Peraturan Menteri Nomor pm-3 Tahun 2012 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat yang selanjutnya disebut DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana bidang keselamatan transportasi darat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
3. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemanfaatan, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan teknis terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat.

DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat hanya dapat digunakan untuk: a. pengadaan dan pemasangan marka jalan; b. pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas; c. pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan; d. pengadaan dan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL); e. pengadaan dan pemasangan delineator; dan/atau f. pengadaan dan pemasangan paku jalan.

Marka jalan, rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), delineator dan paku jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2006;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan; dan
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditempatkan pada jalan Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagai berikut: a. jalan yang memiliki potensi dan rawan kecelakaan; b. jalan yang rawan bencana; c. jalan yang menuju lokasi pariwisata; d. jalan yang dilalui angkutan umum; dan/atau e. jalan yang memiliki potensi kemacetan.

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan kajian dan peninjauan lapangan dalam rangka pengumpulan data dukung untuk penempatan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Berdasarkan hasil kajian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan program kegiatan yang paling sedikit memuat: a. peta dan gambar lokasi pemasangan; b. jumlah dan jenis kebutuhan; c. anggaran yang diperlukan.

Pengaturan lalu lintas pada marka jalan, rambu lalu lintas, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang telah dipasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk harus ditetapkan oleh Bupati untuk jalan Kabupaten atau ditetapkan oleh Walikota untuk jalan Kota.

(1) Kepala daerah wajib menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. (2) Penyampaian laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(1) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kesesuaian dan pelaksanaan Rencana Kegiatan (RK) dengan arahan pemanfaatan DAK dan kriteria program prioritas nasional dalam Peraturan Menteri ini; b. proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa; c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan; d. pencapaian sasaran, dampak, dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan; e. efisiensi dan efektivitas kegiatan; dan f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

(3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat melakukan uji petik. (4) Hasil pemantauan dan evaluasi atau uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat di Daerah. (5) Kinerja pelaksanaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian Perhubungan pada tahun berikutnya. (6) Biaya pemantauan dan evaluasi atau uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Berdasarkan laporan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Menteri Perhubungan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Januari 2012 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 9 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,