Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2014 tentang STANDAR MILITER INDONESIA ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat- syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

2. Standar Militer INDONESIA adalah standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan yang meliputi standar komoditi, standar proses/prosedur dan standar unjuk kerja atau performance. www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Alat Komunikasi dan Elektronika Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Alkomlek TNI adalah perangkat komunikasi, elektronika dan pernika yang dirancang dan dibuat untuk pemenuhan kebutuhan TNI, untuk perang atau untuk kekuatan pertahanan.

4. Standardisasi adalah proses merumuskan, MENETAPKAN, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.

5. Standardisasi Alkomlek TNI adalah proses merumuskan, MENETAPKAN dan merevisi standar melalui proses penelitian dan pengembangan untuk MENETAPKAN spesifikasi teknik Alkomlek TNI guna menyederhanakan, menyempurnakan dan menyeragamkan Alkomlek TNI yang memenuhi syarat tertentu dan terbaik ditinjau dari aspek pemakaian, pemeliharaan dan masalah logistik pada umumnya.

6. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan jasa.

7. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

8. Dokumentasi Standardisasi Militer INDONESIA adalah dokumen standar dan dokumen spesifikasi berisi himpunan atau kumpulan persyaratan yang dibakukan untuk dijadikan standar dan dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan standardisasi.

9. Komoditi Militer adalah semua materiil/bekal yang akan atau sudah dimiliki atau digunakan Tentara Nasional INDONESIA, atau materiil/bekal lain yang secara langsung belum digunakan, namun dalam keadaan darurat, dengan atau tanpa modifikasi dapat digunakan oleh Tentara Nasional INDONESIA dalam rangka pertahanan negara.

10. Kualifikasi adalah hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan teknis untuk mengisi jenjang tertentu.

11. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional disingkat KAN yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.

12. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN, yang mempunyai tugas MENETAPKAN akreditasi yang memberikan pertimbangan serta saran kepada www.djpp.kemenkumham.go.id

Badan Standardisasi Nasional dalam MENETAPKAN Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Nasional. 13. Materiil adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri dari satuan-satuan tertentu yang dapat dihitung, diukur, ditimbang dan dinilai yang diperlukan untuk pembekalan, pemeliharaan dan dukungan bagi kegiatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA baik untuk kepentingan operatif maupun kepentingan administratif dalam rangka mendukung pertahanan negara. 14. Spesifikasi adalah sebuah pernyataan tertulis berupa dokumen yang menjelaskan persyaratan teknis pokok/khusus materiil secara rinci serta menjelaskan penentuan kriteria persyaratan yang disiapkan untuk mendukung kegiatan akuisisi. 15. Spesifikasi teknis adalah sesuatu yang dibakukan seperti syarat mutu dan metode uji terhadap suatu produk baik barang atau jasa.

(1) Peraturan Menteri Pertahanan ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan standardisasi Alkomlek TNI dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alkomlek TNI untuk pertahanan negara. (2) Tujuan Peraturan Menteri Pertahanan ini agar terpenuhinya Alkomlek TNI sesuai standar yang diinginkan, dalam rangka mewujudkan siskomlek yang terintegrasi dan berkemampuan interkoneksi atau interoperability.

(1) Alkomlek TNI sangat diperlukan pemenuhannya dalam rangka mendukung pertahanan negara yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. (2) Alkomlek TNI yang diadakan wajib mempedomani standar Alkomlek TNI dan telah lulus sertifikasi, kecuali sertifikasi Alkomlek TNI yang tidak bisa dilaksanakan di dalam negeri melalui persetujuan Kepala Unit Organisasi. (3) Penerapan standar Alkomlek TNI harus dapat memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan kekuatan dan pengembangan kemampuan pertahanan negara. (4) Standardisasi Alkomlek TNI harus dilaksanakan secara benar dan tepat mulai proses perencanaan sampai dengan pengesahan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Regulasi standardisasi Alkomlek TNI yang dibuat harus memenuhi kaidah hukum yang berlaku dan dapat dijadikan pedoman oleh semua Unit Organisasi Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional INDONESIA dan Angkatan. (6) Penetapan regulasi yang berkaitan dengan standardisasi Alkomlek TNI diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. (7) Dalam rangka pemenuhan standardisasi Alkomlek TNI wajib mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna menuju kemandirian industi pertahanan Negara.

(1) Penyelenggaraan Standardisasi Alkomlek TNI dilaksanakan oleh Instansi Standardisasi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA, terdiri atas: a. Tingkat Pusat, dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan; b. Tingkat Pembinaan, dilaksanakan oleh Asisten Komunikasi Elektronika Panglima Tentara Nasional INDONESIA; dan c. Tingkat Pelaksanaan, dilaksanakan oleh Asisten Logistik dan/atau Pembina Teknis/Pembina Item Angkatan. (2) Penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer INDONESIA Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan fungsi penentuan kebijakan strategis dan pelaksanaan yang meliputi penyediaan sumber daya, koordinasi lintas sektoral, pengendalian umum, serta pengesahan dokumen standardisasi. (3) Penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer INDONESIA Tingkat Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan fungsi pengendalian manajerial yang meliputi penentuan kebijakan teknis, pengerahan sumber daya, pengawasan, dan pengendalian. (4) Penyelenggara Standardisasi Komoditi Militer INDONESIA Tingkat Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan fungsi pengendalian pelaksanaan yang meliputi penyusunan rencana dan program, pengorganisasian, perumusan, dan pengusulan konsep dokumen standardisasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggara standardisasi Alkomlek TNI dalam pelaksanaannya dapat membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan. (2) Penyelenggaraan standardisasi Alkomlek TNI mulai dari tingkat Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, dan Angkatan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bersinergi serta melalui jalur koordinasi secara berjenjang.

Pelaksana standardisasi Alkomlek TNI terdiri atas: a. personel; b. lembaga/instansi standardisasi Kemhan dan TNI; dan c. industri pertahanan.

(1) Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: a. memahami, mendalami, dan mempunyai keahlian yang dibutuhkan dalam perumusan Standardisasi Alkomlek; b. mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang operasi, logistik, penelitian dan pengembang; dan c. diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian. (2) Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperoleh melalui kegiatan pelatihan/workshop yang diselenggarakan oleh Ditjen Kuathan Kemhan c.q Direktorat Materiil Ditjen Kuathan Kemhan.

(1) Lembaga/instansi standardisasi Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus memiliki sertifikasi kualifikasi yang diakui oleh KAN, termasuk personel, peralatan, dan manajemennya. (2) Lembaga/instansi standardisasi Kemhan dan TNI yang belum memiliki sertifikasi kualifikasi yang diakui oleh KAN, dapat mengajukan kepada Ketua KAN melalui Menteri Pertahanan c.q. Dirjen Kuathan Kemhan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Industri Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus memiliki sertifikasi kualifikasi yang diakui oleh Kementerian Pertahanan. (2) Industri Pertahanan yang belum memiliki sertifikasi kualifikasi yang diakui oleh Kementerian Pertahanan dapat mengajukan kepada Menteri Pertahanan c.q. Kabaranahan Kemhan. (3) Dalam rangka pemberian sertifikasi kualifikasi kepada Industri Pertahanan, dilakukan penilaian oleh Tim Penilai dari Pusat Kelaikan Baranahan, yang mencakup: a. kemampuan perancangan/desain; b. kemampuan mewujudkan/menjadikan/membangun desain/ rancangan bangun menjadi prototype; c. kemampuan memproduksi; d. kemampuan penjualan/perdagangan; e. kemampuan pelayanan purna jual dan penyediaan suku cadang; f. kemampuan pelayanan pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan fitur-fitur produk; dan g. kemampuan dukungan logistik untuk integrasi dengan kegiatan/operasional pemakai.

Pelaksanaan standardisasi Alkomlek TNI dilakukan terhadap: a. hasil pengadaan, yaitu Alkomlek yang akan menjadi milik dan digunakan Tentara Nasional INDONESIA berasal dari dalam negeri atau luar negeri, baik berupa Alkomlek baru atau bekas sebagai hasil pembelian, penghibahan, peminjaman atau hasil perolehan lainnya; b. Alkomlek organik Tentara Nasional INDONESIA, yaitu Alkomlek yang telah dimiliki dan digunakan Tentara Nasional INDONESIA yang belum distandarkan; dan c. mobilisasi, yaitu Alkomlek yang sedang dalam proses untuk ditetapkan sebagai kekuatan siap mobilisasi guna mendukung pertahanan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kewenangan penyelenggaraan standardisasi Alkomlek TNI tingkat Kementerian Pertahanan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan meliputi: a. menyusun kebijakan umum penyelenggaraan standardisasi Alkomlek TNI untuk kepentingan pertahanan negara; b. menyusun pelaksanaan yang menyangkut akreditasi produk dan fasilitas dari instansi di luar Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dalam rangka penerbitan standardisasi Alkomlek TNI; c. meneliti, mengidentifikasi dan mengesahkan usulan standar Alkomlek TNI dari Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Markas Besar Angkatan sebagai standar Alkomlek TNI; d. mengesahkan rumusan spesifikasi dan standar Alkomlek TNI; e. mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan standardisasi Alkomlek TNI di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA; f. mempertimbangkan saran pengembangan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan baru; g. melaksanakan koordinasi dengan badan-badan standardisasi di luar Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA; dan h. menyelenggarakan sosialisasi standardisasi Alkomlek TNI. (2) Kewenangan penyelenggaraan standardisasi Alkomlek TNI tingkat Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dalam hal ini Askomlek Panglima TNI meliputi: a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis meliputi pembinaan dan pengawasan standardisasi Alkomlek TNI di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA; b. mengkaji dan menyempurnakan rumusan awal standar Alkomlek TNI yang diajukan dari Markas Besar Angkatan untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pertahanan; c. menerapkan hasil pengujian produk terhadap standar Alkomlek TNI yang telah ditentukan menjadi produk terpilih; d. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan dan penatausahaan standardisasi Alkomlek TNI di jajaran Tentara Nasional INDONESIA; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

