Pasal 25

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. bimbingan teknis; b. diseminasi; dan/atau c. konsultasi. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengawasan berkala atas penyampaian laporan teknis pelaksanaan Izin Pengusahaan Air Tanah dari pemegang izin; dan/atau b. pengawasan insidentil melalui inspeksi lapangan. (4) Pengawasan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat: a. pengaduan masyarakat; b. laporan dari pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah atau pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah; c. indikasi pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah atau pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. perubahan data teknis, kondisi dan lingkungan Air Tanah, perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, dan/atau hal lain yang dapat membahayakan lingkungan dan keselamatan masyarakat; dan/atau e. kebutuhan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pihak lain yang ditugaskan. (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara pengawasan.