Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBIAYAAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BALITBANG KEMHAN

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

2. Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Litbang adalah suatu proses untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut.

3. Pengkajian adalah suatu proses analisis keputusan dengan menggunakan data yang up to date dihadapkan pada norma/aturan/tujuan yang telah ditetapkan sehingga didapatkan keputusan apakah terjadi permasalahan/penyimpangan atau tidak.

4. Narasumber adalah pejabat atau personel yang memiliki keahlian atau kepakaran tertentu sebagai sumber informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pokja Litbang, Narasumber dapat tercantum dalam surat perintah Pokja, dalam hal tidak tercantum pada surat perintah Pokja, kehadirannya berdasarkan undangan dari pejabat yang berwenang.

5. Honorarium adalah sejumlah uang yang diberikan kepada nara sumber, anggota Pokja, dan anggota pendukung Pokja sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas Pokja.

6. Belanja barang adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan Pokja Litbang seperti ATK, konsumsi, biaya reproduksi, biaya cetak, dan biaya distribusi.

7. Belanja bahan adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan bahan baku utama dan pendukung dalam rangka pembuatan model/prototipe pada suatu kegiatan litbang.

8. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada peserta Pokja Litbang bila rapat/sidang dan pengumpulan data dilaksanakan di luar satuan atau daerah, terdiri dari uang harian, uang penginapan dan transportasi dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

9. Jasa Konsultansi Litbang adalah semua jasa konsultansi yang diperlukan dan digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan.

10. Jasa Konsultansi Laboratorium adalah semua jasa konsultansi penggunaan laboratorium baik in door maupun out door yang digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan.

11. Jasa Manufakturing adalah semua jasa yang digunakan untuk pembuatan Mockup/Model/Prototipe untuk kepentingan penelitian dan pengembangan.

12. Kemhan adalah Kementerian Pertahanan.

13. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah suatu organisasi di luar struktur organisasi yang sudah ada, termasuk bentuk panitia atau Tim yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur intern maupun ekstern organisasi yang bersangkutan, dibentuk berdasarkan Surat Perintah pejabat yang berwenang, bertugas untuk membantu pimpinan dalam menghasilkan konsep peranti lunak atau naskah.

14. Anggota Pokja adalah prajurit TNI berpangkat Perwira/Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III ke atas sesuai bidangnya dan prajurit TNI/PNS lainnya yang mempunyai keahlian tertentu yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.

15. Anggota Pendukung adalah prajurit TNI/PNS yang ditugaskan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pokja berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.

Syarat pembentukan Pokja Litbang sebagai berikut : a. pembentukan Pokja Litbang selaras dengan kebijakan penyelenggaraan, asas, hakekat serta lingkup kegiatan litbang; b. pembentukan dan pembiayaan Pokja harus berdasarkan Rencana Kerja Kemhan/Balitbang Kemhan, dan sebelumnya sudah tercantum dalam dokumen DIPA, Amanat Anggaran Menhan, dan Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Unit Organisasi Kemhan; c. pembentukan Pokja Litbang harus mendapat persetujuan dari Ka Balitbang Kemhan; d. tersedianya anggaran/dana untuk mendukung penyelenggaraan Pokja sesuai alokasi yang termuat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Program Kerja dan Anggaran Balitbang Kemhan; e. apabila dukungan anggaran/dana tidak atau belum tercantum di dalam DIPA dan Program Kerja dan Anggaran Balitbang Kemhan, maka sebelum pembentukan Pokja terlebih dahulu harus diajukan dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan f. besarnya indeks biaya untuk tiap-tiap komponen Pokja paling tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pejabat yang berwenang membentuk Pokja Litbang yaitu Ka Balitbang Kemhan.

Penyelenggaraan kegiatan Litbang digolongkan sebagai berikut : a. Pokja Litbang

1. lingkup kegiatan antara lain berupa pembuatan model/prototipe baik Bangsis maupun Bangmat;

2. organisasi Pokja berbentuk fungsional;

3. penunjukan keanggotaan Pokja diutamakan bagi personel yang ahli atau berprofesi sesuai disiplin ilmu yang sedang ditekuni; dan

4. anggota Pokja memberikan saran dan masukan secara ilmiah dan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya guna pencapaian sasaran Pokja. b. Tim Litbang

5. kegiatan yang akan dilaksanakan memiliki cakupan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, serta melibatkan beberapa personel yang masing-masing memiliki kualifikasi khusus yang saling melengkapi;

6. jumlah personel Tim Litbang paling sedikit minimal 2 (dua) orang peneliti/ perekayasa dan paling banyak maksimal 5 (lima) orang peneliti/ perekayasa;

7. tim Litbang bisa berupa kelompok litbang itu sendiri maupun merupakan bagian-bagian dari suatu kelompok kegiatan Litbang yang lebih luas cakupannya; dan

8. anggota Tim Litbang melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahliannya.

(1) Susunan Pokja Litbang terdiri atas : a. Kagiat b. Dallakgiat c. Waslakgiat d. Kalakgiat e. Nara sumber f. Seslakgiat g. Ketua Tim Pulahta h. Ketua Tim Anev i. Ketua Tim Ucob j. Anggota (2) Tim Litbang a. Ka Tim Litbang merangkap anggota b. Sekretaris merangkap anggota c. Peneliti/perekayasa merangkap anggota

(1) Jumlah Peserta untuk : a. Pokja Litbang paling banyak 50 (lima puluh) orang dan paling sedikit 6 (enam) orang; dan b. Tim Litbang paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang. (2) Dukungan biaya Pokja berdasarkan pada : a. DIPA Kemhan, Amanat anggaran Menhan, PPPA UO Kemhan, dan Program Kerja Balitbang Kemhan; b. otorisasasi yang telah diterbitkan untuk pelaksanaan kegiatan Pokja Litbang; dan c. penyaluran dana untuk mendukung otorisasi sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Komponen biaya Pokja terdiri dari : a. honorarium; b. belanja barang; c. belanja bahan; dan d. biaya perjalanan dinas.

(4) Kontrak Kerja Pelaksanaan Litbang a. kontrak kerja jasa konsultansi litbang dapat dilaksanakan apabila jumlah tenaga peneliti ahli tidak tersedia di Balitbang Kemhan; b. kontrak kerja jasa konsultansi laboratorium dapat dilaksanakan apabila jumlah tenaga peneliti/teknisi serta peralatan laboratorium tidak tersedia di Balitbang Kemhan; dan c. kontrak kerja jasa pembuatan Mockup/Model/Prototipe dapat dilaksanakan apabila jumlah tenaga perekayasa/teknisi serta peralatan mesin produksi tidak tersedia di Balitbang Kemhan.

(1) Pokja Litbang yaitu pokja yang hasil litbangnya berupa rekomendasi yang dipertanggungjawabkan oleh Kabalitbang Kemhan selaku pejabat yang mengeluarkan perintah. (2) Tim Litbang yaitu pokja yang hasil litbangnya berupa rekomendasi yang dipertanggungjawabkan oleh Kabalitbang Kemhan selaku pejabat yang mengeluarkan perintah.

Seluruh kegiatan Pokja Litbang yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/1031/X/2000 tanggal 19 Oktober 2000 dinyatakan tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya kegiatan Pokja tersebut, sesuai Surat Keputusan atau Surat Perintah yang telah ditetapkan.

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/1031/X/2000 tanggal 19 Oktober 2000 tentang Pengesahan Pedoman Pengelolaan dan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan di BPPIT Dephan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 2011 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 338