Pasal 19

(1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang

IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi pelaporan yang berisi:

• pelaksanaan atas RKAB;
• kualitas air limbah Pertambangan;
• statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya;
• statistik penyakit tenaga kerja;
• rencana dan realisasi penggunaan tenaga kerja dan biaya pelatihan tenaga kerja;
• pelaksanaan reklamasi; dan
• audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

(2) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang

IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi pelaporan yang berisi:

• pelaksanaan atas RKAB;
• kualitas air limbah Pertambangan;
• konservasi;
• statistik kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya;
• statistik penyakit tenaga kerja;
• rencana dan realisasi penggunaan tenaga kerja dan biaya pelatihan tenaga kerja;
• pelaksanaan reklamasi;
• pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan pemasangan tanda batas;
• rencana dan realisasi pengelolaan air tambang, dan pelaksanaan pemantauan geoteknik;
• rencana dan realisasi penggunaan peralatan Pertambangan;
• audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;
• pelaksanaan ketentuan perlakuan perpajakan dan/atau penerimaan negara bukan pajak bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara; dan
• kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan bagi pemegang IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian komoditas Batubara.

(3) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang

IUPK tahap kegiatan Eksplorasi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:

• laporan lengkap Eksplorasi; dan
• laporan Studi Kelayakan.

(4) Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi, pemegang

IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b kepada Menteri

atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:

• laporan pelaksanaan pemasangan tanda batas; dan
• laporan akhir kegiatan Operasi Produksi.

(5) Pemegang IPR wajib menyusun dan menyampaikan

Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada Gubernur yang meliputi:

• laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
• laporan pelaksanaan Operasi Produksi.

(6) Pemegang SIPB wajib menyusun dan menyampaikan

Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada Gubernur yang meliputi:

• laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
• laporan pelaksanaan kegiatan penambangan.

(7) Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan wajib

menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk setiap transaksi pembelian dan penjualan Mineral atau Batubara, yang meliputi:

• laporan realisasi pembelian Mineral atau Batubara; dan
• laporan realisasi penjualan Mineral atau Batubara.

(8) Pemegang IUJP wajib menyusun dan menyampaikan

Laporan Berkala kaidah teknik usaha jasa Pertambangan setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya yang berupa laporan pelaksanaan kegiatan usaha jasa Pertambangan.