Pasal 6

(1) Penentuan besaran alokasi anggaran pendanaan penyelenggaraan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi berdasarkan :
a. Jumlah Kabupaten/Kota; b. Standar Biaya Umum; dan c. Aksesbilitas. (2) Besaran alokasi pendanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi tahun angggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.175 3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: