Permendikti Saintek No. 2 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi, dan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, perlu memberikan bantuan pembiayaan pendidikan tinggi kepada mahasiswa;
b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar sepanjang mengatur mengenai Program Indonesia Pintar pada jenjang pendidikan tinggi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR PENDIDIKAN TINGGI.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang
selanjutnya
disebut
PIP
Dikti
adalah
bantuan
pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi
yang diberikan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa
dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.
2.
Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3.
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya
disingkat LLDIKTI adalah satuan kerja yang membantu
peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4.
Kementerian
adalah
kementerian
yang
menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan
tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di
bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi.
5.
Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
suburusan
pemerintahan
pendidikan
tinggi
yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi.
BAB II TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2
PIP Dikti bertujuan untuk:
a.
memperluas akses pendidikan tinggi;
b.
meningkatkan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi
bagi calon mahasiswa dan mahasiswa dari keluarga yang
tidak mampu secara ekonomi; dan
c.
meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.
Pasal 3 PIP Dikti dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. adil, yaitu PIP Dikti dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon mahasiswa dan mahasiswa yang memenuhi kriteria tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya; b. tepat sasaran, yaitu PIP Dikti diberikan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa yang memenuhi kriteria berdasarkan data dan hasil verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan; c. akuntabel, yaitu pelaksanaan PIP Dikti pada setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. transparan, yaitu PIP Dikti dilaksanakan dengan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses.
BAB III BENTUK BANTUAN DAN SUMBER PENDANAAN
Pasal 4
(1)
PIP Dikti merupakan program bantuan sosial pada
jenjang pendidikan tinggi.
(2)
PIP Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk:
a.
bantuan biaya pendaftaran;
b.
bantuan biaya pendidikan; dan/atau
c.
bantuan biaya hidup.
(3)
Pendanaan
PIP
Dikti
bersumber
dari
anggaran
pendapatan dan belanja negara.
Pasal 5
(1)
Besaran
bantuan
biaya
pendaftaran
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan sesuai
dengan satuan biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh
unit pelaksana teknis yang membidangi asesmen
pendidikan tinggi pada Kementerian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Bantuan biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kepada calon mahasiswa yang
mendaftar seleksi nasional berdasarkan tes pada
Perguruan Tinggi negeri.
Pasal 6
(1)
Besaran
bantuan
biaya
pendidikan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan
berdasarkan:
a.
akreditasi program studi;
b.
bidang ilmu program studi;
c.
jumlah target penerima PIP Dikti; dan
d.
ketersediaan anggaran PIP Dikti.
(2)
Pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa
tempuh kurikulum pada setiap program pendidikan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
Pasal 7 Besaran bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Kementerian dengan mempertimbangkan besaran indeks harga konsumen pada masing-masing wilayah Perguruan Tinggi.
Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bantuan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
BAB IV PENERIMA BANTUAN
Pasal 9
(1)
Penerima PIP Dikti merupakan calon mahasiswa dan
mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi
yang terdata pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi
Nasional pada kelompok sangat miskin sampai dengan
rentan miskin.
(2)
Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan
Ekonomi Nasional pada kelompok sangat miskin sampai
dengan rentan miskin, penetapan sebagai penerima PIP
Dikti dapat dilakukan jika penghasilan orang tua atau
wali yang membiayai tidak melebihi upah minimum
provinsi.
(3)
Penetapan penerima PIP Dikti sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
dan
ayat
(2)
dilakukan
dengan
memprioritaskan calon mahasiswa dan mahasiswa yang
merupakan penerima Program Indonesia Pintar pada
jenjang pendidikan menengah.
(4)
Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Menteri dapat menetapkan kriteria lain
berdasarkan
program
afirmasi,
program
prioritas
strategis, dan/atau keadaan bencana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10 (1) Mahasiswa yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. terdata dan berstatus aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi dan program studi yang terakreditasi; dan c. tidak sedang menerima bantuan atau beasiswa untuk komponen pembiayaan yang sejenis dari pihak lain. (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perguruan Tinggi di bawah pembinaan Kementerian. (3) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
Pasal 11 Mahasiswa penerima PIP Dikti diberikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
BAB V MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 12
Pemberian PIP Dikti dilaksanakan melalui tahapan:
a.
penetapan kuota PIP Dikti;
b.
pendaftaran calon penerima PIP Dikti;
c.
seleksi calon penerima PIP Dikti;
d.
pengusulan calon penerima PIP Dikti;
e.
verifikasi usulan calon penerima PIP Dikti;
f.
penetapan penerima PIP Dikti;
g.
penyampaian
dan
pengumuman
hasil
penetapan
penerima PIP Dikti; dan
h.
penyaluran bantuan.
Pasal 13 (1) Kementerian menetapkan kuota PIP Dikti. (2) Kuota PIP Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Perguruan Tinggi negeri dan Perguruan Tinggi swasta. (3) Selain diberikan untuk Perguruan Tinggi negeri dan Perguruan Tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuota PIP Dikti dapat diberikan untuk pemangku kepentingan yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. (4) Penentuan pemberian kuota PIP Dikti pada Perguruan Tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LLDIKTI.
Pasal 14 Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh mahasiswa secara daring melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.
Pasal 15 (1) Perguruan Tinggi melakukan seleksi calon penerima PIP Dikti terhadap mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Seleksi calon penerima PIP Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
Pasal 16 (1) Perguruan Tinggi mengusulkan calon penerima PIP Dikti kepada Kementerian berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Perguruan Tinggi menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.
Pasal 17
(1)
Kementerian melakukan verifikasi terhadap usulan calon
penerima PIP Dikti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16.
(2)
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit melalui pemadanan dengan Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi.
Pasal 18 Kepala unit kerja yang membidangi urusan layanan pembiayaan pendidikan tinggi di Kementerian menetapkan penerima PIP Dikti berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
Pasal 19 Hasil penetapan penerima PIP Dikti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Perguruan Tinggi untuk diumumkan melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian.
Pasal 20 (1) Bantuan biaya pendaftaran disalurkan untuk calon mahasiswa penerima PIP Dikti melalui unit pelaksana teknis yang membidangi asesmen pendidikan tinggi pada Kementerian. (2) Bantuan biaya pendidikan disalurkan untuk kepentingan mahasiswa penerima PIP Dikti kepada Perguruan Tinggi melalui rekening Perguruan Tinggi. (3) Bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima PIP Dikti melalui rekening penerima PIP Dikti. (4) Bantuan biaya pendaftaran, bantuan biaya pendidikan, dan bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disalurkan oleh unit kerja yang membidangi urusan layanan pembiayaan pendidikan tinggi di Kementerian.
Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian PIP Dikti ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
BAB VI PENGELOLAAN BANTUAN
Pasal 22 (1) Pengelolaan PIP Dikti dilakukan pada tingkat: a. Kementerian; b. LLDIKTI; dan c. Perguruan Tinggi. (2) Pengelolaan PIP Dikti pada tingkat Kementerian dilakukan oleh unit kerja yang membidangi urusan layanan pembiayaan pendidikan tinggi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan PIP Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
BAB VII EVALUASI
Pasal 23
(1)
Perguruan Tinggi melakukan evaluasi setiap semester
kepada semua penerima PIP Dikti, meliputi:
a.
evaluasi akademik;
b.
evaluasi ekonomi; dan
c.
evaluasi kondisi penerima PIP Dikti.
(2)
Evaluasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan berdasarkan penilaian terhadap
pemenuhan
standar
minimum
indeks
prestasi
kumulatif dan penyelesaian jumlah satuan kredit
semester
yang
ditetapkan
oleh
masing-masing
Perguruan Tinggi.
(3)
Evaluasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan berdasarkan kemampuan ekonomi
keluarga penerima PIP Dikti.
(4)
Evaluasi kondisi penerima PIP Dikti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan
kondisi:
a.
meninggal dunia;
b.
putus kuliah atau tidak melanjutkan pendidikan;
c.
pindah program studi dan/atau Perguruan Tinggi
lain;
d.
melaksanakan cuti akademik yang tidak disetujui
oleh Kementerian;
e.
menolak menerima PIP Dikti;
f.
dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
g.
terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(5)
Pindah program studi dan/atau Perguruan Tinggi lain
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
huruf
c
dikecualikan bagi:
a.
penutupan program studi dan/atau Perguruan
Tinggi; atau
b.
hasil evaluasi proses pembelajaran,
oleh Kementerian.
(6)
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan oleh Kementerian sebagai pertimbangan
pemberian PIP Dikti.
(7)
Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) menyatakan pemberian PIP Dikti dihentikan,
Perguruan Tinggi mengusulkan pembatalan penerima
PIP Dikti kepada Kementerian.
Pasal 24 (1) Perguruan Tinggi dapat mengusulkan penerima PIP Dikti pengganti jika terdapat pembatalan penerima PIP Dikti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan penerima PIP Dikti pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
BAB VIII KEWAJIBAN DAN SANKSI
Pasal 25
Perguruan Tinggi wajib:
a.
memberikan data dan informasi penerima PIP Dikti
yang valid;
b.
memastikan tidak ada pungutan biaya pendidikan
kepada mahasiswa penerima PIP Dikti;
c.
memastikan tidak ada pemotongan biaya hidup yang
diterima oleh mahasiswa penerima PIP Dikti; dan
d.
memastikan rekening untuk bantuan biaya hidup
dikuasai oleh mahasiswa penerima PIP Dikti.
Pasal 26
(1)
Perguruan Tinggi yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi
administratif berupa:
a.
teguran tertulis;
b.
pengembalian biaya pendidikan dan/atau biaya
hidup; dan/atau
c.
pengurangan atau penghentian kuota PIP Dikti.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, mahasiswa yang telah menerima bantuan pembiayaan pendidikan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar tetap diberikan bantuan pembiayaan pendidikan tinggi sampai dengan jangka waktu pemberian bantuan berakhir.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158), sepanjang mengatur mengenai Program Indonesia Pintar pada jenjang pendidikan tinggi, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 29 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2026
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BRIAN YULIARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi, dan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi, perlu memberikan bantuan pembiayaan pendidikan tinggi kepada mahasiswa;
b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar sepanjang mengatur mengenai Program Indonesia Pintar pada jenjang pendidikan tinggi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
