Peraturan Menteri Nomor pm83 Tahun 2014 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN SERAH TERIMA OPERASIONAL HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai Pemegang Kewenangan dan Bertanggung Jawab MENETAPKAN Kebijakan dan Pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara.
3. Pengguna Barang/Pengguna Anggaran (PB/PA) adalah Menteri Perhubungan sebagai Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara / Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang (KPA/KPB) adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induknya.
6. Satuan Kerja adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari Dana APBN.
7. Serah Terima Pekerjaan adalah bentuk pertanggung jawaban Penyedia

Barang/Jasa kepada PPK atas hasil pekerjaan yang telah selesai secara fisik 100% (seratus persen) dan telah dilakukan penelitian oleh Panitia/Pejabat Penerima Barang serta dilakukan sebelum Masa Pemeliharaan selesai. 8. Serah Terima Operasional adalah tindak lanjut dari Serah Terima Pekerjaan dan merupakan bentuk pertanggung jawaban KPA/KPB kepada Menteri Perhubungan (PA/PB) terhadap hasil pekerjaan yang dibiayai oleh APBN dan/atau PHLN yang secara fisik telah selesai 100% dan dapat dimanfaatkan untuk selanjutnya diserahterimakan kepada Unit Kerja yang akan mengoperasionalkan serta dituangkan di dalam Berita Acara. 9. Serah Terima Sementara adalah Serah Terima dengan kondisi yang sifatnya mendesak untuk pelayanan kepentingan umum dari KPA kepada Unit Kerja yang mengoperasionalkan terhadap hasil pekerjaan yang dibiayai oleh APBN dan/atau PHLN yang secara fisik telah selesai 100%(seratus persen) dan dapat dimanfaatkan, dituangkan ke dalam Berita Acara dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan. 10. Serah Terima Aset adalah bentuk tindak lanjut dari penghapusan dengan skema pemindahtanganan dan dilakukan setelah terbitnya Keputusan Penghapusan.

Nilai Perolehan Hasil Pekerjaan yakni mencakup segala biaya yang timbul mulai dari proses perencanaan hingga barang tersebut siap untuk dioperasionalkan yang mencakup biaya perencanaan, biaya pengadaan, biaya pengawasan, biaya konstruksi, pengembalian kelebihan biaya.

Serah Terima Operasional wajib dilakukan dan sebagai dasar pengajuan biaya operasional dan pemeliharaan terhadap hasil pekerjaan tersebut serta sebagai dasar pencatatan akuntansi barang.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan serah terima operasional sementara tanpa nilai kepada unit kerja yang mengoperasionalkan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan rekomendasi dari Direktorat Teknis terkait.

Unit Kerja yang menjadi objek penerima hasil pekerjaan untuk dioperasionalkan adalah:

a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan; b. Kementerian/Lembaga lain; c. Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten/Provinsi; d. Badan Usaha Milik Negara; e. Organisasi/Masyarakat.

(1) Dokumen pendukung yang dilampirkan pada saat Serah Terima Operasional adalah sebagai berikut : a. Kontrak dan/atau Perubahannya; b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; c. Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang dinyatakan tuntas; d. Berita Acara Tim Penelitian Serah Terima Operasional; e. foto barang yang akan diserah terima operasionalkan; f. fotokopi bukti pencairan APBN (seperti: SPM, SP2D, SSPB, dan lainnya); g. hasil perekaman dalam Aplikasi SIMAK-BMN. (2) Dalam hal dokumen sebagaimana ayat (1) huruf (a), (b) dan (f) tidak dapat dipenuhi, KPA wajib membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang secara substansi memuat minimal sebagai berikut : a. alasan dokumen pendukung tidak dapat dipenuhi; b. tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat dokumen yang tidak dapat ditemukan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun berjalan wajib mengusulkan serah terima operasional yang belum dilakukan sebelumnya.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera mengusulkan serah terima operasional sebelum masa pemeliharaan/perawatan berakhir dengan tujuan apabila ditemukan adanya kekurangan/ kerusakan dan perlu

dilakukan perbaikan/penyempurnaan dapat ditindaklanjuti oleh Penyedia barang/jasa.

Apabila terdapat dua atau lebih pekerjaan dalam satu kesatuan sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT/Satker yang berbeda, maka masing-masing UPT/Satker mengusulkan Serah Terima Operasional kepada Unit Kerja Eselon I terkait.

(1) Setelah pekerjaan secara fisik telah selesai 100% (seratus persen), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaporkan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan guna meneliti kelayakan dari hasil pekerjaan, dengan keanggotaan dari unit kerja terkait dalam rangka serah terima hasil pekerjaan. (2) Apabila terdapat ketidaklayakan hasil pekerjaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak. (3) Apabila hasil pekerjaan telah dinyatakan layak, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk dilakukan serah terima operasional hasil pekerjaan.

(1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengusulkan Serah Terima Operasional secara berjenjang atas hasil pekerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, disertai dokumen pendukung dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal. (2) Pejabat yang diberikan pelimpahan wewenang, membentuk Tim Penelitian Serah Terima Operasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat usulan diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mempunyai tugas: a. melakukan penelitian antara kontrak dan/atau perubahannya dengan realisasi; b. melakukan penghitungan kuantitas dan kualitas; c. melakukan penghitungan nilai perolehan; d. membuat berita acara hasil penelitian serah terima operasional. (3) Pejabat yang diberikan pelimpahan wewenang melakukan verifikasi

administrasi atas usulan Serah Terima Operasional. (4) Pejabat yang diberikan pelimpahan wewenang, memproses penerbitan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) apabila hasil verifikasi administrasi sesuai persyaratan. (5) Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO), sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sudah harus selesai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja. (6) Setelah Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) ditandatangani, Unit Kerja yang mencatat dalam daftar barang inventaris selanjutnya mengusulkan penetapan status penggunaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

Dalam hal masih terdapat keraguan atas hasil penelitian oleh Tim Peneliti Serah Terima Operasional, Menteri dapat menugaskan Inspektur Jenderal untuk melakukan penelitian.

(1) Terhadap nilai perolehan hasil pekerjaan sampai dengan Rp. 20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Tim Peneliti Serah Terima Operasional, yang beranggotakan : a. Unit kerja internal KPA; b. Unit Kerja yang akan menerima hasil pekerjaan tersebut; c. Unit Kerja Eselon II yang menangani bidang pengelolaan BMN dengan melibatkan unsur-unsur teknis, perencanaan, hukum pada Itjen/Setjen/Ditjen/Badan atau UPT dengan tingkat kelas di atas yang mengusulkan. (2) Terhadap nilai perolehan hasil pekerjaan di atas Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), Eselon I terkait membentuk Tim Peneliti Serah Terima Operasional, yang beranggotakan : a. Unit kerja internal KPA; b. Unit Kerja yang akan menerima hasil pekerjaan tersebut; c. Unit Kerja Eselon II yang menangani bidang teknis dan bidang Pengelolaan BMN pada Ditjen/Badan;

d. Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Biro Hukum dan KSLN Sekretariat Jenderal, serta Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan nilai perolehan atas hasil pekerjaan, pelaksanaan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) dibagi menjadi 2 (dua), sebagai berikut: a. Nilai Perolehan Hasil Pekerjaan sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah):

1. Pihak Pertama :KPA;
2. Pihak Kedua : Kepala UPT, atau; Sekretaris pada Itjen/Ditjen/Badan, atau; Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal;
3. Pihak Ketiga : Unit Kerja Yang Menerima/ Mengoperasionalkan. b. Nilai Perolehan Hasil Pekerjaan di atas Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah):
4. Pihak Pertama : KPA;
5. Pihak Kedua : Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Pihak Ketiga : Unit Kerja Yang Menerima/Mengoperasionalkan.

Berita Acara Serah Terima Operasional merupakan salah satu dasar pencatatan aset Intrakomptabel.

Terhadap BMN yang diserah terima operasionalkan ke UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka UPT yang menerima BMN tersebut mencatat kedalam Daftar Inventaris Barang.

Terhadap BMN yang diserah terima operasionalkan ke Pemerintah Daerah

atau K/L lain atau Organisasi/Masyarakat, maka Kantor Pusat Sekretariat Ditjen/Badan mencatat kedalam Daftar Inventaris Barang hingga terbitnya Berita Acara Serah Terima Aset.

Terhadap BMN yang diserah terima operasionalkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Ditindak Lanjuti dengan Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencatatan aset dilakukan oleh BUMN yang menerima hasil pekerjaan tersebut dan Kantor Pusat Sekretariat Ditjen/Badan mengungkapkan kedalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

(1) Terhadap BMN yang diserah terima operasionalkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Tanpa Tindak Lanjut Penyertaan Modal Negara (PMN), maka Kantor Pusat Sekretariat Ditjen/Badan mencatat kedalam Daftar Inventaris Barang dan mengungkapkan kedalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara. (2) Serah Terima Operasional kepada BUMN tanpa tindak lanjut PMN merupakan bentuk penugasan Kemeterian Perhubungan kepada BUMN terkait. (3) Serah Terima Operasional kepada BUMN tanpa tindak lanjut PMN dituangkan melalui Berita Acara Dalam Rangka Fungsi Penugasan dan didalamnya tidak memuat nilai perolehan dari hasil pekerjaan tersebut.

(1) Monitoring atas Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan wajib dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I dalam rangka tertib administrasi penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara. (2) Monitoring atas Serah Terima Operasional Hasil Pekerjaan meliputi : a. Monitoring Perbandingan Realisasi Belanja Modal dengan Mutasi Penambahan Aset; b. Monitoring Pekerjaan yang belum selesai (Konstruksi Dalam Pekerjaan); c. Monitoring Hasil Pekerjaan yang telah selesai, namun belum dilakukan serah terima operasional; d. Monitoring Hasil Pekerjaan yang telah selesai dan telah dilakukan serah terima operasional; e. Monitoring Hasil Pekerjaan yang telah dilakukan serah terima

operasional namun belum dilakukan penetapan status penggunaannya; f. Monitoring pemanfaatan atas BMN.

(1) Laporan monitoring wajib disampaikan oleh Unit Kerja Eselon I kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap 3 (tiga) bulan. (2) Sekretaris Jenderal C.q. Biro Keuangan dan Perlengkapan melakukan evaluasi atas hasil pelaporan sebagaimana ayat (1) diatas dan merekomendasikan tindak lanjut atas hasil evaluasi Laporan tersebut.

Sekretaris Jenderal C.q. Biro Keuangan dan Perlengkapan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala atas Pelaksanaan Monitoring terhadap seluruh Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2013 dan Tahun sebelumnya yang telah diselesaikan, penerbitan Berita Acara Serah Terima Operasional(BASTO), paling lambat tanggal 1 Maret 2015.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di J a k a r t a pada tanggal 16 Desember 2014 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, IGNASIUS JONAN Diundangkan di J a k a r t a pada tanggal17 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY