Pasal 10

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan

pengawasan terhadap:

• pelaksanaan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri; dan
• kemajuan fisik pembangunan fasilitas Pemurnian di dalam negeri.

(2) Pengawasan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

• penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan asal produk pertambangan yang akan diekspor; dan
• jenis, jumlah, dan kualitas produk berdasarkan hasil pengujian oleh surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah.

(3) Pengawasan kemajuan fisik pembangunan fasilitas

Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan kemajuan fisik fasilitas Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
• pemeriksaan lapangan.

(4) Pengawasan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(5) Pengawasan kemajuan fisik pembangunan fasilitas

Pemurnian di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan selama sisa waktu pemberian rekomendasi ekspor atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.