Pasal 5

(1) Kepala Dinas Daerab Provinsi yang membidangi Air

Tanab menyampaikan usulan penetapan Zona Konservasi Air Tanab kepada gubernur setelab dievaluasi oleb Badan Geologi.

(2) Gubernur menetapkan Zona Konservasi Air Tanab

pada Cekungan Air Tanab dalam daerab provinsi.

(3) Zona Konservasi Air Tanah yang telah ditetapkan oleh

gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.

(4) Gubernur menetapkan Zona Konservasi Air Tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ini.