Permendikti Saintek No. 3 Tahun 2026 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan 
Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi,
dan
aksesibilitas
dalam
pelaksanaan
penerimaan
mahasiswa baru program diploma dan program sarjana
pada perguruan tinggi negeri, perlu menyesuaikan proses
penerimaan mahasiswa baru program diploma dan
program sarjana pada perguruan tinggi negeri;
b.
bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan
Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana
pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan
Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana
pada Perguruan Tinggi Negeri sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan
Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN
adalah
perguruan
tinggi
yang
didirikan
dan/atau
diselenggarakan oleh Pemerintah.
2.
Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan
tinggi.
3.
Program
Diploma
adalah
pendidikan
vokasi
yang
diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau
sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan
penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau
teknologi.
4.
Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang
diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau
sederajat
sehingga
mampu
mengamalkan
ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah Mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut Pemimpin PTN adalah rektor pada universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi, direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
Pasal 2 Penerimaan Mahasiswa baru pada PTN diselenggarakan dengan prinsip: a. adil, yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan, dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi; b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; c. fleksibel, yaitu memberi keleluasaan bagi calon Mahasiswa untuk memilih jalur seleksi, Program Studi, dan PTN yang dituju; d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan sumber daya secara optimal; e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah; dan f. larangan konflik kepentingan, yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru PTN dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pasal 3 Penerimaan Mahasiswa baru merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.
Pasal 4 (1) Penerimaan Mahasiswa baru pada PTN dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain. (2) Pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. seleksi nasional berdasarkan prestasi; dan b. seleksi nasional berdasarkan tes. (3) Pola penerimaan Mahasiswa baru dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri.
Pasal 5
(1)
Penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
a.
Program Diploma; dan
b.
Program Sarjana.
(2)
Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas:
a.
diploma tiga; dan
b.
diploma empat atau sarjana terapan.
Pasal 6 (1) Seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh Kementerian bersama PTN. (2) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk panitia pelaksana. (3) Seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan oleh PTN.
Pasal 7
Dalam penerimaan Mahasiswa baru, PTN wajib:
a.
mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki
potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara
ekonomi dan/atau calon Mahasiswa dari daerah terdepan,
terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20%
(dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang
diterima dan tersebar pada semua Program Studi; dan
b.
memberikan akses bagi calon Mahasiswa penyandang
disabilitas sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas
calon Mahasiswa.
Pasal 8
Penerimaan Mahasiswa baru pada PTN diselenggarakan
dengan memanfaatkan teknologi informasi.
BAB II DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
Pasal 9
(1)
Pemimpin PTN menetapkan jumlah dan alokasi Daya
Tampung Mahasiswa baru untuk setiap Program Studi.
(2) Penetapan jumlah Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya. (3) Alokasi Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi paling sedikit 20% (dua puluh persen). (4) Alokasi Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk seleksi nasional berdasarkan tes paling sedikit: a. 30% (tiga puluh persen) bagi PTN Badan Hukum; dan b. 40% (empat puluh persen) bagi PTN selain PTN Badan Hukum. (5) Daya Tampung yang tidak dialokasikan untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes dialokasikan untuk penerimaan Mahasiswa baru melalui seleksi secara mandiri.
Pasal 10 (1) Pemimpin PTN menyampaikan penetapan jumlah dan alokasi Daya Tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Menteri. (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap penetapan jumlah dan alokasi Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal hasil evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan penyesuaian jumlah dan alokasi Daya Tampung, Pemimpin PTN menindaklanjuti dengan menetapkan penyesuaian jumlah dan alokasi Daya Tampung. (4) Pemimpin PTN mengumumkan jumlah dan alokasi Daya Tampung yang telah dievaluasi oleh Menteri sebelum pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi.
Pasal 11
(1)
Dalam hal penerimaan Mahasiswa baru melalui seleksi
nasional berdasarkan prestasi tidak memenuhi alokasi
Daya Tampung, Pemimpin PTN dapat merealokasi sisa
Daya Tampung tersebut untuk Daya Tampung seleksi
nasional berdasarkan tes.
(2)
Pemimpin PTN menetapkan perubahan alokasi Daya
Tampung seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3)
Pemimpin PTN menyampaikan penetapan perubahan
alokasi Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Menteri.
(4)
Pemimpin PTN mengumumkan perubahan Daya Tampung
seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebelum pelaksanaan seleksi nasional
berdasarkan tes.
Pasal 12
(1)
Dalam hal penerimaan Mahasiswa baru melalui seleksi
nasional berdasarkan tes tidak memenuhi alokasi Daya
Tampung, Pemimpin PTN dapat merealokasi sisa Daya
Tampung tersebut untuk Daya Tampung seleksi secara
mandiri.
(2)
Pemimpin PTN menetapkan perubahan alokasi Daya
Tampung seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3)
Pemimpin PTN menyampaikan penetapan perubahan
alokasi Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Menteri.
(4)
Pemimpin PTN mengumumkan perubahan Daya Tampung
seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri.
Pasal 13 Daya Tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak termasuk untuk penerimaan Mahasiswa baru pada program Asrama Mahasiswa Nusantara, Afirmasi Pendidikan Tinggi, dan/atau program internasional.
Pasal 14 Penetapan Daya Tampung Mahasiswa baru pada Program Studi kedokteran Program Sarjana dan Program Studi kedokteran gigi Program Sarjana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Bagian Kesatu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi
Paragraf 1 Umum
Pasal 15 (1) Seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diselenggarakan berdasarkan pada penilaian prestasi akademik dan/atau nonakademik. (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan 2 (dua) komponen dengan total nilai 100% (seratus persen). (3) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. komponen kesatu, dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran dengan bobot paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total bobot penilaian; dan b. komponen kedua, dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dituju, portofolio, dan/atau prestasi dengan bobot paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total bobot penilaian.
(4)
Mata pelajaran pendukung Program Studi dan kategori
prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditetapkan oleh Pemimpin PTN.
(5)
Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditetapkan oleh Pemimpin PTN untuk Program Studi seni
dan Program Studi olahraga.
(6)
Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dapat ditetapkan oleh Pemimpin PTN untuk Program Studi
pada Program Diploma bagi lulusan pendidikan menengah
kejuruan.
Pasal 16 (1) Selain komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), PTN dapat menambahkan komponen penilaian untuk Program Studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik. (2) Komponen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
Paragraf 2 Persyaratan Peserta
Pasal 17 (1) Persyaratan peserta seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagai berikut: a. siswa tahun terakhir pada jenjang pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan; b. memiliki prestasi akademik dan/atau nonakademik baik dan konsisten; c. masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan d. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Pemimpin PTN. (2) Kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kementerian.
Paragraf 3 Pelaksanaan
Pasal 18 (1) Seleksi nasional berdasarkan prestasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian. (2) Tahapan seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendaftaran; b. seleksi; dan c. pengumuman. (3) Pendaftaran dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
(4) Seleksi dilakukan dengan melakukan penilaian prestasi akademik dan/atau nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b. (5) Pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi dilakukan oleh Kementerian sebelum pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes.
Pasal 19 Calon Mahasiswa yang diterima pada seleksi nasional berdasarkan prestasi tidak dapat mendaftar pada seleksi nasional berdasarkan tes.
Paragraf 4 Registrasi
Pasal 20 (1) Calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi nasional berdasarkan prestasi harus melakukan registrasi dengan melampirkan ijazah asli atau surat keterangan lulus pada jenjang pendidikan menengah. (2) Selain ijazah asli atau surat keterangan lulus pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTN dapat menambahkan syarat lain yang relevan. (3) Calon Mahasiswa yang telah melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Mahasiswa baru oleh Pemimpin PTN.
Pasal 21 Dalam hal calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak melakukan registrasi, calon Mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
Bagian Kedua Seleksi Nasional Berdasarkan Tes
Paragraf 1 Umum
Pasal 22 (1) Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer. (2) Tes terstandar berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi ilmu pengetahuan, dan literasi Bahasa Inggris. (3) Tes terstandar berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam tahun berjalan.
Pasal 23 (1) Selain tes terstandar berbasis komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PTN dapat menambahkan komponen penilaian berupa: a. portofolio untuk Program Studi seni dan Program Studi olahraga; b. portofolio untuk Program Studi pada Program Diploma bagi lulusan pendidikan menengah kejuruan; dan/atau c. persyaratan lain untuk Program Studi tertentu yang membutuhkan keterampilan spesifik. (2) Komponen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
Paragraf 2 Persyaratan Peserta
Pasal 24 Persyaratan peserta seleksi nasional berdasarkan tes sebagai berikut: a. siswa tahun terakhir pada jenjang pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan; atau b. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.
Paragraf 3 Pelaksanaan
Pasal 25 (1) Seleksi nasional berdasarkan tes dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian. (2) Pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadwalkan pada semester akhir tahun ajaran berjalan sebelum pengumuman kelulusan pendidikan menengah sampai dengan setelah pengumuman kelulusan pendidikan menengah pada tahun ajaran berjalan. (3) Tahapan seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendaftaran; b. seleksi; dan c. pengumuman. (4) Pendaftaran dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian dengan melampirkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (5) Seleksi dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan dapat menggunakan tambahan komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. (6) Pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes dilakukan oleh Kementerian setelah pengumuman kelulusan pada jenjang pendidikan menengah.
Pasal 26 Dalam hal seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dapat dilaksanakan karena faktor disabilitas, keadaan kahar, dan/atau gangguan infrastruktur, tes dapat dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk cetak dan/atau dengan pendampingan.
Paragraf 4 Registrasi
Pasal 27 (1) Calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi nasional berdasarkan tes harus melakukan registrasi dengan melampirkan ijazah asli atau surat keterangan lulus pada jenjang pendidikan menengah. (2) Selain ijazah asli atau surat keterangan lulus pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTN dapat menambahkan syarat lain yang relevan. (3) Calon Mahasiswa yang telah melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Mahasiswa baru dengan Keputusan Pemimpin PTN.
Pasal 28 Dalam hal calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak melakukan registrasi, calon Mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri.
Bagian Ketiga Seleksi Secara Mandiri
Paragraf 1 Umum
Pasal 29 (1) Seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan oleh PTN dengan cara: a. melalui tes; dan/atau b. tanpa melalui tes. (2) Seleksi melalui tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. tes yang diselenggarakan sendiri oleh PTN; dan b. tes yang diselenggarakan oleh konsorsium PTN. (3) Seleksi tanpa melalui tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes; b. memanfaatkan nilai tes kemampuan akademik yang diakui oleh PTN; dan/atau c. prestasi akademik dan/atau prestasi lainnya yang berbeda dengan kriteria seleksi nasional.
Pasal 30
Dalam menyelenggarakan seleksi secara mandiri, Pemimpin
PTN:
a.
menetapkan
peraturan
pelaksanaan
seleksi
secara
mandiri; dan
b.
membentuk tim seleksi.
Paragraf 2 Persyaratan Peserta
Pasal 31
(1)
Pemimpin PTN menetapkan persyaratan peserta seleksi
secara mandiri.
(2)
Pemimpin PTN melaporkan persyaratan peserta seleksi
secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri.
Paragraf 3 Pelaksanaan
Pasal 32 (1) Seleksi secara mandiri dilaksanakan setelah pengumuman hasil seleksi nasional berdasarkan tes. (2) Tahapan seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendaftaran; b. seleksi; dan c. pengumuman. (3) PTN mengumumkan pelaksanaan seleksi secara mandiri pada laman PTN dan/atau media lainnya dengan memuat paling sedikit informasi mengenai: a. jumlah calon Mahasiswa yang akan diterima pada setiap Program Studi; b. besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan kepada calon Mahasiswa yang lulus seleksi; c. metode pelaksanaan seleksi; d. kriteria calon Mahasiswa tertentu; e. jadwal pelaksanaan seleksi; dan f. informasi kanal pelaporan. (4) Kriteria calon Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas: a. calon Mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi; b. calon Mahasiswa berasal dari daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. calon Mahasiswa merupakan putra daerah; dan/atau d. calon Mahasiswa dengan prestasi akademik dan/atau prestasi lainnya yang berbeda dengan persyaratan seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. (5) Pemimpin PTN bersama tim seleksi melaksanakan dan menetapkan hasil seleksi secara mandiri. (6) PTN mengumumkan hasil seleksi secara mandiri pada laman PTN dan/atau media lainnya dengan memuat informasi mengenai:
a.
jumlah peserta yang lulus seleksi;
b.
sisa kuota yang belum terisi;
c.
masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman hasil seleksi dengan melampirkan
bukti;
d.
tata cara sanggah hasil seleksi; dan
e.
informasi kanal pelaporan.
(7)
Pengumuman hasil seleksi secara mandiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat pada
bulan Juli tahun berjalan.
Pasal 33
(1)
Dalam hal setelah pengumuman hasil seleksi secara
mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, jumlah
calon Mahasiswa yang lulus seleksi pada Program Studi
PTN belum mencapai 50% (lima puluh persen) dari total
Daya Tampung Program Studi tersebut, PTN dapat
membuka gelombang baru seleksi secara mandiri pada
Program Studi.
(2)
Seluruh tahapan gelombang baru seleksi secara mandiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan
paling lambat tanggal 15 Agustus tahun berjalan.
(3)
Ketentuan mengenai pelaksanaan seleksi secara mandiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap gelombang baru seleksi secara
mandiri.
Pasal 34
(1)
PTN dapat menyelenggarakan seleksi secara mandiri
untuk Program Diploma dan Program Sarjana yang
dilaksanakan dengan mitra internasional.
(2)
Mitra internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.
perguruan tinggi;
b.
dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja;
dan/atau
c.
lembaga lainnya.
(3)
Pedoman seleksi secara mandiri untuk Program Diploma
dan Program Sarjana yang dilaksanakan dengan mitra
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pemimpin PTN.
Paragraf 4 Registrasi
Pasal 35 (1) Calon Mahasiswa yang telah lulus seleksi secara mandiri harus melakukan registrasi dengan melampirkan ijazah asli atau surat keterangan lulus pada jenjang pendidikan menengah. (2) Selain ijazah asli atau surat keterangan lulus pada jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTN dapat menambahkan syarat lain yang relevan. (3) Calon Mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Mahasiswa baru dengan Keputusan Pemimpin PTN.
Bagian Keempat Pelaporan
Pasal 36
(1)
Pemimpin PTN melaporkan kepada Menteri mengenai:
a. hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi
nasional berdasarkan tes, dan seleksi secara mandiri;
b. data peserta yang telah melakukan registrasi; dan
c. hasil evaluasi pelaksanaan penerimaan Mahasiswa
baru pada masing-masing PTN.
(2)
Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember
tahun berjalan.
BAB IV PENDANAAN, PENGELOLAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
Pasal 37 (1) Pendanaan pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi menjadi tanggung jawab Kementerian. (2) Pendanaan seleksi nasional berdasarkan tes menjadi tanggung jawab Kementerian dan peserta. (3) Pendanaan pelaksanaan seleksi secara mandiri oleh PTN dibebankan kepada peserta.
Pasal 38 (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi asesmen pendidikan tinggi pada Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan seleksi secara mandiri dilaksanakan oleh masing-masing PTN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 39 (1) Aset yang diperoleh dari pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes merupakan barang milik negara Kementerian. (2) Dokumen dan data yang dihasilkan dari pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi dan seleksi nasional berdasarkan tes disimpan oleh Kementerian.
BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 40 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerimaan Mahasiswa baru. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. melakukan pemantauan atau pengawasan dalam pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru; dan/atau
b. melaporkan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi secara mandiri. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi secara mandiri oleh PTN dengan melampirkan bukti. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui kanal yang disediakan oleh PTN dan/atau Inspektorat Jenderal Kementerian.
BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI
Pasal 41 (1) Menteri melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penerimaan Mahasiswa baru. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan penerimaan Mahasiswa baru yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian.
Pasal 42
(1)
Pengawasan penerimaan Mahasiswa baru dilakukan oleh:
a.
Inspektorat Jenderal Kementerian; dan
b.
unit yang menjalankan fungsi sistem pengendalian
internal PTN.
(2)
Pengawasan penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui audit,
pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan
kewenangan.
(3)
Pengawasan penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebagai tindak
lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan
dari pihak terkait.
Pasal 43 Dalam hal berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Jenderal terbukti adanya pelanggaran dalam penerimaan Mahasiswa baru, Menteri berwenang membatalkan keputusan PTN mengenai hasil seleksi penerimaan Mahasiswa baru.
Pasal 44
(1)
Kementerian melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu)
kali
dalam
1
(satu)
tahun
terhadap
pelaksanaan
penerimaan Mahasiswa baru secara menyeluruh dan
berkesinambungan.
(2)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan:
a.
laporan pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru di
PTN; dan/atau
b.
hasil pemantauan dan pengawasan.
(3)
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan
pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45 Pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru tahun akademik 2026/2027 tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan
Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana
pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 843); dan
b.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan
Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana
pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 964),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 47 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2026
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BRIAN YULIARTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi,
dan
aksesibilitas
dalam
pelaksanaan
penerimaan
mahasiswa baru program diploma dan program sarjana
pada perguruan tinggi negeri, perlu menyesuaikan proses
penerimaan mahasiswa baru program diploma dan
program sarjana pada perguruan tinggi negeri;
b.
bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan
Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana
pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan
Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana
pada Perguruan Tinggi Negeri sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