e. mengevaluasi hasil penerapan standar Alkomlek TNI di jajaran Tentara Nasional INDONESIA dan memberikan saran pengembangannya kepada Kementerian Pertahanan. (3) Kewenangan penyelenggaraan standardisasi Alkomlek tingkat Angkatan dalam hal ini Asrena/Asops/Aslog Angkatan meliputi: a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan standardisasi Alkomlek TNI kekhususan Angkatan yang tidak lepas dari kebijakan pokok Kementerian Pertahanan; b. menyusun dan merumuskan program-program standardisasi Alkomlek TNI untuk di ajukan ke Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Kementerian Pertahanan; c. menyusun rumusan awal standar Alkomlek TNI dan selanjutnya di ajukan ke Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Kementerian Pertahanan; d. melaksanakan penerapan standar Alkomlek TNI yang telah disahkan Kementerian Pertahanan serta melaporkan pelaksanaanya; e. memelihara dokumen standardisasi Alkomlek TNI yang telah disahkan Kementerian Pertahanan serta mengadakan usulan revisi terhadap dokumen tersebut untuk pemutakhirannya; f. menyelenggarakan sosialisasi standar Alkomlek TNI di jajaran Angkatan; g. menyusun dan menerapkan petunjuk teknis pelaksanaan dalam rangka penerapan standardisasi Alkomlek TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan; dan h. mengadakan analisa dan evaluasi terhadap standardisasi Alkomlek TNI yang telah diterapkan serta mengajukan saran penyempurnaan dan pengembangannya kepada Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Kementerian Pertahanan.

Tanggung jawab penyelenggaraan standardisasi Alkomlek TNI sesuai stratanya sebagai berikut: a. Kementerian Pertahanan mempunyai tanggung jawab atas terlaksananya kebijakan penyelenggaraan standardisasi Alkomlek TNI dalam mendukung pertahanan negara; b. Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA mempunyai tanggung jawab atas terlaksananya pembinaan standardisasi Alkomlek TNI di jajaran Tentara Nasional INDONESIA; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. Markas Besar Angkatan mempunyai tanggung jawab atas terlaksananya kegiatan standardisasi Alkomlek TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan.

Tahapan kegiatan standardisasi Alkomlek TNI meliputi: a. perencanaan awal; b. perencanaan lanjutan; c. perumusan standar; d. pengesahan; e. sosialisasi; f. penerapan; dan g. evaluasi dan laporan.

(1) Perencanaan awal sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang selanjutnya dijadikan bahan rancangan perumusan materi yang akan dipakai sebagai dasar penentuan kebijakan penyelenggaraan standardisasi Alkomlek TNI. (2) Perencanaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b merupakan kegiatan penjabaran kebijakan standardisasi Alkomlek TNI yang telah digariskan dengan menyusun rencana-rencana untuk selanjutnya dituangkan ke dalam program-program yang disahkan. (3) Perumusan standar Alkomlek TNI sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c merupakan salah satu kegiatan dari pengelola standardisasi Alkomlek TNI ditingkat pelaksana teknis mulai dari pengumpulan, penelitian dan pengolahan data sampai tercapainya kesepakatan semua pihak yang berkepentingan dengan berpedoman kepada kebutuhan materiil pengguna. (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf d merupakan hasil perumusan standar yang diajukan oleh pelaksana standardisasi Alkomlek TNI setelah memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dan dilengkapi dokumen yang diperlukan. (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf e www.djpp.kemenkumham.go.id

dilaksanakan oleh institusi standardisasi Alkomlek TNI di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA baik secara bersama-sama maupun masing-masing sesuai kebutuhan, dalam rangka pengadaan dan penggunaan Alkomlek TNI. (6) Penerapan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf f merupakan kegiatan penggunaan dan pengendalian dokumen standardisasi Alkomlek TNI yang menjadi tanggung jawab pembina materiil, badan penelitian dan pengembangan serta kelaikan dengan mengikutsertakan para pengguna di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA termasuk industri Alkomlek TNI dalam negeri sesuai dengan kewenangannya. (7) Evaluasi dan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf g merupakan kegiatan penyempurnaan, pengembangan atau penghapusan sesuai hasil pengamatan di lapangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dalam rangka mendukung tugas pokoknya.

Proses kegiatan standardisasi Alkomlek TNI meliputi: a. pengesahan; b. penggantian; dan c. pembatalan.

(1) Pengesahan Dokumen Standardisasi Alkomlek TNI sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf a ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. (2) Penggantian Dokumen Standardisasi Alkomlek TNI sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf b dilakukan apabila berdasarkan penilaian dan evaluasi ternyata tidak memenuhi persyaratan, sedangkan pelaksanaan penggantian dokumen standardisasi secara berjenjang melalui uji teori tingkat Angkatan sampai dengan tingkat Kementerian Pertahanan dan penetapannya oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pembatalan Dokumen Standardisasi Alkomlek TNI sebagaimana dimaksud pada pasal 15 huruf c dilakukan jika dokumen standardisasi tersebut tidak digunakan lagi pihak yang berkepentingan dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain.

(1) Mekanisme penyelenggaraan standardisasi Alkomlek TNI dilaksanakan sebagai berikut: a. Markas Besar Angkatan:

1. Angkatan setelah mendapatkan surat permintaan dari Kementerian Pertahanan/Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA, membentuk Tim perumus dokumen spesifikasi dan dokumen standar Alkomlek TNI dengan melibatkan personel dari Binmat/Bintek/Bin Item, Badan/Instansi Litbang dan pakar Alkomlek;
2. tim perumus dokumen mempertimbangkan persyaratan taktis dan teknis dalam membuat dokumen;
3. tim perumus dokumen melaksanakan penelitian dan pengembangan dengan mempertimbangkan aspek taktis dan teknis dalam membuat dokumen spesifikasi dan dokumen standar;
4. dalam pelaksanaannya angkatan menyiapkan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur penerapan rumusan dokumen spesifikasi dan dokumen standar; dan
5. dokumen hasil dari Tim perumus disahkan oleh Asrena /Asops/Aslog Angkatan, untuk dikirim ke Kementerian Pertahanan/Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA. b. Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA:
6. menerima dokumen hasil dari Tim perumus angkatan kemudian membentuk Tim pengkaji dengan melibatkan personel dari Pembina materiil tingkat Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA;
7. tim pengkaji menghasilkan usulan hasil kajian terhadap perumusan dokumen standar dan spesifikasi, kemudian mengajukan usulan kepada Askomlek untuk persetujuan; dan
8. Askomlek menyetujui rumusan dokumen spesifikasi www.djpp.kemenkumham.go.id

dokumen standar yang diajukan Tim Pengkaji dan mengusulkan ke Kementerian Pertahanan. c. Kementerian Pertahanan:

1. Kementerian Pertahanan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan memberikan direktif kepada Angkatan selaku perumus awal standardisasi Alkomlek TNI dan Markas Besar TNI selaku pembina standardisasi Alkomlek TNI;
2. menerima konsep rumusan dokumen standar Alkomlek TNI dari Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA kemudian membentuk Tim pengkaji standardisasi Alkomlek TNI dengan melibatkan personel dari Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA/Angkatan, pakar Alkomlek, dan industri pertahanan dalam negeri;
3. Tim Standardisasi mengkaji dan meneliti dokumen standar yang diajukan Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA menjadi dokumen standardisasi Alkomlek TNI;
4. kemudian dokumen standardisasi Alkomlek TNI diajukan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan untuk mendapat persetujuan;
5. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan MENETAPKAN rumusan dokumen spesifikasi dan dokumen standar kedalam Standardisasi Alkomlek TNI; dan
6. menganalisa pelaksanaan penerapan standar serta menyiapkan tolok ukur kesesuaian terhadap standardisasi Alkomlek TNI yang telah disahkan. (2) Dokumen Standardisasi Alkomlek TNI yang telah disahkan oleh Kementerian Pertahanan, dikomunikasikan dengan pembina, pelaksana dan pengguna standardisasi untuk mendapatkan umpan balik. (3) Penyebarluasan dokumen standardisasi Alkomlek TNI dilaksanakan sesuai dengan stratifikasi dokumen standardisasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektur Jenderal Tentara Nasional INDONESIA dan Inspektur Jenderal Angkatan wajib melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan standardisasi Alkomlek TNI.

Peraturan mengenai standardisasi Alkomlek yang sudah diterbitkan dan ditetapkan ditingkat Unit Organisasi Angkatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id