Pasal 11

(1) Pelaksanaan Percepatan Pengakhiran Masa

Operasional PLTU sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf i memperhatikan kriteria paling

sedikit:

• kapasitas;
• usia pembangkit;
• utilisasi;
• emisi gas rumah kaca PLTU;
• nilai tambah ekonomi;
• ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri; dan
• ketersediaan dukungan teknologi dalam negeri dan luar negeri.

(2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pelaksanaan Percepatan Pengakhiran Masa Operasional PLTU memperhatikan kriteria:

• keandalan sistem ketenagalistrikan;
• dampak kenaikan biaya pokok penyediaan tenaga listrik terhadap tarif tenaga listrik; dan
• penerapan aspek Transisi Energi berkeadilan (just energy transition).