Permendag No. 7 Tahun 2026 tentang Sekolah Perdagangan - JDIH BPK
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
SEKOLAH PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
bertalenta dan berkinerja tinggi serta untuk memberikan
kepastian hukum bagi pengembangan kompetensi dan
karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan,
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sekolah
perdagangan;
b. bahwa ketentuan mengenai pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Sekolah Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Sekolah Perdagangan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG SEKOLAH PERDAGANGAN.
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Kementerian Perdagangan. 3. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki JPT. 4. Kompetensi Inti PNS Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Kompetensi Inti adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang perdagangan. 5. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. 6. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. 7. Sekolah Perdagangan adalah sistem pelatihan untuk pengembangan kompetensi PNS Kementerian Perdagangan.
Pasal 2 (1) Sekolah Perdagangan diselenggarakan untuk memenuhi Kompetensi Inti yang harus dimiliki oleh PNS Kementerian Perdagangan. (2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kompetensi perdagangan; b. Kompetensi Manajerial; dan c. Kompetensi Sosial Kultural.
(3) Kompetensi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas kompetensi bidang perdagangan dalam negeri dan kompetensi bidang perdagangan luar negeri. (4) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas kompetensi integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. (5) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa kompetensi perekat bangsa.
Pasal 3 Sekolah Perdagangan terdiri atas: a. sekolah staf perdagangan; b. sekolah pimpinan perdagangan tingkat II; dan c. sekolah pimpinan perdagangan tingkat I.
Pasal 4
(1)
Sekolah staf perdagangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a merupakan pelatihan dasar bagi PNS
Kementerian Perdagangan yang akan menjadi pejabat
pengawas, pejabat fungsional ahli muda, atau pejabat
fungsional yang setara.
(2)
Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai
kebijakan
di
bidang
perdagangan,
keterampilan
administrasi,
dan
sikap/perilaku
sesuai
dengan
Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural
level 1 (satu), level 2 (dua), dan level 3 (tiga).
(3)
Sekolah staf perdagangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diikuti oleh PNS Kementerian Perdagangan yang
menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional
yang akan diangkat dalam jabatan pengawas, jabatan
fungsional ahli muda, atau jabatan fungsional yang setara.
Pasal 5 PNS Kementerian Perdagangan yang telah lulus dari sekolah staf perdagangan diutamakan dalam pengangkatan jabatan pengawas, jabatan fungsional ahli muda, atau jabatan fungsional yang setara.
Pasal 6 Untuk mengikuti sekolah staf perdagangan, PNS Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menduduki jabatan pelaksana, jabatan fungsional keterampilan, jabatan fungsional ahli pertama, atau jabatan fungsional yang setara yang berasal dari kotak 9 (sembilan), kotak 8 (delapan), atau kotak 7 (tujuh) manajemen talenta; b. diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi pratama pada unit yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang manajemen sumber daya manusia berdasarkan rekomendasi Pejabat Pimpinan Tinggi pratama pada sekretariat jenderal atau sekretaris unit kerja pimpinan tinggi madya;
c. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat.
Pasal 7 Pelatihan sekolah staf perdagangan bertujuan agar peserta: a. memahami kebijakan di bidang perdagangan; b. memahami teknis administrasi dalam mendukung pekerjaannya; c. memiliki sikap/perilaku sesuai dengan Kompetensi Manajerial level 1 (satu), level 2 (dua), dan level 3 (tiga) untuk pengembangan diri sesuai dengan nilai dan etika organisasi serta standar kerja; dan d. memiliki sikap/perilaku sesuai dengan Kompetensi Sosial Kultural level 1 (satu), level 2 (dua), dan level 3 (tiga) untuk mengembangkan kepekaan dalam menerima perbedaan dan saling menghargai.
Pasal 8 (1) Sekolah pimpinan perdagangan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pelatihan bagi PNS Kementerian Perdagangan yang akan menjadi pejabat administrator, pejabat fungsional ahli madya, atau pejabat fungsional yang setara. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan: a. kemampuan analisis dan evaluasi bidang perdagangan; b. kemampuan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja; dan c. sikap/perilaku sesuai dengan Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural level 3 (tiga) dan level 4 (empat). (3) Sekolah pimpinan perdagangan tingkat II diikuti oleh PNS Kementerian Perdagangan yang menduduki jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang akan diangkat dalam jabatan administrator, jabatan fungsional ahli madya, atau jabatan fungsional yang setara.
Pasal 9 PNS Kementerian Perdagangan yang telah lulus dari sekolah pimpinan perdagangan tingkat II diutamakan dalam pengangkatan jabatan administrator, jabatan fungsional ahli madya, atau jabatan fungsional yang setara.
Pasal 10 Untuk mengikuti sekolah pimpinan perdagangan tingkat II, PNS Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menduduki jabatan pelaksana, jabatan pengawas, jabatan fungsional ahli muda, atau jabatan fungsional yang setara yang berasal dari kotak 9 (sembilan), kotak 8 (delapan), atau kotak 7 (tujuh) manajemen talenta;
b. diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi pratama pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang manajemen sumber daya manusia berdasarkan rekomendasi Pejabat Pimpinan Tinggi pratama pada sekretariat jenderal atau sekretaris unit kerja pimpinan tinggi madya; c. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat.
Pasal 11 Pelatihan sekolah pimpinan perdagangan tingkat II bertujuan agar peserta: a. memiliki kemampuan analisis dan evaluasi terhadap isu kritikal di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri; b. memiliki sikap/perilaku sesuai dengan Kompetensi Manajerial level 3 (tiga) dan level 4 (empat) untuk mendukung peningkatan kinerja unit kerja; dan c. memiliki sikap/perilaku sesuai dengan Kompetensi Sosial Kultural level 3 (tiga) dan level 4 (empat) untuk mengembangkan sikap persatuan dan mendayagunakan perbedaan secara konstruktif untuk meningkatkan efektivitas organisasi.
Pasal 12 (1) Sekolah pimpinan perdagangan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pelatihan bagi PNS Kementerian Perdagangan yang akan menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat fungsional ahli utama, atau pejabat fungsional yang setara. (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan: a. kemampuan strategi dan inovasi bidang perdagangan; dan b. sikap/perilaku sesuai dengan Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural level 4 (empat) dan level 5 (lima). (3) Sekolah pimpinan perdagangan tingkat I diikuti oleh PNS Kementerian Perdagangan dengan jabatan administrator, jabatan fungsional ahli madya, atau jabatan fungsional yang setara yang akan menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat fungsional ahli utama, atau pejabat fungsional yang setara.
Pasal 13 PNS Kementerian Perdagangan yang telah lulus dari sekolah pimpinan perdagangan tingkat I diutamakan dalam seleksi JPT pratama, pengangkatan jabatan fungsional ahli utama, atau pengangkatan jabatan fungsional yang setara.
Pasal 14 Untuk mengikuti sekolah pimpinan perdagangan tingkat I, PNS Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menduduki jabatan administrator, jabatan fungsional ahli madya, atau jabatan fungsional yang setara yang berasal dari kotak 9 (sembilan), kotak 8 (delapan), atau kotak 7 (tujuh) manajemen talenta; b. pernah atau sedang menduduki jabatan administrator, jabatan fungsional ahli madya, atau jabatan fungsional yang setara; c. berusia tidak lebih dari batasan maksimal persyaratan seleksi menduduki JPT pratama, jabatan fungsional ahli utama, atau jabatan fungsional yang setara; d. diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi pratama pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang manajemen sumber daya manusia berdasarkan rekomendasi Pejabat Pimpinan Tinggi pratama pada sekretariat jenderal atau sekretaris unit kerja pimpinan tinggi madya; e. memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat.
Pasal 15
Pelatihan sekolah pimpinan perdagangan tingkat I bertujuan
agar peserta:
a.
memiliki kemampuan strategi dan inovasi di bidang
perdagangan;
b.
memiliki
sikap/perilaku
sesuai
dengan
Kompetensi
Manajerial level 4 (empat) dan level 5 (lima) sebagai role
model dan memiliki kepemimpinan strategis dan inovatif
untuk peningkatan mutu pencapaian kerja organisasi; dan
c.
memiliki sikap/perilaku sesuai dengan Kompetensi Sosial
Kultural level 4 (empat) dan level 5 (lima) untuk
membangun hubungan psikologis dengan masyarakat.
Pasal 16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Sekolah Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 214), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2026
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BUDI SANTOSO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
bertalenta dan berkinerja tinggi serta untuk memberikan
kepastian hukum bagi pengembangan kompetensi dan
karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan,
perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sekolah
perdagangan;
b. bahwa ketentuan mengenai pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Sekolah Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);
