Pasal 8

(1) Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) atau penetapan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Gubernur menawarkan Wilayah Usaha kepada Badan Usaha untuk mengikuti

2016, No.1812 proses seleksi dalam penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk skala kecil. (2) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kemampuan teknis dan pendanaan Badan Usaha; b. target rasio elektrifikasi dan waktu pencapaian; dan c. biaya pokok penyediaan tenaga listrik. (3) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum kepada Badan Usaha.