Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2014 tentang RUMAH BUDAYA/PUSAT KEBUDAYAAN INDONESIA DI LUAR NEGERI

(1) Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA di luar negeri merupakan program diplomasi budaya yang berfungsi sebagai ruang publik untuk melakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan negara lain dan masyarakat internasional dalam rangka meningkatkan citra dan apresiasi serta membangun kerja sama di bidang kebudayaan. (2) Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA di luar negeri dapat berupa: a. Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA; b. pusat budaya INDONESIA; c. pusat informasi kebudayaan INDONESIA; dan/atau d. bentuk lain yang sejenis. (3) Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA di luar negeri bertujuan untuk: a. memperkenalkan warisan budaya INDONESIA; b. meningkatkan citra budaya adiluhung bangsa INDONESIA; c. menumbuhkan apresiasi, membangun kesepahaman antarbangsa dan peradaban dunia yang lebih baik; d. meningkatkan kerjasama antar bangsa bidang kebudayaan; dan/atau e. menyediakan layanan informasi tentang INDONESIA.

(4) Bentuk kegiatan pada Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA di luar negeri antara lain: a. pameran budaya, merupakan acara yang diselenggarakan untuk menampilkan ragam kebudayaan yang disajikan di ruang pamer, meliputi artefak, seni lukis, seni pertunjukan, seni sastra, seni media baru, pakaian tradisional, kuliner, film, dan produk kebudayaan lain; b. pergelaran budaya, merupakan pementasan seni pertunjukan; c. festival, merupakan perayaan kebudayaan bersifat kolosal yang diselenggarakan di luar negeri; d. seminar, merupakan forum ilmiah untuk membahas suatu topik kebudayaan yang melibatkan pakar baik dalam maupun luar negeri; e. konferensi, merupakan forum pertemuan ilmiah yang membahas topik tertentu dalam bidang kebudayaan yang melibatkan peserta dalam jumlah besar; f. lokakarya dan pelatihan kebudayaan, merupakan kegiatan peningkatan pengetahuan, pengajaran dan keterampilan dalam kreasi seni budaya; g. publikasi budaya, yakni kegiatan penyebaran informasi melalui berbagai bentuk media dan produk penerbitan;dan/atau h. pengadaan peralatan kebudayaan.

(1) Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA di luar negeri dikelola oleh: a. atase pendidikan; b. pelaksana fungsi penerangan sosial dan budaya di kantor perwakilan Republik INDONESIA yang ditunjuk oleh duta besar; c. kantor perwakilan Republik INDONESIA bekerjasama dengan lembaga pendidikan, komunitas pencinta INDONESIA dan/atau lembaga kebudayaan lainnya. (2) Pengelola Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas yang terdiri atas: a. mengajukan rencana kegiatan; b. melaksanakan pengelolaan Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA; c. memfasilitasi kegiatan diplomasi budaya yang dilakukan oleh masyarakat, komunitas budaya, dan lembaga seni budaya di negara perwakilan;

d. membuat kalender kegiatan kebudayaan di negara perwakilan e. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik INDONESIA, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (3) Pengelola Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA di luar negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk pegawai setempat. (4) Pegawai setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sumber dana kegiatan Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA di luar negeri berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/ atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

(1) Pemantauan terhadap pengelolaan Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA di luar negeri dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun. (2) Evaluasi terhadap pengelolaan Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA di luar negeri dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan bersama dengan Perwakilan Republik INDONESIA.

Pengelola Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA di luar negeri wajib menyampaikan laporan hasil pengelolaan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan tembusan Kementerian Luar Negeri.

Penyelenggaraan Rumah Budaya/Pusat Kebudayaan INDONESIA di luar negeri ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN