Pasal 8

(1) Permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah diajukan oleh pemohon persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui Aplikasi Perizinan Online kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. permohonan yang memuat data mengenai: 1. identitas pemohon;
2. alamat lokasi sumur bor/gali Air Tanah atau Sungai Bawah Tanah; 3. koordinat rencana titik Pengeboran/Penggalian Air Tanah atau ruas Sungai Bawah Tanah dalam format decimal degree; 4. rencana peruntukan penggunaan Air Tanah; dan 5. rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m3/hari (meter kubik per hari). b. pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, kecuali bagi permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan pada Sungai Bawah Tanah; dan

c. gambar rencana konstruksi sumur bor/gali Air Tanah atau rencana konstruksi pada Sungai Bawah Tanah.
(3) Dalam hal permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk kegiatan Dewatering, persyaratan meliputi: a. permohonan yang memuat data mengenai: 1. identitas pemohon; 2. alamat lokasi kegiatan Dewatering; 3. koordinat rencana titik Pengeboran/Penggalian Air Tanah dalam format decimal degree;
4. jangka waktu rencana kegiatan Dewatering;
5. metode Dewatering;
6. jenis dan kapasitas pompa; 7. kedalaman akuifer yang disadap dan kedalaman pompa; dan 8. rencana jumlah debit pemompaan air dalam m3/hari (meter kubik per hari) dan durasi pemompaan setiap hari; dan b. dokumen rencana teknis kegiatan Dewatering dengan format sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Dalam hal permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk kegiatan penggunaan sumur bor/gali Air Tanah yang semula digunakan untuk kegiatan usaha menjadi untuk kegiatan bukan usaha, persyaratan yang harus dilengkapi meliputi: a. permohonan data yang memuat: 1. identitas pemohon; 2. alamat lokasi sumur bor/gali Air Tanah; 3. koordinat titik sumur bor/gali Air Tanah dalam format decimal degree; 4. rencana peruntukan penggunaan Air Tanah; dan 5. rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m3/hari (meter kubik per hari); b. dokumen yang menyatakan berakhirnya Izin Pengusahaan Air Tanah; dan c. data hasil uji pemompaan dan perekaman sumur bor dengan menggunakan borehole camera bagi permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dengan peruntukan sumur pantau. (5) Ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai pedoman penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. (6) Gambar rencana konstruksi sumur bor/gali Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan contoh gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh pemohon persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan evaluasi.

(8) Dalam hal berdasarkan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) persyaratan dinyatakan telah lengkap dan sesuai, Persetujuan Penggunaan Air Tanah diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diajukan. (9) Dalam hal berdasarkan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) persyaratan dinyatakan belum lengkap, pemohon harus menyampaikan perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan perbaikan persyaratan pada Aplikasi Perizinan Online. (10) Apabila perbaikan tidak disampaikan oleh pemohon sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah menjadi batal. (11) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat mengajukan kembali melalui permohonan baru.