a menjamin penciptaan Arsip elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian;
b).1.1.b menggunakan Arsip elektronik;
b).1.1.c memelihara Arsip elektronik dan fisik Arsip sesuai dengan ketentuan pengelolaan Arsip Dinamis;
b).1.1.d menyiapkan akses daftar Arsip elektronik yang diusulkan pindah sesuai dengan ketentuan JRA
b).1.1.e melakukan pemindahan Arsip elektronik; dan b).1.1.f melaksanakan Alih Media Arsip. b).1.2 Unit Kearsipan, bertugas:
b).1.2.a menerima dokumen baik secara konvensional maupun melalui sistem informasi persuratan di lingkungan Kementerian;
b).1.2.b melakukan identifikasi dan pencatatan dokumen pada sistem penerimaan dokumen dan/atau sistem informasi lainnya yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian;
b).1.2.c dalam hal dokumen yang diterima berupa dokumen tercetak dalam bentuk kertas, maka dilakukan digitisasi Arsip; b).1.2.d melaksanakan proses distribusi secara elektronik dan terhadap fisik Arsip; b).1.2.e menggunakan Arsip elektronik; b).1.2.f memelihara Arsip elektronik dan fisik Arsip sesuai dengan ketentuan pengelolaan Arsip Dinamis; b).1.2.g melaksanakan penyusutan Arsip elektronik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian; b).1.2.h melaksanakan Alih Media Arsip; dan b).1.2.i melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan Arsip elektronik dan Alih Media Arsip.

b).2 Pejabat fungsional Arsiparis/pengelola arsip mempunyai tugas: b).2.1 memastikan kualitas data Arsip elektronik dan Alih Media Arsip yang diciptakan; b).2.2 mengubah metadata untuk menjamin kualitas Arsip elektronik sesuai standar minimal elemen metadata; b).2.3 melaksanakan Alih Media Arsip; b).2.4 melaksanakan proses Autentikasi Arsip Alih Media; dan b).2.5 mengendalikan penggunaan Arsip elektronik dan Arsip hasil Alih Media.

d. Penyusutan Arsip Elektronik Penyusutan Arsip elektronik dilakukan melalui:

Pemindahan Arsip Elektronik Pemindahan Arsip elektronik dilakukan pada Arsip elektronik yang telah memasuki masa Retensi Arsip Inaktif berdasarkan JRA Kementerian. Pemindahan Arsip elektronik dilakukan dengan cara pemindahan hak akses dan/atau database dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan secara berjenjang. Pemindahan Arsip elektronik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a) Unit Pengolah melakukan identifikasi terhadap Arsip elektronik yang telah memasuki masa Retensi Arsip Inaktif; b) Unit Pengolah menyusun Daftar Arsip yang akan diusulkan untuk dipindahkan sesuai dengan ketentuan bentuk dan format Daftar Arsip usul pindah; c) Unit Pengolah melakukan penyiapan Arsip elektronik sesuai dengan Daftar Arsip usul pindah yang telah disusun; d) Unit Pengolah mengirimkan usulan pemindahan arsip elektronik kepada Unit Kearsipan dengan melampirkan Daftar Arsip usul pindah; e) Unit Kearsipan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara Daftar Arsip usul pindah dengan Arsip elektronik yang akan dipindahkan, jika terdapat perbedaan, maka Unit Kearsipan berhak meminta revisi Daftar Arsip usul pindah dan/atau menolak Arsip elektronik yang tidak sesuai; f) Unit Kearsipan menerima Arsip elektronik yang telah diperiksa dan diverifikasi kesesuaian antara daftar dan Arsip elektronik dipindahkan; g) Unit Kearsipan membuat Berita Acara Pemindahan Arsip sebagaimana ketentuan dalam tata cara penyusutan Arsip di Kementerian; dan h) Pemindahan Arsip elektronik dapat dilakukan dengan: h).1 memindahkan hak akses pada sistem informasi Kearsipan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan; h).2 memindahkan Arsip elektronik dari sistem informasi bisnis ke sistem informasi Kearsipan; atau h).3 memindahkan Arsip elektronik dalam media penyimpanan offline.
Pemusnahan Arsip Elektronik a) Pemusnahan Arsip elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pemusnahan Arsip di lingkungan kementerian. b) Metode Pemusnahan Arsip Elektronik b).1 Pemusnahan Arsip elektronik dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi dan/atau Unit Kerja yang memiliki kewenangan pengelolaan sistem dan teknologi informasi. b).2 Pemusnahan Arsip elektronik dapat dilakukan dengan cara:

deletion, merupakan pemusnahan yang paling sederhana dengan proses menghapus file Arsip elektronik;
overwrite, merupakan proses menempatkan Arsip elektronik yang akan dimusnahkan dengan file atau Arsip elektronik yang berbeda;
shredding, merupakan metode pemusnahan Arsip elektronik dengan melakukan overwriting terus menerus;
degaussing, merupakan metode pemusnahan media penyimpanan magnetik seperti floppy disk, CD/DVD, hardisk dengan cara mendekatkannya kepada sebuah alat degaussing yang memiliki medan magnet yang kuat untuk merusak keseluruhan data;
destruction, merupakan metode menghancurkan media penyimpanan Arsip elektronik secara fisik, dengan cara dibakar, dipotong, maupun dihancurkan menggunakan alat penghancur: atau
metode pemusnahan Arsip elektronik lainnya yang memenuhi kriteria yang disebut dengan istilah musnah.

Penyerahan Arsip Elektronik a) penyerahan Arsip elektronik dilakukan terhadap Arsip elektronik yang berdasarkan JRA berketerangan permanen dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan penyerahan Arsip Statis di lingkungan kementerian. b) Penyerahan Arsip elektronik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: b).1 Pemeriksaan Unit Kearsipan melakukan pemeriksaan terhadap Arsip elektronik yang akan diserahkan berdasarkan JRA. b).2 Penyusunan Daftar Arsip usul serah Unit Kearsipan menyusun Daftar Arsip yang akan diusulkan untuk diserahkan sesuai dengan bentuk dan format yang tercantum dalam petunjuk pelaksanaan penyusutan Arsip di lingkungan kementerian. b).3 Penataan Unit Kearsipan menyiapkan dan menata Arsip elektronik yang tercantum dalam Daftar Arsip usul serah. b).4 Penilaian panitia penilai Arsip melakukan penilaian terhadap Arsip elektronik yang diusulkan untuk diserahkan. b).5 Pemberitahuan kepada ANRI Unit pusat Kearsipan Kementerian memberitahukan kepada ANRI mengenai rencana penyerahan Arsip elektronik yang diusulkan untuk diserahkan. b).6 Verifikasi Tim ANRI melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap Arsip elektronik yang diusulkan untuk diserahkan. b).7 Penetapan Melalui Keputusan Menteri Kehutanan mengenai penetapan Arsip Statis dan Daftar Arsip yang diserahkan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kehutanan. b).8 Penyerahan Pelaksanaan serah terima Arsip Statis elektronik disertai berita acara serah terima Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan, dan Arsip elektronik yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan penyerahan Arsip elektronik yang berlaku di ANRI.

Khusus kegiatan pengelolaan Arsip dalam format elektronik yang diciptakan melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, meliputi penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

       ttd.

RAJA JULI ANTONI

Konsideran (Menimbang & Mengingat)

MENIMBANG

a. bahwa untuk menjamin terciptanya dan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, serta mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu lingkup Kementerian Kehutanan, perlu diatur penyelenggaraan kearsipan Kementerian Kehutanan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 30 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Kementerian Kehutanan selaku pencipta arsip wajib melakukan pengelolaan arsip dinamis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 1002);

Referensi Silang (6)

UU /2009

UU 39/2008 — KEMENTERIAN NEGARA

UU 61/2024 — Amendment to Law No. 39 of 2008 Concerning...

PP 28/2012 — PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009

PERPRES 175/2024 — KEMENTERIAN KEHUTANAN

UU /2009 [Pasal 9 ayat (3)]

Status

Berlaku

Jenis

PERMENHUT

Nomor / Tahun

4 / 2026

Ditetapkan

2026-03-30

Berlaku

2026-04-09

Dasar Hukum (Mengingat)

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang...

Referensi Silang

→ 6 peraturan direferensikan

FRBR URI

/akn/id/act/permenhut/2026/4

Dikurasi oleh CRPG Mobot AI